HARPRESSIDHARPRESSID
Asian Academic Summit ProceedingAsian Academic Summit ProceedingIsu penjualan pulau di Indonesia secara daring mengusik pemikiran untuk mengkaji aktor dan format tata kelola yang berlaku. Format tata kelola di Indonesia di berbagai era telah sangat adaptif dan terkadang ambigu karena di satu sisi memiliki wajah desentralisasi, namun di sisi lain memiliki wajah desentralisasi asimetris, sentralisasi, atau re-sentralisasi. Pola desentralisasi asimetris di negara-negara kepulauan diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan kompetensi lokal yang dimiliki oleh masing-masing daerah, sebagaimana telah menjadi pengalaman sukses berbagai negara yang menerapkan desentralisasi asimetris, seperti Jepang. Desentralisasi asimetris di Indonesia merupakan kelanjutan historis sejak periode kolonial dan ditegaskan dalam tiga konstitusi yang berlaku. Rasionalisasi desentralisasi asimetris dapat dirujuk dalam konstitusi sebagai entitas hukum tertinggi. Desentralisasi asimetris menyangkut hal-hal fundamental terkait pola hubungan antara pusat dan daerah dalam rancangan kewenangan, institusi, keuangan, dan pengendalian yang berbeda. Desentralisasi asimetris setidaknya dapat diberikan kepada daerah otonom dengan pertimbangan sejarah konstitusional, politik teritorial, sosio-kultural, pembangunan ekonomi, dan pertahanan keamanan nasional.
Adaptasi pola desentralisasi asimetris di Indonesia didasarkan pada kebutuhan akan kerangka administrasi pemerintahan yang kuat dan andal untuk mengelola keberagaman lokal.Format penyelenggaraan Negara ini merupakan bentuk fleksibilitas pemerintahan dalam menanggapi realitas keberagaman daerah dan masyarakat sebagai sumber masukan bagi terselenggaranya sistem politik/pemerintahan.Oleh karena itu, untuk menjawab kebutuhan di era digital ini, para ahli politik, administrasi pemerintahan, dan keuangan publik menyampaikan ide publik berdasarkan esensi dan orientasi nilai kebijakan dan kelembagaan plural dalam kerangka desentralisasi asimetris, sehingga memfasilitasi koordinasi, integrasi, sinkronisasi, penyederhanaan (CISS) tata kelola berdasarkan sistem informasi manajemen (SIM), atau e-government di era volatilitas, ketidakpastian, kompleksitas, ambiguitas (VUCA).
Berdasarkan analisis terhadap latar belakang, metode, hasil, keterbatasan, dan saran penelitian lanjutan dalam artikel, beberapa saran penelitian lanjutan yang dapat dikembangkan adalah sebagai berikut: Pertama, penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk mengkaji efektivitas berbagai model desentralisasi asimetris yang telah diterapkan di Indonesia, dengan fokus pada dampaknya terhadap pembangunan ekonomi lokal dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini penting untuk mengidentifikasi praktik terbaik dan tantangan yang dihadapi dalam implementasi desentralisasi asimetris di berbagai daerah. Kedua, penelitian kuantitatif dapat dilakukan untuk mengukur hubungan antara tingkat desentralisasi asimetris dengan indikator-indikator kinerja pemerintahan daerah, seperti kualitas pelayanan publik, tingkat kemiskinan, dan indeks pembangunan manusia. Hasil penelitian ini dapat memberikan bukti empiris tentang manfaat dan kerugian desentralisasi asimetris bagi pembangunan daerah. Ketiga, penelitian kualitatif dapat dilakukan untuk mengeksplorasi persepsi dan pengalaman para pemangku kepentingan, seperti pemerintah daerah, masyarakat sipil, dan sektor swasta, terhadap implementasi desentralisasi asimetris. Penelitian ini dapat memberikan wawasan mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan desentralisasi asimetris di lapangan. Dengan menggabungkan ketiga saran penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif tentang desentralisasi asimetris di Indonesia, serta rekomendasi kebijakan yang relevan untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pemerintahan daerah.
| File size | 240.05 KB |
| Pages | 8 |
| DMCA | Report |
Related /
IAIN SUIAIN SU Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan yang dihadapi amil dalam penghimpunan zakat untuk menemukan rekomendasi solusi pemecahannya. PenelitianPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan yang dihadapi amil dalam penghimpunan zakat untuk menemukan rekomendasi solusi pemecahannya. Penelitian
UPN VeteranUPN Veteran Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Adapun pengumpulan data dalam penelitian ini adalah review jurnal, buku, undang-undang,Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Adapun pengumpulan data dalam penelitian ini adalah review jurnal, buku, undang-undang,
YAZRIYAZRI Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas pelaksanaan otonomi daerah dalam mencapai tujuan konstitusional negara. Dengan menggunakan pendekatanPenelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas pelaksanaan otonomi daerah dalam mencapai tujuan konstitusional negara. Dengan menggunakan pendekatan
ARITEKINARITEKIN Kebijakan ini mendorong industri migas untuk mengadopsi teknologi rendah karbon, diversifikasi energi, dan meningkatkan efisiensi operasional. PerusahaanKebijakan ini mendorong industri migas untuk mengadopsi teknologi rendah karbon, diversifikasi energi, dan meningkatkan efisiensi operasional. Perusahaan
BALIDWIPABALIDWIPA Regulasi pengelolaan lingkungan oleh pemerintah daerah dapat berupa peraturan daerah, peraturan kepala daerah, atau keputusan kepala daerah, yang harusRegulasi pengelolaan lingkungan oleh pemerintah daerah dapat berupa peraturan daerah, peraturan kepala daerah, atau keputusan kepala daerah, yang harus
UNIRA MALANGUNIRA MALANG Artikel ini menjelaskan permasalahan tata kelola angaran Covid-19 di beberapa daerah di Indonesia. Menggunakan grand theory open government dan pendekatanArtikel ini menjelaskan permasalahan tata kelola angaran Covid-19 di beberapa daerah di Indonesia. Menggunakan grand theory open government dan pendekatan
STIE AASSTIE AAS Responden penelitian adalah wajib pajak orang pribadi dan badan yang memiliki NPWP dan menyampaikan SPT di KPP Pratama Boyolali. Alat analisis yang digunakanResponden penelitian adalah wajib pajak orang pribadi dan badan yang memiliki NPWP dan menyampaikan SPT di KPP Pratama Boyolali. Alat analisis yang digunakan
UNTAGUNTAG Reformasi birokrasi pada tatanan pemerintah daerah meliputi bidang organisasi perangkat daerah atau yang disebut dengan reformasi struktural. Dalam penyelenggaraanReformasi birokrasi pada tatanan pemerintah daerah meliputi bidang organisasi perangkat daerah atau yang disebut dengan reformasi struktural. Dalam penyelenggaraan
Useful /
RAHARJARAHARJA Dengan diterapkannya CWW pada perusahaan, maka sekaligus dapat menciptakan suatu otomatisasi workflow yang dapat meningkatkan motivasi, koordinasi, danDengan diterapkannya CWW pada perusahaan, maka sekaligus dapat menciptakan suatu otomatisasi workflow yang dapat meningkatkan motivasi, koordinasi, dan
POLNESPOLNES Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, dokumentasi, dan wawancara dengan kepala bagian pemasaran (account officer) dan nasabah pembiayaanTeknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, dokumentasi, dan wawancara dengan kepala bagian pemasaran (account officer) dan nasabah pembiayaan
POLNESPOLNES Secara stimulan variabel kepercayaan, kualitas layanan dan kualitas produk berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan nasabah menggunakan mobileSecara stimulan variabel kepercayaan, kualitas layanan dan kualitas produk berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan nasabah menggunakan mobile
BALIMEDICALJOURNALBALIMEDICALJOURNAL Hasil menunjukkan penurunan signifikan kadar IL-6 dan PAF serta peningkatan kadar IL-10 pada kelompok pertama yang diterapkan dengan anestesi wilayah.Hasil menunjukkan penurunan signifikan kadar IL-6 dan PAF serta peningkatan kadar IL-10 pada kelompok pertama yang diterapkan dengan anestesi wilayah.