APTIIAPTII

Router : Jurnal Teknik Informatika dan TerapanRouter : Jurnal Teknik Informatika dan Terapan

Proses verifikasi dan validasi data permohonan pertanahan pada Dinas Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya selama ini masih dilakukan secara manual, yang menyebabkan sering terjadinya keterlambatan, ketidaksesuaian data, serta potensi terjadinya kesalahan dalam pengambilan keputusan. Permasalahan tersebut berdampak pada rendahnya efisiensi pelayanan publik dan akurasi data yang dikelola. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan Sistem Pendukung Keputusan (SPK) yang dapat membantu proses verifikasi dan validasi data permohonan pertanahan secara sistematis, cepat, dan objektif. Sistem ini dibangun menggunakan metode Simple Additive Weighting (SAW) yang berfungsi untuk menentukan tingkat kelayakan permohonan berdasarkan beberapa kriteria, yaitu kelengkapan dokumen, status tanah, legalitas kepemilikan, kesesuaian data pemohon, serta riwayat sengketa. Proses perancangan sistem dilakukan melalui beberapa tahap, meliputi analisis kebutuhan, perancangan, implementasi, pengujian, dan evaluasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SPK berbasis SAW mampu meningkatkan efisiensi proses verifikasi hingga 65%, serta meningkatkan ketepatan hasil validasi hingga 90% dibandingkan dengan metode manual. Sistem ini memberikan rekomendasi keputusan secara otomatis, sehingga dapat membantu petugas dalam menilai kelayakan permohonan pertanahan secara transparan dan konsisten. Dengan demikian, sistem ini berpotensi menjadi solusi efektif dalam mendukung digitalisasi pelayanan publik di bidang pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem pendukung keputusan yang dibangun berhasil membantu proses pengambilan keputusan verifikasi dan validasi data permohonan pertanahan menjadi lebih efisien, objektif, dan transparan.Penerapan metode Simple Additive Weighting (SAW) terbukti akurat dengan tingkat kesesuaian sekitar 86% dibandingkan keputusan manual petugas, sehingga sistem ini dapat diandalkan sebagai alat bantu verifikasi awal.Selain itu, sistem ini mampu menghemat waktu verifikasi hingga 75% dan meningkatkan akuntabilitas serta transparansi pelayanan publik.

Berdasarkan latar belakang dan hasil penelitian, terdapat beberapa saran penelitian lanjutan yang dapat dilakukan. Pertama, perlu dilakukan pengembangan sistem dengan mengintegrasikan data dari berbagai sumber eksternal, seperti data kependudukan dan data peta spasial yang lebih detail, untuk meningkatkan akurasi dan kelengkapan informasi yang digunakan dalam proses verifikasi. Kedua, penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk menguji efektivitas sistem dalam jangka panjang dan mengidentifikasi potensi perbaikan berdasarkan umpan balik dari pengguna. Ketiga, eksplorasi penggunaan metode kecerdasan buatan (AI) seperti machine learning dapat dilakukan untuk meningkatkan kemampuan sistem dalam mendeteksi potensi kecurangan atau anomali dalam data permohonan, sehingga dapat membantu petugas dalam mengambil keputusan yang lebih tepat dan mencegah penyalahgunaan wewenang. Pengembangan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pertanahan dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

  1. Sistem Pendukung Keputusan untuk Penentuan Jurusan di Sekolah Menengah Kejuruan dengan Metode SAW | Jurnal... ojs3.lppm-uis.org/index.php/JR/article/view/865Sistem Pendukung Keputusan untuk Penentuan Jurusan di Sekolah Menengah Kejuruan dengan Metode SAW Jurnal ojs3 lppm uis index php JR article view 865
  2. SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PELANGGAN TERBAIK DAN PEMBERIAN DISKON MENGGUNAKAN METODE SAW &TOPSIS:... journal.stekom.ac.id/index.php/elkom/article/view/135SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PELANGGAN TERBAIK DAN PEMBERIAN DISKON MENGGUNAKAN METODE SAW TOPSIS journal stekom ac index php elkom article view 135
  1. #sistem pendukung keputusan#sistem pendukung keputusan
Read onlineRead online
File size875.68 KB
Pages13
DMCAReportReport

Related /

juris Interpretasi Lembaga Negara dan Sengketa Lembaga Negara dalam Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara 2025More at 2025

MKRIMKRI Tulisan ini membahas mengenai penyelesaian sengketa kewenangan antarlembaga negara oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam penyelesaian sengketa kewenangan konstitusionalTulisan ini membahas mengenai penyelesaian sengketa kewenangan antarlembaga negara oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam penyelesaian sengketa kewenangan konstitusional

juris Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Program Keluarga Harapan di Dinas Sosial Kabupaten Sumba Barat Menggunakan Metode Na ve Bayes 2025More at 2025

APTIIAPTII Sistem ini terbukti mampu meningkatkan objektivitas, akurasi, dan kecepatan dalam proses seleksi penerima bantuan. Dengan demikian, diharapkan penyaluranSistem ini terbukti mampu meningkatkan objektivitas, akurasi, dan kecepatan dalam proses seleksi penerima bantuan. Dengan demikian, diharapkan penyaluran

juris Sistem Informasi Manajemen Layanan Akademik Sekolah Berbasis Web pada SMA Negeri 2 Kodi Utara 2025More at 2025

APTIIAPTII Selama ini, pengelolaan data akademik, termasuk input nilai, jadwal kelas, informasi guru, dan laporan akademik, masih dilakukan secara manual, sehinggaSelama ini, pengelolaan data akademik, termasuk input nilai, jadwal kelas, informasi guru, dan laporan akademik, masih dilakukan secara manual, sehingga

juris Implementasi YOLOv8 dan Local Binary Pattern Histogram LBPH untuk Simulasi Presensi 2025More at 2025

APTIIAPTII Pengujian sistem dilakukan terhadap 25 orang dengan total 250 percobaan presensi. Berdasarkan hasil analisis confusion matrix, sistem menunjukkan performaPengujian sistem dilakukan terhadap 25 orang dengan total 250 percobaan presensi. Berdasarkan hasil analisis confusion matrix, sistem menunjukkan performa

Useful /

juris Kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai Negative Budgeter dalam Pengujian Undang Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2025More at 2025

MKRIMKRI Hal ini mencerminkan pengakuan supremasi konstitusi, sehingga Mahkamah Konstitusi berperan sebagai penjaga konstitusi. Selain itu, UUD 1945 memuat ketentuanHal ini mencerminkan pengakuan supremasi konstitusi, sehingga Mahkamah Konstitusi berperan sebagai penjaga konstitusi. Selain itu, UUD 1945 memuat ketentuan

juris Pengaruh Penggunaan Topologi Mesh terhadap Perkembangan Jaringan Wireless di Era Sekarang 2025More at 2025

APTIIAPTII WMN menawarkan keunggulan berupa fleksibilitas, ketahanan, konfigurasi otomatis, kemampuan self-healing, serta efisiensi biaya, sehingga cocok untuk berbagaiWMN menawarkan keunggulan berupa fleksibilitas, ketahanan, konfigurasi otomatis, kemampuan self-healing, serta efisiensi biaya, sehingga cocok untuk berbagai

juris Sistem Evaluasi Dosen oleh Mahasiswa Berbasis Web dengan Pendekatan MODEL PROTOTYPE Studi Kasus di Fakultas Teknik Universitas Dr Soetomo 2025More at 2025

APTIIAPTII Hasil uji penerimaan menunjukkan tingkat kepuasan tinggi, dengan nilai rata‑rata 84,5% pada konstruk TAM, menandakan sistem yang efektif, transparan,Hasil uji penerimaan menunjukkan tingkat kepuasan tinggi, dengan nilai rata‑rata 84,5% pada konstruk TAM, menandakan sistem yang efektif, transparan,

juris Kudus local wisdom and tobacco industry historical trajectory of the employment relationship between scissoring workers and the company 2025More at 2025

UMMUMM 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang mengabaikan keunikan nilai-nilai lokal dalam kerangka hubungan ketenagakerjaan. Studi ini menggunakan metode13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang mengabaikan keunikan nilai-nilai lokal dalam kerangka hubungan ketenagakerjaan. Studi ini menggunakan metode

ads-block-test