UMMUMM
Legality : Jurnal Ilmiah HukumLegality : Jurnal Ilmiah HukumOtonomi daerah memberikan pemerintah lokal wewenang untuk mengelola sumber daya mereka, namun terdapat ambiguitas yang terus-menerus mengenai peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang tetap menimbulkan tantangan tata kelola. DPRD dimaksudkan berfungsi sebagai lembaga legislatif di tingkat daerah; namun Undang‑Undang No. 23 Tahun 2014 mengklasifikasikannya sebagai bagian dari pemerintah daerah, menghasilkan tumpang tindih fungsi dengan kepala daerah. Kebingungan peran ini menyebabkan inkonsistensi kebijakan, berkurangnya kekuasaan legislatif, serta ketidakseimbangan yang menguntungkan cabang eksekutif, sehingga menghambat efektivitas tata kelola regional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan analitis, dilengkapi dengan wawasan empiris. Dengan menelaah dokumen hukum, ketentuan perundang‑undangan, dan tantangan praktik tata kelola, penelitian ini menyelidiki fungsi DPRD dalam kerangka otonomi regional. Temuan menunjukkan adanya hambatan seperti inkonsistensi regulasi, kapasitas kelembagaan yang terbatas, dan kurangnya inisiatif legislatif. Penelitian merekomendasikan klarifikasi kerangka hukum yang mengatur DPRD, peningkatan kapasitas institusional, dan promosi hubungan yang lebih seimbang antara cabang eksekutif dan legislatif.
Posisi DPRD yang tidak jelas dalam kerangka otonomi daerah Indonesia mengurangi efektivitas fungsi legislatif, pengawasan, dan penganggaran, sehingga menimbulkan inefisiensi pemerintahan dan akuntabilitas yang lemah.Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan reformasi hukum, khususnya revisi Undang‑Undang No.23 Tahun 2014, serta peningkatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, perbaikan rekrutmen, dan evaluasi kinerja.Pembentukan forum tata kelola kolaboratif, dewan etik, dan alat transparansi digital menjadi langkah penting guna memperkuat tata kelola lokal yang demokratis dan desentralisasi yang efektif.
Penelitian selanjutnya dapat menguji dampak konkret dari reformasi hukum yang memperjelas peran DPRD terhadap kinerja legislatif, pengawasan, dan anggaran daerah, misalnya dengan membandingkan indikator kinerja sebelum dan sesudah revisi Undang‑Undang No. 23 Tahun 2014. Selain itu, studi perbandingan internasional yang mempelajari model tata kelola DPRD dengan sistem serupa di negara‑negara seperti Jerman, Prancis, dan Jepang dapat memberikan wawasan tentang praktik terbaik yang dapat diadaptasi untuk konteks Indonesia. Terakhir, evaluasi efektivitas penggunaan alat digital transparansi dan pembentukan dewan etik dalam meningkatkan akuntabilitas DPRD perlu dilakukan, dengan mengukur perubahan persepsi publik, tingkat partisipasi warga, dan kejadian penyalahgunaan wewenang setelah implementasi teknologi dan mekanisme etika tersebut.
- Jurnal Hukum dan Peradilan. design regional house dprd political study number concerning government jurnal... doi.org/10.25216/jhp.11.1.2022.1-20Jurnal Hukum dan Peradilan design regional house dprd political study number concerning government jurnal doi 10 25216 jhp 11 1 2022 1 20
- Analysis And Challenges Of Unimplemented Constitutional Court Decisions By Legislators | Indonesia... doi.org/10.22219/ILREJ.V5I1.38332Analysis And Challenges Of Unimplemented Constitutional Court Decisions By Legislators Indonesia doi 10 22219 ILREJ V5I1 38332
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dalam Perundang-Undangan Pemerintahan Daerah dan Lembaga Legislatif... doi.org/10.15408/jch.v1i1.1443Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Dalam Perundang Undangan Pemerintahan Daerah dan Lembaga Legislatif doi 10 15408 jch v1i1 1443
- Decentralization and the Fulfilments of Children's Rights: Challenges and Opportunities for Local... doi.org/10.15294/LSLR.V8I2.14373Decentralization and the Fulfilments of Childrens Rights Challenges and Opportunities for Local doi 10 15294 LSLR V8I2 14373
| File size | 404.41 KB |
| Pages | 27 |
| DMCA | Report |
Related /
ASIANPUBLISHERASIANPUBLISHER Pemerintah daerah (Pemda) dituntut menjalankan fungsi regulatif dan pengendalian secara efektif melalui kebijakan, pengawasan, digitalisasi, serta koordinasiPemerintah daerah (Pemda) dituntut menjalankan fungsi regulatif dan pengendalian secara efektif melalui kebijakan, pengawasan, digitalisasi, serta koordinasi
DINASTIREVDINASTIREV Permasalahan ini berdampak langsung pada efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah. Selain itu, maraknya praktik dinasti politik serta penunjukan wakilPermasalahan ini berdampak langsung pada efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah. Selain itu, maraknya praktik dinasti politik serta penunjukan wakil
CEREDINDONESIACEREDINDONESIA Pengujian kausalitas terbalik menunjukkan bukti campuran mengenai peran ketimpangan sebagai penentu kualitas institusional lokal. Kausalitas terbalik antaraPengujian kausalitas terbalik menunjukkan bukti campuran mengenai peran ketimpangan sebagai penentu kualitas institusional lokal. Kausalitas terbalik antara
YAZRIYAZRI Diperlukan reformasi sistematis yang mencakup penguatan institusi lokal, peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan penataan ulang mekanisme pengawasanDiperlukan reformasi sistematis yang mencakup penguatan institusi lokal, peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan penataan ulang mekanisme pengawasan
ARITEKINARITEKIN Teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon (CCS) juga menjadi solusi utama untuk mengurangi emisi dari operasi migas. Namun, transisi ini menghadapiTeknologi penangkapan dan penyimpanan karbon (CCS) juga menjadi solusi utama untuk mengurangi emisi dari operasi migas. Namun, transisi ini menghadapi
TIGA MUTIARATIGA MUTIARA Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sebagai mediator antara aksesibilitas laporan keuangan daerahPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sebagai mediator antara aksesibilitas laporan keuangan daerah
DINASTIREVDINASTIREV Pembagian kewenangan seharusnya dipisah antara kewenangan secara administrasi pemrintahan, dengan pemerintah daerah sebagai pemegang saham dalam hal iniPembagian kewenangan seharusnya dipisah antara kewenangan secara administrasi pemrintahan, dengan pemerintah daerah sebagai pemegang saham dalam hal ini
UNTAGUNTAG Namun, kebijakan ini juga menimbulkan dampak negatif seperti penumpukan pegawai dan ketidakseimbangan penugasan, sehingga diperlukan evaluasi lanjutanNamun, kebijakan ini juga menimbulkan dampak negatif seperti penumpukan pegawai dan ketidakseimbangan penugasan, sehingga diperlukan evaluasi lanjutan
Useful /
UNDHIRA BALIUNDHIRA BALI Kader BKB bertugas memberikan pengajaran dan pelatihan kepada kader posyandu dan orang tua tentang tumbuh kembang anak usia 0-5 tahun. Sejak tahun 2016,Kader BKB bertugas memberikan pengajaran dan pelatihan kepada kader posyandu dan orang tua tentang tumbuh kembang anak usia 0-5 tahun. Sejak tahun 2016,
ASIANPUBLISHERASIANPUBLISHER Volatilitas harga emas global memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan zakat, sementara kebijakan moneter Indonesia memberikan pengaruhVolatilitas harga emas global memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan zakat, sementara kebijakan moneter Indonesia memberikan pengaruh
ASIANPUBLISHERASIANPUBLISHER Hasil penelitian menunjukkan bahwa BSI lebih menekankan strategi pemasaran berbasis bauran pemasaran 7P dibandingkan pendekatan segmentasi, targeting,Hasil penelitian menunjukkan bahwa BSI lebih menekankan strategi pemasaran berbasis bauran pemasaran 7P dibandingkan pendekatan segmentasi, targeting,
IKIP SILIWANGIIKIP SILIWANGI Many factors affect students thinking abilities, including learning factors. This study, which implemented constructivism-based learning, aims to investigateMany factors affect students thinking abilities, including learning factors. This study, which implemented constructivism-based learning, aims to investigate