KOMPETIFKOMPETIF
Jurnal Daya SaingJurnal Daya SaingPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pengawasan Inspektorat terhadap akuntabilitas keuangan melalui mediasi tata kelola pemerintahan di Kabupaten Rokan Hilir. Akuntabilitas keuangan publik merupakan fokus utama dalam upaya menciptakan tata kelola yang transparan dan akuntabel, sedangkan pengawasan internal oleh Inspektorat memainkan peran strategis dalam memastikan implementasi manajemen keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik distribusi kuesioner kepada pejabat pemerintah daerah yang relevan. Metode analisis data dilakukan menggunakan Structural Equation Modeling (SEM) untuk menguji hubungan langsung dan tidak langsung antara variabel. Hasil menunjukkan bahwa pengawasan Inspektorat memiliki efek signifikan terhadap tata kelola pemerintahan, dan tata kelola yang baik berperan sebagai mediator yang memperkuat hubungan antara pengawasan Inspektorat dan akuntabilitas keuangan. Temuan ini menekankan pentingnya meningkatkan fungsi pengawasan internal dan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam manajemen keuangan.
Berdasarkan hasil pengujian model struktural menggunakan analisis SEM-PLS, penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan terkait pengaruh Kecerdasan Emosional, Kreativitas Kerja, dan Kinerja Pegawai pada ASN di Kabupaten Rokan Hilir.Kecerdasan Emosional Berpengaruh Positif dan Signifikan terhadap Kinerja Pegawai. 2.Kecerdasan Emosional Berpengaruh Positif dan Signifikan terhadap Kreativitas Kerja. 3.Kreativitas Kerja Berpengaruh Positif dan Signifikan terhadap Kinerja Pegawai. 4.Kreativitas Kerja Memediasi Hubungan antara Kecerdasan Emosional dan Kinerja Pegawai. Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan pemahaman penting mengenai bagaimana peran pengawasan internal dan tata kelola yang baik dapat mendorong terwujudnya akuntabilitas keuangan di lingkungan pemerintahan daerah.Pengawasan Inspektorat bukan hanya sekadar alat kontrol, tetapi juga motor penggerak reformasi birokrasi melalui penguatan tata kelola.Tata Kelola Pemerintahan berperan sebagai kunci keberhasilan dalam membangun akuntabilitas keuangan secara sistematis.Sinergi antara pengawasan dan tata kelola merupakan kombinasi strategis yang perlu dipertahankan dan diperkuat untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab.
Berdasarkan latar belakang, metode, hasil, dan keterbatasan penelitian ini, berikut adalah saran penelitian lanjutan:. 1. Mengembangkan model pengawasan yang lebih komprehensif dan terintegrasi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan internal di lingkungan pemerintahan daerah. Penelitian ini dapat fokus pada desain dan implementasi sistem pengawasan yang holistik, mencakup aspek-aspek seperti audit, evaluasi kinerja, dan pengendalian internal.. 2. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas tata kelola pemerintahan daerah dan mengidentifikasi strategi-strategi untuk meningkatkan tata kelola. Penelitian ini dapat menyelidiki peran kepemimpinan, budaya organisasi, dan sistem akuntabilitas dalam menciptakan tata kelola yang baik, serta mengidentifikasi praktik-praktik terbaik untuk diterapkan di berbagai daerah.. 3. Mengeksplorasi dampak pengawasan Inspektorat terhadap akuntabilitas keuangan dalam konteks daerah-daerah tertentu. Penelitian ini dapat dilakukan secara komparatif, membandingkan efek pengawasan Inspektorat di berbagai kabupaten atau kota, dan menganalisis faktor-faktor lokal yang mempengaruhi hubungan antara pengawasan dan akuntabilitas keuangan.
| File size | 503.49 KB |
| Pages | 9 |
| DMCA | Report |
Related /
KOMPETIFKOMPETIF Tingkat literasi keuangan yang lebih baik berkorelasi dengan kemampuan pengelolaan keuangan yang optimal, sementara kecemasan finansial pada tingkat wajarTingkat literasi keuangan yang lebih baik berkorelasi dengan kemampuan pengelolaan keuangan yang optimal, sementara kecemasan finansial pada tingkat wajar
UNBARIUNBARI Pemerintahan daerah merupakan garda terdepan dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan pembangunan di Indonesia. Desentralisasi kekuasaan yang diamanatkanPemerintahan daerah merupakan garda terdepan dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan pembangunan di Indonesia. Desentralisasi kekuasaan yang diamanatkan
DINASTIREVDINASTIREV Kedudukan wakil kepala daerah dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia masih menimbulkan persoalan hukum dan tata kelola pemerintahan, khususnya terkaitKedudukan wakil kepala daerah dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia masih menimbulkan persoalan hukum dan tata kelola pemerintahan, khususnya terkait
CEREDINDONESIACEREDINDONESIA Hasil menunjukkan bahwa hubungan antara ketimpangan dan kualitas institusional tidak konsisten, sementara hubungan antara ketimpangan dan tata kelola bersifatHasil menunjukkan bahwa hubungan antara ketimpangan dan kualitas institusional tidak konsisten, sementara hubungan antara ketimpangan dan tata kelola bersifat
TIGA MUTIARATIGA MUTIARA Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam pemahaman mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi terwujudnya good governance di tingkat pemerintahanPenelitian ini memberikan kontribusi penting dalam pemahaman mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi terwujudnya good governance di tingkat pemerintahan
DINASTIREVDINASTIREV Kewenangan yang dimiliki oleh kepala daerah yakni kewenangan secara administratif dengan kebijakan bisnis yang kedua regulasi ini tentunya sangat berbedaKewenangan yang dimiliki oleh kepala daerah yakni kewenangan secara administratif dengan kebijakan bisnis yang kedua regulasi ini tentunya sangat berbeda
UNIRA MALANGUNIRA MALANG Beberapa daerah kedapatan hanya berfokus pada upaya menurunkan statistik persebaran virus, tanpa memberikan perhatian serius pada transparansi, keterbukaan,Beberapa daerah kedapatan hanya berfokus pada upaya menurunkan statistik persebaran virus, tanpa memberikan perhatian serius pada transparansi, keterbukaan,
UNTAGUNTAG Namun, kebijakan ini juga menimbulkan dampak negatif seperti penumpukan pegawai dan ketidakseimbangan penugasan, sehingga diperlukan evaluasi lanjutanNamun, kebijakan ini juga menimbulkan dampak negatif seperti penumpukan pegawai dan ketidakseimbangan penugasan, sehingga diperlukan evaluasi lanjutan
Useful /
ICIICI Pada sesi kedua, tingkat stres kembali menurun secara signifikan dengan nilai p-value 0,000 (< 0,05), sehingga dapat disimpulkan bahwa terapi musik dangdutPada sesi kedua, tingkat stres kembali menurun secara signifikan dengan nilai p-value 0,000 (< 0,05), sehingga dapat disimpulkan bahwa terapi musik dangdut
DINASTIREVDINASTIREV Dalam kepailitan kedudukan kreditur separatis telah di atur dalam pasal 55 ayat (1) undang-undang kepailitan dan PKPU yang mana kreditur separatis denganDalam kepailitan kedudukan kreditur separatis telah di atur dalam pasal 55 ayat (1) undang-undang kepailitan dan PKPU yang mana kreditur separatis dengan
UAIUAI Dalam riset ini, sebagian besar bentuk plural dari jamak taksir dapat diramalkan dengan melihat consonant order dari bentuk tunggalnya. Jamak taksir bahasaDalam riset ini, sebagian besar bentuk plural dari jamak taksir dapat diramalkan dengan melihat consonant order dari bentuk tunggalnya. Jamak taksir bahasa
UNTAGUNTAG Empat alternatif kebijakan penyelesaian konflik diidentifikasi, yaitu rekonsiliasi warga, hukum adat, satuan tugas operasi, dan pembinaan generasi muda,Empat alternatif kebijakan penyelesaian konflik diidentifikasi, yaitu rekonsiliasi warga, hukum adat, satuan tugas operasi, dan pembinaan generasi muda,