DINASTIREVDINASTIREV
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan PolitikJurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan PolitikPertambangan ilegal di Gunung Kuda, Kabupaten Cirebon, telah menimbulkan kerusakan lingkungan yang serius berupa deforestasi, ancaman longsor, dan terganggunya sumber air bersih. Meskipun kerangka hukum telah tersedia melalui Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan kasus (case approach), didukung data empiris berupa fakta lapangan serta literatur akademik terkait hukum lingkungan dan tata kelola pemerintahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum lingkungan di Gunung Kuda belum efektif, ditandai oleh lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, keterbatasan kapasitas pengawasan, serta kurangnya konsistensi aparat penegak hukum. Hal ini memperlihatkan kesenjangan antara das sollen (aturan hukum yang berlaku) dan das sein (praktik implementasi). Selain itu, tata kelola dan pengawasan pertambangan ilegal di Gunung Kuda belum sepenuhnya mencerminkan prinsip good governance sebagaimana menekankan transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan rule of law. Sentralisasi kewenangan pasca revisi UU Minerba 2020 justru melemahkan kontrol lokal, sehingga respons pemerintah bersifat reaktif dan tidak berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa kasus Gunung Kuda menjadi cerminan lemahnya efektivitas penegakan hukum lingkungan di Indonesia, sekaligus menunjukkan belum optimalnya tata kelola pertambangan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan.
Penegakan hukum lingkungan dalam kasus pertambangan ilegal di Gunung Kuda Kabupaten Cirebon menunjukkan adanya kesenjangan antara das sollen dan das sein.Meskipun regulasi telah memberikan landasan hukum yang jelas, praktik penegakan hukum di lapangan masih lemah.Hal ini dipengaruhi oleh minimnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, lemahnya komitmen aparat, serta keterbatasan kapasitas pengawasan.Pelaksanaan tata kelola dan pengawasan pertambangan ilegal belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip good governance, dan sentralisasi kewenangan telah melemahkan peran pemerintah daerah.Kasus Gunung Kuda mencerminkan lemahnya efektivitas pengawasan lingkungan dan belum terwujudnya tata kelola pertambangan yang sesuai dengan prinsip keberlanjutan.
Berdasarkan analisis, beberapa saran penelitian lanjutan yang dapat dikembangkan adalah: pertama, penelitian mendalam mengenai dampak sentralisasi kewenangan dalam UU Minerba terhadap efektivitas pengawasan lingkungan di daerah, dengan fokus pada studi komparatif antara daerah yang memiliki karakteristik sumber daya alam berbeda. Kedua, penelitian kualitatif yang mengeksplorasi persepsi dan partisipasi masyarakat lokal dalam upaya penegakan hukum lingkungan, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepercayaan terhadap aparat penegak hukum dan mekanisme pelaporan. Ketiga, penelitian eksperimental yang menguji efektivitas berbagai model pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan lingkungan, seperti pembentukan forum pengawasan lingkungan berbasis masyarakat atau penerapan teknologi pengawasan partisipatif. Dengan menggabungkan ketiga saran ini, penelitian lanjutan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai tantangan dan peluang dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan untuk mengatasi permasalahan pertambangan ilegal dan kerusakan lingkungan.
| File size | 282.5 KB |
| Pages | 10 |
| Short Link | https://juris.id/p-3zU |
| DMCA | Report |
Related /
PPISHKPPISHK Artikel ini berkontribusi pada pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana kebijakan publik dapat memperkuat tata kelola demokrasi di era ketidakpastianArtikel ini berkontribusi pada pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana kebijakan publik dapat memperkuat tata kelola demokrasi di era ketidakpastian
PPISHKPPISHK Kualitas layanan dievaluasi melalui tiga dimensi: (1) kualitas layanan administratif, (2) aksesibilitas layanan kesehatan, dan (3) kualitas layanan klinis,Kualitas layanan dievaluasi melalui tiga dimensi: (1) kualitas layanan administratif, (2) aksesibilitas layanan kesehatan, dan (3) kualitas layanan klinis,
UNPERUNPER Seiring dengan meningkatnya rasio likuiditas perusahaan, maka kecenderungan perusahaan untuk menggunakan instrumen lindung nilai semakin menurun. UkuranSeiring dengan meningkatnya rasio likuiditas perusahaan, maka kecenderungan perusahaan untuk menggunakan instrumen lindung nilai semakin menurun. Ukuran
UNPERUNPER Kondisi ini diakibatkan antara lain oleh adanya pandemi COVID-19 dan penguatan regulasi permodalan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa rasio kecukupan modalKondisi ini diakibatkan antara lain oleh adanya pandemi COVID-19 dan penguatan regulasi permodalan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa rasio kecukupan modal
UNIPOLUNIPOL Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem informasi manajemen aset kampus berbasis web yang mampu meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansiPenelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem informasi manajemen aset kampus berbasis web yang mampu meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi
IUSIUS Studi ini menggunakan metode hukum normatif dan empiris dengan pendekatan statutory, konseptual, dan komparatif. Hasil menunjukkan: (1) Upaya perbaikanStudi ini menggunakan metode hukum normatif dan empiris dengan pendekatan statutory, konseptual, dan komparatif. Hasil menunjukkan: (1) Upaya perbaikan
PSEBPSEB Dengan demikian, kegiatan ini dapat memberikan literasi baru bagi pelaku usaha kecil mikro dan menengah yang bergerak pada sektor kuliner di KabupatenDengan demikian, kegiatan ini dapat memberikan literasi baru bagi pelaku usaha kecil mikro dan menengah yang bergerak pada sektor kuliner di Kabupaten
PSEBPSEB Kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) dilakukan melalui ceramah, pelatihan langsung, dan diskusi dengan kelompok Siawang Village PKK Women mobilization.Kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) dilakukan melalui ceramah, pelatihan langsung, dan diskusi dengan kelompok Siawang Village PKK Women mobilization.
Useful /
DINASTIREVDINASTIREV Temuan ini menegaskan bahwa efektivitas perlindungan hukum bergantung pada pengawasan pengadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Disarankan adanya penguatanTemuan ini menegaskan bahwa efektivitas perlindungan hukum bergantung pada pengawasan pengadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Disarankan adanya penguatan
DINASTIREVDINASTIREV Strategi ini mencerminkan sinergi antara pendekatan hukum dan sosial dalam memberantas praktik perjudian sabung ayam.meskipun demikian, keberhasilan upayaStrategi ini mencerminkan sinergi antara pendekatan hukum dan sosial dalam memberantas praktik perjudian sabung ayam.meskipun demikian, keberhasilan upaya
DINASTIREVDINASTIREV Fenomena ini menimbulkan persoalan serius dalam perlindungan hak privasi dan kehormatan individu di era digital. Riset ini bertujuan menganalisis bentukFenomena ini menimbulkan persoalan serius dalam perlindungan hak privasi dan kehormatan individu di era digital. Riset ini bertujuan menganalisis bentuk
DINASTIREVDINASTIREV Era Society 5. 0 merupakan era dimana masyarakat dapat menyelesaikan berbagai tantangan dan permasalahan sosial dengan memanfaatkan berbagai inovasi yangEra Society 5. 0 merupakan era dimana masyarakat dapat menyelesaikan berbagai tantangan dan permasalahan sosial dengan memanfaatkan berbagai inovasi yang