PPISHKPPISHK

Journal of Contemporary Governance and Public PolicyJournal of Contemporary Governance and Public Policy

Kebijakan publik mengatasi tantangan sosial, membentuk struktur tata kelola, dan meningkatkan kinerja institusional. Artikel ini meninjau secara kritis tahap proses kebijakan - formulasi, implementasi, dan evaluasi - dengan memeriksa kerangka kerja teoritis kunci, termasuk siklus kebijakan, model rasional dan inkremental, dan pembuatan kebijakan berdasarkan bukti. Meskipun kerangka kerja ini menawarkan wawasan dasar yang berharga, penerapan praktisnya sering kali dibatasi oleh faktor-faktor politik, institusional, dan sosial-budaya yang kompleks. Analisis ini menekankan bagaimana dinamika tata kelola dunia nyata sering kali menuntut pendekatan adaptif dan partisipatif yang melampaui logika linier model kebijakan konvensional. Dengan mengandalkan tinjauan literatur kualitatif, studi ini menekankan relevansi yang semakin meningkat dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 16 (Perdamaian, Keadilan, dan Institusi yang Kuat) sebagai fondasi normatif untuk tata kelola yang efektif. SDG 16 mendukung institusi inklusif, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, dan akses yang adil ke keadilan - prinsip-prinsip yang selaras dengan kebijakan publik yang efektif. Dengan mengintegrasikan pertimbangan yang berorientasi pada tata kelola seperti transparansi, keterlibatan pemangku kepentingan, dan ketahanan institusional, artikel ini berpendapat bahwa pendekatan yang lebih fleksibel dan sensitif terhadap konteks diperlukan dalam pembuatan kebijakan. Temuan menunjukkan bahwa menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik memerlukan pluralisme metodologis dan komitmen terhadap nilai-nilai institusional yang konsisten dengan semangat SDG 16. Artikel ini berkontribusi pada pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana kebijakan publik dapat memperkuat tata kelola demokrasi di era ketidakpastian dan kompleksitas.

Analisis menunjukkan bahwa meskipun kerangka kerja teoritis kebijakan publik sangat penting dalam mengarahkan pembuat kebijakan, penerapan praktisnya sering kali dibatasi oleh berbagai tantangan.Siklus kebijakan menyediakan struktur konseptual yang berharga.bagaimanapun, itu gagal menangkap kompleksitas tata kelola.Model rasional, dirancang untuk mengoptimalkan manfaat sosial, sering kali menghadapi hambatan yang timbul dari keterbatasan informasi dan kendala kelayakan politik.Incrementalism, meskipun pragmatis, berisiko menyebabkan stagnasi kebijakan dan inefisiensi seiring berjalannya waktu.Pembuatan kebijakan berdasarkan bukti menawarkan jalur yang menjanjikan, tetapi efektivitasnya tergantung pada ketersediaan data yang andal dan komitmen pengambil keputusan untuk menerapkan bukti empiris.

Untuk mengatasi tantangan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 16 dalam proses kebijakan, diperlukan reformasi komprehensif tata kelola kebijakan publik - yang memprioritaskan transparansi, akuntabilitas, dan inklusivitas dalam pengambilan keputusan. Menanamkan prinsip-prinsip ini sangat penting untuk membangun kepercayaan publik dan memastikan implementasi efektif kebijakan yang mendukung tujuan SDG 16. Dengan terlibat dalam masalah ini, penelitian ini berkontribusi pada diskusi berkelanjutan tentang bagaimana kerangka kerja tata kelola adaptif dapat mendukung pencapaian SDG 16 dan mempromosikan pembangunan berkelanjutan.

  1. From Theory to Action: Bridging Governance Gaps in Public Policy for Sustainable Development | Journal... journal.ppishk.org/index.php/jcgpp/article/view/676From Theory to Action Bridging Governance Gaps in Public Policy for Sustainable Development Journal journal ppishk index php jcgpp article view 676
  2. Can Artificial Intelligence Technology Help Achieving Good Governance: A Public Policy Evaluation Method... journals.sagepub.com/doi/10.1177/21582440251317833Can Artificial Intelligence Technology Help Achieving Good Governance A Public Policy Evaluation Method journals sagepub doi 10 1177 21582440251317833
  3. Strengthening Collaborative Governance in the Department of Transportation: Implementation and Enforcement... journal.ppishk.org/index.php/jcgpp/article/view/640Strengthening Collaborative Governance in the Department of Transportation Implementation and Enforcement journal ppishk index php jcgpp article view 640
  1. #tata kelola#tata kelola
Read online
File size381.7 KB
Pages20
Short Linkhttps://juris.id/p-3aA
Lookup LinksGoogle ScholarGoogle Scholar, Semantic ScholarSemantic Scholar, CORE.ac.ukCORE.ac.uk, WorldcatWorldcat, ZenodoZenodo, Research GateResearch Gate, Academia.eduAcademia.edu, OpenAlexOpenAlex, Hollis HarvardHollis Harvard
DMCAReport

Related /

ads-block-test