UNKAUNKA

FOKUS : Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas Kapuas SintangFOKUS : Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas Kapuas Sintang

Masyarakat berhak menerima pelayanan publik, yang dalam Negara Republik Indonesia diatur secara khusus melalui undang-undang dan peraturan. Pemerintah sebagai pelaksana kebijakan negara diharapkan mampu mewujudkan pelayanan yang adil, berkualitas, efisien, dan bertanggung jawab. Fungsi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan menuntut kemampuan dalam memberikan layanan publik yang optimal, khususnya bagi masyarakat desa. Aparatur pemerintah diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan sesuai dengan kewenangan daerah dan kebutuhan masyarakat.

Standar pelayanan minimal di Desa Ujung Kempas belum dilaksanakan secara optimal baik dari segi waktu maupun tempat sesuai ketentuan peraturan.Meskipun terdapat 10 jenis pelayanan yang telah dilaksanakan sesuai persyaratan, pelaksanaannya masih mengalami hambatan.Faktor utama penyebab ketidakefektifan implementasi adalah keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana di kantor desa.

Pertama, perlu diteliti bagaimana pengaruh pelatihan komprehensif bagi perangkat desa terhadap kualitas dan kecepatan pelayanan publik di desa terpencil seperti Ujung Kempas. Kedua, perlu dikaji model pelayanan berbasis teknologi sederhana yang sesuai dengan kondisi infrastruktur desa untuk meminimalkan ketergantungan masyarakat pada pelayanan langsung secara manual. Ketiga, perlu dikembangkan sistem pemantauan partisipatif oleh masyarakat untuk mengevaluasi kinerja pelayanan desa secara transparan dan berkelanjutan, sehingga akuntabilitas pemerintah desa dapat ditingkatkan tanpa bergantung sepenuhnya pada sistem formal dari pemerintah daerah. Ketiga ide tersebut dapat menjadi dasar penelitian lanjutan yang fokus pada penguatan kapasitas lokal, inovasi layanan, dan partisipasi publik dalam tata kelola pemerintahan desa di wilayah terbatas aksesnya.

  1. #keputusan pembelian#keputusan pembelian
  2. #partisipasi politik#partisipasi politik
Read online
File size147.81 KB
Pages10
Short Linkhttps://juris.id/p-26g
Lookup LinksGoogle ScholarGoogle Scholar, Semantic ScholarSemantic Scholar, CORE.ac.ukCORE.ac.uk, WorldcatWorldcat, ZenodoZenodo, Research GateResearch Gate, Academia.eduAcademia.edu, OpenAlexOpenAlex, Hollis HarvardHollis Harvard
DMCAReport

Related /

ads-block-test