STHBSTHB
Jurnal Wawasan YuridikaJurnal Wawasan YuridikaArtikel ini menyelidiki kesenjangan normatif dan institusional yang menghambat implementasi restorasi ekologis setelah putusan pengadilan, khususnya dalam situasi di mana denda lingkungan yang dikenakan oleh yudisial tidak diterjemahkan menjadi hasil rehabilitasi yang dapat diukur. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi locus tanggung jawab negara dalam fase pasca-putusan dan merumuskan kerangka normatif dan institusional yang mampu memastikan bahwa kompensasi lingkungan yang diperintahkan oleh pengadilan digunakan untuk restorasi ekologis secara bertanggung jawab. Dengan menggunakan spesifikasi penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan doktrinal dan komparatif, penelitian ini memanfaatkan keputusan pengadilan, instrumen statuta, laporan institusi, dan literatur ilmiah sebagai sumber data sekunder. Data dikumpulkan melalui penelitian dokumenter dan dianalisis menggunakan metode yuridis-kritis untuk mengidentifikasi kesenjangan normatif dan kekurangan institusional dalam pengelolaan dana restorasi. Temuan menunjukkan bahwa absennya mekanisme alokasi, mandat institusional yang tidak jelas, dan kurangnya pelaporan publik yang terstandarisasi telah menghasilkan kesenjangan implementasi dalam pengelolaan dana restorasi lingkungan. Kondisi ini menunjukkan bahwa tanggung jawab negara untuk memastikan restorasi ekologis pasca-putusan yang substansial tetap belum terpenuhi, sehingga melemahkan fungsi restoratif hukum lingkungan dalam kerangka keadilan ekologis.
Studi ini menunjukkan bahwa hukum lingkungan Indonesia, meskipun menyediakan dasar normatif yang jelas untuk menjatuhkan sanksi terhadap aktor korporasi yang bertanggung jawab atas kebakaran hutan dan lahan, belum disertai dengan pengaturan institusional yang mampu memastikan bahwa sanksi tersebut berujung pada restorasi yang substansial.Analisis kasus-kasus lingkungan utama mengungkapkan kesenjangan yang konsisten antara kepastian hukum dan penegakan, karena denda lingkungan yang dibayarkan ke kas negara tidak didukung oleh jalur restorasi yang ditetapkan, mekanisme pelaporan yang transparan, atau pengawasan publik.Peran negara dalam fase pasca-putusan terbatas pada pengumpulan denda, mencerminkan artikulasi yang tidak lengkap tentang tanggung jawab ekologisnya di bawah prinsip-prinsip akuntabilitas lingkungan dan doktrin kepercayaan publik.Untuk mengatasi kesenjangan ini, diperlukan kerangka normatif dan institusional yang menempatkan negara tidak hanya sebagai administrator sanksi, tetapi juga sebagai pelindung ekologis yang aktif melalui mekanisme seperti dana khusus untuk restorasi, audit independen, dan pengawasan partisipatif.Dengan demikian, denda lingkungan dapat diterjemahkan menjadi hasil ekologis yang dapat diverifikasi dan keadilan lingkungan jangka panjang.
Untuk mengatasi kesenjangan dalam implementasi restorasi ekologis pasca-putusan pengadilan, diperlukan kerangka normatif dan institusional yang kuat. Pertama, perlu ada mekanisme alokasi yang jelas untuk memastikan bahwa dana dari denda lingkungan digunakan secara khusus untuk restorasi. Kedua, penting untuk menetapkan otoritas institusional yang bertanggung jawab dalam melaksanakan restorasi dan memastikan transparansi dalam pelaporan proses tersebut. Ketiga, diperlukan sistem pelacakan yang kuat untuk menjamin bahwa dana tersebut digunakan untuk restorasi yang dapat diukur dan diverifikasi secara publik. Dengan menggabungkan ketiga saran ini, Indonesia dapat meningkatkan efektivitas restorasi ekologis pasca-putusan dan memastikan bahwa denda lingkungan diterjemahkan menjadi hasil yang nyata dalam upaya pemulihan lingkungan.
- Navigating Environmental Justice Framework: A Scoping Literature Review Over Four Decades - Sonia Brondi,... journals.sagepub.com/doi/full/10.1089/env.2024.0054Navigating Environmental Justice Framework A Scoping Literature Review Over Four Decades Sonia Brondi journals sagepub doi full 10 1089 env 2024 0054
- Philanthropic foundations as agents of environmental governance: a research agenda: Environmental Politics:... tandfonline.com/doi/full/10.1080/09644016.2021.1955494Philanthropic foundations as agents of environmental governance a research agenda Environmental Politics tandfonline doi full 10 1080 09644016 2021 1955494
- Full article: Customary Authorities and Environmental Governance in Africa: A Systematic Review. full... doi.org/10.1080/08941920.2024.2338781Full article Customary Authorities and Environmental Governance in Africa A Systematic Review full doi 10 1080 08941920 2024 2338781
| File size | 735.5 KB |
| Pages | 19 |
| DMCA | Report |
Related /
IAIC PUBLISHERIAIC PUBLISHER Penelitian ini menggunakan metode Analisis Rantai Nilai dan Penilaian Dampak Regulasi (RIA) melalui wawancara dengan para ahli dan survei kuesioner terhadapPenelitian ini menggunakan metode Analisis Rantai Nilai dan Penilaian Dampak Regulasi (RIA) melalui wawancara dengan para ahli dan survei kuesioner terhadap
UIAUIA Ketentuan normatif dalam hukum perusahaan yang berkaitan dengan prinsip transparansi audit laporan keuangan di era ESG terdapat dalam Undang-Undang NomorKetentuan normatif dalam hukum perusahaan yang berkaitan dengan prinsip transparansi audit laporan keuangan di era ESG terdapat dalam Undang-Undang Nomor
IBRAHIMYIBRAHIMY Untuk mengatasi tantangan ini, sangat diperlukan reformasi regulasi melalui revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 guna memperjelas parameter pembatalanUntuk mengatasi tantangan ini, sangat diperlukan reformasi regulasi melalui revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 guna memperjelas parameter pembatalan
IBRAHIMYIBRAHIMY Efektivitas peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam melindungi UMKM Kota Batam dari dampak perubahan iklim dinilai belum memadai. 32 Tahun 2009Efektivitas peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam melindungi UMKM Kota Batam dari dampak perubahan iklim dinilai belum memadai. 32 Tahun 2009
UNESAUNESA Temuan menunjukkan ketidaksesuaian antara norma hukum dan praktik pengadilan, termasuk kurangnya fasilitas pendukung (interpretern bahasa isyarat, asistenTemuan menunjukkan ketidaksesuaian antara norma hukum dan praktik pengadilan, termasuk kurangnya fasilitas pendukung (interpretern bahasa isyarat, asisten
ENSIKLOPEDIAKUENSIKLOPEDIAKU Sementara itu, dari perspektif sosial budaya, praktik ini berpotensi menggerus nilai-nilai adat, spiritualitas tanah, dan struktur sosial masyarakat Bali.Sementara itu, dari perspektif sosial budaya, praktik ini berpotensi menggerus nilai-nilai adat, spiritualitas tanah, dan struktur sosial masyarakat Bali.
STAI MUSADDADIYAHSTAI MUSADDADIYAH Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Praktik Sewa Menyewa Tanah dengan Sistem Pembayaran Hasil Panen di Gunung Papandayan Kecamatan Cisurupan KabupatenAnalisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Praktik Sewa Menyewa Tanah dengan Sistem Pembayaran Hasil Panen di Gunung Papandayan Kecamatan Cisurupan Kabupaten
BAJANGJOURNALBAJANGJOURNAL Kehadiran sistem perbankan syariah di Indonesia ternyata tidak hanya menuntut adanya pembaharuan peraturan perundang‑undangan dalam bidang perbankanKehadiran sistem perbankan syariah di Indonesia ternyata tidak hanya menuntut adanya pembaharuan peraturan perundang‑undangan dalam bidang perbankan
Useful /
UNSERAUNSERA Hasil pelaksanaan menunjukkan bahwa peserta mampu memproduksi ceplis emping dengan tiga varian rasa (cokelat, stroberi, dan mocha), menyusun pembukuanHasil pelaksanaan menunjukkan bahwa peserta mampu memproduksi ceplis emping dengan tiga varian rasa (cokelat, stroberi, dan mocha), menyusun pembukuan
SUMBARPROVSUMBARPROV Fenomena ini menegaskan bahwa demokrasi Sumatera Barat adalah produk interaksi nilai agama, budaya lokal, dan modernisasi politik nasional. PenelitianFenomena ini menegaskan bahwa demokrasi Sumatera Barat adalah produk interaksi nilai agama, budaya lokal, dan modernisasi politik nasional. Penelitian
UNAIRUNAIR Penelitian ini bertujuan untuk menentukan genus karang yang terinfeksi oleh penyakit, jenis penyakit, dan hubungan antara prevalensi penyakit dan tutupanPenelitian ini bertujuan untuk menentukan genus karang yang terinfeksi oleh penyakit, jenis penyakit, dan hubungan antara prevalensi penyakit dan tutupan
URECOLURECOL The data collection technique is by examining documents, primary from books of commentary and secondary data from books that discuss themes that are directlyThe data collection technique is by examining documents, primary from books of commentary and secondary data from books that discuss themes that are directly