LPPPIPUBLISHINGLPPPIPUBLISHING
International Journal Of Education, Social Studies, And Management (IJESSM)International Journal Of Education, Social Studies, And Management (IJESSM)Studi ini bertujuan untuk mengkaji determinan kemandirian keuangan pemerintah daerah di Indonesia dengan mensintesis bukti empiris dari studi-studi terbaru yang dipublikasikan antara tahun 2021 hingga 2025. Kemandirian keuangan pemerintah daerah merupakan tujuan utama desentralisasi fiskal, yang mencerminkan kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai layanan publik dan kegiatan pembangunan melalui pendapatan yang dihasilkan secara lokal, sekaligus mengurangi ketergantungan pada transfer pemerintah pusat. Studi ini berfokus pada lima determinan utama yang sering dibahas dalam literatur, yaitu pajak daerah, investasi, ukuran pemerintah, populasi, dan transfer antar-pemerintah. Pendekatan tinjauan literatur naratif digunakan untuk menganalisis dan membandingkan temuan dari lima belas studi empiris terpilih yang menginvestigasi variabel-variabel ini di berbagai konteks regional di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah secara konsisten memiliki efek positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan, menyoroti pentingnya pajak daerah sebagai sumber pendapatan lokal yang berkelanjutan. Transfer antar-pemerintah juga ditemukan mendukung kemandirian keuangan dalam jangka pendek. Sebaliknya, efek investasi, ukuran pemerintah, dan populasi masih bervariasi dan bergantung pada konteks, menunjukkan pengaruh kualitas tata kelola, struktur demografi, dan karakteristik regional. Studi ini berkontribusi pada literatur dengan memberikan pemahaman terintegrasi tentang temuan-temuan terbaru dan mengidentifikasi kesenjangan penelitian yang dapat memandu penelitian empiris di masa depan dan perumusan kebijakan yang bertujuan untuk memperkuat kemandirian keuangan pemerintah daerah.
Studi ini menyoroti bahwa pajak daerah merupakan pendorong utama kemandirian keuangan pemerintah daerah melalui pendapatan lokal yang berkelanjutan, dan administrasi pajak yang efektif sangat esensial.Meskipun transfer antar-pemerintah mendukung kapasitas fiskal, ketergantungan berlebihan dapat mengancam kemandirian jangka panjang, sementara dampak investasi, ukuran pemerintah, dan populasi masih bervariasi dan bergantung pada konteks regional serta kualitas tata kelola.Oleh karena itu, pencapaian kemandirian keuangan membutuhkan pendekatan komprehensif yang mengintegrasikan optimasi pendapatan, pengelolaan pengeluaran efisien, dan tata kelola yang efektif, dengan penelitian lanjutan yang perlu mendalami kualitas kelembagaan, efisiensi belanja, dan heterogenitas regional.
Berdasarkan temuan yang menunjukkan adanya pengaruh bervariasi dari investasi, ukuran pemerintah, dan populasi terhadap kemandirian keuangan daerah, ada baiknya penelitian lanjutan fokus pada pemahaman lebih mendalam mengenai interaksi antar-faktor tersebut dalam konteks regional yang spesifik. Misalnya, sebuah studi bisa menyelidiki perbedaan dampak investasi atau ukuran pemerintah terhadap kemandirian fiskal antara daerah dengan tingkat ekonomi yang maju versus daerah yang masih berkembang, atau antara wilayah dengan struktur demografi yang didominasi oleh populasi usia produktif dibandingkan dengan yang memiliki ketergantungan tinggi. Selain itu, mengingat pentingnya kualitas tata kelola dan efisiensi, penelitian di masa depan dapat mengeksplorasi secara kualitatif maupun kuantitatif bagaimana mekanisme tata kelola yang kuat, seperti sistem pengawasan internal yang efektif atau transparansi dalam penggunaan anggaran, dapat secara konkret meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pendapatan asli daerah serta mengelola aset secara produktif. Hal ini bisa meliputi studi kasus untuk mengidentifikasi praktik terbaik dalam manajemen fiskal yang mendukung kemandirian. Selanjutnya, mengingat potensi dilema transfer antar-pemerintah yang bisa menciptakan ketergantungan, sebuah arah penelitian menarik adalah merancang model transfer fiskal yang berbasis insentif. Pertanyaan kuncinya adalah bagaimana pemerintah pusat dapat menyusun kebijakan transfer yang secara eksplisit mendorong pemerintah daerah untuk proaktif dalam mobilisasi pendapatan lokal dan inovasi ekonomi, sekaligus menjaga pemerataan antar-daerah, sehingga mengurangi ketergantungan fiskal tanpa mengorbankan pembangunan yang merata. Pendekatan ini akan sangat relevan untuk merumuskan kebijakan fiskal yang berkelanjutan dan adil.
| File size | 254.52 KB |
| Pages | 10 |
| DMCA | Report |
Related /
STOK BINAGUNASTOK BINAGUNA Pajak merupakan pungutan rakyat yang sifatnya dapat dipaksanakan oleh karena pemungutannya telah diatur dalam undang-undang sehingga dianggap telah mendapatkanPajak merupakan pungutan rakyat yang sifatnya dapat dipaksanakan oleh karena pemungutannya telah diatur dalam undang-undang sehingga dianggap telah mendapatkan
HARPRESSIDHARPRESSID Isu penjualan pulau di Indonesia secara daring mengusik pemikiran untuk mengkaji aktor dan format tata kelola yang berlaku. Format tata kelola di IndonesiaIsu penjualan pulau di Indonesia secara daring mengusik pemikiran untuk mengkaji aktor dan format tata kelola yang berlaku. Format tata kelola di Indonesia
UNBARIUNBARI Untuk memperkuat fungsi pengawasan diperlukan peningkatan kapasitas SDM, perbaikan sistem dan standar pengawasan, serta peningkatan partisipasi publikUntuk memperkuat fungsi pengawasan diperlukan peningkatan kapasitas SDM, perbaikan sistem dan standar pengawasan, serta peningkatan partisipasi publik
STIE TDNSTIE TDN Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan investasi di Kabupaten Sigi berperan strategis dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah melalui pengelolaanHasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan investasi di Kabupaten Sigi berperan strategis dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah melalui pengelolaan
DINASTIREVDINASTIREV Permasalahan ini berdampak langsung pada efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah. Selain itu, maraknya praktik dinasti politik serta penunjukan wakilPermasalahan ini berdampak langsung pada efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah. Selain itu, maraknya praktik dinasti politik serta penunjukan wakil
CEREDINDONESIACEREDINDONESIA Analisis kausalitas terbalik memberikan bukti campuran untuk institusional, namun mengindikasikan bahwa ketimpangan rendah dapat meningkatkan tata kelolaAnalisis kausalitas terbalik memberikan bukti campuran untuk institusional, namun mengindikasikan bahwa ketimpangan rendah dapat meningkatkan tata kelola
UMMUMM Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan reformasi hukum, khususnya revisi Undang‑Undang No. 23 Tahun 2014, serta peningkatan kapasitas kelembagaan melaluiUntuk mengatasi hal tersebut diperlukan reformasi hukum, khususnya revisi Undang‑Undang No. 23 Tahun 2014, serta peningkatan kapasitas kelembagaan melalui
DINASTIREVDINASTIREV Pembagian kewenangan seharusnya dipisah antara kewenangan secara administrasi pemrintahan, dengan pemerintah daerah sebagai pemegang saham dalam hal iniPembagian kewenangan seharusnya dipisah antara kewenangan secara administrasi pemrintahan, dengan pemerintah daerah sebagai pemegang saham dalam hal ini
Useful /
STOK BINAGUNASTOK BINAGUNA Program ini meningkatkan kesadaran dan keterampilan anggota gym. Kolaborasi antara universitas dan pusat kebugaran diharapkan dapat dilanjutkan untuk meningkatkanProgram ini meningkatkan kesadaran dan keterampilan anggota gym. Kolaborasi antara universitas dan pusat kebugaran diharapkan dapat dilanjutkan untuk meningkatkan
BIARJOURNALBIARJOURNAL Struktur keuangan dibuat dengan estimasi biaya, manfaat, produksi, penjualan, dan modal kerja, dengan arus kas proyeksi 5 tahun, yang memungkinkan pemulihanStruktur keuangan dibuat dengan estimasi biaya, manfaat, produksi, penjualan, dan modal kerja, dengan arus kas proyeksi 5 tahun, yang memungkinkan pemulihan
DINASTIREVDINASTIREV Dalam jurnal ini, penulis akan berfokus pada adanya potensi dominasi asing dan ketiadaan kepastian hukum akibat inkonsistensi peraturan hukum. Metode yangDalam jurnal ini, penulis akan berfokus pada adanya potensi dominasi asing dan ketiadaan kepastian hukum akibat inkonsistensi peraturan hukum. Metode yang
DINASTIREVDINASTIREV Penelitian ini menemukan bahwa tindak pidana pencemaran lingkungan diatur dalam UUPPLH dengan berbagai bentuk dan ancaman pidana. Penerapan strict liabilityPenelitian ini menemukan bahwa tindak pidana pencemaran lingkungan diatur dalam UUPPLH dengan berbagai bentuk dan ancaman pidana. Penerapan strict liability