UNISSULAUNISSULA
The 1st Proceeding International Conference And Call PaperThe 1st Proceeding International Conference And Call PaperPerlindungan hukum bagi pemenang lelang untuk eksekusi hak tanggungan dalam hal benda lelang diblokir oleh Badan Pertanahan Nasional merupakan upaya untuk mengetahui alasan mengapa Badan Pertanahan Nasional Jakarta bersedia meminta pihak ketiga untuk memblokir benda lelang selama lebih dari 30 hari. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, hasil yang diperoleh bahwa perlindungan hukum bagi pemenang lelang untuk eksekusi hak tanggungan dalam hal benda lelang diblokir oleh Badan Pertanahan Nasional sangat lemah, karena dalam kasus ini pemenang lelang tidak dapat melakukan apa pun kecuali menunggu keputusan pengadilan selesai. Tanggung jawab pejabat lelang (KPKNL) atas pemblokiran benda lelang tidak ada sama sekali, bahkan terkesan lepas tangan dan menyalahkan kantor pertanahan karena menurut pejabat lelang apa yang tertulis dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 93 / PMK.06 / 2010 yang telah diperbarui nomor 27 / PMK / 06/2016 telah dilaksanakan sesuai ketentuan, tidak ada tanggung jawab untuk mengurus apakah benda lelang diblokir atau tidak.
Legal perlindungan bagi pemenang lelang untuk eksekusi hak tanggungan dalam hal benda lelang diblokir oleh Badan Pertanahan Nasional sangat lemah.Pemenang lelang tidak dapat melakukan apa pun kecuali menunggu keputusan pengadilan selesai.Tanggung jawab pejabat lelang (KPKNL) atas pemblokiran benda lelang tidak ada sama sekali.Perlu adanya regulasi yang lebih jelas mengenai tanggung jawab pejabat lelang dalam menangani pemblokiran benda lelang oleh pihak ketiga.
Berdasarkan temuan penelitian ini, terdapat beberapa saran penelitian lanjutan yang dapat dikembangkan. Pertama, penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk menganalisis efektivitas mekanisme mediasi yang diterapkan oleh Badan Pertanahan Nasional dalam menyelesaikan sengketa terkait pemblokiran benda lelang. Hal ini penting untuk mengetahui apakah mediasi benar-benar dapat menjadi solusi yang efektif dan adil bagi semua pihak yang terlibat. Kedua, penelitian dapat difokuskan pada perumusan tanggung jawab pejabat lelang (KPKNL) dalam menangani pemblokiran benda lelang oleh pihak ketiga. Perumusan ini dapat berupa pengembangan standar operasional prosedur (SOP) yang lebih jelas dan tegas, serta pemberian sanksi yang proporsional bagi pejabat lelang yang lalai dalam menjalankan tugasnya. Ketiga, penelitian dapat mengeksplorasi potensi penerapan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam proses lelang, seperti penggunaan sistem informasi lelang yang terintegrasi dan transparan. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik terhadap proses lelang.
| File size | 371.71 KB |
| Pages | 11 |
| DMCA | Report |
Related /
FEB UMIFEB UMI Disimpulkan bahwa PTPN IV Regional I Kebun Dusun Hulu berhasil mengendalikan anggaran biaya operasional secara efektif dari tahun 2022 hingga 2024, yangDisimpulkan bahwa PTPN IV Regional I Kebun Dusun Hulu berhasil mengendalikan anggaran biaya operasional secara efektif dari tahun 2022 hingga 2024, yang
DINASTIRESDINASTIRES Namun, penerapannya masih menghadapi tantangan serius. Tujuan penelitian ini adalah mengevaluasi tingkat kepatuhan tenaga kesehatan dalam penerapan informedNamun, penerapannya masih menghadapi tantangan serius. Tujuan penelitian ini adalah mengevaluasi tingkat kepatuhan tenaga kesehatan dalam penerapan informed
STPMATARAMSTPMATARAM Faktor pendukung eksternal meliputi: (1) pemerintah desa Kananta (2) organisasi dari masyarakat bali (3) mahasiswa KKN. Sedangkan faktor penghambat internalFaktor pendukung eksternal meliputi: (1) pemerintah desa Kananta (2) organisasi dari masyarakat bali (3) mahasiswa KKN. Sedangkan faktor penghambat internal
STPMATARAMSTPMATARAM Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini keseluruhan menunjukkanTeknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini keseluruhan menunjukkan
STPMATARAMSTPMATARAM Pengembangan pariwisata di Pantai Gili Dua memberikan dampak sosial dan ekonomi yang signifikan bagi masyarakat lokal, termasuk peningkatan pendapatan,Pengembangan pariwisata di Pantai Gili Dua memberikan dampak sosial dan ekonomi yang signifikan bagi masyarakat lokal, termasuk peningkatan pendapatan,
STPMATARAMSTPMATARAM Pariwisata adalah salah satu sektor yang memberikan kontribusi terbesar dalam pertumbuhan ekonomi nasional sehingga pemerintah memberikan perhatian khususPariwisata adalah salah satu sektor yang memberikan kontribusi terbesar dalam pertumbuhan ekonomi nasional sehingga pemerintah memberikan perhatian khusus
STPMATARAMSTPMATARAM Pariwisata yang berkembang melalui desa wisata diharapkan memperkuat ketahanan sosial budaya masyarakat setempat. Berdasarkan uraian dari hasil penelitianPariwisata yang berkembang melalui desa wisata diharapkan memperkuat ketahanan sosial budaya masyarakat setempat. Berdasarkan uraian dari hasil penelitian
APPISIAPPISI Tepung rye tinggi serat sebanyak (12-15%), protein, mineral, dan senyawa bioaktif menghasilkan brownies dengan tekstur padat dan rasa unik, sedikit pahit,Tepung rye tinggi serat sebanyak (12-15%), protein, mineral, dan senyawa bioaktif menghasilkan brownies dengan tekstur padat dan rasa unik, sedikit pahit,
Useful /
DINASTIRESDINASTIRES Model pemilihan serentak yang memisahkan pelaksanaan pemilihan nasional dan pemilihan daerah telah menimbulkan berbagai masalah, seperti kelelahan petugasModel pemilihan serentak yang memisahkan pelaksanaan pemilihan nasional dan pemilihan daerah telah menimbulkan berbagai masalah, seperti kelelahan petugas
DINASTIRESDINASTIRES Metode penelitian yang digunakan adalah studi yuridis normatif dengan pendekatan konstitusional dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permohonanMetode penelitian yang digunakan adalah studi yuridis normatif dengan pendekatan konstitusional dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permohonan
UNISSULAUNISSULA Dalam perjalanannya, ternyata undang-undang tersebut tidak dapat mengakomodasi keberadaan DPD sebagai lembaga perwakilan daerah. Paradigma konstruktivismeDalam perjalanannya, ternyata undang-undang tersebut tidak dapat mengakomodasi keberadaan DPD sebagai lembaga perwakilan daerah. Paradigma konstruktivisme
UNISSULAUNISSULA Pengadilan Tata Usaha Negara yang merupakan pelaksanaan kekuasaan kehakiman di Indonesia tidak memiliki wewenang absolut untuk berfungsi sebagai satu‑satunyaPengadilan Tata Usaha Negara yang merupakan pelaksanaan kekuasaan kehakiman di Indonesia tidak memiliki wewenang absolut untuk berfungsi sebagai satu‑satunya