STHBSTHB
Jurnal Wawasan YuridikaJurnal Wawasan YuridikaArtikel ini menyelidiki kesenjangan normatif dan institusional yang menghambat implementasi restorasi ekologis setelah putusan pengadilan, khususnya dalam situasi di mana denda lingkungan yang dikenakan oleh yudisial tidak diterjemahkan menjadi hasil rehabilitasi yang dapat diukur. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi locus tanggung jawab negara dalam fase pasca-putusan dan merumuskan kerangka normatif dan institusional yang mampu memastikan bahwa kompensasi lingkungan yang diperintahkan oleh pengadilan digunakan untuk restorasi ekologis secara bertanggung jawab. Dengan menggunakan spesifikasi penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan doktrinal dan komparatif, penelitian ini memanfaatkan keputusan pengadilan, instrumen statuta, laporan institusi, dan literatur ilmiah sebagai sumber data sekunder. Data dikumpulkan melalui penelitian dokumenter dan dianalisis menggunakan metode yuridis-kritis untuk mengidentifikasi kesenjangan normatif dan kekurangan institusional dalam pengelolaan dana restorasi. Temuan menunjukkan bahwa absennya mekanisme alokasi, mandat institusional yang tidak jelas, dan kurangnya pelaporan publik yang terstandarisasi telah menghasilkan kesenjangan implementasi dalam pengelolaan dana restorasi lingkungan. Kondisi ini menunjukkan bahwa tanggung jawab negara untuk memastikan restorasi ekologis pasca-putusan yang substansial tetap belum terpenuhi, sehingga melemahkan fungsi restoratif hukum lingkungan dalam kerangka keadilan ekologis.
Studi ini menunjukkan bahwa hukum lingkungan Indonesia, meskipun menyediakan dasar normatif yang jelas untuk menjatuhkan sanksi terhadap aktor korporasi yang bertanggung jawab atas kebakaran hutan dan lahan, belum disertai dengan pengaturan institusional yang mampu memastikan bahwa sanksi tersebut berujung pada restorasi yang substansial.Analisis kasus-kasus lingkungan utama mengungkapkan kesenjangan yang konsisten antara kepastian hukum dan penegakan, karena denda lingkungan yang dibayarkan ke kas negara tidak didukung oleh jalur restorasi yang ditetapkan, mekanisme pelaporan yang transparan, atau pengawasan publik.Peran negara dalam fase pasca-putusan terbatas pada pengumpulan denda, mencerminkan artikulasi yang tidak lengkap tentang tanggung jawab ekologisnya di bawah prinsip-prinsip akuntabilitas lingkungan dan doktrin kepercayaan publik.Untuk mengatasi kesenjangan ini, diperlukan kerangka normatif dan institusional yang menempatkan negara tidak hanya sebagai administrator sanksi, tetapi juga sebagai pelindung ekologis yang aktif melalui mekanisme seperti dana khusus untuk restorasi, audit independen, dan pengawasan partisipatif.Dengan demikian, denda lingkungan dapat diterjemahkan menjadi hasil ekologis yang dapat diverifikasi dan keadilan lingkungan jangka panjang.
Untuk mengatasi kesenjangan dalam implementasi restorasi ekologis pasca-putusan pengadilan, diperlukan kerangka normatif dan institusional yang kuat. Pertama, perlu ada mekanisme alokasi yang jelas untuk memastikan bahwa dana dari denda lingkungan digunakan secara khusus untuk restorasi. Kedua, penting untuk menetapkan otoritas institusional yang bertanggung jawab dalam melaksanakan restorasi dan memastikan transparansi dalam pelaporan proses tersebut. Ketiga, diperlukan sistem pelacakan yang kuat untuk menjamin bahwa dana tersebut digunakan untuk restorasi yang dapat diukur dan diverifikasi secara publik. Dengan menggabungkan ketiga saran ini, Indonesia dapat meningkatkan efektivitas restorasi ekologis pasca-putusan dan memastikan bahwa denda lingkungan diterjemahkan menjadi hasil yang nyata dalam upaya pemulihan lingkungan.
- Navigating Environmental Justice Framework: A Scoping Literature Review Over Four Decades - Sonia Brondi,... journals.sagepub.com/doi/full/10.1089/env.2024.0054Navigating Environmental Justice Framework A Scoping Literature Review Over Four Decades Sonia Brondi journals sagepub doi full 10 1089 env 2024 0054
- Philanthropic foundations as agents of environmental governance: a research agenda: Environmental Politics:... tandfonline.com/doi/full/10.1080/09644016.2021.1955494Philanthropic foundations as agents of environmental governance a research agenda Environmental Politics tandfonline doi full 10 1080 09644016 2021 1955494
- Full article: Customary Authorities and Environmental Governance in Africa: A Systematic Review. full... doi.org/10.1080/08941920.2024.2338781Full article Customary Authorities and Environmental Governance in Africa A Systematic Review full doi 10 1080 08941920 2024 2338781
| File size | 735.5 KB |
| Pages | 19 |
| DMCA | Report |
Related /
FEBUBHARA SBYFEBUBHARA SBY Metode pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi dan penelusuran referensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Return on Equity, Return on Asset,Metode pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi dan penelusuran referensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Return on Equity, Return on Asset,
FEBUBHARA SBYFEBUBHARA SBY Sumber data yang digunakan merupakan laporan keuangan dan annual report. Metode yang digunakan untuk menganalisis data yaitu analisis Regresi Linier Berganda,Sumber data yang digunakan merupakan laporan keuangan dan annual report. Metode yang digunakan untuk menganalisis data yaitu analisis Regresi Linier Berganda,
KAMPUSMELAYUKAMPUSMELAYU Penerapan budaya kerja “AKHLAK dalam etos kerja Islami di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Makassar Unismuh memberikan dampak positif karena beberapaPenerapan budaya kerja “AKHLAK dalam etos kerja Islami di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Makassar Unismuh memberikan dampak positif karena beberapa
STIT MADANISTIT MADANI Surah Al-Alaq ayat 1-5 adalah wahyu pertama yang Allah turunkan kepada Rasulullah ﷺ lewat perantara Jibril alaihissalam. Surah tersebut menerangkan bahwaSurah Al-Alaq ayat 1-5 adalah wahyu pertama yang Allah turunkan kepada Rasulullah ﷺ lewat perantara Jibril alaihissalam. Surah tersebut menerangkan bahwa
IAFORISIAFORIS Penerapan akad wakalah bil ujrah yang terdapat di BSI Subang Otista 2 dalam jual beli yang digunakan biasanya terkadang bukan bank yang menyediakannyaPenerapan akad wakalah bil ujrah yang terdapat di BSI Subang Otista 2 dalam jual beli yang digunakan biasanya terkadang bukan bank yang menyediakannya
AKSAQILAJURNALAKSAQILAJURNAL Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kelas X semester ganjil, kategori soal adalah 7% Lost, 0% Most, dan 93% Hots. Hal ini menunjukkan bahwa soal tersebutHasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kelas X semester ganjil, kategori soal adalah 7% Lost, 0% Most, dan 93% Hots. Hal ini menunjukkan bahwa soal tersebut
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban menyelesaikan kasus pelanggaran berat hak asasi manusia secara yudisial maupun non-yudisial. Regulasi telah mengaturOleh karena itu, pemerintah berkewajiban menyelesaikan kasus pelanggaran berat hak asasi manusia secara yudisial maupun non-yudisial. Regulasi telah mengatur
TUNASBANGSATUNASBANGSA Dari proses analisis, dapat diketahui bahwa aspek responsif merupakan aspek yang paling dominan dalam menentukan tingkat kepuasan masyarakat pada PengadilanDari proses analisis, dapat diketahui bahwa aspek responsif merupakan aspek yang paling dominan dalam menentukan tingkat kepuasan masyarakat pada Pengadilan
Useful /
SUMBARPROVSUMBARPROV Fragmentasi di DPRD mendorong pengawasan dan akuntabilitas, namun memperlambat konsensus kebijakan pembangunan. Fenomena ini menegaskan bahwa demokrasiFragmentasi di DPRD mendorong pengawasan dan akuntabilitas, namun memperlambat konsensus kebijakan pembangunan. Fenomena ini menegaskan bahwa demokrasi
UNAIRUNAIR Kesalahan klasifikasi minor yang terjadi, seperti pada Pampus argenteus, kemungkinan disebabkan oleh fitur visual yang tumpang tindih dan/atau kualitasKesalahan klasifikasi minor yang terjadi, seperti pada Pampus argenteus, kemungkinan disebabkan oleh fitur visual yang tumpang tindih dan/atau kualitas
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Hal ini karena penggunaan logo Pertamina sebagai merek hanya dapat dilakukan oleh pemilik merek atau pihak lain berdasarkan perjanjian tertulis (lisensi).Hal ini karena penggunaan logo Pertamina sebagai merek hanya dapat dilakukan oleh pemilik merek atau pihak lain berdasarkan perjanjian tertulis (lisensi).
UNDIRAUNDIRA Penyelesaian masalah lingkungan ini bisa dijadikan pendapatan masyarakat di Desa Cogreg apabila di kelola dengan baik, seperti dengan membuat kebun buah-buahanPenyelesaian masalah lingkungan ini bisa dijadikan pendapatan masyarakat di Desa Cogreg apabila di kelola dengan baik, seperti dengan membuat kebun buah-buahan