UNBARIUNBARI
Legalitas: Jurnal HukumLegalitas: Jurnal HukumPemerintahan daerah merupakan garda terdepan dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan pembangunan di Indonesia. Desentralisasi kekuasaan yang diamanatkan oleh konstitusi bertujuan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, mempercepat pembangunan, dan meningkatkan partisipasi lokal. Dalam konteks ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memegang peranan krusial sebagai representasi rakyat di tingkat lokal, dengan salah satu fungsi utamanya adalah pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah. Fungsi pengawasan ini menjadi fundamental untuk memastikan akuntabilitas, transparansi, efektivitas, dan efisiensi jalannya roda pemerintahan. Kinerja pemerintah daerah seharusnya mendapatkan perhatian lebih, bukan hanya pemerintah pusat saja yang menyorotinya, namun hal tersebut juga dilakukan oleh masyarakat setempat karena berkaitan dengan manfaat yang akan diterima masyarakat untuk mendapatkan kesejahteraan. Kinerja pemerintah daerah harus bisa dipertanggungjawabkan, mengingat bahwa pemerintah daerah berhak, berkewajiban dan memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan efektivitas fungsi pengawasan DPRD Kota Jambi terhadap kinerja pemerintah daerah berdasarkan Pasal 153 Undang‑Undang Nomor 23 Tahun 2014, mengidentifikasi kendala yang dihadapi DPRD Kota Jambi, serta merumuskan solusi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan sesuai ketentuan perundang‑undangan. Metodologi penelitian menggunakan teknik yuridis sosiologis (empiris).
Pengawasan DPRD Kota Jambi memiliki dasar hukum yang kuat namun efektivitasnya masih terbatas karena kendala internal seperti keterbatasan sumber daya manusia, akses data yang tidak memadai, serta pengaruh dinamika politik lokal yang mengurangi independensi.Kendala struktural, prosedural, dan kultural tersebut menghambat kemampuan DPRD dalam menekan penyimpangan, korupsi, dan kebijakan yang tidak berpihak pada kepentingan publik.Untuk memperkuat fungsi pengawasan diperlukan peningkatan kapasitas SDM, perbaikan sistem dan standar pengawasan, serta peningkatan partisipasi publik dan kemitraan yang kritis dengan eksekutif demi tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel.
Penelitian selanjutnya dapat mengevaluasi dampak penerapan sistem e‑audit digital terhadap efektivitas fungsi pengawasan DPRD di Kota Jambi dengan metodologi campuran kuantitatif‑kualitatif untuk mengukur perubahan akurasi dan kecepatan pengambilan keputusan; selanjutnya, studi mengenai peran partisipasi publik melalui platform whistleblowing online dapat mengidentifikasi bagaimana peningkatan transparansi dan pelaporan masyarakat memengaruhi akuntabilitas kebijakan daerah; terakhir, analisis komparatif antar kota otonom dalam implementasi regulasi pengawasan pasca revisi Undang‑Undang No. 23/2014 dapat mengungkap faktor institusional dan dinamika politik yang memengaruhi keberhasilan pengawasan, sehingga memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat diadaptasi secara lebih luas.
| File size | 347.59 KB |
| Pages | 17 |
| DMCA | Report |
Related /
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Pemikiran Socrates dan Plato tentang tujuan negara memberikan landasan penting dalam filsafat politik yang terus berpengaruh hingga saat ini. Kedua filsufPemikiran Socrates dan Plato tentang tujuan negara memberikan landasan penting dalam filsafat politik yang terus berpengaruh hingga saat ini. Kedua filsuf
UNIDAUNIDA Interseksionalitas feminis mengungkap bahwa kelas sosial secara signifikan memengaruhi keterlibatan perempuan dalam oligarki, dengan hambatan yang lebihInterseksionalitas feminis mengungkap bahwa kelas sosial secara signifikan memengaruhi keterlibatan perempuan dalam oligarki, dengan hambatan yang lebih
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Faktor-faktor ini, yang terintegrasi dengan aspek psikologis, memberikan pemahaman mendalam tentang perilaku kepatuhan wajib pajak. Strategi kebijakanFaktor-faktor ini, yang terintegrasi dengan aspek psikologis, memberikan pemahaman mendalam tentang perilaku kepatuhan wajib pajak. Strategi kebijakan
HIPKIN JATENGHIPKIN JATENG Hasil analisis menunjukkan bahwa Kurikulum 1947 lebih berorientasi pada pembangunan karakter dan nasionalisme, sedangkan Kurikulum 1964 lebih pragmatisHasil analisis menunjukkan bahwa Kurikulum 1947 lebih berorientasi pada pembangunan karakter dan nasionalisme, sedangkan Kurikulum 1964 lebih pragmatis
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Padahal ketentuan mengenai pemberlakuan Justice Collaborator dinilai memiliki eksistensi yang penting dalam sistem peradilan pidana. Putusan hakim dalamPadahal ketentuan mengenai pemberlakuan Justice Collaborator dinilai memiliki eksistensi yang penting dalam sistem peradilan pidana. Putusan hakim dalam
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH OJK memiliki wewenang luas dalam perbankan, termasuk perizinan, pengawasan, dan penegakan hukum sesuai standar perbankan. OJK juga menekankan perlindunganOJK memiliki wewenang luas dalam perbankan, termasuk perizinan, pengawasan, dan penegakan hukum sesuai standar perbankan. OJK juga menekankan perlindungan
STAIN KEPRISTAIN KEPRI Kontekstualisasi di era modern menempatkan ibnu sabil pada makna yang lebih luas dari sekadar musafir, mencakup anak jalanan, gelandangan, dan mereka yangKontekstualisasi di era modern menempatkan ibnu sabil pada makna yang lebih luas dari sekadar musafir, mencakup anak jalanan, gelandangan, dan mereka yang
IKMEDIAIKMEDIA Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan identifikasi sebagai pajak prima, sementara pajak hotel, restoran, dan peneranganPajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan identifikasi sebagai pajak prima, sementara pajak hotel, restoran, dan penerangan
Useful /
UNBARIUNBARI Maka dalam kurun waktu 3 tahun terakhir mencapai 48 kasus peredaran minuman tradisional tuak yang telah di lakukan penegakan hukum. Dalam pelaksanaan penegakanMaka dalam kurun waktu 3 tahun terakhir mencapai 48 kasus peredaran minuman tradisional tuak yang telah di lakukan penegakan hukum. Dalam pelaksanaan penegakan
ADAIADAI Sebanyak 67 responden dipilih sebagai sampel penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia memiliki pengaruh positif terhadapSebanyak 67 responden dipilih sebagai sampel penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia memiliki pengaruh positif terhadap
ADAIADAI Penelitian ini berkontribusi dengan mengungkapkan sifat yang rumit dan kontekstual dari faktor-faktor yang menyebabkan kecurangan dan keterbatasan metodePenelitian ini berkontribusi dengan mengungkapkan sifat yang rumit dan kontekstual dari faktor-faktor yang menyebabkan kecurangan dan keterbatasan metode
ERAPUBLIKASIERAPUBLIKASI Kecemasan tersebut berdampak pada emosi dan kehidupan sosial Kiko, serta dikategorikan sebagai jenis neurotik dan realistis menurut teori Freud. PenelitianKecemasan tersebut berdampak pada emosi dan kehidupan sosial Kiko, serta dikategorikan sebagai jenis neurotik dan realistis menurut teori Freud. Penelitian