UNTAGUNTAG

JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah)JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah)

Analisis kebijakan diperlukan dalam penyelesaian konflik antardesa di Kabupaten Sigi. Hal ini dilakukan untuk menemukan alternatif kebijakan penyelesaian konflik di Sigi. Metode penelitian yang dipakai ialah metode kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Analisis data yang digunakan ialah tahap: analisis kebijakan model Bridgman dan Davis yaitu meliputi sasaran, memformulasikan masalah kebijakan, mengidentifikasi parameter kebijakan, mencari alternatif‑alternatif, dan memutuskan alternatif‑alternatif pilihan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik antardesa yang terjadi di Kabupaten Sigi telah melibatkan 22 (dua puluh dua) desa yang ada di 4 (empat) kecamatan, dengan jumlah kejadian sebanyak 60 kasus. Alternatif kebijakan penyelesaian konflik antardesa di Kabupaten Sigi dengan nilai tertinggi ialah alternatif hukum adat.

Penelitian menemukan bahwa konflik antardesa di Kabupaten Sigi melibatkan 22 desa di empat kecamatan dengan 60 kasus.Empat alternatif kebijakan penyelesaian konflik diidentifikasi, yaitu rekonsiliasi warga, hukum adat, satuan tugas operasi, dan pembinaan generasi muda, dengan nilai tertinggi pada alternatif hukum adat.Oleh karena itu, kebijakan penyelesaian konflik yang dipilih adalah penerapan hukum adat sebagai mekanisme utama.

Penelitian selanjutnya dapat mengkaji efektivitas penerapan mekanisme hukum adat dalam penyelesaian konflik antardesa secara longitudinal, dengan mengukur perubahan tingkat konflik dan kepuasan masyarakat di desa‑desa yang terlibat. Selanjutnya, studi dapat meneliti kontribusi program pemberdayaan ekonomi pemuda terhadap pencegahan kekerasan antar desa, mengidentifikasi faktor‑faktor keberhasilan dan hambatan dalam mengalihkan energi pemuda ke kegiatan produktif. Selain itu, penelitian dapat menganalisis dampak klarifikasi batas wilayah dan penataan hak atas tanah melalui pemetaan GIS serta dialog komunitas, untuk menilai apakah kepastian kepemilikan lahan dapat mengurangi sengketa antar desa dan meningkatkan stabilitas sosial di Kabupaten Sigi.

  1. #pemberdayaan ekonomi#pemberdayaan ekonomi
  2. #administrasi kependudukan#administrasi kependudukan
Read online
File size261.34 KB
Pages30
Short Linkhttps://juris.id/p-2sl
Lookup LinksGoogle ScholarGoogle Scholar, Semantic ScholarSemantic Scholar, CORE.ac.ukCORE.ac.uk, WorldcatWorldcat, ZenodoZenodo, Research GateResearch Gate, Academia.eduAcademia.edu, OpenAlexOpenAlex, Hollis HarvardHollis Harvard
DMCAReport

Related /

ads-block-test