MKRIMKRI
Jurnal KonstitusiJurnal KonstitusiKewenangan pengadilan dalam proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase antara lain, putusan arbitrase harus didaftarkan di Pengadilan Negeri. Menurut Mahkamah, Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU AAPS) menambah norma baru dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Pasal 70 UU AAPS tersebut sudah cukup jelas, yang justru menimbulkan multi tafsir adalah penjelasan pasal tersebut sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil. Mahkamah menyatakan bahwa, Penjelasan Pasal 70 UU AAPS bertentangan dengan Pasal 28 ayat (1) UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014, bagi para pihak yang tidak puas terhadap putusan arbitrase mempunyai peluang yang lebar untuk dapat mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase tanpa harus dibuktikan terlebih dahulu di Pengadilan. Hak para pihak untuk mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UU AAPS dapat dikesampingkan berdasarkan kesepakatan bersama para pihak. Dengan demikian putusan arbitrase yang merupakan mahkota seorang Arbiter tidak mudah “tercabik oleh suatu kepentingan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014 harus diapresiasi dan secepatnya direspon oleh pembentuk undang‑undang untuk merevisi UU No. 30 Tahun 1999 terkait dengan mekanisme pembatalan putusan.
Peran pengadilan dalam arbitrase bersifat kontinu, mulai sebelum hingga setelah putusan arbitrase.Penjelasan Pasal 70 UU Arbitrase menambah norma baru yang menimbulkan ketidakpastian hukum dan dianggap bertentangan dengan konstitusi.Putusan Mahkamah Konstitusi membatalkan penjelasan tersebut, membuka peluang lebih luas bagi pihak yang tidak puas untuk mengajukan pembatalan putusan arbitrase tanpa harus membuktikannya terlebih dahulu di pengadilan.
Penelitian selanjutnya dapat mengkaji secara empiris seberapa sering pihak‑pihak memanfaatkan hak pembatalan putusan arbitrase setelah putusan Mahkamah Konstitusi, serta faktor‑faktor apa yang memengaruhi keputusan mereka; selanjutnya, dapat dilakukan perbandingan mekanisme pembatalan dalam sistem arbitrase internasional, seperti ketentuan dalam Konvensi New York dan UNCITRAL Model Law, untuk merumuskan usulan penyesuaian regulasi Indonesia yang lebih selaras dengan praktik internasional; terakhir, peneliti dapat merancang dan menguji klausul kontrak standar yang secara eksplisit mengatur prosedur dan syarat pembatalan arbitrase, kemudian menilai dampaknya terhadap kepastian hukum serta kepuasan para pihak dalam sengketa bisnis, sehingga dapat memberikan pedoman praktis bagi penyusunan perjanjian arbitrase yang lebih adil dan transparan.
| File size | 428.28 KB |
| Pages | 27 |
| DMCA | Report |
Related /
UPNVJUPNVJ Penerapan one roof system di Pengadilan Pajak memberikan dampak positif pada transparansi dan akuntabilitas proses penyelesaian sengketa pajak. Namun,Penerapan one roof system di Pengadilan Pajak memberikan dampak positif pada transparansi dan akuntabilitas proses penyelesaian sengketa pajak. Namun,
AMSIRAMSIR Namun, perubahan ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi tergugat yang memiliki keterbatasan akses teknologi. Penerapan model hybrid trial, yangNamun, perubahan ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi tergugat yang memiliki keterbatasan akses teknologi. Penerapan model hybrid trial, yang
MKRIMKRI Penelitian ini merupakan penelitian konseptual berupaya menemukan konsep-konsep hubungan pusat dan daerah menurut UUDNRI Tahun 1945. Kehadiran Undang-UndangPenelitian ini merupakan penelitian konseptual berupaya menemukan konsep-konsep hubungan pusat dan daerah menurut UUDNRI Tahun 1945. Kehadiran Undang-Undang
MKRIMKRI Namun demikian, terdapat masalah nyata dalam Pertimbangan Hukum yang disusun, yaitu falasi, kurangnya pertimbangan dan tidak adanya analisis dampak. DiNamun demikian, terdapat masalah nyata dalam Pertimbangan Hukum yang disusun, yaitu falasi, kurangnya pertimbangan dan tidak adanya analisis dampak. Di
AMSIRAMSIR 46/PUU-VIII/2010 and related jurisprudence, this study confirms a paradigm shift toward more inclusive and equitable protection for women heirs. However,46/PUU-VIII/2010 and related jurisprudence, this study confirms a paradigm shift toward more inclusive and equitable protection for women heirs. However,
JURNALHUKUMDANPERADILANJURNALHUKUMDANPERADILAN Praktik adat yang masih kuat seringkali berbenturan dengan prinsip-prinsip kesetaraan gender dalam hukum Islam. Model pengembangan kesetaraan gender yangPraktik adat yang masih kuat seringkali berbenturan dengan prinsip-prinsip kesetaraan gender dalam hukum Islam. Model pengembangan kesetaraan gender yang
NEOLECTURANEOLECTURA Keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi, yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap, pertamaKeadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi, yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap, pertama
STAIN MADINASTAIN MADINA Inovasi produk umrah yang memanfaatkan pembiayaan Amitra Syariah Financing memberikan kemudahan bagi calon jemaah dalam mewujudkan ibadah umrah. KerjasamaInovasi produk umrah yang memanfaatkan pembiayaan Amitra Syariah Financing memberikan kemudahan bagi calon jemaah dalam mewujudkan ibadah umrah. Kerjasama
Useful /
STIKES HOLISTICSTIKES HOLISTIC Analisis chi‑square menunjukkan tidak ada hubungan signifikan antara asupan energi, karbohidrat, protein, lemak, maupun kepuasan pelayanan makanan denganAnalisis chi‑square menunjukkan tidak ada hubungan signifikan antara asupan energi, karbohidrat, protein, lemak, maupun kepuasan pelayanan makanan dengan
STIKES HOLISTICSTIKES HOLISTIC Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan antara kebiasaan makan dan aktivitas fisik dengan status gizi. Tidak terdapat hubunganOleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan antara kebiasaan makan dan aktivitas fisik dengan status gizi. Tidak terdapat hubungan
UPNVJUPNVJ Tulisan ini membahas tentang penyelesaian sengketa konsumen antara perbankan konvensional dan perbankan syariah. Penyediaan jasa keuangan sebagai suatuTulisan ini membahas tentang penyelesaian sengketa konsumen antara perbankan konvensional dan perbankan syariah. Penyediaan jasa keuangan sebagai suatu
MKRIMKRI Penentuan lembaga negara harus mempertimbangkan penyebutan eksplisit nama atau fungsi dalam UUD 1945 serta pengaturan dalam peraturan lebih rendah. MahkamahPenentuan lembaga negara harus mempertimbangkan penyebutan eksplisit nama atau fungsi dalam UUD 1945 serta pengaturan dalam peraturan lebih rendah. Mahkamah