STHBSTHB
Jurnal Wawasan YuridikaJurnal Wawasan YuridikaArtikel ini menyelidiki kesenjangan normatif dan institusional yang menghambat implementasi restorasi ekologis setelah putusan pengadilan, khususnya dalam situasi di mana denda lingkungan yang dikenakan oleh yudisial tidak diterjemahkan menjadi hasil rehabilitasi yang dapat diukur. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi locus tanggung jawab negara dalam fase pasca-putusan dan merumuskan kerangka normatif dan institusional yang mampu memastikan bahwa kompensasi lingkungan yang diperintahkan oleh pengadilan digunakan untuk restorasi ekologis secara bertanggung jawab. Dengan menggunakan spesifikasi penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan doktrinal dan komparatif, penelitian ini memanfaatkan keputusan pengadilan, instrumen statuta, laporan institusi, dan literatur ilmiah sebagai sumber data sekunder. Data dikumpulkan melalui penelitian dokumenter dan dianalisis menggunakan metode yuridis-kritis untuk mengidentifikasi kesenjangan normatif dan kekurangan institusional dalam pengelolaan dana restorasi. Temuan menunjukkan bahwa absennya mekanisme alokasi, mandat institusional yang tidak jelas, dan kurangnya pelaporan publik yang terstandarisasi telah menghasilkan kesenjangan implementasi dalam pengelolaan dana restorasi lingkungan. Kondisi ini menunjukkan bahwa tanggung jawab negara untuk memastikan restorasi ekologis pasca-putusan yang substansial tetap belum terpenuhi, sehingga melemahkan fungsi restoratif hukum lingkungan dalam kerangka keadilan ekologis.
Studi ini menunjukkan bahwa hukum lingkungan Indonesia, meskipun menyediakan dasar normatif yang jelas untuk menjatuhkan sanksi terhadap aktor korporasi yang bertanggung jawab atas kebakaran hutan dan lahan, belum disertai dengan pengaturan institusional yang mampu memastikan bahwa sanksi tersebut berujung pada restorasi yang substansial.Analisis kasus-kasus lingkungan utama mengungkapkan kesenjangan yang konsisten antara kepastian hukum dan penegakan, karena denda lingkungan yang dibayarkan ke kas negara tidak didukung oleh jalur restorasi yang ditetapkan, mekanisme pelaporan yang transparan, atau pengawasan publik.Peran negara dalam fase pasca-putusan terbatas pada pengumpulan denda, mencerminkan artikulasi yang tidak lengkap tentang tanggung jawab ekologisnya di bawah prinsip-prinsip akuntabilitas lingkungan dan doktrin kepercayaan publik.Untuk mengatasi kesenjangan ini, diperlukan kerangka normatif dan institusional yang menempatkan negara tidak hanya sebagai administrator sanksi, tetapi juga sebagai pelindung ekologis yang aktif melalui mekanisme seperti dana khusus untuk restorasi, audit independen, dan pengawasan partisipatif.Dengan demikian, denda lingkungan dapat diterjemahkan menjadi hasil ekologis yang dapat diverifikasi dan keadilan lingkungan jangka panjang.
Untuk mengatasi kesenjangan dalam implementasi restorasi ekologis pasca-putusan pengadilan, diperlukan kerangka normatif dan institusional yang kuat. Pertama, perlu ada mekanisme alokasi yang jelas untuk memastikan bahwa dana dari denda lingkungan digunakan secara khusus untuk restorasi. Kedua, penting untuk menetapkan otoritas institusional yang bertanggung jawab dalam melaksanakan restorasi dan memastikan transparansi dalam pelaporan proses tersebut. Ketiga, diperlukan sistem pelacakan yang kuat untuk menjamin bahwa dana tersebut digunakan untuk restorasi yang dapat diukur dan diverifikasi secara publik. Dengan menggabungkan ketiga saran ini, Indonesia dapat meningkatkan efektivitas restorasi ekologis pasca-putusan dan memastikan bahwa denda lingkungan diterjemahkan menjadi hasil yang nyata dalam upaya pemulihan lingkungan.
- Navigating Environmental Justice Framework: A Scoping Literature Review Over Four Decades - Sonia Brondi,... journals.sagepub.com/doi/full/10.1089/env.2024.0054Navigating Environmental Justice Framework A Scoping Literature Review Over Four Decades Sonia Brondi journals sagepub doi full 10 1089 env 2024 0054
- Philanthropic foundations as agents of environmental governance: a research agenda: Environmental Politics:... tandfonline.com/doi/full/10.1080/09644016.2021.1955494Philanthropic foundations as agents of environmental governance a research agenda Environmental Politics tandfonline doi full 10 1080 09644016 2021 1955494
- Full article: Customary Authorities and Environmental Governance in Africa: A Systematic Review. full... doi.org/10.1080/08941920.2024.2338781Full article Customary Authorities and Environmental Governance in Africa A Systematic Review full doi 10 1080 08941920 2024 2338781
| File size | 735.5 KB |
| Pages | 19 |
| DMCA | Report |
Related /
STAITARUNASTAITARUNA Negara memiliki peran penting sebagai fasilitator dalam menciptakan kebijakan distribusi kekayaan yang adil dan menyediakan akses pendidikan serta kesempatanNegara memiliki peran penting sebagai fasilitator dalam menciptakan kebijakan distribusi kekayaan yang adil dan menyediakan akses pendidikan serta kesempatan
PUBLIKASIINDONESIAPUBLIKASIINDONESIA Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk menganalisis keterkaitan antara norma hukumPenelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk menganalisis keterkaitan antara norma hukum
IC MESIC MES Israel telah mempengaruhi keputusan politik negara-negara Arab dalam isu Israel-Palestina karena adanya interdependensi asimetris negara-negara Arab padaIsrael telah mempengaruhi keputusan politik negara-negara Arab dalam isu Israel-Palestina karena adanya interdependensi asimetris negara-negara Arab pada
GEUTHEEINSTITUTEGEUTHEEINSTITUTE Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan penertiban ternak dan mengurangi angka kecelakaan, penelitian ini merekomendasikan pendekatan yang lebih terintegrasi,Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan penertiban ternak dan mengurangi angka kecelakaan, penelitian ini merekomendasikan pendekatan yang lebih terintegrasi,
UMMUMM Dalam praktiknya, operator pengepres bekerja untuk penggiling—pekerja perusahaan yang menerima upah berbasis produksi—dengan pembagian 60:40. Menariknya,Dalam praktiknya, operator pengepres bekerja untuk penggiling—pekerja perusahaan yang menerima upah berbasis produksi—dengan pembagian 60:40. Menariknya,
UMMUMM Konsep yang diusulkan dalam penelitian ini mengingatkan kita akan urgensi dalam pengembangan dan pemanfaatan digitalisasi warisan budaya terpadu dari perspektifKonsep yang diusulkan dalam penelitian ini mengingatkan kita akan urgensi dalam pengembangan dan pemanfaatan digitalisasi warisan budaya terpadu dari perspektif
UNISSULAUNISSULA Reformasi regulasi sektor pertanahan melalui Omnibus Law dapat menyatukan peraturan sektoral, mengurangi tumpang tindih, dan memperbaiki iklim investasi.Reformasi regulasi sektor pertanahan melalui Omnibus Law dapat menyatukan peraturan sektoral, mengurangi tumpang tindih, dan memperbaiki iklim investasi.
SCADINDEPENDENTSCADINDEPENDENT Penelitian ini menunjukkan pentingnya toleransi dan perlindungan hukum untuk kebebasan beragama, serta peran negara, institusi, dan individu dalam menciptakanPenelitian ini menunjukkan pentingnya toleransi dan perlindungan hukum untuk kebebasan beragama, serta peran negara, institusi, dan individu dalam menciptakan
Useful /
ILININSTITUTEILININSTITUTE Hasil kegiatan menunjukkan 89,5% peserta memahami proses produksi, 81,6% berminat memulai usaha rumahan, dan 76,3% tertarik memasarkan produk secara daring.Hasil kegiatan menunjukkan 89,5% peserta memahami proses produksi, 81,6% berminat memulai usaha rumahan, dan 76,3% tertarik memasarkan produk secara daring.
ILININSTITUTEILININSTITUTE Kegiatan ini menyimpulkan bahwa Nearpod mampu menjadi sarana efektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan mendukung peran guru dalam menghadirkanKegiatan ini menyimpulkan bahwa Nearpod mampu menjadi sarana efektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan mendukung peran guru dalam menghadirkan
UMMUMM Sorakan harga terkecil dari beberapa tumpukan harga buah merupakan strategi penjualan buah untuk mendapatkan lebih banyak konsumen. Penelitian ini bertujuanSorakan harga terkecil dari beberapa tumpukan harga buah merupakan strategi penjualan buah untuk mendapatkan lebih banyak konsumen. Penelitian ini bertujuan
UMMUMM Pendekatan ini harus bertujuan untuk memberdayakan perempuan sebagai agen perdamaian di komunitas mereka. Selain itu, partisipasi perempuan dalam prosesPendekatan ini harus bertujuan untuk memberdayakan perempuan sebagai agen perdamaian di komunitas mereka. Selain itu, partisipasi perempuan dalam proses