UNBARIUNBARI
Legalitas: Jurnal HukumLegalitas: Jurnal HukumPemerintahan daerah merupakan garda terdepan dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan pembangunan di Indonesia. Desentralisasi kekuasaan yang diamanatkan oleh konstitusi bertujuan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, mempercepat pembangunan, dan meningkatkan partisipasi lokal. Dalam konteks ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memegang peranan krusial sebagai representasi rakyat di tingkat lokal, dengan salah satu fungsi utamanya adalah pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah. Fungsi pengawasan ini menjadi fundamental untuk memastikan akuntabilitas, transparansi, efektivitas, dan efisiensi jalannya roda pemerintahan. Kinerja pemerintah daerah seharusnya mendapatkan perhatian lebih, bukan hanya pemerintah pusat saja yang menyorotinya, namun hal tersebut juga dilakukan oleh masyarakat setempat karena berkaitan dengan manfaat yang akan diterima masyarakat untuk mendapatkan kesejahteraan. Kinerja pemerintah daerah harus bisa dipertanggungjawabkan, mengingat bahwa pemerintah daerah berhak, berkewajiban dan memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan efektivitas fungsi pengawasan DPRD Kota Jambi terhadap kinerja pemerintah daerah berdasarkan Pasal 153 Undang‑Undang Nomor 23 Tahun 2014, mengidentifikasi kendala yang dihadapi DPRD Kota Jambi, serta merumuskan solusi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan sesuai ketentuan perundang‑undangan. Metodologi penelitian menggunakan teknik yuridis sosiologis (empiris).
Pengawasan DPRD Kota Jambi memiliki dasar hukum yang kuat namun efektivitasnya masih terbatas karena kendala internal seperti keterbatasan sumber daya manusia, akses data yang tidak memadai, serta pengaruh dinamika politik lokal yang mengurangi independensi.Kendala struktural, prosedural, dan kultural tersebut menghambat kemampuan DPRD dalam menekan penyimpangan, korupsi, dan kebijakan yang tidak berpihak pada kepentingan publik.Untuk memperkuat fungsi pengawasan diperlukan peningkatan kapasitas SDM, perbaikan sistem dan standar pengawasan, serta peningkatan partisipasi publik dan kemitraan yang kritis dengan eksekutif demi tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel.
Penelitian selanjutnya dapat mengevaluasi dampak penerapan sistem e‑audit digital terhadap efektivitas fungsi pengawasan DPRD di Kota Jambi dengan metodologi campuran kuantitatif‑kualitatif untuk mengukur perubahan akurasi dan kecepatan pengambilan keputusan; selanjutnya, studi mengenai peran partisipasi publik melalui platform whistleblowing online dapat mengidentifikasi bagaimana peningkatan transparansi dan pelaporan masyarakat memengaruhi akuntabilitas kebijakan daerah; terakhir, analisis komparatif antar kota otonom dalam implementasi regulasi pengawasan pasca revisi Undang‑Undang No. 23/2014 dapat mengungkap faktor institusional dan dinamika politik yang memengaruhi keberhasilan pengawasan, sehingga memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat diadaptasi secara lebih luas.
| File size | 347.59 KB |
| Pages | 17 |
| DMCA | Report |
Related /
LPPPIPUBLISHINGLPPPIPUBLISHING Pendekatan tinjauan literatur naratif digunakan untuk menganalisis dan membandingkan temuan dari lima belas studi empiris terpilih yang menginvestigasiPendekatan tinjauan literatur naratif digunakan untuk menganalisis dan membandingkan temuan dari lima belas studi empiris terpilih yang menginvestigasi
LPPPIPUBLISHINGLPPPIPUBLISHING Namun, banyak pemerintah daerah masih menghadapi tantangan fiskal akibat keterbatasan kapasitas pendapatan daerah dan ketergantungan tinggi pada transferNamun, banyak pemerintah daerah masih menghadapi tantangan fiskal akibat keterbatasan kapasitas pendapatan daerah dan ketergantungan tinggi pada transfer
UADUAD Untuk menjaga keseimbangan antara kesejahteraan daerah dan keberlanjutan lingkungan, diperlukan peningkatan tata kelola pertambangan rakyat yang sistematis,Untuk menjaga keseimbangan antara kesejahteraan daerah dan keberlanjutan lingkungan, diperlukan peningkatan tata kelola pertambangan rakyat yang sistematis,
IAIN SUIAIN SU Permasalahan utama Baznas Sumatera Utara meliputi struktur organisasi yang belum sesuai, kurangnya dukungan pemerintah, sumber daya manusia yang tidakPermasalahan utama Baznas Sumatera Utara meliputi struktur organisasi yang belum sesuai, kurangnya dukungan pemerintah, sumber daya manusia yang tidak
BALIDWIPABALIDWIPA Dengan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah, diperlukan pengawasan yang baik dari Pemerintah Pusat agar kebijakan yang merusak lingkungan tidak terjadiDengan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah, diperlukan pengawasan yang baik dari Pemerintah Pusat agar kebijakan yang merusak lingkungan tidak terjadi
TIGA MUTIARATIGA MUTIARA Sampel penelitian terdiri dari 108 responden yang merupakan pegawai dengan kriteria tertentu di Organisasi Perangkat Daerah Kota Bogor. Pengumpulan dataSampel penelitian terdiri dari 108 responden yang merupakan pegawai dengan kriteria tertentu di Organisasi Perangkat Daerah Kota Bogor. Pengumpulan data
UNIRA MALANGUNIRA MALANG Beberapa daerah terdeteksi menjadi titik utama persebaran virus yang ditandai dengan meningkatnya angka penderita virus corona menjadi pusat perhatianBeberapa daerah terdeteksi menjadi titik utama persebaran virus yang ditandai dengan meningkatnya angka penderita virus corona menjadi pusat perhatian
STIE AASSTIE AAS Pengetahuan tentang perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan, menandakan bahwa kepatuhan tidak selalu bergantung pada tingkat pemahamanPengetahuan tentang perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan, menandakan bahwa kepatuhan tidak selalu bergantung pada tingkat pemahaman
Useful /
ADAIADAI Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia memiliki pengaruh positif terhadap pengendalian internal dan kualitas laporan keuanganHasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia memiliki pengaruh positif terhadap pengendalian internal dan kualitas laporan keuangan
ARIPIARIPI Penelitian ini dilakukan dalam skala kecil di SDN 6 Demuk dengan harapan dapat menjadi pedoman bagi peneliti lain untuk melakukan penelitian serupa diPenelitian ini dilakukan dalam skala kecil di SDN 6 Demuk dengan harapan dapat menjadi pedoman bagi peneliti lain untuk melakukan penelitian serupa di
STIE AASSTIE AAS Nilai koefisien determinasi R², Adjusted R Square menunjukkan bahwa penjualan, struktur aset, profitabilitas, dan pertumbuhan dapat menjelaskan strukturNilai koefisien determinasi R², Adjusted R Square menunjukkan bahwa penjualan, struktur aset, profitabilitas, dan pertumbuhan dapat menjelaskan struktur
STIE AASSTIE AAS 06%, to the level of the advertisement tax revenue contribution to the local revenue of the year 2012-2016 is still in very less criteria with an average06%, to the level of the advertisement tax revenue contribution to the local revenue of the year 2012-2016 is still in very less criteria with an average