HARPRESSIDHARPRESSID

Asian Academic Summit ProceedingAsian Academic Summit Proceeding

Isu penjualan pulau di Indonesia secara daring mengusik pemikiran untuk mengkaji aktor dan format tata kelola yang berlaku. Format tata kelola di Indonesia di berbagai era telah sangat adaptif dan terkadang ambigu karena di satu sisi memiliki wajah desentralisasi, namun di sisi lain memiliki wajah desentralisasi asimetris, sentralisasi, atau re-sentralisasi. Pola desentralisasi asimetris di negara-negara kepulauan diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan kompetensi lokal yang dimiliki oleh masing-masing daerah, sebagaimana telah menjadi pengalaman sukses berbagai negara yang menerapkan desentralisasi asimetris, seperti Jepang. Desentralisasi asimetris di Indonesia merupakan kelanjutan historis sejak periode kolonial dan ditegaskan dalam tiga konstitusi yang berlaku. Rasionalisasi desentralisasi asimetris dapat dirujuk dalam konstitusi sebagai entitas hukum tertinggi. Desentralisasi asimetris menyangkut hal-hal fundamental terkait pola hubungan antara pusat dan daerah dalam rancangan kewenangan, institusi, keuangan, dan pengendalian yang berbeda. Desentralisasi asimetris setidaknya dapat diberikan kepada daerah otonom dengan pertimbangan sejarah konstitusional, politik teritorial, sosio-kultural, pembangunan ekonomi, dan pertahanan keamanan nasional.

Adaptasi pola desentralisasi asimetris di Indonesia didasarkan pada kebutuhan akan kerangka administrasi pemerintahan yang kuat dan andal untuk mengelola keberagaman lokal.Format penyelenggaraan Negara ini merupakan bentuk fleksibilitas pemerintahan dalam menanggapi realitas keberagaman daerah dan masyarakat sebagai sumber masukan bagi terselenggaranya sistem politik/pemerintahan.Oleh karena itu, untuk menjawab kebutuhan di era digital ini, para ahli politik, administrasi pemerintahan, dan keuangan publik menyampaikan ide publik berdasarkan esensi dan orientasi nilai kebijakan dan kelembagaan plural dalam kerangka desentralisasi asimetris, sehingga memfasilitasi koordinasi, integrasi, sinkronisasi, penyederhanaan (CISS) tata kelola berdasarkan sistem informasi manajemen (SIM), atau e-government di era volatilitas, ketidakpastian, kompleksitas, ambiguitas (VUCA).

Berdasarkan analisis terhadap latar belakang, metode, hasil, keterbatasan, dan saran penelitian lanjutan dalam artikel, beberapa saran penelitian lanjutan yang dapat dikembangkan adalah sebagai berikut: Pertama, penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk mengkaji efektivitas berbagai model desentralisasi asimetris yang telah diterapkan di Indonesia, dengan fokus pada dampaknya terhadap pembangunan ekonomi lokal dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini penting untuk mengidentifikasi praktik terbaik dan tantangan yang dihadapi dalam implementasi desentralisasi asimetris di berbagai daerah. Kedua, penelitian kuantitatif dapat dilakukan untuk mengukur hubungan antara tingkat desentralisasi asimetris dengan indikator-indikator kinerja pemerintahan daerah, seperti kualitas pelayanan publik, tingkat kemiskinan, dan indeks pembangunan manusia. Hasil penelitian ini dapat memberikan bukti empiris tentang manfaat dan kerugian desentralisasi asimetris bagi pembangunan daerah. Ketiga, penelitian kualitatif dapat dilakukan untuk mengeksplorasi persepsi dan pengalaman para pemangku kepentingan, seperti pemerintah daerah, masyarakat sipil, dan sektor swasta, terhadap implementasi desentralisasi asimetris. Penelitian ini dapat memberikan wawasan mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan desentralisasi asimetris di lapangan. Dengan menggabungkan ketiga saran penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif tentang desentralisasi asimetris di Indonesia, serta rekomendasi kebijakan yang relevan untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pemerintahan daerah.

  1. The Prototype Model of Asymmetric Decentralization in Providing Public Services to the Island Areas |... richtmann.org/journal/index.php/mjss/article/view/9879The Prototype Model of Asymmetric Decentralization in Providing Public Services to the Island Areas richtmann journal index php mjss article view 9879
Read online
File size240.05 KB
Pages8
DMCAReport

Related /

ads-block-test