MKRIMKRI
Jurnal KonstitusiJurnal KonstitusiDugaan terjadinya pelanggaran HAM terhadap suku Rohingya di Myanmar telah menjadi perhatian dunia Internasional. Suku Rohingya yang telah tinggal beberapa generasi di bagian wilayah Myanmar, tidak diakui kewarganegaraannya oleh pemerintah Myanmar. Bahkan selain itu, terjadi pula beberapa gelombang kekerasan yang diindikasikan bertujuan untuk menghilangkan identitas Rohingya sebagai salah satu suku yang ada di Myanmar. Sebagai sebuah negara berdaulat, Myanmar memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum terhadap warganya. Penyelesaian kasus dugaan pelanggaran HAM terhadap warga Rohingya harus segera ditempuh oleh pemerintah Myanmar guna penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Jika tidak ada langkah-langkah efektif yang ditempuh oleh pemerintahan Myanmar dalam memberikan perlindungan terhadap suku Rohingya, maka mekanisme hukum internasional merupakan alternatif yang harus ditempuh untuk memberikan perlindungan terhadap HAM bagi suku Rohingya.
Myanmar telah melakukan pelanggaran HAM berat terhadap etnis Rohingya melalui penolakan kewarganegaraan, penghapusan identitas, dan tindakan kekerasan bersenjata.Sebagai negara berdaulat, Myanmar memiliki kewajiban hukum internasional untuk menyelesaikan kasus ini dan melindungi hak-hak warganya, namun prosesnya harus dipantau secara objektif oleh lembaga internasional.Apabila mekanisme hukum nasional Myanmar tidak mampu menegakkan keadilan, maka komunitas internasional wajib menerapkan mekanisme hukum internasional untuk memberikan perlindungan dan mempertanggungjawabkan pelaku.
Penelitian lanjutan sangat penting untuk menggali lebih dalam solusi krisis Rohingya yang terus berlanjut. Pertama, sebuah studi bisa meneliti sejauh mana efektivitas mekanisme hukum internasional, seperti Mahkamah Pidana Internasional (ICC), dalam menyelesaikan kasus ketika suatu negara secara sistematis menolak kewarganegaraan etnis tertentu, sehingga mengungkap tantangan nyata dan keberhasilan penerapan hukum global di lapangan. Kedua, perlu diteliti mengapa organisasi regional seperti ASEAN tampak pasif dan gagal berperan aktif dalam menangani krisis kemanusiaan ini, serta apa saja hambatan politik dan hukum yang membelenggu aksi mereka, yang akan membuka wawasan tentang konflik antara prinsip tidak ikut campur dan kewajiban melindungi HAM. Ketiga, sebuah arah studi baru dapat fokus pada analisis mendalam mengenai berbagai skema pemulihan hak-hak korban yang menjadi pengungsi tanpa kewarganegaraan, dengan membandingkan berbagai model kompensasi dan rehabilitasi internasional yang tersedia untuk membantu korban memulihkan hidupnya secara adil. Gabungan dari ketiga penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif, mulai dari penegakan hukum di tingkat global dan regional, hingga solusi praktis bagi korban di tingkat individu.
| File size | 467.78 KB |
| Pages | 26 |
| DMCA | Report |
Related /
MKRIMKRI d) Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. dan e) Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakild) Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. dan e) Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil
IJBLEIJBLE Temuan menunjukkan bahwa sistem keadilan pidana Indonesia, yang secara ketat mengikuti prinsip legalitas, kurang fleksibilitas prosedural untuk menanganiTemuan menunjukkan bahwa sistem keadilan pidana Indonesia, yang secara ketat mengikuti prinsip legalitas, kurang fleksibilitas prosedural untuk menangani
FHUKIFHUKI Indonesia adalah negara hukum yang menjamin hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, harta benda, rasa aman, dan perlindunganIndonesia adalah negara hukum yang menjamin hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, harta benda, rasa aman, dan perlindungan
UMMUMM Penelitian ini dilakukan dengan mengamati sidang tinjauan, pra-peradilan, pengaduan, dan sidang di Pengadilan Distrik Keempat Provo serta sidang penahananPenelitian ini dilakukan dengan mengamati sidang tinjauan, pra-peradilan, pengaduan, dan sidang di Pengadilan Distrik Keempat Provo serta sidang penahanan
STIE MUTTAQIENSTIE MUTTAQIEN Malaysia, sebagai negara dengan sumber daya alam melimpah, menggali pendapatan dari pajak, non-pajak, zakat, dan wakaf, sementara alokasi belanja didukungMalaysia, sebagai negara dengan sumber daya alam melimpah, menggali pendapatan dari pajak, non-pajak, zakat, dan wakaf, sementara alokasi belanja didukung
UNPARUNPAR Paper ini menunjukkan bahwa ketidakpastian politik dan resesi ekonomi yang terjadi akibat COVID-19 akan menghambat implementasi Agenda 2030. Negara-negaraPaper ini menunjukkan bahwa ketidakpastian politik dan resesi ekonomi yang terjadi akibat COVID-19 akan menghambat implementasi Agenda 2030. Negara-negara
IUSIUS Konsekuensi hukumnya terhadap kekayaan negara yang dipisahkan berupa uang tanah atau gedung sebagai pemasukan modal negara menjadi modal awal bagi PerseroKonsekuensi hukumnya terhadap kekayaan negara yang dipisahkan berupa uang tanah atau gedung sebagai pemasukan modal negara menjadi modal awal bagi Persero
IUSIUS Sedangkan factor yang menjadi kendalanya adalah factor penegak hukum, substansi hukum, budaya hukum, dan sarana dan prasarana. Pelaksanaan pendaftaranSedangkan factor yang menjadi kendalanya adalah factor penegak hukum, substansi hukum, budaya hukum, dan sarana dan prasarana. Pelaksanaan pendaftaran
Useful /
HTPHTP Metode: digunakan non-systematic review dan content analysis kepustakaan tentang upaya kesehatan, MDGs (Millineum Development Goals), epidemiologi, pengambilanMetode: digunakan non-systematic review dan content analysis kepustakaan tentang upaya kesehatan, MDGs (Millineum Development Goals), epidemiologi, pengambilan
STIE MUTTAQIENSTIE MUTTAQIEN Peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah akibat penyebaran Covid-19 memiliki dampak besar pada kegiatan usaha mikro, khususnya bagi para pelaku usahaPeraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah akibat penyebaran Covid-19 memiliki dampak besar pada kegiatan usaha mikro, khususnya bagi para pelaku usaha
STIE MUTTAQIENSTIE MUTTAQIEN Sampel penelitian berjumlah 30 responden yang diperoleh melalui teknik sampling insidental. Pengumpulan data dilakukan dengan membagikan kuisioner onlineSampel penelitian berjumlah 30 responden yang diperoleh melalui teknik sampling insidental. Pengumpulan data dilakukan dengan membagikan kuisioner online
STIE MUTTAQIENSTIE MUTTAQIEN Metode kuantitatif digunakan, dan hasilnya menunjukkan bahwa kapasitas perubahan tertinggi terdapat pada dimensi budaya inovasi yang terpercaya (28,68).Metode kuantitatif digunakan, dan hasilnya menunjukkan bahwa kapasitas perubahan tertinggi terdapat pada dimensi budaya inovasi yang terpercaya (28,68).