UMMUMM
Legality : Jurnal Ilmiah HukumLegality : Jurnal Ilmiah HukumOtonomi daerah memberikan pemerintah lokal wewenang untuk mengelola sumber daya mereka, namun terdapat ambiguitas yang terus-menerus mengenai peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang tetap menimbulkan tantangan tata kelola. DPRD dimaksudkan berfungsi sebagai lembaga legislatif di tingkat daerah; namun Undang‑Undang No. 23 Tahun 2014 mengklasifikasikannya sebagai bagian dari pemerintah daerah, menghasilkan tumpang tindih fungsi dengan kepala daerah. Kebingungan peran ini menyebabkan inkonsistensi kebijakan, berkurangnya kekuasaan legislatif, serta ketidakseimbangan yang menguntungkan cabang eksekutif, sehingga menghambat efektivitas tata kelola regional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan analitis, dilengkapi dengan wawasan empiris. Dengan menelaah dokumen hukum, ketentuan perundang‑undangan, dan tantangan praktik tata kelola, penelitian ini menyelidiki fungsi DPRD dalam kerangka otonomi regional. Temuan menunjukkan adanya hambatan seperti inkonsistensi regulasi, kapasitas kelembagaan yang terbatas, dan kurangnya inisiatif legislatif. Penelitian merekomendasikan klarifikasi kerangka hukum yang mengatur DPRD, peningkatan kapasitas institusional, dan promosi hubungan yang lebih seimbang antara cabang eksekutif dan legislatif.
Posisi DPRD yang tidak jelas dalam kerangka otonomi daerah Indonesia mengurangi efektivitas fungsi legislatif, pengawasan, dan penganggaran, sehingga menimbulkan inefisiensi pemerintahan dan akuntabilitas yang lemah.Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan reformasi hukum, khususnya revisi Undang‑Undang No.23 Tahun 2014, serta peningkatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, perbaikan rekrutmen, dan evaluasi kinerja.Pembentukan forum tata kelola kolaboratif, dewan etik, dan alat transparansi digital menjadi langkah penting guna memperkuat tata kelola lokal yang demokratis dan desentralisasi yang efektif.
Penelitian selanjutnya dapat menguji dampak konkret dari reformasi hukum yang memperjelas peran DPRD terhadap kinerja legislatif, pengawasan, dan anggaran daerah, misalnya dengan membandingkan indikator kinerja sebelum dan sesudah revisi Undang‑Undang No. 23 Tahun 2014. Selain itu, studi perbandingan internasional yang mempelajari model tata kelola DPRD dengan sistem serupa di negara‑negara seperti Jerman, Prancis, dan Jepang dapat memberikan wawasan tentang praktik terbaik yang dapat diadaptasi untuk konteks Indonesia. Terakhir, evaluasi efektivitas penggunaan alat digital transparansi dan pembentukan dewan etik dalam meningkatkan akuntabilitas DPRD perlu dilakukan, dengan mengukur perubahan persepsi publik, tingkat partisipasi warga, dan kejadian penyalahgunaan wewenang setelah implementasi teknologi dan mekanisme etika tersebut.
- Jurnal Hukum dan Peradilan. design regional house dprd political study number concerning government jurnal... doi.org/10.25216/jhp.11.1.2022.1-20Jurnal Hukum dan Peradilan design regional house dprd political study number concerning government jurnal doi 10 25216 jhp 11 1 2022 1 20
- Analysis And Challenges Of Unimplemented Constitutional Court Decisions By Legislators | Indonesia... doi.org/10.22219/ILREJ.V5I1.38332Analysis And Challenges Of Unimplemented Constitutional Court Decisions By Legislators Indonesia doi 10 22219 ILREJ V5I1 38332
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dalam Perundang-Undangan Pemerintahan Daerah dan Lembaga Legislatif... doi.org/10.15408/jch.v1i1.1443Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Dalam Perundang Undangan Pemerintahan Daerah dan Lembaga Legislatif doi 10 15408 jch v1i1 1443
- Decentralization and the Fulfilments of Children's Rights: Challenges and Opportunities for Local... doi.org/10.15294/LSLR.V8I2.14373Decentralization and the Fulfilments of Childrens Rights Challenges and Opportunities for Local doi 10 15294 LSLR V8I2 14373
| File size | 404.41 KB |
| Pages | 27 |
| DMCA | Report |
Related /
SGTSGT In House Training di MI Haji Hasyim Babat Jerawat Pakal Surabaya berhasil meningkatkan kapasitas guru dalam memahami dan mengimplementasikan KurikulumIn House Training di MI Haji Hasyim Babat Jerawat Pakal Surabaya berhasil meningkatkan kapasitas guru dalam memahami dan mengimplementasikan Kurikulum
SERAMBISERAMBI Penelitian menunjukkan bahwa internalisasi nilai moderasi beragama dapat dicapai melalui proses transformasi nilai yang melibatkan pengetahuan moral, perasaanPenelitian menunjukkan bahwa internalisasi nilai moderasi beragama dapat dicapai melalui proses transformasi nilai yang melibatkan pengetahuan moral, perasaan
AFEKSIAFEKSI Pengembangan nilai-nilai moderasi beragama di lingkungan sekolah merupakan kebutuhan mendesak di Indonesia, yang memiliki keragaman ras, suku, budaya,Pengembangan nilai-nilai moderasi beragama di lingkungan sekolah merupakan kebutuhan mendesak di Indonesia, yang memiliki keragaman ras, suku, budaya,
DHARMAWACANADHARMAWACANA Metode yang digunakan dalam pengembangan sistem adalah Waterfall, yang terdiri dari tahapan analisis kebutuhan, desain, implementasi, dan pengujian. SistemMetode yang digunakan dalam pengembangan sistem adalah Waterfall, yang terdiri dari tahapan analisis kebutuhan, desain, implementasi, dan pengujian. Sistem
STKIP PESSELSTKIP PESSEL Simpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa transformasi budaya organisasi menuju pola partisipatif merupakan strategi kunci untuk pengembangan kurikulumSimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa transformasi budaya organisasi menuju pola partisipatif merupakan strategi kunci untuk pengembangan kurikulum
UIN SUSKAUIN SUSKA Penelitian ini berkontribusi pada diskusi tentang otoritas dakwah dengan menyoroti bahwa legitimasi keagamaan tidak hanya berasal dari peningkatan pengetahuanPenelitian ini berkontribusi pada diskusi tentang otoritas dakwah dengan menyoroti bahwa legitimasi keagamaan tidak hanya berasal dari peningkatan pengetahuan
BAJANGJOURNALBAJANGJOURNAL Kendala tersebut dapat diatasi dengan mengembangkan materi pembelajaran sendiri yang sesuai dengan kompetensi yang diharapkan. Kebijakan Kurikulum MerdekaKendala tersebut dapat diatasi dengan mengembangkan materi pembelajaran sendiri yang sesuai dengan kompetensi yang diharapkan. Kebijakan Kurikulum Merdeka
PUBLIKASIINDONESIAPUBLIKASIINDONESIA Selain itu dengan adanya perancangan sistem ini tidak akan memakan banyak tempat. Kelengkapan rata-rata keseluruhan isi resume medis pasien rawat inapSelain itu dengan adanya perancangan sistem ini tidak akan memakan banyak tempat. Kelengkapan rata-rata keseluruhan isi resume medis pasien rawat inap
Useful /
STIKESADVAITAMEDIKASTIKESADVAITAMEDIKA Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif model pengabdian kepada masyarakat yang dapat diterapkan secara berkelanjutan oleh instansiKegiatan ini diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif model pengabdian kepada masyarakat yang dapat diterapkan secara berkelanjutan oleh instansi
UnsilUnsil Sementara itu, autonomy dan relatedness juga berkontribusi positif, meskipun dengan pengaruh yang relatif lebih moderat. Implikasi praktis dari penelitianSementara itu, autonomy dan relatedness juga berkontribusi positif, meskipun dengan pengaruh yang relatif lebih moderat. Implikasi praktis dari penelitian
STIKESADVAITAMEDIKASTIKESADVAITAMEDIKA Adolescents are in a critical transitional phase and are highly vulnerable to mental health problems and risky behaviors, including substance abuse, premaritalAdolescents are in a critical transitional phase and are highly vulnerable to mental health problems and risky behaviors, including substance abuse, premarital
UnsilUnsil Latihan drill membantu memperbaiki teknik dan kontrol pukulan melalui pengulangan gerak, sementara imagery memperkuat fokus, visualisasi, dan kesiapanLatihan drill membantu memperbaiki teknik dan kontrol pukulan melalui pengulangan gerak, sementara imagery memperkuat fokus, visualisasi, dan kesiapan