Publisher

TADAYUNTADAYUN

Journal Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi SyariahTadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan hak-hak tenaga kerja perempuan di Butik S Palu, yang beroperasi sejak 2013 dalam industri fashion, di tengah tantangan yang dihadapi pekerja perempuan terkait regulasi ketenagakerjaan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode hukum empiris, data dikumpulkan melalui observasi, wawancara terstruktur, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Butik S Palu telah memenuhi beberapa syarat materiil dalam perjanjian kerja, masih terdapat sejumlah hak pekerja yang belum terpenuhi secara optimal, termasuk upah yang tidak sesuai, pengaturan jam kerja yang tidak adil, serta kontrak kerja. Kesimpulan dari penelitian ini menekankan perlunya perbaikan dalam pemenuhan hak-hak pekerja perempuan agar sesuai dengan prinsip keadilan dan kesetaraan, serta rekomendasi untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik dan berkelanjutan di sektor usaha kecil dan menengah.

Conclusion

Pemenuhan hak-hak pekerja perempuan belum optimal, terutama dalam hal keadilan.Beberapa ketidaksesuaian ditemukan, termasuk kontrak kerja yang tidak sepenuhnya mengimplementasikan prinsip kebebasan kontrak, ketiadaan salinan kontrak bagi pekerja, upah yang tidak sesuai dengan layanan yang diberikan, jam kerja lembur yang tidak sesuai kesepakatan, dan ketidakadilan dalam penjadwalan shift kerja.Selain itu, pemenuhan hak khusus pekerja perempuan juga belum optimal.Berdasarkan prinsip hukum ekonomi Islam yang menekankan keadilan dan kesetaraan, butik belum sepenuhnya menjamin hak yang seharusnya menjadi standar berdasarkan prinsip kesetaraan dan fiqh prinsip Al-adl (keadilan).

Future Research

Pertama, penelitian lanjutan perlu mengkaji efektivitas implementasi kontrak kerja yang mencakup kejelasan kewajiban perusahaan dalam memberikan kompensasi tambahan untuk tugas di luar deskripsi pekerjaan asli, terutama dalam konteks usaha kecil. Kedua, penelitian dapat fokus pada pengembangan model penegakan hak khusus pekerja perempuan, seperti cuti haid dan transportasi aman, yang belum optimal diterapkan di sektor UMKM. Ketiga, perlu diteliti mekanisme penerapan prinsip keadilan dalam hukum ketenagakerjaan berbasis fiqh, khususnya dalam mengawasi jam kerja lembur dan pemerataan perlakuan antarpekerja, agar kesenjangan di sektor ini dapat diminimalkan. Penelitian ini harus menggabungkan perspektif hukum positif dan hukum ekonomi Islam untuk menawarkan solusi yang komprehensif.

References

1. PERANAN PERJANJIAN KERJA DALAM MEWUJUDKAN TERLAKSANANYA HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK DALAM HUBUNGAN KETENAGAKERJAAN... journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jihd/article/view/132PERANAN PERJANJIAN KERJA DALAM MEWUJUDKAN TERLAKSANANYA HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK DALAM HUBUNGAN KETENAGAKERJAAN journal universitassuryadarma ac index php jihd article view 132
2. PRAKTIK SEWA MENYEWA PERALATAN KEMAH DALAM BINGKAI HUKUM EKONOMI SYARIAH | Al-Iqtishadiah: Jurnal Hukum... doi.org/10.22373/iqtishadiah.v5i1.4870PRAKTIK SEWA MENYEWA PERALATAN KEMAH DALAM BINGKAI HUKUM EKONOMI SYARIAH Al Iqtishadiah Jurnal Hukum doi 10 22373 iqtishadiah v5i1 4870
3. Kontrak Kerja dalam Hukum Bisnis Ketenagakerjaan: Analisis Perlindungan Hukum Hak dan Kewajiban Para... jurnalfsh.uinsa.ac.id/index.php/maliyah/article/view/1814Kontrak Kerja dalam Hukum Bisnis Ketenagakerjaan Analisis Perlindungan Hukum Hak dan Kewajiban Para jurnalfsh uinsa ac index php maliyah article view 1814

Metadata

File size	412.54 KB
Pages	28
DMCA	Report