IUSIUS
Jurnal IUS Kajian Hukum dan KeadilanJurnal IUS Kajian Hukum dan KeadilanPemerintah Kabupaten Aceh Utara mendirikan BPR Aceh Utara sebagai upaya pelayanan publik dan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). BPR Aceh Utara mengelola bisnis konvensional sesuai Undang-Undang Perbankan. Pada 2018, Pemerintah Aceh membentuk Qanun LKS yang mewajibkan lembaga keuangan di Aceh berbasis prinsip syariah. Namun, BPR Aceh Utara tidak dapat beralih ke sistem syariah karena Pemerintah Aceh Utara selaku mayoritas saham tidak memenuhi partisipasi modal, sehingga izin usahanya dicabut OJK. Studi ini menggunakan metode hukum normatif dan empiris dengan pendekatan statutory, konseptual, dan komparatif. Hasil menunjukkan: (1) Upaya perbaikan kesehatan BPR Aceh Utara tidak optimal, (2) LPS melindungi nasabah dengan pembayaran tabungan sesuai ketentuan, (3) Kepala Daerah tidak bertanggung jawab atas bangkrutnya BPR Aceh Utara.
Reforma BPR Aceh Utara menghadapi tantangan akibat ketidakpenuhan partisipasi modal oleh pemerintah daerah.Gagalnya konversi ke sistem syariah menyebabkan pencabutan izin OJK.LPS melindungi nasabah dengan pembayaran tabungan sesuai prosedur.Kepala daerah tidak dapat diwajibkan tanggung jawab atas bangkrutnya BPR Aceh Utara.
Penelitian lanjutan dapat (1) mengevaluasi efektivitas kebijakan partisipasi modal dalam mencegah bangkrutnya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), (2) menganalisis peran LPS dalam perlindungan nasabah saat krisis perbankan, (3) mempelajari dampak struktur tata kelola terhadap keberlanjutan BUMD dalam era otonomi daerah.
| File size | 251.36 KB |
| Pages | 15 |
| DMCA | Report |
Related /
IAIN SUIAIN SU Akan tetapi, data penghimpunan (fundraising) zakat dan infak Badan Amil Zakat Nasional di Sumatera Utara periode 2015 menunjukkan perolehan zakat yangAkan tetapi, data penghimpunan (fundraising) zakat dan infak Badan Amil Zakat Nasional di Sumatera Utara periode 2015 menunjukkan perolehan zakat yang
UPN VeteranUPN Veteran Analisis data dilakukan dengan menelaah setiap sumber data yang diambil dan menganalisis korelasi dengan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwaAnalisis data dilakukan dengan menelaah setiap sumber data yang diambil dan menganalisis korelasi dengan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
YAZRIYAZRI Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia belum sepenuhnya mampu menjawab tujuan konstitusional terkait pemerataan kesejahteraan dan keadilan sosial. EfektivitasPelaksanaan otonomi daerah di Indonesia belum sepenuhnya mampu menjawab tujuan konstitusional terkait pemerataan kesejahteraan dan keadilan sosial. Efektivitas
ARITEKINARITEKIN Kebijakan ini mendorong industri migas untuk mengadopsi teknologi rendah karbon, diversifikasi energi, dan meningkatkan efisiensi operasional. PerusahaanKebijakan ini mendorong industri migas untuk mengadopsi teknologi rendah karbon, diversifikasi energi, dan meningkatkan efisiensi operasional. Perusahaan
BALIDWIPABALIDWIPA Amandemen Undang‑Undang Dasar 1945 menjadi landasan hukum bagi pemerintah pusat dan provinsi dalam pengelolaan lingkungan, sebagaimana tercermin dalamAmandemen Undang‑Undang Dasar 1945 menjadi landasan hukum bagi pemerintah pusat dan provinsi dalam pengelolaan lingkungan, sebagaimana tercermin dalam
UNIRA MALANGUNIRA MALANG Penggunaan inisiatif open data sebagai bagian dari open government dapat mencegah korupsi dalam pengelolaan anggaran penanganan wabah. Transparansi danPenggunaan inisiatif open data sebagai bagian dari open government dapat mencegah korupsi dalam pengelolaan anggaran penanganan wabah. Transparansi dan
STIE AASSTIE AAS Metode yang digunakan adalah survei dengan teknik convenience sampling. Data diperoleh dalam bentuk data primer melalui kuesioner yang dibagikan di KPPMetode yang digunakan adalah survei dengan teknik convenience sampling. Data diperoleh dalam bentuk data primer melalui kuesioner yang dibagikan di KPP
UNTAGUNTAG Pelaksanaan PP No. 41 Tahun 2007 mengarahkan tata kelola organisasi perangkat daerah dan memberikan panduan reformasi struktural birokrasi kepada daerahPelaksanaan PP No. 41 Tahun 2007 mengarahkan tata kelola organisasi perangkat daerah dan memberikan panduan reformasi struktural birokrasi kepada daerah
Useful /
PPISHKPPISHK Siklus kebijakan menyediakan struktur konseptual yang berharga. bagaimanapun, itu gagal menangkap kompleksitas tata kelola. Model rasional, dirancang untukSiklus kebijakan menyediakan struktur konseptual yang berharga. bagaimanapun, itu gagal menangkap kompleksitas tata kelola. Model rasional, dirancang untuk
IUSIUS Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021, di mana Pasal 10 huruf v hanya mengizinkan pengadaan tanah untuk kepentinganUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021, di mana Pasal 10 huruf v hanya mengizinkan pengadaan tanah untuk kepentingan
RAHARJARAHARJA PHS didefinisikan sebagai teknik pengumpulan, pengintegrasian dan penyimpanan data yang bertujuan untuk memberikan informasi manajemen yang akurat dariPHS didefinisikan sebagai teknik pengumpulan, pengintegrasian dan penyimpanan data yang bertujuan untuk memberikan informasi manajemen yang akurat dari
IUSIUS PLHS masih dianggap sebagai formalitas prosedural daripada instrumen pencegahan yang mengikat, memungkinkan proyek skala besar berlanjut meskipun ada risikoPLHS masih dianggap sebagai formalitas prosedural daripada instrumen pencegahan yang mengikat, memungkinkan proyek skala besar berlanjut meskipun ada risiko