PPISHKPPISHK
Journal of Contemporary Governance and Public PolicyJournal of Contemporary Governance and Public PolicyKebijakan publik mengatasi tantangan sosial, membentuk struktur tata kelola, dan meningkatkan kinerja institusional. Artikel ini meninjau secara kritis tahap proses kebijakan - formulasi, implementasi, dan evaluasi - dengan memeriksa kerangka kerja teoritis kunci, termasuk siklus kebijakan, model rasional dan inkremental, dan pembuatan kebijakan berdasarkan bukti. Meskipun kerangka kerja ini menawarkan wawasan dasar yang berharga, penerapan praktisnya sering kali dibatasi oleh faktor-faktor politik, institusional, dan sosial-budaya yang kompleks. Analisis ini menekankan bagaimana dinamika tata kelola dunia nyata sering kali menuntut pendekatan adaptif dan partisipatif yang melampaui logika linier model kebijakan konvensional. Dengan mengandalkan tinjauan literatur kualitatif, studi ini menekankan relevansi yang semakin meningkat dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 16 (Perdamaian, Keadilan, dan Institusi yang Kuat) sebagai fondasi normatif untuk tata kelola yang efektif. SDG 16 mendukung institusi inklusif, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, dan akses yang adil ke keadilan - prinsip-prinsip yang selaras dengan kebijakan publik yang efektif. Dengan mengintegrasikan pertimbangan yang berorientasi pada tata kelola seperti transparansi, keterlibatan pemangku kepentingan, dan ketahanan institusional, artikel ini berpendapat bahwa pendekatan yang lebih fleksibel dan sensitif terhadap konteks diperlukan dalam pembuatan kebijakan. Temuan menunjukkan bahwa menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik memerlukan pluralisme metodologis dan komitmen terhadap nilai-nilai institusional yang konsisten dengan semangat SDG 16. Artikel ini berkontribusi pada pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana kebijakan publik dapat memperkuat tata kelola demokrasi di era ketidakpastian dan kompleksitas.
Analisis menunjukkan bahwa meskipun kerangka kerja teoritis kebijakan publik sangat penting dalam mengarahkan pembuat kebijakan, penerapan praktisnya sering kali dibatasi oleh berbagai tantangan.Siklus kebijakan menyediakan struktur konseptual yang berharga.bagaimanapun, itu gagal menangkap kompleksitas tata kelola.Model rasional, dirancang untuk mengoptimalkan manfaat sosial, sering kali menghadapi hambatan yang timbul dari keterbatasan informasi dan kendala kelayakan politik.Incrementalism, meskipun pragmatis, berisiko menyebabkan stagnasi kebijakan dan inefisiensi seiring berjalannya waktu.Pembuatan kebijakan berdasarkan bukti menawarkan jalur yang menjanjikan, tetapi efektivitasnya tergantung pada ketersediaan data yang andal dan komitmen pengambil keputusan untuk menerapkan bukti empiris.
Untuk mengatasi tantangan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 16 dalam proses kebijakan, diperlukan reformasi komprehensif tata kelola kebijakan publik - yang memprioritaskan transparansi, akuntabilitas, dan inklusivitas dalam pengambilan keputusan. Menanamkan prinsip-prinsip ini sangat penting untuk membangun kepercayaan publik dan memastikan implementasi efektif kebijakan yang mendukung tujuan SDG 16. Dengan terlibat dalam masalah ini, penelitian ini berkontribusi pada diskusi berkelanjutan tentang bagaimana kerangka kerja tata kelola adaptif dapat mendukung pencapaian SDG 16 dan mempromosikan pembangunan berkelanjutan.
- From Theory to Action: Bridging Governance Gaps in Public Policy for Sustainable Development | Journal... journal.ppishk.org/index.php/jcgpp/article/view/676From Theory to Action Bridging Governance Gaps in Public Policy for Sustainable Development Journal journal ppishk index php jcgpp article view 676
- Can Artificial Intelligence Technology Help Achieving Good Governance: A Public Policy Evaluation Method... journals.sagepub.com/doi/10.1177/21582440251317833Can Artificial Intelligence Technology Help Achieving Good Governance A Public Policy Evaluation Method journals sagepub doi 10 1177 21582440251317833
- Strengthening Collaborative Governance in the Department of Transportation: Implementation and Enforcement... journal.ppishk.org/index.php/jcgpp/article/view/640Strengthening Collaborative Governance in the Department of Transportation Implementation and Enforcement journal ppishk index php jcgpp article view 640
| File size | 381.7 KB |
| Pages | 20 |
| DMCA | Report |
Related /
DAARULHUDADAARULHUDA Studi ini menganalisis penerapan prinsip penegakan hukum lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, dengan fokus padaStudi ini menganalisis penerapan prinsip penegakan hukum lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, dengan fokus pada
RADJAPUBLIKARADJAPUBLIKA Namun, distribusi manfaat ekonomi ini belum sepenuhnya merata di seluruh lapisan masyarakat. Ketidaksamaan dalam akses peluang bisnis, yang dipengaruhiNamun, distribusi manfaat ekonomi ini belum sepenuhnya merata di seluruh lapisan masyarakat. Ketidaksamaan dalam akses peluang bisnis, yang dipengaruhi
ISKIISKI However, the program encounters significant implementation obstacles, including bureaucratic fragmentation and suboptimal inter-agency coordination. ThisHowever, the program encounters significant implementation obstacles, including bureaucratic fragmentation and suboptimal inter-agency coordination. This
MANDALANURSAMANDALANURSA Inovasi tersebut tidak hanya menjawab tantangan keterbatasan ruang, tetapi juga memperkuat nilai-nilai karakter Pancasila siswa melalui pembelajaran kontekstual.meskiInovasi tersebut tidak hanya menjawab tantangan keterbatasan ruang, tetapi juga memperkuat nilai-nilai karakter Pancasila siswa melalui pembelajaran kontekstual.meski
UNTAGUNTAG Hasil penelitian menunjukkan beberapa faktor yang memengaruhi proses pemenuhan SIP, termasuk hambatan administratif, kepatuhan terhadap regulasi, dan dukunganHasil penelitian menunjukkan beberapa faktor yang memengaruhi proses pemenuhan SIP, termasuk hambatan administratif, kepatuhan terhadap regulasi, dan dukungan
UNTAGUNTAG Penelitian ini menyoroti pentingnya kolaborasi dalam pengelolaan pariwisata berkelanjutan dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas tataPenelitian ini menyoroti pentingnya kolaborasi dalam pengelolaan pariwisata berkelanjutan dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas tata
UNTAGUNTAG Dunn, dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Banyuwangi 2021‑2026. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif melalui wawancara, observasi, danDunn, dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Banyuwangi 2021‑2026. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif melalui wawancara, observasi, dan
UNTAGUNTAG Kemitraan ini dapat membantu memanfaatkan sumber daya, berbagi pengetahuan, dan mendorong pengembangan pariwisata yang berkelanjutan. Strategi pemberdayaanKemitraan ini dapat membantu memanfaatkan sumber daya, berbagi pengetahuan, dan mendorong pengembangan pariwisata yang berkelanjutan. Strategi pemberdayaan
Useful /
DAARULHUDADAARULHUDA Perlindungan terhadap saksi dan korban merupakan unsur penting dalam sistem peradilan pidana, terutama dalam penanganan tindak pidana kekerasan berat yangPerlindungan terhadap saksi dan korban merupakan unsur penting dalam sistem peradilan pidana, terutama dalam penanganan tindak pidana kekerasan berat yang
PPISHKPPISHK Secara keseluruhan, kualitas klinis dinilai memuaskan namun terbatas oleh kurangnya empati dan komunikasi yang tidak optimal dari tenaga kesehatan. PenelitianSecara keseluruhan, kualitas klinis dinilai memuaskan namun terbatas oleh kurangnya empati dan komunikasi yang tidak optimal dari tenaga kesehatan. Penelitian
IUSIUS Desa memegang posisi strategis dalam mengoptimalkan potensi pariwisata sebagai bagian dari otonomi daerah di tingkat kabupaten dan kota. Upaya pengembanganDesa memegang posisi strategis dalam mengoptimalkan potensi pariwisata sebagai bagian dari otonomi daerah di tingkat kabupaten dan kota. Upaya pengembangan
IUSIUS The research concludes that the sub-district heads authority to revoke land rights for personal interests lacks legal basis under current Indonesian law.The research concludes that the sub-district heads authority to revoke land rights for personal interests lacks legal basis under current Indonesian law.