UNISSULAUNISSULA
The 1st Proceeding International Conference And Call PaperThe 1st Proceeding International Conference And Call PaperThe purpose of this research is to see and analyze the manifestation of the values of Pancasila to the application of the law which is the fundamental foundation of the Indonesian nation. The approach method used is juridical normative, namely research by examining library materials (secondary data) or library law research. The results of the research obtained show that the manifestation of Pancasila Values on the application of the Omnibus law must be in line with the view of justice in national law based on the basis of the state. Pancasila as the basis of the state or state philosophy has until now been maintained and is still considered important for the Indonesian state. Pancasila, the philosophy of Indonesian life, is essentially a systematic value. Therefore, as a philosophical basis, the principles of Pancasila are an aspect of unity, hierarchy, and systematic.
The manifestation of Pancasila Values on the application of the Omnibus law must be in line with the view of justice in national law based on the basis of the state.Pancasila as the basis of the state or state philosophy has until now been maintained and is still considered important for the Indonesian state.Pancasila, the philosophy of Indonesian life, is essentially a systematic value.Therefore, as a philosophical basis, the principles of Pancasila are an aspect of unity, hierarchy, and systematic.
Based on the background, methods, results, limitations, and also the suggestion for further research (if any), the following are new research suggestions:. . 1. Further research can be conducted to examine the implementation of Pancasila values in the drafting process of Omnibus Law, focusing on the involvement of various stakeholders and the consideration of diverse perspectives to ensure inclusivity and representation.. 2. A comparative study could be undertaken to analyze how other countries with similar socio-economic contexts have integrated their national philosophies or values into legal frameworks, drawing lessons and best practices for Indonesia.. 3. Research could explore the development of a comprehensive framework for assessing the alignment of Omnibus Law provisions with Pancasila principles, utilizing a mixed-methods approach that combines legal analysis with public opinion surveys and stakeholder interviews.
| File size | 789.51 KB |
| Pages | 18 |
| DMCA | Report |
Related /
UNISANUNISAN Hal ini disebabkan oleh minimnya sumber daya manusia di masyarakat Desa Tri Mulya serta sikap apatis masyarakat terhadap informasi dan kegiatan pembangunan.Hal ini disebabkan oleh minimnya sumber daya manusia di masyarakat Desa Tri Mulya serta sikap apatis masyarakat terhadap informasi dan kegiatan pembangunan.
UNIK KEDIRIUNIK KEDIRI KSP Sakti menghimpun dana melalui simpanan pokok, simpanan amanah, dan jasa simpanan (tabungan), kemudian menyalurkan uang tersebut melalui pinjaman. SetiapKSP Sakti menghimpun dana melalui simpanan pokok, simpanan amanah, dan jasa simpanan (tabungan), kemudian menyalurkan uang tersebut melalui pinjaman. Setiap
UNIK KEDIRIUNIK KEDIRI Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data laporan keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (www.idx. co.id).Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data laporan keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (www.idx. co.id).
UNIK KEDIRIUNIK KEDIRI Variabel Return On Asset berpengaruh positif terhadap harga saham. Variabel Current Ratio, Pertumbuhan Penjualan, Return On Equity, dan Net Profit MarginVariabel Return On Asset berpengaruh positif terhadap harga saham. Variabel Current Ratio, Pertumbuhan Penjualan, Return On Equity, dan Net Profit Margin
UNIK KEDIRIUNIK KEDIRI Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan sampel sebanyak 20 perusahaan di sektor kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Sumber dataJenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan sampel sebanyak 20 perusahaan di sektor kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Sumber data
BSIBSI Selanjutnya Satuan Kerja Perangkat Daerah memiliki waktu satu bulan untuk mengisi usulan pada formulir yang telah dibuat secara offline (Ms. Excel) atauSelanjutnya Satuan Kerja Perangkat Daerah memiliki waktu satu bulan untuk mengisi usulan pada formulir yang telah dibuat secara offline (Ms. Excel) atau
UNISBARUNISBAR Hasil penelitian menunjukkan bahwa Nagari Lareh Nan Panjang Selatan telah melaksanakan pengelolaan dana desa sesuai dengan peraturan yang berlaku, denganHasil penelitian menunjukkan bahwa Nagari Lareh Nan Panjang Selatan telah melaksanakan pengelolaan dana desa sesuai dengan peraturan yang berlaku, dengan
UNISBARUNISBAR Peraturan Otoritas Jasa Keuangan telah mewajibkan bank untuk mengkomunikasikan pelaksanaan Green Banking kepada pemangku kepentingan melalui pengungkapanPeraturan Otoritas Jasa Keuangan telah mewajibkan bank untuk mengkomunikasikan pelaksanaan Green Banking kepada pemangku kepentingan melalui pengungkapan
Useful /
BSIBSI Dataset Student Depression Dataset dari Kaggle dengan 36,200 records digunakan untuk validasi, mencakup variabel akademik, gaya hidup, dan faktor psikososial.Dataset Student Depression Dataset dari Kaggle dengan 36,200 records digunakan untuk validasi, mencakup variabel akademik, gaya hidup, dan faktor psikososial.
BSIBSI Pariwisata merupakan salah satu sektor yang sangat penting bagi perekonomian suatu daerah, termasuk Desa Wisata Margaluyu di Pangalengan, Kabupaten Bandung.Pariwisata merupakan salah satu sektor yang sangat penting bagi perekonomian suatu daerah, termasuk Desa Wisata Margaluyu di Pangalengan, Kabupaten Bandung.
BSIBSI Kelompok Tenun Ikat Tunfeu merupakan kelompok wanita penenun yang telah memiliki bakat dan keampuan dalam menghasilkan kerajinan tenun baik selendang maupunKelompok Tenun Ikat Tunfeu merupakan kelompok wanita penenun yang telah memiliki bakat dan keampuan dalam menghasilkan kerajinan tenun baik selendang maupun
UNISSULAUNISSULA Hukuman pidana tidak hanya difokuskan pada pelaku perdagangan manusia, tetapi juga diarahkan pada kepentingan korban dan masyarakat sehingga keadilan pidanaHukuman pidana tidak hanya difokuskan pada pelaku perdagangan manusia, tetapi juga diarahkan pada kepentingan korban dan masyarakat sehingga keadilan pidana