UMMUMM
Legality : Jurnal Ilmiah HukumLegality : Jurnal Ilmiah HukumOtonomi daerah memberikan pemerintah lokal wewenang untuk mengelola sumber daya mereka, namun terdapat ambiguitas yang terus-menerus mengenai peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang tetap menimbulkan tantangan tata kelola. DPRD dimaksudkan berfungsi sebagai lembaga legislatif di tingkat daerah; namun Undang‑Undang No. 23 Tahun 2014 mengklasifikasikannya sebagai bagian dari pemerintah daerah, menghasilkan tumpang tindih fungsi dengan kepala daerah. Kebingungan peran ini menyebabkan inkonsistensi kebijakan, berkurangnya kekuasaan legislatif, serta ketidakseimbangan yang menguntungkan cabang eksekutif, sehingga menghambat efektivitas tata kelola regional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan analitis, dilengkapi dengan wawasan empiris. Dengan menelaah dokumen hukum, ketentuan perundang‑undangan, dan tantangan praktik tata kelola, penelitian ini menyelidiki fungsi DPRD dalam kerangka otonomi regional. Temuan menunjukkan adanya hambatan seperti inkonsistensi regulasi, kapasitas kelembagaan yang terbatas, dan kurangnya inisiatif legislatif. Penelitian merekomendasikan klarifikasi kerangka hukum yang mengatur DPRD, peningkatan kapasitas institusional, dan promosi hubungan yang lebih seimbang antara cabang eksekutif dan legislatif.
Posisi DPRD yang tidak jelas dalam kerangka otonomi daerah Indonesia mengurangi efektivitas fungsi legislatif, pengawasan, dan penganggaran, sehingga menimbulkan inefisiensi pemerintahan dan akuntabilitas yang lemah.Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan reformasi hukum, khususnya revisi Undang‑Undang No.23 Tahun 2014, serta peningkatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, perbaikan rekrutmen, dan evaluasi kinerja.Pembentukan forum tata kelola kolaboratif, dewan etik, dan alat transparansi digital menjadi langkah penting guna memperkuat tata kelola lokal yang demokratis dan desentralisasi yang efektif.
Penelitian selanjutnya dapat menguji dampak konkret dari reformasi hukum yang memperjelas peran DPRD terhadap kinerja legislatif, pengawasan, dan anggaran daerah, misalnya dengan membandingkan indikator kinerja sebelum dan sesudah revisi Undang‑Undang No. 23 Tahun 2014. Selain itu, studi perbandingan internasional yang mempelajari model tata kelola DPRD dengan sistem serupa di negara‑negara seperti Jerman, Prancis, dan Jepang dapat memberikan wawasan tentang praktik terbaik yang dapat diadaptasi untuk konteks Indonesia. Terakhir, evaluasi efektivitas penggunaan alat digital transparansi dan pembentukan dewan etik dalam meningkatkan akuntabilitas DPRD perlu dilakukan, dengan mengukur perubahan persepsi publik, tingkat partisipasi warga, dan kejadian penyalahgunaan wewenang setelah implementasi teknologi dan mekanisme etika tersebut.
- Jurnal Hukum dan Peradilan. design regional house dprd political study number concerning government jurnal... doi.org/10.25216/jhp.11.1.2022.1-20Jurnal Hukum dan Peradilan design regional house dprd political study number concerning government jurnal doi 10 25216 jhp 11 1 2022 1 20
- Analysis And Challenges Of Unimplemented Constitutional Court Decisions By Legislators | Indonesia... doi.org/10.22219/ILREJ.V5I1.38332Analysis And Challenges Of Unimplemented Constitutional Court Decisions By Legislators Indonesia doi 10 22219 ILREJ V5I1 38332
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dalam Perundang-Undangan Pemerintahan Daerah dan Lembaga Legislatif... doi.org/10.15408/jch.v1i1.1443Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Dalam Perundang Undangan Pemerintahan Daerah dan Lembaga Legislatif doi 10 15408 jch v1i1 1443
- Decentralization and the Fulfilments of Children's Rights: Challenges and Opportunities for Local... doi.org/10.15294/LSLR.V8I2.14373Decentralization and the Fulfilments of Childrens Rights Challenges and Opportunities for Local doi 10 15294 LSLR V8I2 14373
| File size | 404.41 KB |
| Pages | 27 |
| DMCA | Report |
Related /
IAIN SUIAIN SU Pengelolaan zakat di Indonesia memiliki payung hukum yang jelas namun belum efektif dilaksanakan. Permasalahan utama Baznas Sumatera Utara meliputi strukturPengelolaan zakat di Indonesia memiliki payung hukum yang jelas namun belum efektif dilaksanakan. Permasalahan utama Baznas Sumatera Utara meliputi struktur
IUSIUS BPR Aceh Utara mengelola bisnis konvensional sesuai Undang-Undang Perbankan. Pada 2018, Pemerintah Aceh membentuk Qanun LKS yang mewajibkan lembaga keuanganBPR Aceh Utara mengelola bisnis konvensional sesuai Undang-Undang Perbankan. Pada 2018, Pemerintah Aceh membentuk Qanun LKS yang mewajibkan lembaga keuangan
YAZRIYAZRI Selain itu, korupsi, rendahnya partisipasi publik, dan akuntabilitas yang minim menjadi tantangan tata kelola daerah. Penelitian ini menyimpulkan perlunyaSelain itu, korupsi, rendahnya partisipasi publik, dan akuntabilitas yang minim menjadi tantangan tata kelola daerah. Penelitian ini menyimpulkan perlunya
ARITEKINARITEKIN Perusahaan migas besar seperti Pertamina dan MedcoEnergi telah memulai transformasi, termasuk investasi dalam energi terbarukan seperti bioenergi, tenagaPerusahaan migas besar seperti Pertamina dan MedcoEnergi telah memulai transformasi, termasuk investasi dalam energi terbarukan seperti bioenergi, tenaga
TIGA MUTIARATIGA MUTIARA Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam pemahaman mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi terwujudnya good governance di tingkat pemerintahanPenelitian ini memberikan kontribusi penting dalam pemahaman mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi terwujudnya good governance di tingkat pemerintahan
UNIRA MALANGUNIRA MALANG Dari analisis data yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa beberapa daerah yang mengalami lonjakan penderita virus corona disertai dengan pembengkakanDari analisis data yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa beberapa daerah yang mengalami lonjakan penderita virus corona disertai dengan pembengkakan
STIE AASSTIE AAS Data diperoleh dalam bentuk data primer melalui kuesioner yang dibagikan di KPP Pratama Boyolali dan data sekunder dari instansi yang sama. Responden penelitianData diperoleh dalam bentuk data primer melalui kuesioner yang dibagikan di KPP Pratama Boyolali dan data sekunder dari instansi yang sama. Responden penelitian
UNTAGUNTAG Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah yang diformulasikan berdasarkan prinsip-prinsip manajemen yang terdiriDalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah yang diformulasikan berdasarkan prinsip-prinsip manajemen yang terdiri
Useful /
YANAYANA Pengembangan teknologi dan komunikasi memberikan ide atau solusi kepada pendidik untuk memanfaatkan teknologi yang berkembang untuk menemukan media atauPengembangan teknologi dan komunikasi memberikan ide atau solusi kepada pendidik untuk memanfaatkan teknologi yang berkembang untuk menemukan media atau
NEWINERANEWINERA Berdasarkan uraian di atas, akun permainan daring yang digunakan sebagai jaminan mengandung sejumlah masalah hukum yang signifikan.meskipun skema gadaiBerdasarkan uraian di atas, akun permainan daring yang digunakan sebagai jaminan mengandung sejumlah masalah hukum yang signifikan.meskipun skema gadai
ARIPIARIPI Ayub Bagus Setiawan menunjukkan komitmen yang kuat dalam berlatih dan mengatasi tantangan untuk mencapai prestasi puncak dalam gulat. Autobiografi iniAyub Bagus Setiawan menunjukkan komitmen yang kuat dalam berlatih dan mengatasi tantangan untuk mencapai prestasi puncak dalam gulat. Autobiografi ini
STIE AASSTIE AAS 50%. Based on the results of the research and discussion that has been done on the contribution of advertisement tax to PAD of Sukoharjo, it can be concluded50%. Based on the results of the research and discussion that has been done on the contribution of advertisement tax to PAD of Sukoharjo, it can be concluded