HARPRESSIDHARPRESSID
Asian Academic Summit ProceedingAsian Academic Summit ProceedingIsu penjualan pulau di Indonesia secara daring mengusik pemikiran untuk mengkaji aktor dan format tata kelola yang berlaku. Format tata kelola di Indonesia di berbagai era telah sangat adaptif dan terkadang ambigu karena di satu sisi memiliki wajah desentralisasi, namun di sisi lain memiliki wajah desentralisasi asimetris, sentralisasi, atau re-sentralisasi. Pola desentralisasi asimetris di negara-negara kepulauan diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan kompetensi lokal yang dimiliki oleh masing-masing daerah, sebagaimana telah menjadi pengalaman sukses berbagai negara yang menerapkan desentralisasi asimetris, seperti Jepang. Desentralisasi asimetris di Indonesia merupakan kelanjutan historis sejak periode kolonial dan ditegaskan dalam tiga konstitusi yang berlaku. Rasionalisasi desentralisasi asimetris dapat dirujuk dalam konstitusi sebagai entitas hukum tertinggi. Desentralisasi asimetris menyangkut hal-hal fundamental terkait pola hubungan antara pusat dan daerah dalam rancangan kewenangan, institusi, keuangan, dan pengendalian yang berbeda. Desentralisasi asimetris setidaknya dapat diberikan kepada daerah otonom dengan pertimbangan sejarah konstitusional, politik teritorial, sosio-kultural, pembangunan ekonomi, dan pertahanan keamanan nasional.
Adaptasi pola desentralisasi asimetris di Indonesia didasarkan pada kebutuhan akan kerangka administrasi pemerintahan yang kuat dan andal untuk mengelola keberagaman lokal.Format penyelenggaraan Negara ini merupakan bentuk fleksibilitas pemerintahan dalam menanggapi realitas keberagaman daerah dan masyarakat sebagai sumber masukan bagi terselenggaranya sistem politik/pemerintahan.Oleh karena itu, untuk menjawab kebutuhan di era digital ini, para ahli politik, administrasi pemerintahan, dan keuangan publik menyampaikan ide publik berdasarkan esensi dan orientasi nilai kebijakan dan kelembagaan plural dalam kerangka desentralisasi asimetris, sehingga memfasilitasi koordinasi, integrasi, sinkronisasi, penyederhanaan (CISS) tata kelola berdasarkan sistem informasi manajemen (SIM), atau e-government di era volatilitas, ketidakpastian, kompleksitas, ambiguitas (VUCA).
Berdasarkan analisis terhadap latar belakang, metode, hasil, keterbatasan, dan saran penelitian lanjutan dalam artikel, beberapa saran penelitian lanjutan yang dapat dikembangkan adalah sebagai berikut: Pertama, penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk mengkaji efektivitas berbagai model desentralisasi asimetris yang telah diterapkan di Indonesia, dengan fokus pada dampaknya terhadap pembangunan ekonomi lokal dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini penting untuk mengidentifikasi praktik terbaik dan tantangan yang dihadapi dalam implementasi desentralisasi asimetris di berbagai daerah. Kedua, penelitian kuantitatif dapat dilakukan untuk mengukur hubungan antara tingkat desentralisasi asimetris dengan indikator-indikator kinerja pemerintahan daerah, seperti kualitas pelayanan publik, tingkat kemiskinan, dan indeks pembangunan manusia. Hasil penelitian ini dapat memberikan bukti empiris tentang manfaat dan kerugian desentralisasi asimetris bagi pembangunan daerah. Ketiga, penelitian kualitatif dapat dilakukan untuk mengeksplorasi persepsi dan pengalaman para pemangku kepentingan, seperti pemerintah daerah, masyarakat sipil, dan sektor swasta, terhadap implementasi desentralisasi asimetris. Penelitian ini dapat memberikan wawasan mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan desentralisasi asimetris di lapangan. Dengan menggabungkan ketiga saran penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif tentang desentralisasi asimetris di Indonesia, serta rekomendasi kebijakan yang relevan untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pemerintahan daerah.
| File size | 240.05 KB |
| Pages | 8 |
| DMCA | Report |
Related /
PUBLIKASIINDONESIAPUBLIKASIINDONESIA Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pembagian kewenangan tersebut, bentuk pengawasan yang dilakukan oleh masing-masing tingkat pemerintahan, sertaArtikel ini bertujuan untuk menganalisis pembagian kewenangan tersebut, bentuk pengawasan yang dilakukan oleh masing-masing tingkat pemerintahan, serta
UNBARIUNBARI Fungsi pengawasan ini menjadi fundamental untuk memastikan akuntabilitas, transparansi, efektivitas, dan efisiensi jalannya roda pemerintahan. KinerjaFungsi pengawasan ini menjadi fundamental untuk memastikan akuntabilitas, transparansi, efektivitas, dan efisiensi jalannya roda pemerintahan. Kinerja
RISETPRESSRISETPRESS Peran kepala desa sebagai pemimpin sangat menentukan keberhasilan pembangunan, terutama dalam menciptakan keadilan dan mendorong partisipasi masyarakat.Peran kepala desa sebagai pemimpin sangat menentukan keberhasilan pembangunan, terutama dalam menciptakan keadilan dan mendorong partisipasi masyarakat.
KOMPETIFKOMPETIF Hasil menunjukkan bahwa pengawasan Inspektorat memiliki efek signifikan terhadap tata kelola pemerintahan, dan tata kelola yang baik berperan sebagai mediatorHasil menunjukkan bahwa pengawasan Inspektorat memiliki efek signifikan terhadap tata kelola pemerintahan, dan tata kelola yang baik berperan sebagai mediator
AMSIRAMSIR Studi ini meneliti efektivitas pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di KabupatenStudi ini meneliti efektivitas pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten
DHARMAWACANADHARMAWACANA Pengujian menggunakan metode blackbox testing menunjukkan seluruh fitur berjalan sesuai fungsinya. Sistem ini diharapkan mampu meningkatkan transparansi,Pengujian menggunakan metode blackbox testing menunjukkan seluruh fitur berjalan sesuai fungsinya. Sistem ini diharapkan mampu meningkatkan transparansi,
YAZRIYAZRI Desentralisasi menjadi isu strategis dalam tata kelola Negara Kesatuan Republik Indonesia, terutama dalam menjawab persoalan ketimpangan kesejahteraanDesentralisasi menjadi isu strategis dalam tata kelola Negara Kesatuan Republik Indonesia, terutama dalam menjawab persoalan ketimpangan kesejahteraan
UMMUMM Kebingungan peran ini menyebabkan inkonsistensi kebijakan, berkurangnya kekuasaan legislatif, serta ketidakseimbangan yang menguntungkan cabang eksekutif,Kebingungan peran ini menyebabkan inkonsistensi kebijakan, berkurangnya kekuasaan legislatif, serta ketidakseimbangan yang menguntungkan cabang eksekutif,
Useful /
PUBLIKASIINDONESIAPUBLIKASIINDONESIA 05); (2) terdapat pengaruh signifikan kepercayaan diri terhadap kompetensi berbicara siswa (𝐹 = 14.502, 𝑝 = 0. 05); dan (3) secara simultan, terdapat05); (2) terdapat pengaruh signifikan kepercayaan diri terhadap kompetensi berbicara siswa (𝐹 = 14.502, 𝑝 = 0. 05); dan (3) secara simultan, terdapat
UINSYAHADAUINSYAHADA Model pembelajaran Number Head Together (NHT) dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas V pada pembelajaran matematika materi bangun datar. Hal iniModel pembelajaran Number Head Together (NHT) dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas V pada pembelajaran matematika materi bangun datar. Hal ini
UINSYAHADAUINSYAHADA Riset ini dilaksanakan bertujuan untuk mengembangkan sebuat produk berupa bahan ajar digital berbentuk Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) interaktif berbasisRiset ini dilaksanakan bertujuan untuk mengembangkan sebuat produk berupa bahan ajar digital berbentuk Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) interaktif berbasis
YAZRIYAZRI Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kegiatan ekstrakurikuler terhadap penguatan pendidikan karakter siswa kelas VII di SMP Negeri 12 KotaPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kegiatan ekstrakurikuler terhadap penguatan pendidikan karakter siswa kelas VII di SMP Negeri 12 Kota