LPPPIPUBLISHINGLPPPIPUBLISHING
International Journal Of Education, Social Studies, And Management (IJESSM)International Journal Of Education, Social Studies, And Management (IJESSM)Studi ini bertujuan untuk mengkaji determinan kemandirian keuangan pemerintah daerah di Indonesia dengan mensintesis bukti empiris dari studi-studi terbaru yang dipublikasikan antara tahun 2021 hingga 2025. Kemandirian keuangan pemerintah daerah merupakan tujuan utama desentralisasi fiskal, yang mencerminkan kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai layanan publik dan kegiatan pembangunan melalui pendapatan yang dihasilkan secara lokal, sekaligus mengurangi ketergantungan pada transfer pemerintah pusat. Studi ini berfokus pada lima determinan utama yang sering dibahas dalam literatur, yaitu pajak daerah, investasi, ukuran pemerintah, populasi, dan transfer antar-pemerintah. Pendekatan tinjauan literatur naratif digunakan untuk menganalisis dan membandingkan temuan dari lima belas studi empiris terpilih yang menginvestigasi variabel-variabel ini di berbagai konteks regional di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah secara konsisten memiliki efek positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan, menyoroti pentingnya pajak daerah sebagai sumber pendapatan lokal yang berkelanjutan. Transfer antar-pemerintah juga ditemukan mendukung kemandirian keuangan dalam jangka pendek. Sebaliknya, efek investasi, ukuran pemerintah, dan populasi masih bervariasi dan bergantung pada konteks, menunjukkan pengaruh kualitas tata kelola, struktur demografi, dan karakteristik regional. Studi ini berkontribusi pada literatur dengan memberikan pemahaman terintegrasi tentang temuan-temuan terbaru dan mengidentifikasi kesenjangan penelitian yang dapat memandu penelitian empiris di masa depan dan perumusan kebijakan yang bertujuan untuk memperkuat kemandirian keuangan pemerintah daerah.
Studi ini menyoroti bahwa pajak daerah merupakan pendorong utama kemandirian keuangan pemerintah daerah melalui pendapatan lokal yang berkelanjutan, dan administrasi pajak yang efektif sangat esensial.Meskipun transfer antar-pemerintah mendukung kapasitas fiskal, ketergantungan berlebihan dapat mengancam kemandirian jangka panjang, sementara dampak investasi, ukuran pemerintah, dan populasi masih bervariasi dan bergantung pada konteks regional serta kualitas tata kelola.Oleh karena itu, pencapaian kemandirian keuangan membutuhkan pendekatan komprehensif yang mengintegrasikan optimasi pendapatan, pengelolaan pengeluaran efisien, dan tata kelola yang efektif, dengan penelitian lanjutan yang perlu mendalami kualitas kelembagaan, efisiensi belanja, dan heterogenitas regional.
Berdasarkan temuan yang menunjukkan adanya pengaruh bervariasi dari investasi, ukuran pemerintah, dan populasi terhadap kemandirian keuangan daerah, ada baiknya penelitian lanjutan fokus pada pemahaman lebih mendalam mengenai interaksi antar-faktor tersebut dalam konteks regional yang spesifik. Misalnya, sebuah studi bisa menyelidiki perbedaan dampak investasi atau ukuran pemerintah terhadap kemandirian fiskal antara daerah dengan tingkat ekonomi yang maju versus daerah yang masih berkembang, atau antara wilayah dengan struktur demografi yang didominasi oleh populasi usia produktif dibandingkan dengan yang memiliki ketergantungan tinggi. Selain itu, mengingat pentingnya kualitas tata kelola dan efisiensi, penelitian di masa depan dapat mengeksplorasi secara kualitatif maupun kuantitatif bagaimana mekanisme tata kelola yang kuat, seperti sistem pengawasan internal yang efektif atau transparansi dalam penggunaan anggaran, dapat secara konkret meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pendapatan asli daerah serta mengelola aset secara produktif. Hal ini bisa meliputi studi kasus untuk mengidentifikasi praktik terbaik dalam manajemen fiskal yang mendukung kemandirian. Selanjutnya, mengingat potensi dilema transfer antar-pemerintah yang bisa menciptakan ketergantungan, sebuah arah penelitian menarik adalah merancang model transfer fiskal yang berbasis insentif. Pertanyaan kuncinya adalah bagaimana pemerintah pusat dapat menyusun kebijakan transfer yang secara eksplisit mendorong pemerintah daerah untuk proaktif dalam mobilisasi pendapatan lokal dan inovasi ekonomi, sekaligus menjaga pemerataan antar-daerah, sehingga mengurangi ketergantungan fiskal tanpa mengorbankan pembangunan yang merata. Pendekatan ini akan sangat relevan untuk merumuskan kebijakan fiskal yang berkelanjutan dan adil.
| File size | 254.52 KB |
| Pages | 10 |
| DMCA | Report |
Related /
UVAYABJMUVAYABJM Kesimpulannya, Putusan Mahkamah Konstitusi telah mendelegitimasi kewenangan gubernur dalam pembatalan Perda Kabupaten/Kota, memperkuat peran Mahkamah AgungKesimpulannya, Putusan Mahkamah Konstitusi telah mendelegitimasi kewenangan gubernur dalam pembatalan Perda Kabupaten/Kota, memperkuat peran Mahkamah Agung
LPPPIPUBLISHINGLPPPIPUBLISHING Meskipun terdapat bukti empiris yang luas, literatur menunjukkan perhatian yang terbatas terhadap interaksi faktor-faktor tersebut pada pemerintah daerahMeskipun terdapat bukti empiris yang luas, literatur menunjukkan perhatian yang terbatas terhadap interaksi faktor-faktor tersebut pada pemerintah daerah
STIE TDNSTIE TDN Strategi kebijakan investasi yang diusulkan menekankan pemanfaatan potensi sumber daya alam dan modal sosial masyarakat, pengembangan sektor unggulan berbasisStrategi kebijakan investasi yang diusulkan menekankan pemanfaatan potensi sumber daya alam dan modal sosial masyarakat, pengembangan sektor unggulan berbasis
DINASTIREVDINASTIREV Selain itu, maraknya praktik dinasti politik serta penunjukan wakil kepala daerah sebagai pejabat tanpa dasar pengaturan yang tegas turut menimbulkan ketimpanganSelain itu, maraknya praktik dinasti politik serta penunjukan wakil kepala daerah sebagai pejabat tanpa dasar pengaturan yang tegas turut menimbulkan ketimpangan
IUSIUS Namun, BPR Aceh Utara tidak dapat beralih ke sistem syariah karena Pemerintah Aceh Utara selaku mayoritas saham tidak memenuhi partisipasi modal, sehinggaNamun, BPR Aceh Utara tidak dapat beralih ke sistem syariah karena Pemerintah Aceh Utara selaku mayoritas saham tidak memenuhi partisipasi modal, sehingga
UMMUMM Dengan menelaah dokumen hukum, ketentuan perundang‑undangan, dan tantangan praktik tata kelola, penelitian ini menyelidiki fungsi DPRD dalam kerangkaDengan menelaah dokumen hukum, ketentuan perundang‑undangan, dan tantangan praktik tata kelola, penelitian ini menyelidiki fungsi DPRD dalam kerangka
DINASTIREVDINASTIREV Pembagian kewenangan seharusnya dipisah antara kewenangan secara administrasi pemrintahan, dengan pemerintah daerah sebagai pemegang saham dalam hal iniPembagian kewenangan seharusnya dipisah antara kewenangan secara administrasi pemrintahan, dengan pemerintah daerah sebagai pemegang saham dalam hal ini
QAUMIYYAHQAUMIYYAH Dengan kebebasan mengurus urusan rumah tangga, desa secara bertahap menjadi mandiri dan otonom, serta menekankan hak dan partisipasi warga sebagai intiDengan kebebasan mengurus urusan rumah tangga, desa secara bertahap menjadi mandiri dan otonom, serta menekankan hak dan partisipasi warga sebagai inti
Useful /
TEKNOKESTEKNOKES Hasilnya menunjukkan tidak ada perbedaan yang signifikan secara statistik di antara node untuk PM1, PM2. 5, dan PM10 (p-value > 0. 05), mengonfirmasi konsistensiHasilnya menunjukkan tidak ada perbedaan yang signifikan secara statistik di antara node untuk PM1, PM2. 5, dan PM10 (p-value > 0. 05), mengonfirmasi konsistensi
UVAYABJMUVAYABJM Hasilnya, penerapan Pasal 56 KUHAP masih banyak kendala. Masih banyak orang yang tidak tahu haknya, ketersediaan pengacara yang terbatas, aparat penegakHasilnya, penerapan Pasal 56 KUHAP masih banyak kendala. Masih banyak orang yang tidak tahu haknya, ketersediaan pengacara yang terbatas, aparat penegak
UVAYABJMUVAYABJM Temuan menunjukkan bahwa mahasiswa menyadari pentingnya peran bahasa Inggris dalam bidang Keperawatan. Meskipun pembelajaran saat ini masih menggunakanTemuan menunjukkan bahwa mahasiswa menyadari pentingnya peran bahasa Inggris dalam bidang Keperawatan. Meskipun pembelajaran saat ini masih menggunakan
PSEBPSEB Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui pengadaan dan taman bacaan masyarakat merupakan upaya nyata untuk meningkatkan kemampuan literasiPelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui pengadaan dan taman bacaan masyarakat merupakan upaya nyata untuk meningkatkan kemampuan literasi