MKRIMKRI
Jurnal KonstitusiJurnal KonstitusiKewenangan pengadilan dalam proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase antara lain, putusan arbitrase harus didaftarkan di Pengadilan Negeri. Menurut Mahkamah, Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU AAPS) menambah norma baru dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Pasal 70 UU AAPS tersebut sudah cukup jelas, yang justru menimbulkan multi tafsir adalah penjelasan pasal tersebut sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil. Mahkamah menyatakan bahwa, Penjelasan Pasal 70 UU AAPS bertentangan dengan Pasal 28 ayat (1) UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014, bagi para pihak yang tidak puas terhadap putusan arbitrase mempunyai peluang yang lebar untuk dapat mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase tanpa harus dibuktikan terlebih dahulu di Pengadilan. Hak para pihak untuk mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UU AAPS dapat dikesampingkan berdasarkan kesepakatan bersama para pihak. Dengan demikian putusan arbitrase yang merupakan mahkota seorang Arbiter tidak mudah “tercabik oleh suatu kepentingan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014 harus diapresiasi dan secepatnya direspon oleh pembentuk undang‑undang untuk merevisi UU No. 30 Tahun 1999 terkait dengan mekanisme pembatalan putusan.
Peran pengadilan dalam arbitrase bersifat kontinu, mulai sebelum hingga setelah putusan arbitrase.Penjelasan Pasal 70 UU Arbitrase menambah norma baru yang menimbulkan ketidakpastian hukum dan dianggap bertentangan dengan konstitusi.Putusan Mahkamah Konstitusi membatalkan penjelasan tersebut, membuka peluang lebih luas bagi pihak yang tidak puas untuk mengajukan pembatalan putusan arbitrase tanpa harus membuktikannya terlebih dahulu di pengadilan.
Penelitian selanjutnya dapat mengkaji secara empiris seberapa sering pihak‑pihak memanfaatkan hak pembatalan putusan arbitrase setelah putusan Mahkamah Konstitusi, serta faktor‑faktor apa yang memengaruhi keputusan mereka; selanjutnya, dapat dilakukan perbandingan mekanisme pembatalan dalam sistem arbitrase internasional, seperti ketentuan dalam Konvensi New York dan UNCITRAL Model Law, untuk merumuskan usulan penyesuaian regulasi Indonesia yang lebih selaras dengan praktik internasional; terakhir, peneliti dapat merancang dan menguji klausul kontrak standar yang secara eksplisit mengatur prosedur dan syarat pembatalan arbitrase, kemudian menilai dampaknya terhadap kepastian hukum serta kepuasan para pihak dalam sengketa bisnis, sehingga dapat memberikan pedoman praktis bagi penyusunan perjanjian arbitrase yang lebih adil dan transparan.
| File size | 428.28 KB |
| Pages | 27 |
| Short Link | https://juris.id/p-Q3 |
| Lookup Links | Google ScholarGoogle Scholar, Semantic ScholarSemantic Scholar, CORE.ac.ukCORE.ac.uk, WorldcatWorldcat, ZenodoZenodo, Research GateResearch Gate, Academia.eduAcademia.edu, OpenAlexOpenAlex, Hollis HarvardHollis Harvard |
| DMCA | Report |
Related /
UDBUDB Mayoritas penumpang atau sebanyak 23 penumpang menyetujui kapal memiliki fasilitas kesehatan lengkap seperti alat deteksi dini dan equipment protectiveMayoritas penumpang atau sebanyak 23 penumpang menyetujui kapal memiliki fasilitas kesehatan lengkap seperti alat deteksi dini dan equipment protective
IUSIUS Berdasarkan analisis, pengaturan mengenai waktu perolehan status hukum Perseroan Terbatas tidak memenuhi asas kejelasan formulasi, sehingga rekonstruksiBerdasarkan analisis, pengaturan mengenai waktu perolehan status hukum Perseroan Terbatas tidak memenuhi asas kejelasan formulasi, sehingga rekonstruksi
IUSIUS Dari aspek struktur hukum, peran hakim, jaksa, dan aparat penegak hukum lainnya juga diprioritaskan untuk memberikan esensi keadilan dalam menerapkan KUHPDari aspek struktur hukum, peran hakim, jaksa, dan aparat penegak hukum lainnya juga diprioritaskan untuk memberikan esensi keadilan dalam menerapkan KUHP
DINASTIREVDINASTIREV Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yang membolehkan perceraian atas dasar penganiayaan dan pertengkaran terus-menerusHal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yang membolehkan perceraian atas dasar penganiayaan dan pertengkaran terus-menerus
MKRIMKRI Untuk mengatur hal‑hal lebih lanjut, dibentuklah Undang‑Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Akan tetapi, undang‑undang tersebutUntuk mengatur hal‑hal lebih lanjut, dibentuklah Undang‑Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Akan tetapi, undang‑undang tersebut
UMMUMM Hak cipta lagu atau musik termasuk dalam ranah seni, namun belakangan sering terjadi pelanggaran hak cipta melalui versi cover lagu yang dikomersialkanHak cipta lagu atau musik termasuk dalam ranah seni, namun belakangan sering terjadi pelanggaran hak cipta melalui versi cover lagu yang dikomersialkan
UINUIN Dinyatakan dalam Kompilasi Hukum Islam, pasangan yang belum mencapai usia dua puluh tahun harus mendapatkan persetujuan dari kedua orang tua untuk menikah.Dinyatakan dalam Kompilasi Hukum Islam, pasangan yang belum mencapai usia dua puluh tahun harus mendapatkan persetujuan dari kedua orang tua untuk menikah.
IUSIUS Terdapatnya pertentangan norma hukum yang menimbulkan ketidakpastian hukum antara Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang PDRB terhadap Peraturan PemerintahTerdapatnya pertentangan norma hukum yang menimbulkan ketidakpastian hukum antara Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang PDRB terhadap Peraturan Pemerintah
Useful /
APTIIAPTII Sistem ini dibangun menggunakan metode Simple Additive Weighting (SAW) yang berfungsi untuk menentukan tingkat kelayakan permohonan berdasarkan beberapaSistem ini dibangun menggunakan metode Simple Additive Weighting (SAW) yang berfungsi untuk menentukan tingkat kelayakan permohonan berdasarkan beberapa
APTIIAPTII Metode pengembangan meliputi elicitation kebutuhan bersama Gugus Penjaminan Mutu melalui studi dokumen SPMI dan wawancara singkat, perancangan arsitekturMetode pengembangan meliputi elicitation kebutuhan bersama Gugus Penjaminan Mutu melalui studi dokumen SPMI dan wawancara singkat, perancangan arsitektur
ITBITB Koefisien respons seismik (CS) pada tanah sedang meningkat 10,782% dibanding perhitungan kode saat ini, dan peningkatan lebih tinggi mencapai 13,168% padaKoefisien respons seismik (CS) pada tanah sedang meningkat 10,782% dibanding perhitungan kode saat ini, dan peningkatan lebih tinggi mencapai 13,168% pada
UINUIN Penelitian ini mengungkap tentang fikih terpadu yang ditulis oleh ulama Palembang Darussalam memiliki kontribusi yang sangat besar dalam membentuk kepribadianPenelitian ini mengungkap tentang fikih terpadu yang ditulis oleh ulama Palembang Darussalam memiliki kontribusi yang sangat besar dalam membentuk kepribadian