IJBLEIJBLE
International Journal of Business, Law, and EducationInternational Journal of Business, Law, and EducationPenelitian ini mengkaji penghapusan catatan kriminal sebagai akibat dari sebuah keputusan hakim yang memberikan pengampunan kepada terdakwa. Metode yang digunakan adalah analisis hukum normatif dengan pendekatan hukum perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Prancis memiliki mekanisme yang lebih sistematis untuk membatasi akses dan jangka waktu penyimpanan catatan kriminal, termasuk rehabilitasi dan penghapusan otomatis di bawah kondisi tertentu. Sementara itu, Indonesia belum memiliki regulasi komprehensif tentang penghapusan catatan kriminal setelah hakim memberikan pengampunan, yang dapat menyebabkan stigma berkelanjutan bagi individu. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi kebijakan hukum di Indonesia untuk memastikan keseimbangan antara kepastian hukum, perlindungan publik, dan hak untuk rehabilitasi bagi pelaku yang telah diberikan pengampunan hakim.
Peraturan penghapusan catatan kriminal di Prancis dapat menjadi dasar penting untuk merumuskan regulasi di Indonesia.Negara ini secara eksplisit menyatakan bahwa keputusan pengampunan hakim dapat memerlukan permintaan penghapusan, atau dispense dinscription, sesuai dengan Pasal 775-1 dari KUHAP.Di bawah mekanisme ini, pengadilan dapat menyatakan bahwa Buletin No.2 (catatan kriminal publik) tidak perlu disertakan.Namun, jika tetap tercatat dalam kasus peradilan, mekanisme lain dapat diterapkan, seperti rehabilitasi judicial (hak untuk mengajukan setelah periode tertentu) dan rehabilitasi de plein droit (penghapusan otomatis setelah periode tertentu).Regulasi penghapusan catatan kriminal di Indonesia belum diatur dalam undang-undang apa pun.Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP) bahkan tidak menetapkan mekanisme penghapusan, meskipun termasuk dalam data pribadi yang berhak dihapus.Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penerbitan Sertifikat Catatan Kepolisian sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) juga tidak mengatur penghapusan catatan kriminal, yang dapat dikeluarkan secara administratif.Hal ini membuka kemungkinan terjadinya kekosongan hukum mengenai penghapusan catatan kriminal terkait pengampunan hakim, terutama karena pengampunan hakim berusaha menghilangkan semua efek yang timbul dari vonis pidana.Berdasarkan hasil analisis perbandingan regulasi tentang penghapusan catatan kriminal di Prancis dan Indonesia terkait keputusan pengampunan hakim, perlu dirumuskan pasal-pasal yang dapat mengakomodasi penghapusan catatan kriminal terkait pengampunan hakim.Regulasi Prancis dapat menjadi dasar untuk merumuskan pasal-pasal di Indonesia, yang kemudian dapat diatur melalui Peraturan Mahkamah Agung.Regulasi ini merupakan kelanjutan dari perintah KUHAP, yang menyatakan bahwa regulasi lebih lanjut tentang pengampunan hakim diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung.
Untuk penelitian lanjutan, disarankan untuk melakukan studi komparatif yang lebih mendalam tentang mekanisme penghapusan catatan kriminal di berbagai negara, termasuk Prancis dan Indonesia. Penelitian ini dapat mengeksplorasi praktik-praktik terbaik dan tantangan yang dihadapi dalam proses penghapusan catatan kriminal, serta bagaimana hal ini dapat diterapkan dalam konteks Indonesia. Selain itu, penelitian dapat fokus pada dampak sosial dan ekonomi dari catatan kriminal, terutama dalam hal akses ke pekerjaan dan partisipasi sosial. Studi ini dapat menganalisis bagaimana penghapusan catatan kriminal dapat membantu proses reintegrasi sosial dan mengurangi stigma terhadap mantan narapidana. Terakhir, penelitian dapat mengusulkan strategi dan kebijakan yang dapat diadopsi oleh Indonesia untuk meningkatkan sistem penghapusan catatan kriminal, memastikan keseimbangan antara perlindungan publik dan hak individu, serta mendukung reintegrasi sosial bagi mereka yang telah diberikan pengampunan hakim.
- Konsep Judicial Pardon (Pemaafan Hakim) dalam Masyarakat Adat di Indonesia | Farikhah | Jurnal Media... journal.umy.ac.id/index.php/jmh/article/view/5225Konsep Judicial Pardon Pemaafan Hakim dalam Masyarakat Adat di Indonesia Farikhah Jurnal Media journal umy ac index php jmh article view 5225
- A Comparison of Criminal Record Regulations in France and Indonesia as a Process of Social Reintegration... doi.org/10.56442/ijble.v7i1.1428A Comparison of Criminal Record Regulations in France and Indonesia as a Process of Social Reintegration doi 10 56442 ijble v7i1 1428
- The Mark of a Criminal Record: Unpacking Stigma and Barriers to Reentry | Journal of Social Sciences... doi.org/10.62810/jssh.v2i2.70The Mark of a Criminal Record Unpacking Stigma and Barriers to Reentry Journal of Social Sciences doi 10 62810 jssh v2i2 70
| File size | 363.87 KB |
| Pages | 11 |
| DMCA | Report |
Related /
PUBLICATION CENTERPUBLICATION CENTER Penelitian ini menggunakan pendekatan Systematic Literature Review (SLR) dengan mengikuti alur PRISMA, menelaah sepuluh artikel ilmiah terpilih yang terbitPenelitian ini menggunakan pendekatan Systematic Literature Review (SLR) dengan mengikuti alur PRISMA, menelaah sepuluh artikel ilmiah terpilih yang terbit
UAIUAI Berdasarkan uraian pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, dapat disimpulkan bahwa pertama, pelatihan citizen journalism bagi komunitasBerdasarkan uraian pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, dapat disimpulkan bahwa pertama, pelatihan citizen journalism bagi komunitas
IBRAHIMYIBRAHIMY Pengaturan hukum mengenai anak di Indonesia belum memiliki ketentuan yang tegas dan konsisten mengenai kriteria anak. Fenomena praktik kekerasan dalamPengaturan hukum mengenai anak di Indonesia belum memiliki ketentuan yang tegas dan konsisten mengenai kriteria anak. Fenomena praktik kekerasan dalam
UINUIN (1) Hasil uji chi-square dari karakteristik responden dengan pengetahuan dan perilaku hanya pendidikan yang hubungan secara signifikan (p < 0,002) dengan(1) Hasil uji chi-square dari karakteristik responden dengan pengetahuan dan perilaku hanya pendidikan yang hubungan secara signifikan (p < 0,002) dengan
SINOMICSJOURNALSINOMICSJOURNAL Melalui pendekatan hak asasi manusia, Undang-Undang Kesehatan memiliki potensi besar untuk mewujudkan sistem kesehatan nasional yang lebih adil dan komprehensif.Melalui pendekatan hak asasi manusia, Undang-Undang Kesehatan memiliki potensi besar untuk mewujudkan sistem kesehatan nasional yang lebih adil dan komprehensif.
UKSWUKSW Keragaman gender tidak hanya terbatas pada paradigma gender esensialis yang betumpu pada identitas gender yang bersifat biner. Beberapa faktor sosial,Keragaman gender tidak hanya terbatas pada paradigma gender esensialis yang betumpu pada identitas gender yang bersifat biner. Beberapa faktor sosial,
169169 Melalui kegiatan ini, nilai-nilai seperti rasa syukur, kebersamaan, keteladanan, dan kelestarian alam diwariskan dan dipraktikkan secara berkelanjutan.Melalui kegiatan ini, nilai-nilai seperti rasa syukur, kebersamaan, keteladanan, dan kelestarian alam diwariskan dan dipraktikkan secara berkelanjutan.
LASIGOLASIGO Guna meningkatkan taraf hidup mereka, bermunculan tokoh-tokoh adat dan agama yang mendampingi masyarakat yang tergolong tertutup. Peran dan fungsi tokohGuna meningkatkan taraf hidup mereka, bermunculan tokoh-tokoh adat dan agama yang mendampingi masyarakat yang tergolong tertutup. Peran dan fungsi tokoh
Useful /
IJBLEIJBLE Pelatihan secara signifikan meningkatkan kinerja karyawan di BASARNAS. Kerja tim juga berkontribusi positif terhadap kinerja karyawan. Kesatuan antaraPelatihan secara signifikan meningkatkan kinerja karyawan di BASARNAS. Kerja tim juga berkontribusi positif terhadap kinerja karyawan. Kesatuan antara
IJBLEIJBLE Metode yang digunakan berupa penelitian kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan analisis dokumen. HasilMetode yang digunakan berupa penelitian kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan analisis dokumen. Hasil
UWKSUWKS Studi pendahuluan ini bertujuan untuk menilai kelayakan pengembangan sistem informasi berbasis web di Ekosistem Mangrove Surabaya sebagai solusi untukStudi pendahuluan ini bertujuan untuk menilai kelayakan pengembangan sistem informasi berbasis web di Ekosistem Mangrove Surabaya sebagai solusi untuk
UWKSUWKS Pelaksanaan studi pendahuluan meliputi pengumpulan data spasial dan non-spasial, pengembangan prototipe sistem GIS. Hasil. Berdasarkan hasil studi pendahuluanPelaksanaan studi pendahuluan meliputi pengumpulan data spasial dan non-spasial, pengembangan prototipe sistem GIS. Hasil. Berdasarkan hasil studi pendahuluan