UNISSULAUNISSULA
The 1st Proceeding International Conference And Call PaperThe 1st Proceeding International Conference And Call PaperPerlindungan hukum bagi pemenang lelang untuk eksekusi hak tanggungan dalam hal benda lelang diblokir oleh Badan Pertanahan Nasional merupakan upaya untuk mengetahui alasan mengapa Badan Pertanahan Nasional Jakarta bersedia meminta pihak ketiga untuk memblokir benda lelang selama lebih dari 30 hari. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, hasil yang diperoleh bahwa perlindungan hukum bagi pemenang lelang untuk eksekusi hak tanggungan dalam hal benda lelang diblokir oleh Badan Pertanahan Nasional sangat lemah, karena dalam kasus ini pemenang lelang tidak dapat melakukan apa pun kecuali menunggu keputusan pengadilan selesai. Tanggung jawab pejabat lelang (KPKNL) atas pemblokiran benda lelang tidak ada sama sekali, bahkan terkesan lepas tangan dan menyalahkan kantor pertanahan karena menurut pejabat lelang apa yang tertulis dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 93 / PMK.06 / 2010 yang telah diperbarui nomor 27 / PMK / 06/2016 telah dilaksanakan sesuai ketentuan, tidak ada tanggung jawab untuk mengurus apakah benda lelang diblokir atau tidak.
Legal perlindungan bagi pemenang lelang untuk eksekusi hak tanggungan dalam hal benda lelang diblokir oleh Badan Pertanahan Nasional sangat lemah.Pemenang lelang tidak dapat melakukan apa pun kecuali menunggu keputusan pengadilan selesai.Tanggung jawab pejabat lelang (KPKNL) atas pemblokiran benda lelang tidak ada sama sekali.Perlu adanya regulasi yang lebih jelas mengenai tanggung jawab pejabat lelang dalam menangani pemblokiran benda lelang oleh pihak ketiga.
Berdasarkan temuan penelitian ini, terdapat beberapa saran penelitian lanjutan yang dapat dikembangkan. Pertama, penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk menganalisis efektivitas mekanisme mediasi yang diterapkan oleh Badan Pertanahan Nasional dalam menyelesaikan sengketa terkait pemblokiran benda lelang. Hal ini penting untuk mengetahui apakah mediasi benar-benar dapat menjadi solusi yang efektif dan adil bagi semua pihak yang terlibat. Kedua, penelitian dapat difokuskan pada perumusan tanggung jawab pejabat lelang (KPKNL) dalam menangani pemblokiran benda lelang oleh pihak ketiga. Perumusan ini dapat berupa pengembangan standar operasional prosedur (SOP) yang lebih jelas dan tegas, serta pemberian sanksi yang proporsional bagi pejabat lelang yang lalai dalam menjalankan tugasnya. Ketiga, penelitian dapat mengeksplorasi potensi penerapan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam proses lelang, seperti penggunaan sistem informasi lelang yang terintegrasi dan transparan. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik terhadap proses lelang.
| File size | 371.71 KB |
| Pages | 11 |
| DMCA | Report |
Related /
JAYABAYAJAYABAYA Hasil penelitian yang diperoleh bahwa penyelenggaraan pemerintahan atau pelayanan publik di Kabupaten Kemayoran pada masa pandemi covid-19 tidak ada masalahHasil penelitian yang diperoleh bahwa penyelenggaraan pemerintahan atau pelayanan publik di Kabupaten Kemayoran pada masa pandemi covid-19 tidak ada masalah
JAYABAYAJAYABAYA Membuang sampah bukan pada tempatnya rupanya masih menjadi kebiasaan sebagian masyarakat di Indonesia. Bahkan tak sedikit pula yang melakukannya di tempatMembuang sampah bukan pada tempatnya rupanya masih menjadi kebiasaan sebagian masyarakat di Indonesia. Bahkan tak sedikit pula yang melakukannya di tempat
JAYABAYAJAYABAYA Peran pemimpin dalam sebuah organisasi atau kelompok sangat penting karena dalam peran tersebut, seorang pemimpin akan membantu organisasi untuk mewujudkanPeran pemimpin dalam sebuah organisasi atau kelompok sangat penting karena dalam peran tersebut, seorang pemimpin akan membantu organisasi untuk mewujudkan
JAYABAYAJAYABAYA Dengan merebaknya pandemi COVID-19, sebagian besar universitas di seluruh dunia mulai menggunakan alat pembelajaran jarak jauh mereka untuk memulai pengajaranDengan merebaknya pandemi COVID-19, sebagian besar universitas di seluruh dunia mulai menggunakan alat pembelajaran jarak jauh mereka untuk memulai pengajaran
JAYABAYAJAYABAYA Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Pertama, terdapat pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja pegawai Dinas Tenaga KerjaBerdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Pertama, terdapat pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja pegawai Dinas Tenaga Kerja
JAYABAYAJAYABAYA Untuk menganalisis permasalahan tersebut, maka penulis mengadakan penelitian yang dilakukan di Bappedalitbang Kabupaten Bogor dengan tujuan untuk mengetahuiUntuk menganalisis permasalahan tersebut, maka penulis mengadakan penelitian yang dilakukan di Bappedalitbang Kabupaten Bogor dengan tujuan untuk mengetahui
JAYABAYAJAYABAYA Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KotaPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
JAYABAYAJAYABAYA Fungsi perencanaan bagaikan lokomotif pada kereta api yang menggandeng fungsi-fungsi manajemen lainnya dalam mencapai tujuan organisasi. Dengan demikian,Fungsi perencanaan bagaikan lokomotif pada kereta api yang menggandeng fungsi-fungsi manajemen lainnya dalam mencapai tujuan organisasi. Dengan demikian,
Useful /
JAYABAYAJAYABAYA UNCLOS memberikan kerangka kerja hukum yang jelas untuk menentukan klaim wilayah, hak navigasi, penyelesaian sengketa, dan pengelolaan sumber daya alam.UNCLOS memberikan kerangka kerja hukum yang jelas untuk menentukan klaim wilayah, hak navigasi, penyelesaian sengketa, dan pengelolaan sumber daya alam.
MAHESA INSTITUTEMAHESA INSTITUTE Penelitian lanjutan perlu dilakukan untuk mengeksplorasi lebih dalam aspek filologi teks naskah, rekonstruksi jaringan ulama dan scribe, serta studi perbandinganPenelitian lanjutan perlu dilakukan untuk mengeksplorasi lebih dalam aspek filologi teks naskah, rekonstruksi jaringan ulama dan scribe, serta studi perbandingan
UNISSULAUNISSULA Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang UUPPLH akan diubah melalui kesepakatan yang dibuat oleh pihak terkait dengan pelepasan langsung oleh bisnis.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang UUPPLH akan diubah melalui kesepakatan yang dibuat oleh pihak terkait dengan pelepasan langsung oleh bisnis.
UNISSULAUNISSULA 6 of 2014 concerning Villages provides a strong basis for village communities to participate and trustfully lead in village development. The law also presents6 of 2014 concerning Villages provides a strong basis for village communities to participate and trustfully lead in village development. The law also presents