UNISSULAUNISSULA
The 1st Proceeding International Conference And Call PaperThe 1st Proceeding International Conference And Call PaperHukuman pidana tidak hanya difokuskan pada pelaku perdagangan manusia, tetapi juga diarahkan pada kepentingan korban dan masyarakat sehingga keadilan pidana berupaya secara integral melindungi berbagai kepentingan. Tindakan perdagangan manusia merupakan kejahatan serius, sehingga hukuman terhadap pelaku bersifat berat. Setiap negara memiliki peraturan mengenai kejahatan perdagangan manusia yang sesuai dengan sistem hukum yang berlaku. Setiap kasus perdagangan manusia memiliki karakteristik yang berbeda tergantung pada kondisi pelaku, korban, serta situasi saat kejahatan dilakukan. Oleh karena itu, pengadilan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut yang dapat berfungsi sebagai pemberat atau peringan dalam penjatuhan hukuman. Masalah penelitian ini adalah faktor pemberat dan peringan yang harus dipertimbangkan dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku. Tujuan pembahasan penelitian ini adalah menjelaskan faktor-faktor pemberat dan peringan dalam penjatuhan hukuman terhadap pelaku. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka. Prinsip hukuman menjadi dasar dalam menjatuhkan sanksi kepada pelaku perdagangan manusia dengan memperhitungkan faktor pemberat dan peringan, di mana prinsip proporsionalitas mendahului prinsip lainnya.
Hukuman pidana atas perdagangan manusia didasarkan pada prinsip-prinsip hukuman pidana yang mencerminkan tujuan integratif, yaitu memperhatikan kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat untuk mencapai keadilan hukuman bagi semua pihak.Pertimbangan faktor pemberat dan peringan dalam memutuskan kasus perdagangan manusia dilakukan oleh hakim atau pengadilan berdasarkan prinsip proporsionalitas serta prinsip-prinsip lain yang terkandung dalam hukum pidana.oleh karena itu, pedoman pidana diperlukan sebagai arahan dalam memperhitungkan pemberat dan peringan hukuman pada kejahatan perdagangan manusia.
Penelitian selanjutnya dapat mengevaluasi sejauh mana pedoman pidana yang ada saat ini efektif dalam menghasilkan putusan yang proporsional pada kasus perdagangan manusia di Indonesia, dengan mengkaji data putusan pengadilan dan mengidentifikasi kesenjangan antara pedoman dan praktik lapangan. Selanjutnya, studi komparatif dapat dilakukan untuk mengukur pengaruh faktor-faktor kerentanan korban, seperti usia, gender, dan status kehamilan, terhadap variasi hukuman yang dijatuhkan di berbagai provinsi, sehingga dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih sensitif terhadap kebutuhan korban. Akhirnya, peneliti dapat mengeksplorasi integrasi mekanisme keadilan restoratif dalam proses peradilan perdagangan manusia, dengan menilai dampaknya terhadap rehabilitasi korban, reintegrasi pelaku, dan pencegahan kembali terjadinya kejahatan, sehingga memperkaya kerangka hukum dengan pendekatan yang lebih holistik dan manusiawi.
| File size | 842.94 KB |
| Pages | 19 |
| DMCA | Report |
Related /
ERAPUBLIKASIERAPUBLIKASI Penelitian ini menyimpulkan dengan merekomendasikan integrasi kurikulum seksual sehat yang wajib di sekolah, pengawasan yang lebih kuat terhadap penggunaanPenelitian ini menyimpulkan dengan merekomendasikan integrasi kurikulum seksual sehat yang wajib di sekolah, pengawasan yang lebih kuat terhadap penggunaan
UNIK KEDIRIUNIK KEDIRI KUHP baru menggantikan KUHP lama yang tidak memadai untuk tantangan modern, dengan pendekatan restoratif dan rehabilitatif. KUHP baru mencerminkan komitmenKUHP baru menggantikan KUHP lama yang tidak memadai untuk tantangan modern, dengan pendekatan restoratif dan rehabilitatif. KUHP baru mencerminkan komitmen
DINASTIREVDINASTIREV Adapun diperoleh kesimpulan bahwa Penerapan Perjanjian Warabala dalam konteks Modern adalah dibuat secara on line dan secara hukum sah dan memiliki kekuatanAdapun diperoleh kesimpulan bahwa Penerapan Perjanjian Warabala dalam konteks Modern adalah dibuat secara on line dan secara hukum sah dan memiliki kekuatan
DINASTIREVDINASTIREV Pemerintah Indonesia telah melaksanakan berbagai kewajiban yang menunjukkan tekadnya untuk memberikan perlindungan dan jaminan yang kuat kepada investorPemerintah Indonesia telah melaksanakan berbagai kewajiban yang menunjukkan tekadnya untuk memberikan perlindungan dan jaminan yang kuat kepada investor
DINASTIREVDINASTIREV 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, khususnya dalam konteks bidang usaha penanaman modal, salah satunya di bidang usaha perkebunan kelapa sawit. Tujuan25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, khususnya dalam konteks bidang usaha penanaman modal, salah satunya di bidang usaha perkebunan kelapa sawit. Tujuan
DINASTIREVDINASTIREV Hak separatis yang dimiliki oleh Bank Cimb Niaga telah di ingkari dengan tidak diterimanya secara penuh hasil penjulasan barang yang di tanggungkan yangHak separatis yang dimiliki oleh Bank Cimb Niaga telah di ingkari dengan tidak diterimanya secara penuh hasil penjulasan barang yang di tanggungkan yang
DINASTIREVDINASTIREV Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak implementasi hukum pidana terhadap peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat. Metode penelitian yangPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak implementasi hukum pidana terhadap peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat. Metode penelitian yang
DINASTIREVDINASTIREV Perkara Nomor 228/B/2020/PT. TUN. SBY juncto. Perkara Nomor 106 PK/TUN/2021, dimana dalam perkara tersebut gugatan Penggugat dikabulkan kemudian SK BupatiPerkara Nomor 228/B/2020/PT. TUN. SBY juncto. Perkara Nomor 106 PK/TUN/2021, dimana dalam perkara tersebut gugatan Penggugat dikabulkan kemudian SK Bupati
Useful /
UNIK KEDIRIUNIK KEDIRI Lalu setelah berkas lengkap diserahkan kepada Pengadilan yang berwenang apakah itu Pengadilan Militer /Pengadilan Militer Tinggi. Setelah sidang dan putusan,Lalu setelah berkas lengkap diserahkan kepada Pengadilan yang berwenang apakah itu Pengadilan Militer /Pengadilan Militer Tinggi. Setelah sidang dan putusan,
MEDIAPUBLIKASIMEDIAPUBLIKASI Untuk mengembangkan media promosi, dapat dilakukan dengan perancangan ulang (redesign) pada media promosi agar dapat mengoptimalkan media promosi tersebut.Untuk mengembangkan media promosi, dapat dilakukan dengan perancangan ulang (redesign) pada media promosi agar dapat mengoptimalkan media promosi tersebut.
UNISSULAUNISSULA Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 hingga kini telah diubah menjadi undang-undang terbaru, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018, menjadi serangkaian lembagaUndang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 hingga kini telah diubah menjadi undang-undang terbaru, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018, menjadi serangkaian lembaga
UNISSULAUNISSULA Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian dengan memeriksa bahan-bahan perpustakaan (data sekunder) atau penelitian hukumMetode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian dengan memeriksa bahan-bahan perpustakaan (data sekunder) atau penelitian hukum