IUSIUS
Jurnal IUS Kajian Hukum dan KeadilanJurnal IUS Kajian Hukum dan KeadilanPemerintah Kabupaten Aceh Utara mendirikan BPR Aceh Utara sebagai upaya pelayanan publik dan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). BPR Aceh Utara mengelola bisnis konvensional sesuai Undang-Undang Perbankan. Pada 2018, Pemerintah Aceh membentuk Qanun LKS yang mewajibkan lembaga keuangan di Aceh berbasis prinsip syariah. Namun, BPR Aceh Utara tidak dapat beralih ke sistem syariah karena Pemerintah Aceh Utara selaku mayoritas saham tidak memenuhi partisipasi modal, sehingga izin usahanya dicabut OJK. Studi ini menggunakan metode hukum normatif dan empiris dengan pendekatan statutory, konseptual, dan komparatif. Hasil menunjukkan: (1) Upaya perbaikan kesehatan BPR Aceh Utara tidak optimal, (2) LPS melindungi nasabah dengan pembayaran tabungan sesuai ketentuan, (3) Kepala Daerah tidak bertanggung jawab atas bangkrutnya BPR Aceh Utara.
Reforma BPR Aceh Utara menghadapi tantangan akibat ketidakpenuhan partisipasi modal oleh pemerintah daerah.Gagalnya konversi ke sistem syariah menyebabkan pencabutan izin OJK.LPS melindungi nasabah dengan pembayaran tabungan sesuai prosedur.Kepala daerah tidak dapat diwajibkan tanggung jawab atas bangkrutnya BPR Aceh Utara.
Penelitian lanjutan dapat (1) mengevaluasi efektivitas kebijakan partisipasi modal dalam mencegah bangkrutnya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), (2) menganalisis peran LPS dalam perlindungan nasabah saat krisis perbankan, (3) mempelajari dampak struktur tata kelola terhadap keberlanjutan BUMD dalam era otonomi daerah.
| File size | 251.36 KB |
| Pages | 15 |
| DMCA | Report |
Related /
UNAIM WAMENAUNAIM WAMENA Hasil penelitian menunjukan bahwa perbandingan transparansi pada Pemerintah Kota Cimahi Dan PEMDA Kabupaten Bandung Barat adalah sama-sama transparan terhadapHasil penelitian menunjukan bahwa perbandingan transparansi pada Pemerintah Kota Cimahi Dan PEMDA Kabupaten Bandung Barat adalah sama-sama transparan terhadap
IBRAHIMYIBRAHIMY 3/PUU-XXII/2024 dalam sistem pembiayaan sekolah swasta. Putusan ini menegaskan kembali tanggung jawab negara dalam menjamin pendidikan dasar tanpa diskriminasi,3/PUU-XXII/2024 dalam sistem pembiayaan sekolah swasta. Putusan ini menegaskan kembali tanggung jawab negara dalam menjamin pendidikan dasar tanpa diskriminasi,
PROVISIPROVISI Artikel ini bertujuan untuk menganalisis implementasi awal kebijakan Wajib Belajar 13 Tahun di Kota Cirebon dengan menyoroti kondisi regulasi daerah, komposisiArtikel ini bertujuan untuk menganalisis implementasi awal kebijakan Wajib Belajar 13 Tahun di Kota Cirebon dengan menyoroti kondisi regulasi daerah, komposisi
SINESIASINESIA Persepsi pengguna tentang aplikasi umumnya positif, meskipun masih ada kebutuhan untuk pelatihan teknis dan peningkatan antarmuka sistem. Studi ini menyimpulkanPersepsi pengguna tentang aplikasi umumnya positif, meskipun masih ada kebutuhan untuk pelatihan teknis dan peningkatan antarmuka sistem. Studi ini menyimpulkan
AZZUKHRUFCENDIKIAAZZUKHRUFCENDIKIA Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menganalisis laporan tahunan dari 8 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Bali dari 2015 hingga 2020.Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menganalisis laporan tahunan dari 8 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Bali dari 2015 hingga 2020.
YAZRIYAZRI Desentralisasi menjadi isu strategis dalam tata kelola Negara Kesatuan Republik Indonesia, terutama dalam menjawab persoalan ketimpangan kesejahteraanDesentralisasi menjadi isu strategis dalam tata kelola Negara Kesatuan Republik Indonesia, terutama dalam menjawab persoalan ketimpangan kesejahteraan
ESC IDESC ID Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Prastiwi dan Aji (2020) serta Digdowiseiso et al. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahanHasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Prastiwi dan Aji (2020) serta Digdowiseiso et al. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan
UNIPASUNIPAS Kebutuhan akan data yang lengkap dan dapat dipercaya diwujudkan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Tulisan ini mengangkat dua permasalahanKebutuhan akan data yang lengkap dan dapat dipercaya diwujudkan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Tulisan ini mengangkat dua permasalahan
Useful /
IBRAHIMYIBRAHIMY Harmonisasi regulasi, peningkatan koordinasi antar‑lembaga, dan penguatan rehabilitasi khusus anak menjadi langkah krusial untuk menciptakan sistem hukumHarmonisasi regulasi, peningkatan koordinasi antar‑lembaga, dan penguatan rehabilitasi khusus anak menjadi langkah krusial untuk menciptakan sistem hukum
IBRAHIMYIBRAHIMY Dalam konteks perlindungan hak privasi warga negara, penelitian ini membahas kriminalisasi perilaku living together sebagaimana diatur dalam Pasal 412Dalam konteks perlindungan hak privasi warga negara, penelitian ini membahas kriminalisasi perilaku living together sebagaimana diatur dalam Pasal 412
UNUSUUNUSU Rekomendasi diberikan bagi tenaga kesehatan untuk memberikan konseling terkait pengelolaan berat badan akibat penggunaan kontrasepsi suntik 3 bulan. PenambahanRekomendasi diberikan bagi tenaga kesehatan untuk memberikan konseling terkait pengelolaan berat badan akibat penggunaan kontrasepsi suntik 3 bulan. Penambahan
ITEKES BALIITEKES BALI Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan antara ASI eksklusif dengan kejadian stunting pada balita di wilayah PuskesmasBerdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan antara ASI eksklusif dengan kejadian stunting pada balita di wilayah Puskesmas