WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS
West Science Law and Human RightsWest Science Law and Human RightsUpaya pemerintah dalam mengumpulkan dan mencatat dokumen kependudukan bertujuan menyusun kebijakan yang menjamin kepastian hukum bagi warga serta mempermudah masyarakat dalam memenuhi kepentingannya. Pencatatan sipil merupakan bagian dari sistem administrasi kependudukan yang meliputi subsistem pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Dokumen yang dikeluarkan oleh lembaga yang menangani berbagai urusan warga tidak dapat dipisahkan dari serangkaian proses administratif yang pada akhirnya dicatat dan disimpan dalam arsip atau basis data. Penelitian ini mengkaji bagaimana kebijakan pemerintah terkait Pengumpulan dan Pencatatan Dokumen Kependudukan dapat memberikan kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia. Berdasarkan ketentuan pendaftaran nama sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan, pendaftaran nama dilaksanakan pada akta kelahiran ketika terjadi peristiwa penting terkait kelahiran anak. Tujuan penelitian ini adalah memahami kepastian hukum dalam pengumpulan dan pencatatan dokumen penduduk untuk memberikan perlindungan hukum. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif dengan mengkaji regulasi, buku, dan artikel ilmiah terkait. Hasil studi menunjukkan bahwa keberadaan pengumpulan dan pencatatan dokumen penduduk telah memberikan kepastian hukum bagi warga Republik Indonesia.
Berdasarkan hasil analisis, pencatatan dokumen kependudukan bertujuan utama memenuhi hak masyarakat dalam pembuatan dan pembaruan data kependudukan serta memastikan kepastian hukum bagi setiap warga negara.Pencatatan tersebut sejalan dengan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri No.73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan dan tidak bertentangan dengan hak asasi manusia.Kesadaran publik terhadap pengumpulan data dan pencatatan nama memperkuat pemenuhan kewajiban administrasi, memudahkan warga Indonesia dalam urusan administratif seperti pengurusan KTP dan KK.
Penelitian selanjutnya dapat melakukan studi empiris mengenai implementasi regulasi pencatatan nama pada dokumen kependudukan di berbagai daerah, untuk mengidentifikasi variasi praktik dan hambatan yang dihadapi oleh aparat pencatatan serta masyarakat. Selanjutnya, analisis perbandingan antara pencatatan digital dan manual dapat mengevaluasi dampaknya terhadap tingkat kepastian hukum, efisiensi administratif, dan keamanan data pribadi warga. Terakhir, penelitian mengenai efektivitas program penyuluhan dan kampanye kesadaran publik tentang pentingnya pengumpulan data serta pencatatan nama dapat mengukur sejauh mana peningkatan pengetahuan masyarakat berkontribusi pada kepatuhan regulasi dan peningkatan perlindungan hukum individu.
| File size | 277.09 KB |
| Pages | 7 |
| DMCA | Report |
Related /
INTEKOMINTEKOM Peran pihak e-commerce dan pemerintah sangat penting dalam meningkatkan strategi perlindungan data pribadi konsumen agar memperkecil celah terjadinya kebocoranPeran pihak e-commerce dan pemerintah sangat penting dalam meningkatkan strategi perlindungan data pribadi konsumen agar memperkecil celah terjadinya kebocoran
UM SURABAYAUM SURABAYA Selain itu, pemanfaatan ini juga berkontribusi dalam menjaga kesehatan lingkungan dan masyarakat sekitar dengan mengurangi pencemaran udara akibat emisiSelain itu, pemanfaatan ini juga berkontribusi dalam menjaga kesehatan lingkungan dan masyarakat sekitar dengan mengurangi pencemaran udara akibat emisi
DINASTIREVDINASTIREV Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang didukung data lapangan, dengan tujuan untuk menganalisis kesesuaian praktik PLN dengan ketentuanPenelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang didukung data lapangan, dengan tujuan untuk menganalisis kesesuaian praktik PLN dengan ketentuan
APTIIAPTII Kriteria yang diterapkan dalam klasifikasi mencakup tingkat pendapatan rumah tangga, jumlah anggota yang ditanggung, keadaan tempat tinggal, pendidikanKriteria yang diterapkan dalam klasifikasi mencakup tingkat pendapatan rumah tangga, jumlah anggota yang ditanggung, keadaan tempat tinggal, pendidikan
LPPM UNASMANLPPM UNASMAN Tersedianya website ini sebagai media untuk kelurahan agar dapat mempromosikan potensi wilayah tersebut kepada publik atau ke dunia maya. Dengan adanyaTersedianya website ini sebagai media untuk kelurahan agar dapat mempromosikan potensi wilayah tersebut kepada publik atau ke dunia maya. Dengan adanya
UM SURABAYAUM SURABAYA Pengabdian masyarakat ini bertujuan melatih guru-guru sekolah dasar untuk menulis kreatif sastra anak. Pelatihan ini didesain sejalan dengan program gerakanPengabdian masyarakat ini bertujuan melatih guru-guru sekolah dasar untuk menulis kreatif sastra anak. Pelatihan ini didesain sejalan dengan program gerakan
UM SURABAYAUM SURABAYA Omah Iwak Badher Bank adalah salah satu destinasi wisata di Kabupaten Blitar yang dikelola oleh POKMASWAS Fajar Bengawan. Penelusuran di Google. co.idOmah Iwak Badher Bank adalah salah satu destinasi wisata di Kabupaten Blitar yang dikelola oleh POKMASWAS Fajar Bengawan. Penelusuran di Google. co.id
UM SURABAYAUM SURABAYA Selama ini, dukungan yang diberikan kepada penderita kanker utamanya masih berasal dari sesama penderita. Dukungan melalui Paguyuban Sehat bagi penderitaSelama ini, dukungan yang diberikan kepada penderita kanker utamanya masih berasal dari sesama penderita. Dukungan melalui Paguyuban Sehat bagi penderita
Useful /
DINASTIREVDINASTIREV Namun, efektivitas mekanisme masih terkendala oleh limitasi sumber daya manusia, akses terbatas terhadap data kependudukan, dan partisipasi masyarakatNamun, efektivitas mekanisme masih terkendala oleh limitasi sumber daya manusia, akses terbatas terhadap data kependudukan, dan partisipasi masyarakat
DINASTIREVDINASTIREV Penelitian merekomendasikan penguatan peraturan pelaksana, peningkatan kapasitas pengawasan ketenagakerjaan, dan edukasi kepada pemberi kerja dan pekerjaPenelitian merekomendasikan penguatan peraturan pelaksana, peningkatan kapasitas pengawasan ketenagakerjaan, dan edukasi kepada pemberi kerja dan pekerja
MKRIMKRI Dengan begitu, siapapun yang akan terpilih, memiliki cacat moral/hukum atau tidak, semua tergantung kepada pemilih yang memegang hak suara. Undang-UndangDengan begitu, siapapun yang akan terpilih, memiliki cacat moral/hukum atau tidak, semua tergantung kepada pemilih yang memegang hak suara. Undang-Undang
APTIIAPTII Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan Sistem Pendukung Keputusan (SPK) yang dapat membantu proses verifikasi dan validasi dataOleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan Sistem Pendukung Keputusan (SPK) yang dapat membantu proses verifikasi dan validasi data