IJBLEIJBLE
International Journal of Business, Law, and EducationInternational Journal of Business, Law, and EducationPenelitian ini mengkaji penghapusan catatan kriminal sebagai akibat dari sebuah keputusan hakim yang memberikan pengampunan kepada terdakwa. Metode yang digunakan adalah analisis hukum normatif dengan pendekatan hukum perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Prancis memiliki mekanisme yang lebih sistematis untuk membatasi akses dan jangka waktu penyimpanan catatan kriminal, termasuk rehabilitasi dan penghapusan otomatis di bawah kondisi tertentu. Sementara itu, Indonesia belum memiliki regulasi komprehensif tentang penghapusan catatan kriminal setelah hakim memberikan pengampunan, yang dapat menyebabkan stigma berkelanjutan bagi individu. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi kebijakan hukum di Indonesia untuk memastikan keseimbangan antara kepastian hukum, perlindungan publik, dan hak untuk rehabilitasi bagi pelaku yang telah diberikan pengampunan hakim.
Peraturan penghapusan catatan kriminal di Prancis dapat menjadi dasar penting untuk merumuskan regulasi di Indonesia.Negara ini secara eksplisit menyatakan bahwa keputusan pengampunan hakim dapat memerlukan permintaan penghapusan, atau dispense dinscription, sesuai dengan Pasal 775-1 dari KUHAP.Di bawah mekanisme ini, pengadilan dapat menyatakan bahwa Buletin No.2 (catatan kriminal publik) tidak perlu disertakan.Namun, jika tetap tercatat dalam kasus peradilan, mekanisme lain dapat diterapkan, seperti rehabilitasi judicial (hak untuk mengajukan setelah periode tertentu) dan rehabilitasi de plein droit (penghapusan otomatis setelah periode tertentu).Regulasi penghapusan catatan kriminal di Indonesia belum diatur dalam undang-undang apa pun.Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP) bahkan tidak menetapkan mekanisme penghapusan, meskipun termasuk dalam data pribadi yang berhak dihapus.Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penerbitan Sertifikat Catatan Kepolisian sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) juga tidak mengatur penghapusan catatan kriminal, yang dapat dikeluarkan secara administratif.Hal ini membuka kemungkinan terjadinya kekosongan hukum mengenai penghapusan catatan kriminal terkait pengampunan hakim, terutama karena pengampunan hakim berusaha menghilangkan semua efek yang timbul dari vonis pidana.Berdasarkan hasil analisis perbandingan regulasi tentang penghapusan catatan kriminal di Prancis dan Indonesia terkait keputusan pengampunan hakim, perlu dirumuskan pasal-pasal yang dapat mengakomodasi penghapusan catatan kriminal terkait pengampunan hakim.Regulasi Prancis dapat menjadi dasar untuk merumuskan pasal-pasal di Indonesia, yang kemudian dapat diatur melalui Peraturan Mahkamah Agung.Regulasi ini merupakan kelanjutan dari perintah KUHAP, yang menyatakan bahwa regulasi lebih lanjut tentang pengampunan hakim diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung.
Untuk penelitian lanjutan, disarankan untuk melakukan studi komparatif yang lebih mendalam tentang mekanisme penghapusan catatan kriminal di berbagai negara, termasuk Prancis dan Indonesia. Penelitian ini dapat mengeksplorasi praktik-praktik terbaik dan tantangan yang dihadapi dalam proses penghapusan catatan kriminal, serta bagaimana hal ini dapat diterapkan dalam konteks Indonesia. Selain itu, penelitian dapat fokus pada dampak sosial dan ekonomi dari catatan kriminal, terutama dalam hal akses ke pekerjaan dan partisipasi sosial. Studi ini dapat menganalisis bagaimana penghapusan catatan kriminal dapat membantu proses reintegrasi sosial dan mengurangi stigma terhadap mantan narapidana. Terakhir, penelitian dapat mengusulkan strategi dan kebijakan yang dapat diadopsi oleh Indonesia untuk meningkatkan sistem penghapusan catatan kriminal, memastikan keseimbangan antara perlindungan publik dan hak individu, serta mendukung reintegrasi sosial bagi mereka yang telah diberikan pengampunan hakim.
- Konsep Judicial Pardon (Pemaafan Hakim) dalam Masyarakat Adat di Indonesia | Farikhah | Jurnal Media... journal.umy.ac.id/index.php/jmh/article/view/5225Konsep Judicial Pardon Pemaafan Hakim dalam Masyarakat Adat di Indonesia Farikhah Jurnal Media journal umy ac index php jmh article view 5225
- A Comparison of Criminal Record Regulations in France and Indonesia as a Process of Social Reintegration... doi.org/10.56442/ijble.v7i1.1428A Comparison of Criminal Record Regulations in France and Indonesia as a Process of Social Reintegration doi 10 56442 ijble v7i1 1428
- The Mark of a Criminal Record: Unpacking Stigma and Barriers to Reentry | Journal of Social Sciences... doi.org/10.62810/jssh.v2i2.70The Mark of a Criminal Record Unpacking Stigma and Barriers to Reentry Journal of Social Sciences doi 10 62810 jssh v2i2 70
| File size | 363.87 KB |
| Pages | 11 |
| DMCA | Report |
Related /
IJBLEIJBLE Temuan menunjukkan bahwa budaya kerja memiliki efek positif yang signifikan secara statistik terhadap keselamatan pasien (t = 4,096, p < 0,001). DisiplinTemuan menunjukkan bahwa budaya kerja memiliki efek positif yang signifikan secara statistik terhadap keselamatan pasien (t = 4,096, p < 0,001). Disiplin
IJBLEIJBLE Kedua faktor tersebut secara bersamaan dapat menjelaskan variasi produktivitas dengan kemampuan prediktif moderat, namun niat keluar memiliki pengaruhKedua faktor tersebut secara bersamaan dapat menjelaskan variasi produktivitas dengan kemampuan prediktif moderat, namun niat keluar memiliki pengaruh
IJBLEIJBLE Sumber data utama merupakan data primer yang diperoleh dari jawaban kuesioner responden. Metode analisis data meliputi uji validitas dan reliabilitas instrumen,Sumber data utama merupakan data primer yang diperoleh dari jawaban kuesioner responden. Metode analisis data meliputi uji validitas dan reliabilitas instrumen,
IJBLEIJBLE Perannya telah berkembang dari sekadar memperbaiki perhitungan suara menjadi menilai pelanggaran kualitatif, khususnya yang terstruktur, sistematis, danPerannya telah berkembang dari sekadar memperbaiki perhitungan suara menjadi menilai pelanggaran kualitatif, khususnya yang terstruktur, sistematis, dan
IJBLEIJBLE Temuan ini menegaskan pentingnya peningkatan berkelanjutan, khususnya dalam memastikan layanan gigi yang adil, tepat waktu, dan efisien. Kualitas layananTemuan ini menegaskan pentingnya peningkatan berkelanjutan, khususnya dalam memastikan layanan gigi yang adil, tepat waktu, dan efisien. Kualitas layanan
UIN ANTASARIUIN ANTASARI Tulisan ini mendiskusikan dinamika putusan kewarisan beda agama, permasalahan yang ingin diungkap adalah bagaimana sikap dan strategi ijtihad hakim diTulisan ini mendiskusikan dinamika putusan kewarisan beda agama, permasalahan yang ingin diungkap adalah bagaimana sikap dan strategi ijtihad hakim di
UMMUMM Artikel ini membahas rasio decidendi putusan Mahkamah Konstitusi terkait kewenangan pembatalan Peraturan Daerah serta implikasi putusan tersebut terhadapArtikel ini membahas rasio decidendi putusan Mahkamah Konstitusi terkait kewenangan pembatalan Peraturan Daerah serta implikasi putusan tersebut terhadap
MKRIMKRI Artikel ini membahas kemungkinan untuk Mahkamah Agung menjalankan fungsi sebagai peradilan konstitusional. Argumen yang diajukan adalah Mahkamah AgungArtikel ini membahas kemungkinan untuk Mahkamah Agung menjalankan fungsi sebagai peradilan konstitusional. Argumen yang diajukan adalah Mahkamah Agung
Useful /
IJBLEIJBLE Pendekatan kuantitatif digunakan dengan sampel 93 responden melalui kuesioner. Analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa pelatihan memiliki pengaruhPendekatan kuantitatif digunakan dengan sampel 93 responden melalui kuesioner. Analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa pelatihan memiliki pengaruh
IJBLEIJBLE Metodologi yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan statuta, konseptual, dan historis melalui studi pustaka. Hasilnya menunjukkanMetodologi yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan statuta, konseptual, dan historis melalui studi pustaka. Hasilnya menunjukkan
IJBLEIJBLE Desain penelitian kuantitatif dengan pendekatan cross-sectional digunakan. Penelitian ini melibatkan 35 perawat sebagai responden dengan teknik samplingDesain penelitian kuantitatif dengan pendekatan cross-sectional digunakan. Penelitian ini melibatkan 35 perawat sebagai responden dengan teknik sampling
UMMUMM Hasilnya, setidaknya 200 sertifikat diserahkan kepada masyarakat dan sembilan sertifikat hak pakai diberikan kepada TNI, sehingga memberikan perlindunganHasilnya, setidaknya 200 sertifikat diserahkan kepada masyarakat dan sembilan sertifikat hak pakai diberikan kepada TNI, sehingga memberikan perlindungan