STIEMADANISTIEMADANI
MADANI ACCOUNTING AND MANAGEMENT JOURNALMADANI ACCOUNTING AND MANAGEMENT JOURNALPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena fraud dana desa di Indonesia. Penelitian mengidentifikasi bahwa modus operandi korupsi sering melibatkan proyek fiktif, penggelembungan anggaran, dan pemotongan anggaran oleh aparat desa, yang dipicu oleh kurangnya pengawasan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis bibliometrik dan Systematic Literature Review (SLR), yang bertujuan untuk mengidentifikasi tren, tema, dan keterbatasan dalam literatur yang ada mengenai fraud dana desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku korupsi paling banyak berasal dari kepala desa dan aparaturnya, dengan dukungan dari lembaga supra desa yang sering kali terlibat dalam praktik korupsi. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya peningkatan pengawasan dan partisipasi masyarakat untuk mencegah terjadinya fraud dalam pengelolaan dana desa. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam merumuskan strategi pencegahan yang efektif terhadap fraud dana desa, serta memberikan gambaran yang komprehensif mengenai perkembangan penelitian sejenis di Indonesia, sehingga dapat mencegah praktik fraud yang merugikan masyarakat dan pembangunan desa.
Faktor-faktor penyebab fraud dana desa meliputi lemahnya pengendalian internal, kurangnya kompetensi dan moralitas aparat desa, serta minimnya partisipasi masyarakat.Tekanan finansial dan tuntutan untuk menunjukkan kinerja yang baik juga menjadi pemicu utama terjadinya fraud.Strategi pencegahan yang efektif memerlukan penerapan sistem pengendalian internal yang kuat, peningkatan kompetensi aparat desa, serta penerapan prinsip-prinsip good governance seperti transparansi dan akuntabilitas.
Pertama, perlu diteliti bagaimana penerapan sistem whistleblowing berbasis digital dapat meningkatkan pelaporan dini terhadap praktik fraud dana desa di daerah terpencil dengan keterbatasan akses internet. Kedua, perlu dikaji efektivitas program pelatihan anti-fraud berbasis kearifan lokal dalam membangun kesadaran etis aparat desa di berbagai budaya daerah di Indonesia. Ketiga, penting untuk mengevaluasi peran kolaborasi antara BPD, pendamping desa, dan masyarakat dalam membangun sistem pengawasan partisipatif yang berkelanjutan. Penelitian dapat menguji apakah model kolaborasi yang melibatkan ketiga pihak ini mampu mengurangi ketergantungan pada pengawasan vertikal dari pemerintah pusat. Selain itu, perlu dikaji bagaimana dinamika kekuasaan dan hubungan personal antar pemangku kepentingan memengaruhi efektivitas sistem pengendalian internal di tingkat desa. Studi juga bisa mengeksplorasi pengaruh struktur sosial desa terhadap munculnya kolusi dalam pengelolaan dana desa. Dengan demikian, model pencegahan fraud bisa dirancang secara kontekstual dan adaptif. Penelitian lanjutan juga dapat mengembangkan indikator kinerja pencegahan fraud yang mengukur aspek non-finansial seperti partisipasi aktif warga dan transparansi proses. Model ini dapat menjadi acuan bagi desa-desa lain dalam membangun tata kelola yang akuntabel. Pendekatan interdisipliner yang melibatkan ilmu hukum, sosiologi, dan teknologi informasi diperlukan untuk menjawab kompleksitas fraud dana desa secara komprehensif.
- EVOLUSI TEORI FRAUD DAN RELEVANSINYA TERHADAP STRATEGI PENCEGAHAN KORUPSI DANA DESA | RISTANSI: Riset... jurnal.stie.asia.ac.id/index.php/ristansi/article/view/2266EVOLUSI TEORI FRAUD DAN RELEVANSINYA TERHADAP STRATEGI PENCEGAHAN KORUPSI DANA DESA RISTANSI Riset jurnal stie asia ac index php ristansi article view 2266
- Implementasi Good Government Sebagai Upaya Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa | Jurnal... ejournal.umm.ac.id/index.php/jrak/article/view/23525Implementasi Good Government Sebagai Upaya Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Jurnal ejournal umm ac index php jrak article view 23525
| File size | 281.56 KB |
| Pages | 14 |
| DMCA | Report |
Related /
DAARULHUDADAARULHUDA Selain itu, dasar hukum yang jelas, yakni Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU PTPK, memastikan bahwa prinsip legalitas terpenuhi, sehingga tidak ada pihakSelain itu, dasar hukum yang jelas, yakni Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU PTPK, memastikan bahwa prinsip legalitas terpenuhi, sehingga tidak ada pihak
STHBSTHB Pendekatan legislatif diterapkan melalui studi literatur, kemudian data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Studi kasus mantan Menteri Sosial,Pendekatan legislatif diterapkan melalui studi literatur, kemudian data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Studi kasus mantan Menteri Sosial,
UntikaUntika Partisipasi masyarakat yang bermakna masih terbatas, namun kelompok tani menunjukkan potensi sebagai agen informal dalam pengawasan akuntabilitas danaPartisipasi masyarakat yang bermakna masih terbatas, namun kelompok tani menunjukkan potensi sebagai agen informal dalam pengawasan akuntabilitas dana
AMSIRAMSIR Analisis data dilakukan dengan penalaran logika deduktif, mengingat penelitian hukum normatif melibatkan analisis logis, argumentasi, dan perspektif, sehinggaAnalisis data dilakukan dengan penalaran logika deduktif, mengingat penelitian hukum normatif melibatkan analisis logis, argumentasi, dan perspektif, sehingga
UMMUMM Studi ini menyarankan harmonisasi regulasi internasional, pembentukan badan independen untuk asset recovery, serta penguatan kerja sama sipil-informalStudi ini menyarankan harmonisasi regulasi internasional, pembentukan badan independen untuk asset recovery, serta penguatan kerja sama sipil-informal
UJBUJB Kebijakan non-penal, dimaksudkan sebagai kebijakan pencegahan korupsi yang perlu mendapatkan perhatian dan dukungan anggaran yang cukup serta konsistensiKebijakan non-penal, dimaksudkan sebagai kebijakan pencegahan korupsi yang perlu mendapatkan perhatian dan dukungan anggaran yang cukup serta konsistensi
UNSUNS Prinsip subsidiaritas dalam hukum pidana dan dilema lex specialis derogaat legi generali menghambat penggunaan sanksi pidana dalam kasus korupsi lingkungan.Prinsip subsidiaritas dalam hukum pidana dan dilema lex specialis derogaat legi generali menghambat penggunaan sanksi pidana dalam kasus korupsi lingkungan.
NEWINERANEWINERA Kesimpulannya, prinsip hukum tabir pemerintahan dapat menurunkan tingkat kabar, korupsi, dan pengaruh (KKN) serta meminimalkan kerugian negara dan meningkatkanKesimpulannya, prinsip hukum tabir pemerintahan dapat menurunkan tingkat kabar, korupsi, dan pengaruh (KKN) serta meminimalkan kerugian negara dan meningkatkan
Useful /
POLKESBANPOLKESBAN Besar sampel dalam penelitian ini adalah 60 responden dengan Teknik purposive sampling. Kelompok intervensi diberikan sirup nanopartikel bunga telang dosisBesar sampel dalam penelitian ini adalah 60 responden dengan Teknik purposive sampling. Kelompok intervensi diberikan sirup nanopartikel bunga telang dosis
STIEMADANISTIEMADANI Bank perlu menyeimbangkan keduanya serta menjaga kecukupan modal untuk mencapai kinerja keuangan optimal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efisiensi asetBank perlu menyeimbangkan keduanya serta menjaga kecukupan modal untuk mencapai kinerja keuangan optimal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efisiensi aset
UNSUNS Lebih khusus, artikel ini telah meneliti dampak perkembangan aturan kausalitas dalam asuransi maritim setelah penerapan MIA 1906. Studi ini berargumenLebih khusus, artikel ini telah meneliti dampak perkembangan aturan kausalitas dalam asuransi maritim setelah penerapan MIA 1906. Studi ini berargumen
UMCUMC Hal ini menunjukkan bahwa hegemoni nilai tidak sepenuhnya terinternalisasi, karena individu memiliki rasionalitas independen yang memungkinkan perubahanHal ini menunjukkan bahwa hegemoni nilai tidak sepenuhnya terinternalisasi, karena individu memiliki rasionalitas independen yang memungkinkan perubahan