UNISSULAUNISSULA
The 1st Proceeding International Conference And Call PaperThe 1st Proceeding International Conference And Call PaperThe purpose of this research is to see and analyze the manifestation of the values of Pancasila to the application of the law which is the fundamental foundation of the Indonesian nation. The approach method used is juridical normative, namely research by examining library materials (secondary data) or library law research. The results of the research obtained show that the manifestation of Pancasila Values on the application of the Omnibus law must be in line with the view of justice in national law based on the basis of the state. Pancasila as the basis of the state or state philosophy has until now been maintained and is still considered important for the Indonesian state. Pancasila, the philosophy of Indonesian life, is essentially a systematic value. Therefore, as a philosophical basis, the principles of Pancasila are an aspect of unity, hierarchy, and systematic.
The manifestation of Pancasila Values on the application of the Omnibus law must be in line with the view of justice in national law based on the basis of the state.Pancasila as the basis of the state or state philosophy has until now been maintained and is still considered important for the Indonesian state.Pancasila, the philosophy of Indonesian life, is essentially a systematic value.Therefore, as a philosophical basis, the principles of Pancasila are an aspect of unity, hierarchy, and systematic.
Based on the background, methods, results, limitations, and also the suggestion for further research (if any), the following are new research suggestions:. . 1. Further research can be conducted to examine the implementation of Pancasila values in the drafting process of Omnibus Law, focusing on the involvement of various stakeholders and the consideration of diverse perspectives to ensure inclusivity and representation.. 2. A comparative study could be undertaken to analyze how other countries with similar socio-economic contexts have integrated their national philosophies or values into legal frameworks, drawing lessons and best practices for Indonesia.. 3. Research could explore the development of a comprehensive framework for assessing the alignment of Omnibus Law provisions with Pancasila principles, utilizing a mixed-methods approach that combines legal analysis with public opinion surveys and stakeholder interviews.
| File size | 789.51 KB |
| Pages | 18 |
| DMCA | Report |
Related /
IBIK57IBIK57 Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang diisi oleh 366 mahasiswa aktif Universitas MuhammadiyahPenelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang diisi oleh 366 mahasiswa aktif Universitas Muhammadiyah
IBIK57IBIK57 Penelitian ini memberikan saran Penggunaan media online sebagai sarana dakwah Islam dewasa ini mulai menjadi alternatif dalam berdakwah. Selain itu dalamPenelitian ini memberikan saran Penggunaan media online sebagai sarana dakwah Islam dewasa ini mulai menjadi alternatif dalam berdakwah. Selain itu dalam
MKRIMKRI Artikel ini bertujuan melakukan kritik terhadap metode Omnibus dalam Pasal 64 (1) huruf b UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan penerapannyaArtikel ini bertujuan melakukan kritik terhadap metode Omnibus dalam Pasal 64 (1) huruf b UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan penerapannya
FHUKIFHUKI 43 Tahun 2005 dan Undang‑Undang No. 40 Tahun 2007. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif serta data primer dan sekunder, studi menemukan43 Tahun 2005 dan Undang‑Undang No. 40 Tahun 2007. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif serta data primer dan sekunder, studi menemukan
UMMUMM Di bawah konsep negara hukum, undang-undang dan peraturan berfungsi sebagai mekanisme penting untuk menjaga pemerintahan, memastikan bahwa otoritas danDi bawah konsep negara hukum, undang-undang dan peraturan berfungsi sebagai mekanisme penting untuk menjaga pemerintahan, memastikan bahwa otoritas dan
UMMUMM Indonesia dan Jerman sama-sama menjamin kebebasan beragama dan beribadah dalam konstitusi, namun menerapkan pendekatan regulasi yang berbeda. IndonesiaIndonesia dan Jerman sama-sama menjamin kebebasan beragama dan beribadah dalam konstitusi, namun menerapkan pendekatan regulasi yang berbeda. Indonesia
UBBGUBBG Strategi evaluasi moral secara dominan mengaitkan UU Cipker dengan nilai-nilai seperti optimisme, kepedulian, dan keamanan untuk membangun penerimaan publikStrategi evaluasi moral secara dominan mengaitkan UU Cipker dengan nilai-nilai seperti optimisme, kepedulian, dan keamanan untuk membangun penerimaan publik
UMMUMM Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan filosofis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pembuatan RUU Cipta Kerja cenderungPenelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan filosofis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pembuatan RUU Cipta Kerja cenderung
Useful /
SCADINDEPENDENTSCADINDEPENDENT Kesimpulan menunjukkan bahwa kualitas layanan merupakan prediktor utama loyalitas pelanggan. Dua dimensi layanan (assurance dan empathy) paling memengaruhiKesimpulan menunjukkan bahwa kualitas layanan merupakan prediktor utama loyalitas pelanggan. Dua dimensi layanan (assurance dan empathy) paling memengaruhi
SCADINDEPENDENTSCADINDEPENDENT Data dianalisis menggunakan regresi linier berganda untuk menguji hubungan antara gaya belajar dan nilai ujian semester. Hasil menunjukkan bahwa siswaData dianalisis menggunakan regresi linier berganda untuk menguji hubungan antara gaya belajar dan nilai ujian semester. Hasil menunjukkan bahwa siswa
SCADINDEPENDENTSCADINDEPENDENT Bahan ajar berbasis konteks dan kreativitas yang dikembangkan layak digunakan karena memiliki kelayakan tinggi pada aspek konten (90%), konteks dan kreativitasBahan ajar berbasis konteks dan kreativitas yang dikembangkan layak digunakan karena memiliki kelayakan tinggi pada aspek konten (90%), konteks dan kreativitas
UNISSULAUNISSULA Paradigma untuk kepentingan rakyat memprioritaskan hal-hal yang dibutuhkan oleh masyarakat, sedangkan paradigma pemerintah dalam penyusunan Rancangan Undang-UndangParadigma untuk kepentingan rakyat memprioritaskan hal-hal yang dibutuhkan oleh masyarakat, sedangkan paradigma pemerintah dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang