STHBSTHB
Jurnal Wawasan YuridikaJurnal Wawasan YuridikaArtikel ini menyelidiki kesenjangan normatif dan institusional yang menghambat implementasi restorasi ekologis setelah putusan pengadilan, khususnya dalam situasi di mana denda lingkungan yang dikenakan oleh yudisial tidak diterjemahkan menjadi hasil rehabilitasi yang dapat diukur. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi locus tanggung jawab negara dalam fase pasca-putusan dan merumuskan kerangka normatif dan institusional yang mampu memastikan bahwa kompensasi lingkungan yang diperintahkan oleh pengadilan digunakan untuk restorasi ekologis secara bertanggung jawab. Dengan menggunakan spesifikasi penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan doktrinal dan komparatif, penelitian ini memanfaatkan keputusan pengadilan, instrumen statuta, laporan institusi, dan literatur ilmiah sebagai sumber data sekunder. Data dikumpulkan melalui penelitian dokumenter dan dianalisis menggunakan metode yuridis-kritis untuk mengidentifikasi kesenjangan normatif dan kekurangan institusional dalam pengelolaan dana restorasi. Temuan menunjukkan bahwa absennya mekanisme alokasi, mandat institusional yang tidak jelas, dan kurangnya pelaporan publik yang terstandarisasi telah menghasilkan kesenjangan implementasi dalam pengelolaan dana restorasi lingkungan. Kondisi ini menunjukkan bahwa tanggung jawab negara untuk memastikan restorasi ekologis pasca-putusan yang substansial tetap belum terpenuhi, sehingga melemahkan fungsi restoratif hukum lingkungan dalam kerangka keadilan ekologis.
Studi ini menunjukkan bahwa hukum lingkungan Indonesia, meskipun menyediakan dasar normatif yang jelas untuk menjatuhkan sanksi terhadap aktor korporasi yang bertanggung jawab atas kebakaran hutan dan lahan, belum disertai dengan pengaturan institusional yang mampu memastikan bahwa sanksi tersebut berujung pada restorasi yang substansial.Analisis kasus-kasus lingkungan utama mengungkapkan kesenjangan yang konsisten antara kepastian hukum dan penegakan, karena denda lingkungan yang dibayarkan ke kas negara tidak didukung oleh jalur restorasi yang ditetapkan, mekanisme pelaporan yang transparan, atau pengawasan publik.Peran negara dalam fase pasca-putusan terbatas pada pengumpulan denda, mencerminkan artikulasi yang tidak lengkap tentang tanggung jawab ekologisnya di bawah prinsip-prinsip akuntabilitas lingkungan dan doktrin kepercayaan publik.Untuk mengatasi kesenjangan ini, diperlukan kerangka normatif dan institusional yang menempatkan negara tidak hanya sebagai administrator sanksi, tetapi juga sebagai pelindung ekologis yang aktif melalui mekanisme seperti dana khusus untuk restorasi, audit independen, dan pengawasan partisipatif.Dengan demikian, denda lingkungan dapat diterjemahkan menjadi hasil ekologis yang dapat diverifikasi dan keadilan lingkungan jangka panjang.
Untuk mengatasi kesenjangan dalam implementasi restorasi ekologis pasca-putusan pengadilan, diperlukan kerangka normatif dan institusional yang kuat. Pertama, perlu ada mekanisme alokasi yang jelas untuk memastikan bahwa dana dari denda lingkungan digunakan secara khusus untuk restorasi. Kedua, penting untuk menetapkan otoritas institusional yang bertanggung jawab dalam melaksanakan restorasi dan memastikan transparansi dalam pelaporan proses tersebut. Ketiga, diperlukan sistem pelacakan yang kuat untuk menjamin bahwa dana tersebut digunakan untuk restorasi yang dapat diukur dan diverifikasi secara publik. Dengan menggabungkan ketiga saran ini, Indonesia dapat meningkatkan efektivitas restorasi ekologis pasca-putusan dan memastikan bahwa denda lingkungan diterjemahkan menjadi hasil yang nyata dalam upaya pemulihan lingkungan.
- Navigating Environmental Justice Framework: A Scoping Literature Review Over Four Decades - Sonia Brondi,... journals.sagepub.com/doi/full/10.1089/env.2024.0054Navigating Environmental Justice Framework A Scoping Literature Review Over Four Decades Sonia Brondi journals sagepub doi full 10 1089 env 2024 0054
- Philanthropic foundations as agents of environmental governance: a research agenda: Environmental Politics:... tandfonline.com/doi/full/10.1080/09644016.2021.1955494Philanthropic foundations as agents of environmental governance a research agenda Environmental Politics tandfonline doi full 10 1080 09644016 2021 1955494
- Full article: Customary Authorities and Environmental Governance in Africa: A Systematic Review. full... doi.org/10.1080/08941920.2024.2338781Full article Customary Authorities and Environmental Governance in Africa A Systematic Review full doi 10 1080 08941920 2024 2338781
| File size | 735.5 KB |
| Pages | 19 |
| DMCA | Report |
Related /
MEDANRESOURCECENTERMEDANRESOURCECENTER Artikel ini berkontribusi pada diskusi akademik tentang hukum asuransi Islam dengan memberikan analisis hukum komprehensif tentang perkembangan di IndonesiaArtikel ini berkontribusi pada diskusi akademik tentang hukum asuransi Islam dengan memberikan analisis hukum komprehensif tentang perkembangan di Indonesia
ISHAISHA Kondisi ini menciptakan hubungan hukum yang kompleks antara mahasiswa, pengawas klinis, institusi pendidikan, dan rumah sakit, terutama ketika terjadiKondisi ini menciptakan hubungan hukum yang kompleks antara mahasiswa, pengawas klinis, institusi pendidikan, dan rumah sakit, terutama ketika terjadi
IBRAHIMYIBRAHIMY Selain itu, peningkatan kompetensi hakim dalam memahami prinsip arbitrase serta edukasi yang lebih luas kepada pelaku usaha dan adopsi praktik terbaikSelain itu, peningkatan kompetensi hakim dalam memahami prinsip arbitrase serta edukasi yang lebih luas kepada pelaku usaha dan adopsi praktik terbaik
GOODWOODPUBGOODWOODPUB Penelitian ini terbatas pada analisis hukum normatif dengan data sekunder, sehingga tidak termasuk bukti empiris dan perspektif perbandingan internasional.Penelitian ini terbatas pada analisis hukum normatif dengan data sekunder, sehingga tidak termasuk bukti empiris dan perspektif perbandingan internasional.
DINASTIRESDINASTIRES 07/2023, dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU No. 27 Tahun 2022). Dengan menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan,07/2023, dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU No. 27 Tahun 2022). Dengan menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan,
IBRAHIMYIBRAHIMY Pemerintah daerah didorong untuk mengadopsi insentif lokal, skema pendampingan, dan integrasi UMKM dalam rencana aksi iklim. Dengan demikian, penelitianPemerintah daerah didorong untuk mengadopsi insentif lokal, skema pendampingan, dan integrasi UMKM dalam rencana aksi iklim. Dengan demikian, penelitian
ENSIKLOPEDIAKUENSIKLOPEDIAKU Sementara itu, dari perspektif sosial budaya, praktik ini berpotensi menggerus nilai-nilai adat, spiritualitas tanah, dan struktur sosial masyarakat Bali.Sementara itu, dari perspektif sosial budaya, praktik ini berpotensi menggerus nilai-nilai adat, spiritualitas tanah, dan struktur sosial masyarakat Bali.
GEUTHEEINSTITUTEGEUTHEEINSTITUTE Penelitian ini juga menemukan adanya kesenjangan antara hukum positif dan praktik sosial masyarakat. Hukum adat yang masih hidup dan menjadi rujukan utamaPenelitian ini juga menemukan adanya kesenjangan antara hukum positif dan praktik sosial masyarakat. Hukum adat yang masih hidup dan menjadi rujukan utama
Useful /
MEDANRESOURCECENTERMEDANRESOURCECENTER Penelitian ini bertujuan menganalisis kontribusi konseptual Hasan Asari dalam diskursus integrasi ilmu, dengan fokus pada pemahamannya tentang sifat ilmuPenelitian ini bertujuan menganalisis kontribusi konseptual Hasan Asari dalam diskursus integrasi ilmu, dengan fokus pada pemahamannya tentang sifat ilmu
PELITAIBUPELITAIBU It can be concluded that maternal age and parity are risk factors influencing the incidence of placental retention. Terdapat hubungan yang signifikan antaraIt can be concluded that maternal age and parity are risk factors influencing the incidence of placental retention. Terdapat hubungan yang signifikan antara
PELITAIBUPELITAIBU Populasi dalam penelitian ini adalah semua ibu hamil dengan anemia yang terdapat dalam buku register Puskesmas Lembo tahun 2018-2022 yang berjumlah 48Populasi dalam penelitian ini adalah semua ibu hamil dengan anemia yang terdapat dalam buku register Puskesmas Lembo tahun 2018-2022 yang berjumlah 48
PELITAIBUPELITAIBU Desain pra-eksperimental dengan pendekatan one-group pretest dan posttest diterapkan. Sebanyak 20 responden dipilih menggunakan purposive sampling dariDesain pra-eksperimental dengan pendekatan one-group pretest dan posttest diterapkan. Sebanyak 20 responden dipilih menggunakan purposive sampling dari