IUSIUS
Jurnal IUS Kajian Hukum dan KeadilanJurnal IUS Kajian Hukum dan KeadilanPemerintah Kabupaten Aceh Utara mendirikan BPR Aceh Utara sebagai upaya pelayanan publik dan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). BPR Aceh Utara mengelola bisnis konvensional sesuai Undang-Undang Perbankan. Pada 2018, Pemerintah Aceh membentuk Qanun LKS yang mewajibkan lembaga keuangan di Aceh berbasis prinsip syariah. Namun, BPR Aceh Utara tidak dapat beralih ke sistem syariah karena Pemerintah Aceh Utara selaku mayoritas saham tidak memenuhi partisipasi modal, sehingga izin usahanya dicabut OJK. Studi ini menggunakan metode hukum normatif dan empiris dengan pendekatan statutory, konseptual, dan komparatif. Hasil menunjukkan: (1) Upaya perbaikan kesehatan BPR Aceh Utara tidak optimal, (2) LPS melindungi nasabah dengan pembayaran tabungan sesuai ketentuan, (3) Kepala Daerah tidak bertanggung jawab atas bangkrutnya BPR Aceh Utara.
Reforma BPR Aceh Utara menghadapi tantangan akibat ketidakpenuhan partisipasi modal oleh pemerintah daerah.Gagalnya konversi ke sistem syariah menyebabkan pencabutan izin OJK.LPS melindungi nasabah dengan pembayaran tabungan sesuai prosedur.Kepala daerah tidak dapat diwajibkan tanggung jawab atas bangkrutnya BPR Aceh Utara.
Penelitian lanjutan dapat (1) mengevaluasi efektivitas kebijakan partisipasi modal dalam mencegah bangkrutnya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), (2) menganalisis peran LPS dalam perlindungan nasabah saat krisis perbankan, (3) mempelajari dampak struktur tata kelola terhadap keberlanjutan BUMD dalam era otonomi daerah.
| File size | 251.36 KB |
| Pages | 15 |
| Short Link | https://juris.id/p-3aD |
| Lookup Links | Google ScholarGoogle Scholar, Semantic ScholarSemantic Scholar, CORE.ac.ukCORE.ac.uk, WorldcatWorldcat, ZenodoZenodo, Research GateResearch Gate, Academia.eduAcademia.edu, OpenAlexOpenAlex, Hollis HarvardHollis Harvard |
| DMCA | Report |
Related /
AHMADDAHLANAHMADDAHLAN Namun, penerapan transparansi dan akuntabilitas masih cenderung bersifat administratif dan belum sepenuhnya mendorong partisipasi aktif masyarakat dalamNamun, penerapan transparansi dan akuntabilitas masih cenderung bersifat administratif dan belum sepenuhnya mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam
INTANINTAN Pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun disajikan dalam bentuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Penelitian ini bertujuan untuk menentukan profilPertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun disajikan dalam bentuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Penelitian ini bertujuan untuk menentukan profil
UNIGAUNIGA Pada pembahasan ini menunjukkan hasil bahwa Implementasi Kebijakan Reforma Agraria berpengaruh signifikan terhadap Manajemen Redistribusi Tanah dan EfektivitasPada pembahasan ini menunjukkan hasil bahwa Implementasi Kebijakan Reforma Agraria berpengaruh signifikan terhadap Manajemen Redistribusi Tanah dan Efektivitas
LP3MZHLP3MZH Tetapi, seiring berjalannya waktu, Baytul Hikmah mengalami kemunduran yang drastis, dikarenakan pecahnya negara Islam di Timur Tengah, seperti: Mesir danTetapi, seiring berjalannya waktu, Baytul Hikmah mengalami kemunduran yang drastis, dikarenakan pecahnya negara Islam di Timur Tengah, seperti: Mesir dan
UMSIUMSI Metode studi kasus instrumental digunakan dengan fokus pada tiga Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Hasil menunjukkan bahwa kepemimpinan situasionalMetode studi kasus instrumental digunakan dengan fokus pada tiga Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Hasil menunjukkan bahwa kepemimpinan situasional
JURNALKUJURNALKU Adapun penelitian-penelitian terkait kebijakan keberlanjutan yang dianalisis dalam penelitian ini membahas mengenai perkembangan terkini dari kebijakanAdapun penelitian-penelitian terkait kebijakan keberlanjutan yang dianalisis dalam penelitian ini membahas mengenai perkembangan terkini dari kebijakan
JURNALKUJURNALKU Jumlah penduduk tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD di wilayah aglomerasi Kedungsepur. Pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah,Jumlah penduduk tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD di wilayah aglomerasi Kedungsepur. Pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah,
ITKESWHSITKESWHS Pemerintah telah mengambil langkah-langkah untuk menyelesaikan kasus luar biasa ini, salah satunya dengan mensosialisasikan gerakan Social Distancing.Pemerintah telah mengambil langkah-langkah untuk menyelesaikan kasus luar biasa ini, salah satunya dengan mensosialisasikan gerakan Social Distancing.
Useful /
PPISHKPPISHK Temuan menunjukkan bahwa menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik memerlukan pluralisme metodologis dan komitmen terhadap nilai-nilai institusionalTemuan menunjukkan bahwa menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik memerlukan pluralisme metodologis dan komitmen terhadap nilai-nilai institusional
PPISHKPPISHK Penelitian ini memberikan kontribusi empiris dengan menunjukkan bagaimana kendala sistemik—alokasi sumber daya yang tidak merata, kekurangan tenaga kerja,Penelitian ini memberikan kontribusi empiris dengan menunjukkan bagaimana kendala sistemik—alokasi sumber daya yang tidak merata, kekurangan tenaga kerja,
STIESTIE Metodologi penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan rancangan studi kasus, melibatkan tiga balita stunting berusia 36–48 bulanMetodologi penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan rancangan studi kasus, melibatkan tiga balita stunting berusia 36–48 bulan
IUSIUS This research investigates the legality of a sub-district heads authority to release land rights for private interests. Employing a normative juridicalThis research investigates the legality of a sub-district heads authority to release land rights for private interests. Employing a normative juridical