UNKAUNKA
FOKUS : Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas Kapuas SintangFOKUS : Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas Kapuas SintangPenelitian ini adalah implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa. Dalam pengelolaan kekayaan desa belum dapat terlaksana sesuai yang diharapkan sehingga sering terjadi permasalahan dalam kebijakan, sistem pengelolaan yang belum berpedoman secara tepat, dan prosedur penyusunan laporan yang berpengaruh pada hasil akhir pembukuan. Penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif ini melibatkan Camat Belimbing, Kepala Desa Batu Buil, dan perangkatnya. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil menunjukkan bahwa implementasi pengelolaan tidak jelas, prosedur laporan masih belum sesuai aturan, dan laporan tidak dapat disampaikan tepat waktu karena kendala teknis administrasi, operasional, dan sumber daya manusia.
Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa belum berjalan secara optimal, disebabkan kebijakan yang belum diterapkan tepat serta sistem pengelolaan yang kurang berpedoman pada aturan jelas.Kendala teknis administrasi dan operasional, terutama pada bendahara dan sekertaris desa, menghambat penyusunan laporan keuangan yang tepat waktu dan akurat.Oleh karena itu, perlu perbaikan prosedur, peningkatan kapasitas SDM, serta dukungan sumber daya dan infrastruktur untuk memastikan pengelolaan kekayaan desa yang transparan, akuntabel, dan efisien.
Penelitian selanjutnya dapat mengevaluasi efektivitas penerapan sistem pelaporan digital terintegrasi untuk pengelolaan kekayaan desa, dengan mengukur peningkatan akurasi dan ketepatan waktu data serta dampaknya terhadap transparansi keuangan; selanjutnya, studi longitudinal tentang pengaruh program pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi perangkat desa (kepala desa, bendahara, dan sekretaris) terhadap tingkat kepatuhan terhadap standar regulasi dapat memberikan insight tentang faktor-faktor kunci keberhasilan implementasi kebijakan; terakhir, penelitian kualitatif yang meneliti model tata kelola partisipatif melibatkan masyarakat dalam keputusan pemanfaatan aset desa dapat mengidentifikasi mekanisme peningkatan akuntabilitas, partisipasi, dan hasil ekonomi lokal, sehingga memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih inklusif dan berbasis bukti.
| File size | 94.35 KB |
| Pages | 11 |
| DMCA | Report |
Related /
YWNRYWNR Penelitian ini menemukan bahwa PT Fortuna Inti Gas telah melakukan perhitungan dan pelaporan PPN sesuai dengan PMK No. 11 Tahun 2025, meskipun menghadapiPenelitian ini menemukan bahwa PT Fortuna Inti Gas telah melakukan perhitungan dan pelaporan PPN sesuai dengan PMK No. 11 Tahun 2025, meskipun menghadapi
YWNRYWNR Selain itu, meskipun penggolongan biaya dan sistem kode rekening telah diterapkan, penggabungan jenis biaya dalam satu akun serta klasifikasi yang tidakSelain itu, meskipun penggolongan biaya dan sistem kode rekening telah diterapkan, penggabungan jenis biaya dalam satu akun serta klasifikasi yang tidak
FISIP UNMULFISIP UNMUL Temuan ini menawarkan model replikasi untuk sekolah lain dan menekankan pentingnya kebijakan berbasis nilai serta kemitraan lintas sektor dalam mengatasiTemuan ini menawarkan model replikasi untuk sekolah lain dan menekankan pentingnya kebijakan berbasis nilai serta kemitraan lintas sektor dalam mengatasi
UNKRISWINAUNKRISWINA Temuan menunjukkan tingginya urgensi perlindungan, dibuktikan dengan kasus pekerja anak di 32 provinsi yang berdampak buruk secara fisik, mental, dan sosial.Temuan menunjukkan tingginya urgensi perlindungan, dibuktikan dengan kasus pekerja anak di 32 provinsi yang berdampak buruk secara fisik, mental, dan sosial.
STIE PORTNUMBAYSTIE PORTNUMBAY Dimana pada awal pelaksanaan sebagian besar peserta belum mampu menggunakan kompter dengan baik, namun pada akhirnya peserta mampu mengoperasikan computerDimana pada awal pelaksanaan sebagian besar peserta belum mampu menggunakan kompter dengan baik, namun pada akhirnya peserta mampu mengoperasikan computer
FHUKIFHUKI Rumusan masalah dalam tesis ini adalah apakah pornografi dengan motif balas dendam termasuk dalam tindak pidana penyebaran pornografi atau tidak, dan pertimbanganRumusan masalah dalam tesis ini adalah apakah pornografi dengan motif balas dendam termasuk dalam tindak pidana penyebaran pornografi atau tidak, dan pertimbangan
UNHUNH Sistem yang dibuat akan menghasilkan keluaran berupa tampilan data pemesanan produk yang dipesan melalui pelanggan. Dengan adanya Sistem Informasi ManajemenSistem yang dibuat akan menghasilkan keluaran berupa tampilan data pemesanan produk yang dipesan melalui pelanggan. Dengan adanya Sistem Informasi Manajemen
JBASICJBASIC Sumber data penelitian ini adalah Pembina OSIS, peserta didik anggota OSIS dan siswa biasa yang bukan anggota OSIS. Teknik pengumpulan data yang digunakanSumber data penelitian ini adalah Pembina OSIS, peserta didik anggota OSIS dan siswa biasa yang bukan anggota OSIS. Teknik pengumpulan data yang digunakan
Useful /
YWNRYWNR Hasil menunjukkan penurunan current ratio dari 2. 284% (2022) menjadi 240,7% (2024), sementara rasio solvabilitas meningkat (DAR 32%–38,79%, DER 47,05%–63,38%).Hasil menunjukkan penurunan current ratio dari 2. 284% (2022) menjadi 240,7% (2024), sementara rasio solvabilitas meningkat (DAR 32%–38,79%, DER 47,05%–63,38%).
YWNRYWNR Sebanyak 95 responden dipilih melalui purposive sampling. Data dikumpulkan melalui kuesioner dan dianalisa menggunakan regresi linier berganda dengan perangkatSebanyak 95 responden dipilih melalui purposive sampling. Data dikumpulkan melalui kuesioner dan dianalisa menggunakan regresi linier berganda dengan perangkat
YWNRYWNR Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan mengenai penerapan metode penentuan harga jual dengan menggunakan metode Cost Plus PricingBerdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan mengenai penerapan metode penentuan harga jual dengan menggunakan metode Cost Plus Pricing
UNKRISWINAUNKRISWINA Akan tetapi, status quo menunjukkan bahwa banyak putusan Mahkamah Konstitusi yang sudah melampaui batas kewenangannya, salah satunya adalah Putusan MahkamahAkan tetapi, status quo menunjukkan bahwa banyak putusan Mahkamah Konstitusi yang sudah melampaui batas kewenangannya, salah satunya adalah Putusan Mahkamah