WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS
West Science Law and Human RightsWest Science Law and Human RightsPenelitian ini bertujuan untuk menunjukkan perlindungan hak dan sanksi terhadap penggunaan merek di luar jaringan kolaborasi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual serta dianalisis secara deduksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan logo Pertamina sebagai merek atau simbol di luar jaringan kerja sama tidak diperbolehkan atau melanggar ketentuan dan dapat diajukan gugatan atau ganti rugi berdasarkan Pasal 83 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. Hal ini karena penggunaan logo Pertamina sebagai merek hanya dapat dilakukan oleh pemilik merek atau pihak lain berdasarkan perjanjian tertulis (lisensi). Oleh karena itu, pelaku dapat dikenai pidana penjara maksimal 5 (lima) tahun dan/atau denda maksimal Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) karena telah memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. Selain itu, pelaku juga wajib menghentikan seluruh tindakan terkait penggunaan logo PT Pertamina karena tidak memiliki hak hukum untuk menggunakan logo tersebut. Jika dalam hal ini pelaku tidak menghentikan seluruh tindakannya, pemilik merek dapat mengajukan gugatan dalam bentuk gugatan ganti rugi dan gugatan penghentian seluruh tindakan terkait penggunaan logo/merek sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis serta Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual juga akan menolak pendaftaran merek jika pelaku usaha Pertamini mendaftarkan merek tersebut.
Penggunaan logo Pertamina oleh pelaku usaha di luar jaringan kerja sama merupakan pelanggaran hukum karena tidak memiliki izin dan melanggar hak kekayaan intelektual.Pelaku dapat dikenai sanksi pidana berupa pidana penjara maksimal empat tahun dan/atau denda maksimal dua miliar rupiah sesuai ketentuan dalam undang-undang merek.Pemilik hak kekayaan intelektual dapat mengambil langkah hukum berupa gugatan perdata, tindakan pidana, atau penyelesaian sengketa secara alternatif untuk melindungi haknya.
Pertama, perlu dilakukan penelitian tentang efektivitas sosialisasi hukum kekayaan intelektual kepada pelaku usaha mikro, khususnya di daerah, untuk memahami sejauh mana kesadaran mereka terhadap larangan penggunaan logo tanpa izin. Kedua, perlu dikaji dampak ekonomi dan sosial dari penggunaan logo mirip Pertamina terhadap konsumen dan citra perusahaan, termasuk risiko keamanan dan kualitas produk, untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang kerugian material dan immaterial. Ketiga, perlu dikembangkan model penyelesaian sengketa hak merek secara cepat dan murah melalui lembaga alternatif, seperti mediasi berbasis komunitas, untuk mengatasi pelanggaran merek skala kecil tanpa harus melalui proses pengadilan yang panjang dan mahal. Penelitian-penelitian ini dapat saling melengkapi untuk membangun strategi hukum dan edukasi yang lebih efektif dalam mencegah pelanggaran hak kekayaan intelektual di tingkat usaha mikro, sekaligus memberi solusi yang adil bagi semua pihak.
| File size | 423.04 KB |
| Pages | 10 |
| DMCA | Report |
Related /
UTBUTB Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas penegakan hukum dan regulasi yang telah diterapkan dalam upaya pemberantasan narkoba di Indonesia.Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas penegakan hukum dan regulasi yang telah diterapkan dalam upaya pemberantasan narkoba di Indonesia.
UTBUTB Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana tanpa hak menggunakan merek terdaftarHasil penelitian ini menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana tanpa hak menggunakan merek terdaftar
UTBUTB Namun, implementasi ASEAN Treaty on Mutual Legal Assistance masih menghadapi tantangan struktural yang mempengaruhi tingkat implementasinya. DisparitasNamun, implementasi ASEAN Treaty on Mutual Legal Assistance masih menghadapi tantangan struktural yang mempengaruhi tingkat implementasinya. Disparitas
FHUKIFHUKI Rumusan masalah dalam penulisan ini adalah bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen yang menggunakan penyedia layanan internet ditinjau dari Undang-UndangRumusan masalah dalam penulisan ini adalah bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen yang menggunakan penyedia layanan internet ditinjau dari Undang-Undang
DINASTIREVDINASTIREV Apabila pemberi waralaba mengakhiri perjanjian waralaba dengan penerima waralaba karena pailit, maka dianggap telah melakukan pelanggaran hukum yang merugikanApabila pemberi waralaba mengakhiri perjanjian waralaba dengan penerima waralaba karena pailit, maka dianggap telah melakukan pelanggaran hukum yang merugikan
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Perlindungan EBT yang efektif memerlukan inventarisasi nasional oleh pemerintah dan penentuan pemegang hak yang jelas, yang dapat bervariasi antara kontrolPerlindungan EBT yang efektif memerlukan inventarisasi nasional oleh pemerintah dan penentuan pemegang hak yang jelas, yang dapat bervariasi antara kontrol
UMMUMM Ketentuan preventif diatur dalam Pasal 66–67 UUHC untuk mencegah sengketa, sedangkan perlindungan represif diatur dalam Pasal 95–120 UUHC melalui arbitrase,Ketentuan preventif diatur dalam Pasal 66–67 UUHC untuk mencegah sengketa, sedangkan perlindungan represif diatur dalam Pasal 95–120 UUHC melalui arbitrase,
UNIGRESUNIGRES Sertifikat ganda menciptakan sengketa hukum yang perlu diatasi melalui pendaftaran yang transparan. Surabaya, sertifikat hak milik ganda Thie Butje SutedjaSertifikat ganda menciptakan sengketa hukum yang perlu diatasi melalui pendaftaran yang transparan. Surabaya, sertifikat hak milik ganda Thie Butje Sutedja
Useful /
APPERTANIAPPERTANI , I. INOUNU, SUBANDRIYO, dan H. MARTOJO. 2003. Kapasitas produksi susu domba Priangan peridi: II. Kurva laktasi. JITV 8(1): 17-25. Suatu perhitungan terhadap, I. INOUNU, SUBANDRIYO, dan H. MARTOJO. 2003. Kapasitas produksi susu domba Priangan peridi: II. Kurva laktasi. JITV 8(1): 17-25. Suatu perhitungan terhadap
UIN ANTASARIUIN ANTASARI Penelitian ini menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara tujuan konstitusional dan praktik implementasi tata kelola pertambangan di Indonesia. HukumPenelitian ini menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara tujuan konstitusional dan praktik implementasi tata kelola pertambangan di Indonesia. Hukum
UTBUTB Hasilnya menunjukkan bahwa perkawinan ini memiliki makna simbolis yang mencerminkan nilai-nilai adat, seperti kesetiaan, kehormatan terkhusus pihak perempuan,Hasilnya menunjukkan bahwa perkawinan ini memiliki makna simbolis yang mencerminkan nilai-nilai adat, seperti kesetiaan, kehormatan terkhusus pihak perempuan,
UTBUTB Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan alat ukur pengambilan data menggunakan wawancara terstruktur, semi terstruktur, dan observasi.Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan alat ukur pengambilan data menggunakan wawancara terstruktur, semi terstruktur, dan observasi.