UNISSULAUNISSULA
The 1st Proceeding International Conference And Call PaperThe 1st Proceeding International Conference And Call PaperHukuman pidana tidak hanya difokuskan pada pelaku perdagangan manusia, tetapi juga diarahkan pada kepentingan korban dan masyarakat sehingga keadilan pidana berupaya secara integral melindungi berbagai kepentingan. Tindakan perdagangan manusia merupakan kejahatan serius, sehingga hukuman terhadap pelaku bersifat berat. Setiap negara memiliki peraturan mengenai kejahatan perdagangan manusia yang sesuai dengan sistem hukum yang berlaku. Setiap kasus perdagangan manusia memiliki karakteristik yang berbeda tergantung pada kondisi pelaku, korban, serta situasi saat kejahatan dilakukan. Oleh karena itu, pengadilan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut yang dapat berfungsi sebagai pemberat atau peringan dalam penjatuhan hukuman. Masalah penelitian ini adalah faktor pemberat dan peringan yang harus dipertimbangkan dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku. Tujuan pembahasan penelitian ini adalah menjelaskan faktor-faktor pemberat dan peringan dalam penjatuhan hukuman terhadap pelaku. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka. Prinsip hukuman menjadi dasar dalam menjatuhkan sanksi kepada pelaku perdagangan manusia dengan memperhitungkan faktor pemberat dan peringan, di mana prinsip proporsionalitas mendahului prinsip lainnya.
Hukuman pidana atas perdagangan manusia didasarkan pada prinsip-prinsip hukuman pidana yang mencerminkan tujuan integratif, yaitu memperhatikan kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat untuk mencapai keadilan hukuman bagi semua pihak.Pertimbangan faktor pemberat dan peringan dalam memutuskan kasus perdagangan manusia dilakukan oleh hakim atau pengadilan berdasarkan prinsip proporsionalitas serta prinsip-prinsip lain yang terkandung dalam hukum pidana.oleh karena itu, pedoman pidana diperlukan sebagai arahan dalam memperhitungkan pemberat dan peringan hukuman pada kejahatan perdagangan manusia.
Penelitian selanjutnya dapat mengevaluasi sejauh mana pedoman pidana yang ada saat ini efektif dalam menghasilkan putusan yang proporsional pada kasus perdagangan manusia di Indonesia, dengan mengkaji data putusan pengadilan dan mengidentifikasi kesenjangan antara pedoman dan praktik lapangan. Selanjutnya, studi komparatif dapat dilakukan untuk mengukur pengaruh faktor-faktor kerentanan korban, seperti usia, gender, dan status kehamilan, terhadap variasi hukuman yang dijatuhkan di berbagai provinsi, sehingga dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih sensitif terhadap kebutuhan korban. Akhirnya, peneliti dapat mengeksplorasi integrasi mekanisme keadilan restoratif dalam proses peradilan perdagangan manusia, dengan menilai dampaknya terhadap rehabilitasi korban, reintegrasi pelaku, dan pencegahan kembali terjadinya kejahatan, sehingga memperkaya kerangka hukum dengan pendekatan yang lebih holistik dan manusiawi.
| File size | 842.94 KB |
| Pages | 19 |
| DMCA | Report |
Related /
UNTAGUNTAG Sehingga menurut peneliti bahwa variabel bebas (X) yaitu kualitas dan variabel terikat (Y) yaitu efektivitas terdapat pengaruh yang signifikan karena variabelSehingga menurut peneliti bahwa variabel bebas (X) yaitu kualitas dan variabel terikat (Y) yaitu efektivitas terdapat pengaruh yang signifikan karena variabel
LAKPESDAMSALATIGALAKPESDAMSALATIGA Konflik di Desa Mesanggok tidak hanya dipicu oleh perbedaan teologis, tetapi terutama oleh upaya delegitimasi terhadap tradisi keagamaan lokal yang menimbulkanKonflik di Desa Mesanggok tidak hanya dipicu oleh perbedaan teologis, tetapi terutama oleh upaya delegitimasi terhadap tradisi keagamaan lokal yang menimbulkan
UMTSUMTS Penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Langkat telah melakukan berbagai inovasi pelayanan publik berbasis digital, namun masih menghadapiPenelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Langkat telah melakukan berbagai inovasi pelayanan publik berbasis digital, namun masih menghadapi
UMTSUMTS Namun, meskipun penggunaan konten visual post Instagram semakin umum dalam upaya pemasaran digital, diperlukan lebih lanjut mengenai bagaimana proses pembentukanNamun, meskipun penggunaan konten visual post Instagram semakin umum dalam upaya pemasaran digital, diperlukan lebih lanjut mengenai bagaimana proses pembentukan
UMTSUMTS Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penanggulangan karhutla sekaligus memperkuat peran aktif masyarakat dalam pencegahan kebakaran hutanUpaya ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penanggulangan karhutla sekaligus memperkuat peran aktif masyarakat dalam pencegahan kebakaran hutan
UMTSUMTS Berdasarkan hasil pengujian dan analisis data yang telah dilakukan, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai hasil penelitian sebagai berikut. KepemimpinanBerdasarkan hasil pengujian dan analisis data yang telah dilakukan, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai hasil penelitian sebagai berikut. Kepemimpinan
UMTSUMTS Hasil penelitian menunjukan bahwa peningkatan industri pertahanan Indonesia perlu menimbang perubahan geopolitik dan stabilitas keamanan regional dan global,Hasil penelitian menunjukan bahwa peningkatan industri pertahanan Indonesia perlu menimbang perubahan geopolitik dan stabilitas keamanan regional dan global,
UMTSUMTS Temuan ini menggambarkan bahwa khalayak memiliki sifat heterogen dan memiliki berbagai cara dalam menafsirkan pesan pada konten-konten di media sosialTemuan ini menggambarkan bahwa khalayak memiliki sifat heterogen dan memiliki berbagai cara dalam menafsirkan pesan pada konten-konten di media sosial
Useful /
UNISSULAUNISSULA Legal perlindungan bagi pemenang lelang untuk eksekusi hak tanggungan dalam hal benda lelang diblokir oleh Badan Pertanahan Nasional sangat lemah. PemenangLegal perlindungan bagi pemenang lelang untuk eksekusi hak tanggungan dalam hal benda lelang diblokir oleh Badan Pertanahan Nasional sangat lemah. Pemenang
UNISSULAUNISSULA Namun, keduanya memiliki fungsi yang tidak setara. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 hingga kini telah diubah menjadi undang-undang terbaru, yaitu Undang-UndangNamun, keduanya memiliki fungsi yang tidak setara. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 hingga kini telah diubah menjadi undang-undang terbaru, yaitu Undang-Undang
UNISSULAUNISSULA The aim of this study is to explain the role of mediation in solving sharia economy dispute as civilization toward ethical value of Islam. That it hasThe aim of this study is to explain the role of mediation in solving sharia economy dispute as civilization toward ethical value of Islam. That it has
UNISSULAUNISSULA The law also presents a considerable risk, as many villages lack experience in managing substantial funds, leading to potential misuse. Therefore, theThe law also presents a considerable risk, as many villages lack experience in managing substantial funds, leading to potential misuse. Therefore, the