KOMPETIFKOMPETIF
Jurnal Daya SaingJurnal Daya SaingPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pengawasan Inspektorat terhadap akuntabilitas keuangan melalui mediasi tata kelola pemerintahan di Kabupaten Rokan Hilir. Akuntabilitas keuangan publik merupakan fokus utama dalam upaya menciptakan tata kelola yang transparan dan akuntabel, sedangkan pengawasan internal oleh Inspektorat memainkan peran strategis dalam memastikan implementasi manajemen keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik distribusi kuesioner kepada pejabat pemerintah daerah yang relevan. Metode analisis data dilakukan menggunakan Structural Equation Modeling (SEM) untuk menguji hubungan langsung dan tidak langsung antara variabel. Hasil menunjukkan bahwa pengawasan Inspektorat memiliki efek signifikan terhadap tata kelola pemerintahan, dan tata kelola yang baik berperan sebagai mediator yang memperkuat hubungan antara pengawasan Inspektorat dan akuntabilitas keuangan. Temuan ini menekankan pentingnya meningkatkan fungsi pengawasan internal dan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam manajemen keuangan.
Berdasarkan hasil pengujian model struktural menggunakan analisis SEM-PLS, penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan terkait pengaruh Kecerdasan Emosional, Kreativitas Kerja, dan Kinerja Pegawai pada ASN di Kabupaten Rokan Hilir.Kecerdasan Emosional Berpengaruh Positif dan Signifikan terhadap Kinerja Pegawai. 2.Kecerdasan Emosional Berpengaruh Positif dan Signifikan terhadap Kreativitas Kerja. 3.Kreativitas Kerja Berpengaruh Positif dan Signifikan terhadap Kinerja Pegawai. 4.Kreativitas Kerja Memediasi Hubungan antara Kecerdasan Emosional dan Kinerja Pegawai. Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan pemahaman penting mengenai bagaimana peran pengawasan internal dan tata kelola yang baik dapat mendorong terwujudnya akuntabilitas keuangan di lingkungan pemerintahan daerah.Pengawasan Inspektorat bukan hanya sekadar alat kontrol, tetapi juga motor penggerak reformasi birokrasi melalui penguatan tata kelola.Tata Kelola Pemerintahan berperan sebagai kunci keberhasilan dalam membangun akuntabilitas keuangan secara sistematis.Sinergi antara pengawasan dan tata kelola merupakan kombinasi strategis yang perlu dipertahankan dan diperkuat untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab.
Berdasarkan latar belakang, metode, hasil, dan keterbatasan penelitian ini, berikut adalah saran penelitian lanjutan:. 1. Mengembangkan model pengawasan yang lebih komprehensif dan terintegrasi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan internal di lingkungan pemerintahan daerah. Penelitian ini dapat fokus pada desain dan implementasi sistem pengawasan yang holistik, mencakup aspek-aspek seperti audit, evaluasi kinerja, dan pengendalian internal.. 2. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas tata kelola pemerintahan daerah dan mengidentifikasi strategi-strategi untuk meningkatkan tata kelola. Penelitian ini dapat menyelidiki peran kepemimpinan, budaya organisasi, dan sistem akuntabilitas dalam menciptakan tata kelola yang baik, serta mengidentifikasi praktik-praktik terbaik untuk diterapkan di berbagai daerah.. 3. Mengeksplorasi dampak pengawasan Inspektorat terhadap akuntabilitas keuangan dalam konteks daerah-daerah tertentu. Penelitian ini dapat dilakukan secara komparatif, membandingkan efek pengawasan Inspektorat di berbagai kabupaten atau kota, dan menganalisis faktor-faktor lokal yang mempengaruhi hubungan antara pengawasan dan akuntabilitas keuangan.
| File size | 503.49 KB |
| Pages | 9 |
| DMCA | Report |
Related /
UMSUMS Di Indonesia, otonomi daerah memberikan kewenangan yang cukup besar kepada pemerintah daerah, termasuk dalam mengawasi pelaksanaan program CSR. Namun,Di Indonesia, otonomi daerah memberikan kewenangan yang cukup besar kepada pemerintah daerah, termasuk dalam mengawasi pelaksanaan program CSR. Namun,
UNSURYAUNSURYA Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi SPBE di Kabupaten Aceh Barat Daya masih menghadapi tantangan signifikan terkait dukungan, kapasitas, danPenelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi SPBE di Kabupaten Aceh Barat Daya masih menghadapi tantangan signifikan terkait dukungan, kapasitas, dan
SINESIASINESIA Namun, efektivitas aplikasi tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat kendala teknis seperti koneksi internet yang tidak stabil, kesalahanNamun, efektivitas aplikasi tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat kendala teknis seperti koneksi internet yang tidak stabil, kesalahan
CEREDINDONESIACEREDINDONESIA Kami menemukan bahwa hubungan antara ketimpangan dan kualitas institusional tidak bersifat langsung, tergantung pada indikator yang digunakan sebagai proksiKami menemukan bahwa hubungan antara ketimpangan dan kualitas institusional tidak bersifat langsung, tergantung pada indikator yang digunakan sebagai proksi
UNISKAUNISKA Dia merealisasikan anggaran tanpa persetujuan dari kuasa pemilik modal (KPM). Dalam hal ini, Bupati Nganjuk dan perbuatan melawan hukum kedua adalah DirekturDia merealisasikan anggaran tanpa persetujuan dari kuasa pemilik modal (KPM). Dalam hal ini, Bupati Nganjuk dan perbuatan melawan hukum kedua adalah Direktur
UMNYARSIUMNYARSI Untuk menyelesaikan konflik ini, solusi yang diusulkan meliputi perbaikan hukum dan regulasi, bimbingan dan mediasi, penegakan etika politik, penguatanUntuk menyelesaikan konflik ini, solusi yang diusulkan meliputi perbaikan hukum dan regulasi, bimbingan dan mediasi, penegakan etika politik, penguatan
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Analisis yuridis normatif studi ini menunjukkan bahwa, meskipun batas usia bertujuan menjamin kepemimpinan yang kompeten, kebijakan tersebut harus sejalanAnalisis yuridis normatif studi ini menunjukkan bahwa, meskipun batas usia bertujuan menjamin kepemimpinan yang kompeten, kebijakan tersebut harus sejalan
LENTERADUALENTERADUA Sistem informasi yang dikembangkan OPD saat ini pada umumnya masih bersifat parsial, belum ada perancangan strategis dalam pengembangan sistem informasinya.Sistem informasi yang dikembangkan OPD saat ini pada umumnya masih bersifat parsial, belum ada perancangan strategis dalam pengembangan sistem informasinya.
Useful /
UNISKAUNISKA Faktor penghambat utama adalah budaya hukum dan ketidaktahuan hukum, sedangkan faktor pendukung berasal dari keberadaan peraturan konsinyasi.mediasi tidakFaktor penghambat utama adalah budaya hukum dan ketidaktahuan hukum, sedangkan faktor pendukung berasal dari keberadaan peraturan konsinyasi.mediasi tidak
CEREDINDONESIACEREDINDONESIA Analisis SDM memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kinerja Berkelanjutan, tetapi tidak mengubah hubungan antara Kesejajaran Strategis dan KinerjaAnalisis SDM memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kinerja Berkelanjutan, tetapi tidak mengubah hubungan antara Kesejajaran Strategis dan Kinerja
UNISKAUNISKA SUS/2018/PN TNG. Tinjauan yuridis pada putusan tersebut mencakup proses hukum dari penyidikan hingga penjatuhan hukuman, serta relevansi dengan perundang-undanganSUS/2018/PN TNG. Tinjauan yuridis pada putusan tersebut mencakup proses hukum dari penyidikan hingga penjatuhan hukuman, serta relevansi dengan perundang-undangan
UMSUMS Namun, pendensitasian tetap menjadi tugas yang menantang karena kurangnya keterjangkauan sensor, terutama di Global Selatan. Selain itu, persyaratan presisiNamun, pendensitasian tetap menjadi tugas yang menantang karena kurangnya keterjangkauan sensor, terutama di Global Selatan. Selain itu, persyaratan presisi