IUSIUS
Jurnal IUS Kajian Hukum dan KeadilanJurnal IUS Kajian Hukum dan KeadilanPemerintah Kabupaten Aceh Utara mendirikan BPR Aceh Utara sebagai upaya pelayanan publik dan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). BPR Aceh Utara mengelola bisnis konvensional sesuai Undang-Undang Perbankan. Pada 2018, Pemerintah Aceh membentuk Qanun LKS yang mewajibkan lembaga keuangan di Aceh berbasis prinsip syariah. Namun, BPR Aceh Utara tidak dapat beralih ke sistem syariah karena Pemerintah Aceh Utara selaku mayoritas saham tidak memenuhi partisipasi modal, sehingga izin usahanya dicabut OJK. Studi ini menggunakan metode hukum normatif dan empiris dengan pendekatan statutory, konseptual, dan komparatif. Hasil menunjukkan: (1) Upaya perbaikan kesehatan BPR Aceh Utara tidak optimal, (2) LPS melindungi nasabah dengan pembayaran tabungan sesuai ketentuan, (3) Kepala Daerah tidak bertanggung jawab atas bangkrutnya BPR Aceh Utara.
Reforma BPR Aceh Utara menghadapi tantangan akibat ketidakpenuhan partisipasi modal oleh pemerintah daerah.Gagalnya konversi ke sistem syariah menyebabkan pencabutan izin OJK.LPS melindungi nasabah dengan pembayaran tabungan sesuai prosedur.Kepala daerah tidak dapat diwajibkan tanggung jawab atas bangkrutnya BPR Aceh Utara.
Penelitian lanjutan dapat (1) mengevaluasi efektivitas kebijakan partisipasi modal dalam mencegah bangkrutnya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), (2) menganalisis peran LPS dalam perlindungan nasabah saat krisis perbankan, (3) mempelajari dampak struktur tata kelola terhadap keberlanjutan BUMD dalam era otonomi daerah.
| File size | 251.36 KB |
| Pages | 15 |
| DMCA | Report |
Related /
LPPPIPUBLISHINGLPPPIPUBLISHING Transfer antar-pemerintah juga ditemukan mendukung kemandirian keuangan dalam jangka pendek. Sebaliknya, efek investasi, ukuran pemerintah, dan populasiTransfer antar-pemerintah juga ditemukan mendukung kemandirian keuangan dalam jangka pendek. Sebaliknya, efek investasi, ukuran pemerintah, dan populasi
HARPRESSIDHARPRESSID Format tata kelola di Indonesia di berbagai era telah sangat adaptif dan terkadang ambigu karena di satu sisi memiliki wajah desentralisasi, namun di sisiFormat tata kelola di Indonesia di berbagai era telah sangat adaptif dan terkadang ambigu karena di satu sisi memiliki wajah desentralisasi, namun di sisi
UNBARIUNBARI Pengawasan DPRD Kota Jambi memiliki dasar hukum yang kuat namun efektivitasnya masih terbatas karena kendala internal seperti keterbatasan sumber dayaPengawasan DPRD Kota Jambi memiliki dasar hukum yang kuat namun efektivitasnya masih terbatas karena kendala internal seperti keterbatasan sumber daya
STIE TDNSTIE TDN Kebijakan investasi Pemerintah Kabupaten Sigi memiliki signifikansi strategis dalam penguatan kapasitas fiskal daerah dan pencapaian kemandirian keuanganKebijakan investasi Pemerintah Kabupaten Sigi memiliki signifikansi strategis dalam penguatan kapasitas fiskal daerah dan pencapaian kemandirian keuangan
CEREDINDONESIACEREDINDONESIA Sebaliknya, hubungan antara ketimpangan dan pemerintahan bersifat jelas: pemerintahan daerah yang baik berhubungan dengan tingkat ketimpangan yang rendah.Sebaliknya, hubungan antara ketimpangan dan pemerintahan bersifat jelas: pemerintahan daerah yang baik berhubungan dengan tingkat ketimpangan yang rendah.
UMMUMM Penelitian merekomendasikan klarifikasi kerangka hukum yang mengatur DPRD, peningkatan kapasitas institusional, dan promosi hubungan yang lebih seimbangPenelitian merekomendasikan klarifikasi kerangka hukum yang mengatur DPRD, peningkatan kapasitas institusional, dan promosi hubungan yang lebih seimbang
ARITEKINARITEKIN Sektor migas tetap menjadi kontributor utama terhadap pendapatan negara meskipun menghadapi tantangan transisi energi. Volatilitas harga minyak memengaruhiSektor migas tetap menjadi kontributor utama terhadap pendapatan negara meskipun menghadapi tantangan transisi energi. Volatilitas harga minyak memengaruhi
DINASTIREVDINASTIREV Dalam melakukan kajian artikel ini pendekatan yuridis normatif diharapkan menemukan sisi lain sejauh mana kebijakan norma hukum melihat posisi objektifDalam melakukan kajian artikel ini pendekatan yuridis normatif diharapkan menemukan sisi lain sejauh mana kebijakan norma hukum melihat posisi objektif
Useful /
UNDHIRA BALIUNDHIRA BALI Hasilnya, website desa wisata www. dwgumbrih.com telah diluncurkan dan dapat diakses secara global, meningkatkan pemahaman pengurus dalam pengelolaan websiteHasilnya, website desa wisata www. dwgumbrih.com telah diluncurkan dan dapat diakses secara global, meningkatkan pemahaman pengurus dalam pengelolaan website
UNDHIRA BALIUNDHIRA BALI Seminar ini diharapkan menjadi langkah awal kita belajar menulis, mempresentasikan, dan mempublikasikan hasil-hasil penelitian dan pengabdian yang telahSeminar ini diharapkan menjadi langkah awal kita belajar menulis, mempresentasikan, dan mempublikasikan hasil-hasil penelitian dan pengabdian yang telah
IKIP SILIWANGIIKIP SILIWANGI Student activity significantly increased in the experimental class, indicating that constructivism-based learning effectively engages students. In someStudent activity significantly increased in the experimental class, indicating that constructivism-based learning effectively engages students. In some
KOMPETIFKOMPETIF Penelitian menunjukkan bahwa risiko bisnis tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap return saham. Risiko finansial berpengaruh signifikan, sedangkanPenelitian menunjukkan bahwa risiko bisnis tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap return saham. Risiko finansial berpengaruh signifikan, sedangkan