UNISSULAUNISSULA
The 1st Proceeding International Conference And Call PaperThe 1st Proceeding International Conference And Call PaperPerlindungan hukum bagi pemenang lelang untuk eksekusi hak tanggungan dalam hal benda lelang diblokir oleh Badan Pertanahan Nasional merupakan upaya untuk mengetahui alasan mengapa Badan Pertanahan Nasional Jakarta bersedia meminta pihak ketiga untuk memblokir benda lelang selama lebih dari 30 hari. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, hasil yang diperoleh bahwa perlindungan hukum bagi pemenang lelang untuk eksekusi hak tanggungan dalam hal benda lelang diblokir oleh Badan Pertanahan Nasional sangat lemah, karena dalam kasus ini pemenang lelang tidak dapat melakukan apa pun kecuali menunggu keputusan pengadilan selesai. Tanggung jawab pejabat lelang (KPKNL) atas pemblokiran benda lelang tidak ada sama sekali, bahkan terkesan lepas tangan dan menyalahkan kantor pertanahan karena menurut pejabat lelang apa yang tertulis dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 93 / PMK.06 / 2010 yang telah diperbarui nomor 27 / PMK / 06/2016 telah dilaksanakan sesuai ketentuan, tidak ada tanggung jawab untuk mengurus apakah benda lelang diblokir atau tidak.
Legal perlindungan bagi pemenang lelang untuk eksekusi hak tanggungan dalam hal benda lelang diblokir oleh Badan Pertanahan Nasional sangat lemah.Pemenang lelang tidak dapat melakukan apa pun kecuali menunggu keputusan pengadilan selesai.Tanggung jawab pejabat lelang (KPKNL) atas pemblokiran benda lelang tidak ada sama sekali.Perlu adanya regulasi yang lebih jelas mengenai tanggung jawab pejabat lelang dalam menangani pemblokiran benda lelang oleh pihak ketiga.
Berdasarkan temuan penelitian ini, terdapat beberapa saran penelitian lanjutan yang dapat dikembangkan. Pertama, penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk menganalisis efektivitas mekanisme mediasi yang diterapkan oleh Badan Pertanahan Nasional dalam menyelesaikan sengketa terkait pemblokiran benda lelang. Hal ini penting untuk mengetahui apakah mediasi benar-benar dapat menjadi solusi yang efektif dan adil bagi semua pihak yang terlibat. Kedua, penelitian dapat difokuskan pada perumusan tanggung jawab pejabat lelang (KPKNL) dalam menangani pemblokiran benda lelang oleh pihak ketiga. Perumusan ini dapat berupa pengembangan standar operasional prosedur (SOP) yang lebih jelas dan tegas, serta pemberian sanksi yang proporsional bagi pejabat lelang yang lalai dalam menjalankan tugasnya. Ketiga, penelitian dapat mengeksplorasi potensi penerapan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam proses lelang, seperti penggunaan sistem informasi lelang yang terintegrasi dan transparan. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik terhadap proses lelang.
| File size | 371.71 KB |
| Pages | 11 |
| DMCA | Report |
Related /
STPMATARAMSTPMATARAM Dengan analisis data reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini sate bulayak adalah produk wisata kuliner, karena wisatawanDengan analisis data reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini sate bulayak adalah produk wisata kuliner, karena wisatawan
STPMATARAMSTPMATARAM Delapan dari sembilan indikator optimalisasi telah dilakukan, yaitu identifikasi kustomer potensial, guidelines profile Instagram, pembuatan konten berkualitas,Delapan dari sembilan indikator optimalisasi telah dilakukan, yaitu identifikasi kustomer potensial, guidelines profile Instagram, pembuatan konten berkualitas,
STPMATARAMSTPMATARAM Skripsi. Program Studi S1 Pariwisata Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram. Dibimbing oleh Dr. I Putu Gede M. par sebagai dosen pembimbing utama dan PrimusSkripsi. Program Studi S1 Pariwisata Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram. Dibimbing oleh Dr. I Putu Gede M. par sebagai dosen pembimbing utama dan Primus
STPMATARAMSTPMATARAM Desa Pengkelak Mas merupakan desa wisata berbasis budaya yang terletak di kecamatan Sakra Barat dengan potensi alam dan latar belakang sejarah budaya.Desa Pengkelak Mas merupakan desa wisata berbasis budaya yang terletak di kecamatan Sakra Barat dengan potensi alam dan latar belakang sejarah budaya.
STPMATARAMSTPMATARAM Pantai Ekas merupakan salah satu pantai andalan di Kabupaten Lombok Timur dengan potensi wisata pantai yang sangat kompetitif. Berdasarkan hasil analisisPantai Ekas merupakan salah satu pantai andalan di Kabupaten Lombok Timur dengan potensi wisata pantai yang sangat kompetitif. Berdasarkan hasil analisis
APPISIAPPISI Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yang dilengkapi dengan data kuantitatif melalui survei, wawancara, data sekunder serta primer dariPendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yang dilengkapi dengan data kuantitatif melalui survei, wawancara, data sekunder serta primer dari
APPISIAPPISI Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda Bandung (Tahura Djuanda) merupakan destinasi wisata alam dan edukasi yang banyak dikunjungi wisatawan Muslim, namun belumTaman Hutan Raya Ir. H. Djuanda Bandung (Tahura Djuanda) merupakan destinasi wisata alam dan edukasi yang banyak dikunjungi wisatawan Muslim, namun belum
APPISIAPPISI Berdasarkan hasil analisis matriks SWOT, posisi Wedding Organizer Arunika berada pada kuadran IV (hold and maintain). Oleh karena itu, strategi yang direkomendasikanBerdasarkan hasil analisis matriks SWOT, posisi Wedding Organizer Arunika berada pada kuadran IV (hold and maintain). Oleh karena itu, strategi yang direkomendasikan
Useful /
UNIPASUNIPAS Kondisi ini berpotensi mengancam otonomi desa adat. Oleh karena itu, diperlukan penelitian empiris untuk menganalisis dampak intervensi Pemerintah DaerahKondisi ini berpotensi mengancam otonomi desa adat. Oleh karena itu, diperlukan penelitian empiris untuk menganalisis dampak intervensi Pemerintah Daerah
UNISSULAUNISSULA Dari penjelasan di atas, penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut. 1) Menyatakan bahwa RUU Omnibus Law ini adalah regulasi yang buruk dan tidakDari penjelasan di atas, penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut. 1) Menyatakan bahwa RUU Omnibus Law ini adalah regulasi yang buruk dan tidak
UNISSULAUNISSULA Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menetapkan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagai lembaga yang berwenang menyelesaikan permasalahan atau sengketaUndang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menetapkan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagai lembaga yang berwenang menyelesaikan permasalahan atau sengketa
UNISSULAUNISSULA Sementara itu, pendekatan komparatif digunakan untuk melihat struktur dan fungsi parlemen bikameral di beberapa negara kesatuan seperti Inggris, Belanda,Sementara itu, pendekatan komparatif digunakan untuk melihat struktur dan fungsi parlemen bikameral di beberapa negara kesatuan seperti Inggris, Belanda,