STHBSTHB
Jurnal Wawasan YuridikaJurnal Wawasan YuridikaArtikel ini menyelidiki kesenjangan normatif dan institusional yang menghambat implementasi restorasi ekologis setelah putusan pengadilan, khususnya dalam situasi di mana denda lingkungan yang dikenakan oleh yudisial tidak diterjemahkan menjadi hasil rehabilitasi yang dapat diukur. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi locus tanggung jawab negara dalam fase pasca-putusan dan merumuskan kerangka normatif dan institusional yang mampu memastikan bahwa kompensasi lingkungan yang diperintahkan oleh pengadilan digunakan untuk restorasi ekologis secara bertanggung jawab. Dengan menggunakan spesifikasi penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan doktrinal dan komparatif, penelitian ini memanfaatkan keputusan pengadilan, instrumen statuta, laporan institusi, dan literatur ilmiah sebagai sumber data sekunder. Data dikumpulkan melalui penelitian dokumenter dan dianalisis menggunakan metode yuridis-kritis untuk mengidentifikasi kesenjangan normatif dan kekurangan institusional dalam pengelolaan dana restorasi. Temuan menunjukkan bahwa absennya mekanisme alokasi, mandat institusional yang tidak jelas, dan kurangnya pelaporan publik yang terstandarisasi telah menghasilkan kesenjangan implementasi dalam pengelolaan dana restorasi lingkungan. Kondisi ini menunjukkan bahwa tanggung jawab negara untuk memastikan restorasi ekologis pasca-putusan yang substansial tetap belum terpenuhi, sehingga melemahkan fungsi restoratif hukum lingkungan dalam kerangka keadilan ekologis.
Studi ini menunjukkan bahwa hukum lingkungan Indonesia, meskipun menyediakan dasar normatif yang jelas untuk menjatuhkan sanksi terhadap aktor korporasi yang bertanggung jawab atas kebakaran hutan dan lahan, belum disertai dengan pengaturan institusional yang mampu memastikan bahwa sanksi tersebut berujung pada restorasi yang substansial.Analisis kasus-kasus lingkungan utama mengungkapkan kesenjangan yang konsisten antara kepastian hukum dan penegakan, karena denda lingkungan yang dibayarkan ke kas negara tidak didukung oleh jalur restorasi yang ditetapkan, mekanisme pelaporan yang transparan, atau pengawasan publik.Peran negara dalam fase pasca-putusan terbatas pada pengumpulan denda, mencerminkan artikulasi yang tidak lengkap tentang tanggung jawab ekologisnya di bawah prinsip-prinsip akuntabilitas lingkungan dan doktrin kepercayaan publik.Untuk mengatasi kesenjangan ini, diperlukan kerangka normatif dan institusional yang menempatkan negara tidak hanya sebagai administrator sanksi, tetapi juga sebagai pelindung ekologis yang aktif melalui mekanisme seperti dana khusus untuk restorasi, audit independen, dan pengawasan partisipatif.Dengan demikian, denda lingkungan dapat diterjemahkan menjadi hasil ekologis yang dapat diverifikasi dan keadilan lingkungan jangka panjang.
Untuk mengatasi kesenjangan dalam implementasi restorasi ekologis pasca-putusan pengadilan, diperlukan kerangka normatif dan institusional yang kuat. Pertama, perlu ada mekanisme alokasi yang jelas untuk memastikan bahwa dana dari denda lingkungan digunakan secara khusus untuk restorasi. Kedua, penting untuk menetapkan otoritas institusional yang bertanggung jawab dalam melaksanakan restorasi dan memastikan transparansi dalam pelaporan proses tersebut. Ketiga, diperlukan sistem pelacakan yang kuat untuk menjamin bahwa dana tersebut digunakan untuk restorasi yang dapat diukur dan diverifikasi secara publik. Dengan menggabungkan ketiga saran ini, Indonesia dapat meningkatkan efektivitas restorasi ekologis pasca-putusan dan memastikan bahwa denda lingkungan diterjemahkan menjadi hasil yang nyata dalam upaya pemulihan lingkungan.
- Navigating Environmental Justice Framework: A Scoping Literature Review Over Four Decades - Sonia Brondi,... journals.sagepub.com/doi/full/10.1089/env.2024.0054Navigating Environmental Justice Framework A Scoping Literature Review Over Four Decades Sonia Brondi journals sagepub doi full 10 1089 env 2024 0054
- Philanthropic foundations as agents of environmental governance: a research agenda: Environmental Politics:... tandfonline.com/doi/full/10.1080/09644016.2021.1955494Philanthropic foundations as agents of environmental governance a research agenda Environmental Politics tandfonline doi full 10 1080 09644016 2021 1955494
- Full article: Customary Authorities and Environmental Governance in Africa: A Systematic Review. full... doi.org/10.1080/08941920.2024.2338781Full article Customary Authorities and Environmental Governance in Africa A Systematic Review full doi 10 1080 08941920 2024 2338781
| File size | 735.5 KB |
| Pages | 19 |
| DMCA | Report |
Related /
DAARULHUDADAARULHUDA Pertentangan kebijakan ini secara langsung memengaruhi terpenuhinya hak masyarakat atas lingkungan hidup yang layak dan sehat, karena operasional PLTUPertentangan kebijakan ini secara langsung memengaruhi terpenuhinya hak masyarakat atas lingkungan hidup yang layak dan sehat, karena operasional PLTU
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH 19 Tahun 2003 maupun Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang PT. Keuangan Negara pada BUMN terwujud bila seluruh atau mayoritas modalnya berasal dari kekayaan19 Tahun 2003 maupun Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang PT. Keuangan Negara pada BUMN terwujud bila seluruh atau mayoritas modalnya berasal dari kekayaan
DINASTIREVDINASTIREV Ketidakjelasan ini berpotensi menciptakan dominasi asing serta kedaulatan pada tanah Indonesia khususnya di wilayah IKN. Selain itu Notaris dan PPAT sebagaiKetidakjelasan ini berpotensi menciptakan dominasi asing serta kedaulatan pada tanah Indonesia khususnya di wilayah IKN. Selain itu Notaris dan PPAT sebagai
MKRIMKRI Dengan demikian, demokrasi lokal dapat menjadi lebih kompetitif, partisipatif, dan substantif. Fenomena calon tunggal yang meningkat dalam Pilkada mencerminkanDengan demikian, demokrasi lokal dapat menjadi lebih kompetitif, partisipatif, dan substantif. Fenomena calon tunggal yang meningkat dalam Pilkada mencerminkan
MKRIMKRI Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidaknetralan presiden dalam proses Pilpres 2024 bertentangan dengan konstitusi dan nilai etik, sehingga presidenHasil penelitian menunjukkan bahwa ketidaknetralan presiden dalam proses Pilpres 2024 bertentangan dengan konstitusi dan nilai etik, sehingga presiden
UNSERAUNSERA Selanjutnya tim melakukan kegiatan pendampingan untuk pembuatan logo, pemilihan kemasan/packaging, dan desain stiker kemasan UMKM Lestari. Selain itu,Selanjutnya tim melakukan kegiatan pendampingan untuk pembuatan logo, pemilihan kemasan/packaging, dan desain stiker kemasan UMKM Lestari. Selain itu,
GEUTHEEINSTITUTEGEUTHEEINSTITUTE Pemerintah daerah telah melakukan sejumlah upaya, seperti sosialisasi, penangkapan dan pelelangan ternak, serta penerapan sanksi administratif dan pidana.Pemerintah daerah telah melakukan sejumlah upaya, seperti sosialisasi, penangkapan dan pelelangan ternak, serta penerapan sanksi administratif dan pidana.
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Penelitian ini mengungkap bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 memberikan dampak terhadap peningkatan kinerja keuangan berkelanjutan BUMN di Indonesia,Penelitian ini mengungkap bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 memberikan dampak terhadap peningkatan kinerja keuangan berkelanjutan BUMN di Indonesia,
Useful /
DAARULHUDADAARULHUDA Penelitian ini menegaskan bahwa peningkatan keamanan siber membutuhkan pembaruan sistem, kompetensi SDM, dan penegakan hukum yang konsisten agar kejadianPenelitian ini menegaskan bahwa peningkatan keamanan siber membutuhkan pembaruan sistem, kompetensi SDM, dan penegakan hukum yang konsisten agar kejadian
UNTAG BANYUWANGIUNTAG BANYUWANGI Berdasarkan hasil penelitian ini diversi sudah diterapkan di Kejaksaan Negeri Banyuwangi, prosedur pelaksanaan diversi pada tahap penuntutan sudah diaturBerdasarkan hasil penelitian ini diversi sudah diterapkan di Kejaksaan Negeri Banyuwangi, prosedur pelaksanaan diversi pada tahap penuntutan sudah diatur
MKRIMKRI Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan konseptual, peraturan perundang-undangan, dan studi kasus. Melalui tulisan ini dapat disimpulkanPenelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan konseptual, peraturan perundang-undangan, dan studi kasus. Melalui tulisan ini dapat disimpulkan
MKRIMKRI Secara normatif, artikel ini menganjurkan adopsi uji proporsionalitas terstruktur untuk memperjelas beban pembuktian pada pembentuk undang-undang dan menyediakanSecara normatif, artikel ini menganjurkan adopsi uji proporsionalitas terstruktur untuk memperjelas beban pembuktian pada pembentuk undang-undang dan menyediakan