IUSIUS
Jurnal IUS Kajian Hukum dan KeadilanJurnal IUS Kajian Hukum dan KeadilanPemerintah Kabupaten Aceh Utara mendirikan BPR Aceh Utara sebagai upaya pelayanan publik dan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). BPR Aceh Utara mengelola bisnis konvensional sesuai Undang-Undang Perbankan. Pada 2018, Pemerintah Aceh membentuk Qanun LKS yang mewajibkan lembaga keuangan di Aceh berbasis prinsip syariah. Namun, BPR Aceh Utara tidak dapat beralih ke sistem syariah karena Pemerintah Aceh Utara selaku mayoritas saham tidak memenuhi partisipasi modal, sehingga izin usahanya dicabut OJK. Studi ini menggunakan metode hukum normatif dan empiris dengan pendekatan statutory, konseptual, dan komparatif. Hasil menunjukkan: (1) Upaya perbaikan kesehatan BPR Aceh Utara tidak optimal, (2) LPS melindungi nasabah dengan pembayaran tabungan sesuai ketentuan, (3) Kepala Daerah tidak bertanggung jawab atas bangkrutnya BPR Aceh Utara.
Reforma BPR Aceh Utara menghadapi tantangan akibat ketidakpenuhan partisipasi modal oleh pemerintah daerah.Gagalnya konversi ke sistem syariah menyebabkan pencabutan izin OJK.LPS melindungi nasabah dengan pembayaran tabungan sesuai prosedur.Kepala daerah tidak dapat diwajibkan tanggung jawab atas bangkrutnya BPR Aceh Utara.
Penelitian lanjutan dapat (1) mengevaluasi efektivitas kebijakan partisipasi modal dalam mencegah bangkrutnya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), (2) menganalisis peran LPS dalam perlindungan nasabah saat krisis perbankan, (3) mempelajari dampak struktur tata kelola terhadap keberlanjutan BUMD dalam era otonomi daerah.
| File size | 251.36 KB |
| Pages | 15 |
| DMCA | Report |
Related /
UVAYABJMUVAYABJM Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum putusan Mahkamah Konstitusi, gubernur memiliki kewenangan administratif untuk membatalkan Perda Kabupaten/Kota.Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum putusan Mahkamah Konstitusi, gubernur memiliki kewenangan administratif untuk membatalkan Perda Kabupaten/Kota.
UNBARIUNBARI Untuk memperkuat fungsi pengawasan diperlukan peningkatan kapasitas SDM, perbaikan sistem dan standar pengawasan, serta peningkatan partisipasi publikUntuk memperkuat fungsi pengawasan diperlukan peningkatan kapasitas SDM, perbaikan sistem dan standar pengawasan, serta peningkatan partisipasi publik
DINASTIREVDINASTIREV Kesimpulannya, pengaturan yang ideal terhadap wakil kepala daerah akan memperkuat sistem pemerintahan daerah yang demokratis, akuntabel, serta mampu membatasiKesimpulannya, pengaturan yang ideal terhadap wakil kepala daerah akan memperkuat sistem pemerintahan daerah yang demokratis, akuntabel, serta mampu membatasi
KOMPETIFKOMPETIF Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik distribusi kuesioner kepada pejabat pemerintah daerah yang relevan. Metode analisis dataPenelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik distribusi kuesioner kepada pejabat pemerintah daerah yang relevan. Metode analisis data
BALIDWIPABALIDWIPA Regulasi pengelolaan lingkungan oleh pemerintah daerah dapat berupa peraturan daerah, peraturan kepala daerah, atau keputusan kepala daerah, yang harusRegulasi pengelolaan lingkungan oleh pemerintah daerah dapat berupa peraturan daerah, peraturan kepala daerah, atau keputusan kepala daerah, yang harus
DINASTIREVDINASTIREV Dalam melakukan kajian artikel ini pendekatan yuridis normatif diharapkan menemukan sisi lain sejauh mana kebijakan norma hukum melihat posisi objektifDalam melakukan kajian artikel ini pendekatan yuridis normatif diharapkan menemukan sisi lain sejauh mana kebijakan norma hukum melihat posisi objektif
QAUMIYYAHQAUMIYYAH Dengan lebih leluasnya desa dalam menentukan hal‑hal pokok yang menjadi kebutuhan masyarakatnya maka lambat laun akan timbul kepercayaan kepada pemerintahDengan lebih leluasnya desa dalam menentukan hal‑hal pokok yang menjadi kebutuhan masyarakatnya maka lambat laun akan timbul kepercayaan kepada pemerintah
UNIPASUNIPAS Metode yang digunakan adalah penelusuran kepustakaan dengan sajian deskriptif analitis. Hasil kajian menyimpulkan bahwa tata kelola SIPD secara berkualitasMetode yang digunakan adalah penelusuran kepustakaan dengan sajian deskriptif analitis. Hasil kajian menyimpulkan bahwa tata kelola SIPD secara berkualitas
Useful /
UNIRA MALANGUNIRA MALANG Terganggunya kehidupan ekonomi masyarakat desa merupakan dampak Pandemi Covid-19 saat ini. Sehingga merugikan perolehan ekonomi masyarakat desa. Oleh karenaTerganggunya kehidupan ekonomi masyarakat desa merupakan dampak Pandemi Covid-19 saat ini. Sehingga merugikan perolehan ekonomi masyarakat desa. Oleh karena
UNIPARUNIPAR Data dikumpukan dengan tehnik pengamatan, tanya jawab, pemberian soal serta foto-foto. Berdasarkan hasil analisis, diperoleh bahwasannya gaya pembelajaranData dikumpukan dengan tehnik pengamatan, tanya jawab, pemberian soal serta foto-foto. Berdasarkan hasil analisis, diperoleh bahwasannya gaya pembelajaran
UNIPARUNIPAR sehingga dapa disimpulkan dengan adanya pengaruh permainan puzzle terhadao perkembangan emosi dan kemampuan motorik halus anak usia dini secara bersama-samasehingga dapa disimpulkan dengan adanya pengaruh permainan puzzle terhadao perkembangan emosi dan kemampuan motorik halus anak usia dini secara bersama-sama
UNIPASUNIPAS Begitu penting dan strategisnya Dana Desa, sehingga wajar apabila Dana Desa mendapat perhatian sangat besar dari publik, karena nilai nominalnya yang relatifBegitu penting dan strategisnya Dana Desa, sehingga wajar apabila Dana Desa mendapat perhatian sangat besar dari publik, karena nilai nominalnya yang relatif