MKRIMKRI
Jurnal KonstitusiJurnal KonstitusiKewenangan pengadilan dalam proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase antara lain, putusan arbitrase harus didaftarkan di Pengadilan Negeri. Menurut Mahkamah, Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU AAPS) menambah norma baru dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Pasal 70 UU AAPS tersebut sudah cukup jelas, yang justru menimbulkan multi tafsir adalah penjelasan pasal tersebut sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil. Mahkamah menyatakan bahwa, Penjelasan Pasal 70 UU AAPS bertentangan dengan Pasal 28 ayat (1) UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014, bagi para pihak yang tidak puas terhadap putusan arbitrase mempunyai peluang yang lebar untuk dapat mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase tanpa harus dibuktikan terlebih dahulu di Pengadilan. Hak para pihak untuk mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UU AAPS dapat dikesampingkan berdasarkan kesepakatan bersama para pihak. Dengan demikian putusan arbitrase yang merupakan mahkota seorang Arbiter tidak mudah “tercabik oleh suatu kepentingan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014 harus diapresiasi dan secepatnya direspon oleh pembentuk undang‑undang untuk merevisi UU No. 30 Tahun 1999 terkait dengan mekanisme pembatalan putusan.
Peran pengadilan dalam arbitrase bersifat kontinu, mulai sebelum hingga setelah putusan arbitrase.Penjelasan Pasal 70 UU Arbitrase menambah norma baru yang menimbulkan ketidakpastian hukum dan dianggap bertentangan dengan konstitusi.Putusan Mahkamah Konstitusi membatalkan penjelasan tersebut, membuka peluang lebih luas bagi pihak yang tidak puas untuk mengajukan pembatalan putusan arbitrase tanpa harus membuktikannya terlebih dahulu di pengadilan.
Penelitian selanjutnya dapat mengkaji secara empiris seberapa sering pihak‑pihak memanfaatkan hak pembatalan putusan arbitrase setelah putusan Mahkamah Konstitusi, serta faktor‑faktor apa yang memengaruhi keputusan mereka; selanjutnya, dapat dilakukan perbandingan mekanisme pembatalan dalam sistem arbitrase internasional, seperti ketentuan dalam Konvensi New York dan UNCITRAL Model Law, untuk merumuskan usulan penyesuaian regulasi Indonesia yang lebih selaras dengan praktik internasional; terakhir, peneliti dapat merancang dan menguji klausul kontrak standar yang secara eksplisit mengatur prosedur dan syarat pembatalan arbitrase, kemudian menilai dampaknya terhadap kepastian hukum serta kepuasan para pihak dalam sengketa bisnis, sehingga dapat memberikan pedoman praktis bagi penyusunan perjanjian arbitrase yang lebih adil dan transparan.
| File size | 428.28 KB |
| Pages | 27 |
| DMCA | Report |
Related /
MKRIMKRI Preliminary ruling procedure seperti yang diterapkan di Uni Eropa dapat menjadi metode alternatif dalam pelaksanaan constitutional complaint di Indonesia.Preliminary ruling procedure seperti yang diterapkan di Uni Eropa dapat menjadi metode alternatif dalam pelaksanaan constitutional complaint di Indonesia.
MKRIMKRI Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XI/2013 adalah jaminan kepastian hukum bagi tindakan khusus untuk meningkatkan jumlah keterwakilan perempuanDampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XI/2013 adalah jaminan kepastian hukum bagi tindakan khusus untuk meningkatkan jumlah keterwakilan perempuan
UMMUMM Keputusan ini berupaya mendemokratisasi proses pemilihan dengan memperluas akses bagi partai politik kecil dan kandidat independen, sehingga memperkayaKeputusan ini berupaya mendemokratisasi proses pemilihan dengan memperluas akses bagi partai politik kecil dan kandidat independen, sehingga memperkaya
MKRIMKRI Pelaksanaan amanat putusan Mahkamah Konstitusi terhadap larangan rangkap jabatan yang dilakukan oleh wakil menteri belum dilaksanakan dengan baik dikarenakanPelaksanaan amanat putusan Mahkamah Konstitusi terhadap larangan rangkap jabatan yang dilakukan oleh wakil menteri belum dilaksanakan dengan baik dikarenakan
STIE MUTTAQIENSTIE MUTTAQIEN Alokasi pengeluarannya digunakan untuk kebutuhan dasar, kesejahteraan sosial, pendidikan, penelitian, infrastruktur, dakwah Islam, administrasi negara,Alokasi pengeluarannya digunakan untuk kebutuhan dasar, kesejahteraan sosial, pendidikan, penelitian, infrastruktur, dakwah Islam, administrasi negara,
UNPARUNPAR Paper ini berargumen bahwa ketidakpastian politik dan resesi ekonomi yang muncul akibat COVID-19 memaksa negara-negara donor tradisional untuk mereviewPaper ini berargumen bahwa ketidakpastian politik dan resesi ekonomi yang muncul akibat COVID-19 memaksa negara-negara donor tradisional untuk mereview
IJBE RESEARCHIJBE RESEARCH Analisis korelasi menunjukkan hubungan yang sangat kuat antara variabel administrasi dan akuntabilitas dana APBD, yang mendukung pencapaian akuntabilitasAnalisis korelasi menunjukkan hubungan yang sangat kuat antara variabel administrasi dan akuntabilitas dana APBD, yang mendukung pencapaian akuntabilitas
UNPADUNPAD Immanuel Kant dengan filsafat transendental idealisme‑nya menegaskan bahwa manusia dan alam harus tunduk pada prinsip moral universal, sehingga tindakanImmanuel Kant dengan filsafat transendental idealisme‑nya menegaskan bahwa manusia dan alam harus tunduk pada prinsip moral universal, sehingga tindakan
Useful /
SCADINDEPENDENTSCADINDEPENDENT Gerakan guru memengaruhi proses demokratisasi Indonesia. Gerakan guru telah berkontribusi secara signifikan dalam meningkatkan partisipasi dan demokrasiGerakan guru memengaruhi proses demokratisasi Indonesia. Gerakan guru telah berkontribusi secara signifikan dalam meningkatkan partisipasi dan demokrasi
UMMUMM Temuan ini mengimplikasikan perlunya kebijakan dan praktik hukum yang mengakomodasi mekanisme ADR berbasis kearifan lokal secara formal guna menjembataniTemuan ini mengimplikasikan perlunya kebijakan dan praktik hukum yang mengakomodasi mekanisme ADR berbasis kearifan lokal secara formal guna menjembatani
UMMUMM Namun, tantangan utama terletak pada inklusi dan literasi keuangan. Rekomendasi meliputi penguatan program literasi, akses digital, insentif transisi,Namun, tantangan utama terletak pada inklusi dan literasi keuangan. Rekomendasi meliputi penguatan program literasi, akses digital, insentif transisi,
STIE MUTTAQIENSTIE MUTTAQIEN Sampel penelitian berjumlah 30 responden yang diperoleh melalui teknik sampling insidental. Pengumpulan data dilakukan dengan membagikan kuisioner onlineSampel penelitian berjumlah 30 responden yang diperoleh melalui teknik sampling insidental. Pengumpulan data dilakukan dengan membagikan kuisioner online