MKRIMKRI
Jurnal KonstitusiJurnal KonstitusiKewenangan pengadilan dalam proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase antara lain, putusan arbitrase harus didaftarkan di Pengadilan Negeri. Menurut Mahkamah, Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU AAPS) menambah norma baru dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Pasal 70 UU AAPS tersebut sudah cukup jelas, yang justru menimbulkan multi tafsir adalah penjelasan pasal tersebut sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil. Mahkamah menyatakan bahwa, Penjelasan Pasal 70 UU AAPS bertentangan dengan Pasal 28 ayat (1) UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014, bagi para pihak yang tidak puas terhadap putusan arbitrase mempunyai peluang yang lebar untuk dapat mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase tanpa harus dibuktikan terlebih dahulu di Pengadilan. Hak para pihak untuk mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UU AAPS dapat dikesampingkan berdasarkan kesepakatan bersama para pihak. Dengan demikian putusan arbitrase yang merupakan mahkota seorang Arbiter tidak mudah “tercabik oleh suatu kepentingan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014 harus diapresiasi dan secepatnya direspon oleh pembentuk undang‑undang untuk merevisi UU No. 30 Tahun 1999 terkait dengan mekanisme pembatalan putusan.
Peran pengadilan dalam arbitrase bersifat kontinu, mulai sebelum hingga setelah putusan arbitrase.Penjelasan Pasal 70 UU Arbitrase menambah norma baru yang menimbulkan ketidakpastian hukum dan dianggap bertentangan dengan konstitusi.Putusan Mahkamah Konstitusi membatalkan penjelasan tersebut, membuka peluang lebih luas bagi pihak yang tidak puas untuk mengajukan pembatalan putusan arbitrase tanpa harus membuktikannya terlebih dahulu di pengadilan.
Penelitian selanjutnya dapat mengkaji secara empiris seberapa sering pihak‑pihak memanfaatkan hak pembatalan putusan arbitrase setelah putusan Mahkamah Konstitusi, serta faktor‑faktor apa yang memengaruhi keputusan mereka; selanjutnya, dapat dilakukan perbandingan mekanisme pembatalan dalam sistem arbitrase internasional, seperti ketentuan dalam Konvensi New York dan UNCITRAL Model Law, untuk merumuskan usulan penyesuaian regulasi Indonesia yang lebih selaras dengan praktik internasional; terakhir, peneliti dapat merancang dan menguji klausul kontrak standar yang secara eksplisit mengatur prosedur dan syarat pembatalan arbitrase, kemudian menilai dampaknya terhadap kepastian hukum serta kepuasan para pihak dalam sengketa bisnis, sehingga dapat memberikan pedoman praktis bagi penyusunan perjanjian arbitrase yang lebih adil dan transparan.
| File size | 428.28 KB |
| Pages | 27 |
| DMCA | Report |
Related /
MKRIMKRI Selain itu, UUD 1945 memuat ketentuan khusus mengenai batas minimal anggaran pendidikan sebesar 20% serta ketentuan lain yang menuntut agar APBN digunakanSelain itu, UUD 1945 memuat ketentuan khusus mengenai batas minimal anggaran pendidikan sebesar 20% serta ketentuan lain yang menuntut agar APBN digunakan
MKRIMKRI Sebagai hak konstitusional, jaminan pelaksanaan hak tersebut diatur dalam Undang-Undang terkait pemilu anggota legislatif, pemilu Presiden dan Wakil PresidenSebagai hak konstitusional, jaminan pelaksanaan hak tersebut diatur dalam Undang-Undang terkait pemilu anggota legislatif, pemilu Presiden dan Wakil Presiden
MKRIMKRI Mahkamah Konstitusi perlu menerapkan penafsiran yang lebih luas untuk menyesuaikan dengan dinamika ketatanegaraan. Revisi Peraturan Mahkamah KonstitusiMahkamah Konstitusi perlu menerapkan penafsiran yang lebih luas untuk menyesuaikan dengan dinamika ketatanegaraan. Revisi Peraturan Mahkamah Konstitusi
MKRIMKRI 69/PUU‑XIII/2015 memberikan alternatif jalan keluar. Mahkamah Konstitusi menilai pengujian UUPA tidak beralasan dan memberikan interpretasi Pasal 2969/PUU‑XIII/2015 memberikan alternatif jalan keluar. Mahkamah Konstitusi menilai pengujian UUPA tidak beralasan dan memberikan interpretasi Pasal 29
MKRIMKRI Preliminary ruling procedure seperti yang diterapkan di Uni Eropa dapat menjadi metode alternatif dalam pelaksanaan constitutional complaint di Indonesia.Preliminary ruling procedure seperti yang diterapkan di Uni Eropa dapat menjadi metode alternatif dalam pelaksanaan constitutional complaint di Indonesia.
MKRIMKRI Kehadiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah memang sudah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya sehingga ada keluasaan untukKehadiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah memang sudah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya sehingga ada keluasaan untuk
MKRIMKRI Diskursus mengenai penerapan judicial activism atau judicial restraint menjadi isu hangat dalam konteks kewenangan judicial review. Belakangan ini, MahkamahDiskursus mengenai penerapan judicial activism atau judicial restraint menjadi isu hangat dalam konteks kewenangan judicial review. Belakangan ini, Mahkamah
UNPARUNPAR Pentingnya penguatan kerja sama Selatan-Selatan dan Kerja sama Triangular antara emerging donor, donor tradisional dan negara penerima bantuan menjadiPentingnya penguatan kerja sama Selatan-Selatan dan Kerja sama Triangular antara emerging donor, donor tradisional dan negara penerima bantuan menjadi
Useful /
RCSDEVELOPMENTRCSDEVELOPMENT Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi distribusi hasil pertanian padi di Kecamatan Silaen melalui penerapanPenelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi distribusi hasil pertanian padi di Kecamatan Silaen melalui penerapan
AFEBIAFEBI Berdasarkan hasil analisis, produksi dan PDB memiliki pengaruh signifikan terhadap volume impor daging sapi dari Australia, sedangkan konsumsi tidak memilikiBerdasarkan hasil analisis, produksi dan PDB memiliki pengaruh signifikan terhadap volume impor daging sapi dari Australia, sedangkan konsumsi tidak memiliki
ISI YogyakartaISI Yogyakarta Ide pokok strategi musikal dalam proses ritual adalah suatu metode dan rekayasa musikal tertentu yang dapat memberikan kontribusi terhadap proses ritual.Ide pokok strategi musikal dalam proses ritual adalah suatu metode dan rekayasa musikal tertentu yang dapat memberikan kontribusi terhadap proses ritual.
UNMUNM Studi ini menemukan bahwa siswa memiliki kemampuan yang baik dalam menulis puisi dan menulis puisi efektif dalam mengajar keterampilan menulis. MenulisStudi ini menemukan bahwa siswa memiliki kemampuan yang baik dalam menulis puisi dan menulis puisi efektif dalam mengajar keterampilan menulis. Menulis