MKRIMKRI
Jurnal KonstitusiJurnal KonstitusiKewenangan pengadilan dalam proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase antara lain, putusan arbitrase harus didaftarkan di Pengadilan Negeri. Menurut Mahkamah, Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU AAPS) menambah norma baru dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Pasal 70 UU AAPS tersebut sudah cukup jelas, yang justru menimbulkan multi tafsir adalah penjelasan pasal tersebut sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil. Mahkamah menyatakan bahwa, Penjelasan Pasal 70 UU AAPS bertentangan dengan Pasal 28 ayat (1) UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014, bagi para pihak yang tidak puas terhadap putusan arbitrase mempunyai peluang yang lebar untuk dapat mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase tanpa harus dibuktikan terlebih dahulu di Pengadilan. Hak para pihak untuk mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UU AAPS dapat dikesampingkan berdasarkan kesepakatan bersama para pihak. Dengan demikian putusan arbitrase yang merupakan mahkota seorang Arbiter tidak mudah “tercabik oleh suatu kepentingan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014 harus diapresiasi dan secepatnya direspon oleh pembentuk undang‑undang untuk merevisi UU No. 30 Tahun 1999 terkait dengan mekanisme pembatalan putusan.
Peran pengadilan dalam arbitrase bersifat kontinu, mulai sebelum hingga setelah putusan arbitrase.Penjelasan Pasal 70 UU Arbitrase menambah norma baru yang menimbulkan ketidakpastian hukum dan dianggap bertentangan dengan konstitusi.Putusan Mahkamah Konstitusi membatalkan penjelasan tersebut, membuka peluang lebih luas bagi pihak yang tidak puas untuk mengajukan pembatalan putusan arbitrase tanpa harus membuktikannya terlebih dahulu di pengadilan.
Penelitian selanjutnya dapat mengkaji secara empiris seberapa sering pihak‑pihak memanfaatkan hak pembatalan putusan arbitrase setelah putusan Mahkamah Konstitusi, serta faktor‑faktor apa yang memengaruhi keputusan mereka; selanjutnya, dapat dilakukan perbandingan mekanisme pembatalan dalam sistem arbitrase internasional, seperti ketentuan dalam Konvensi New York dan UNCITRAL Model Law, untuk merumuskan usulan penyesuaian regulasi Indonesia yang lebih selaras dengan praktik internasional; terakhir, peneliti dapat merancang dan menguji klausul kontrak standar yang secara eksplisit mengatur prosedur dan syarat pembatalan arbitrase, kemudian menilai dampaknya terhadap kepastian hukum serta kepuasan para pihak dalam sengketa bisnis, sehingga dapat memberikan pedoman praktis bagi penyusunan perjanjian arbitrase yang lebih adil dan transparan.
| File size | 428.28 KB |
| Pages | 27 |
| DMCA | Report |
Related /
DINASTIREVDINASTIREV Studi ini menerapkan pendekatan yuridis normatif dengan metode studi kasus, menelaah norma KUHAP, Putusan MK, dan doktrin ahli guna menilai peran praperadilanStudi ini menerapkan pendekatan yuridis normatif dengan metode studi kasus, menelaah norma KUHAP, Putusan MK, dan doktrin ahli guna menilai peran praperadilan
DINASTIREVDINASTIREV Sumber data meliputi bahan hukum primer (seperti KUHPerdata dan putusan MK), bahan sekunder (literatur hukum dan artikel ilmiah), serta bahan tersier (pendapatSumber data meliputi bahan hukum primer (seperti KUHPerdata dan putusan MK), bahan sekunder (literatur hukum dan artikel ilmiah), serta bahan tersier (pendapat
DINASTIREVDINASTIREV Dengan pendekatan yuridis-normatif dan metode analisis kualitatif, kajian ini menemukan bahwa putusan MK tersebut menegaskan bahwa pembatalan perjanjianDengan pendekatan yuridis-normatif dan metode analisis kualitatif, kajian ini menemukan bahwa putusan MK tersebut menegaskan bahwa pembatalan perjanjian
STIHALBANNASTIHALBANNA Putusan tersebut dianggap progresif dalam menjamin nondiskriminasi terhadap anak, namun juga menuai kritik karena berpotensi mengganggu tasyri ilahi danPutusan tersebut dianggap progresif dalam menjamin nondiskriminasi terhadap anak, namun juga menuai kritik karena berpotensi mengganggu tasyri ilahi dan
HAMJAHDIHAHAMJAHDIHA 05 maka d H0 dan Ha diterima begitu sebaliknya. Artinya produk yang sudah dikembangkan dapat meningkatkan keterampilan dasar mahasiswa dalam pengembangan05 maka d H0 dan Ha diterima begitu sebaliknya. Artinya produk yang sudah dikembangkan dapat meningkatkan keterampilan dasar mahasiswa dalam pengembangan
HAMJAHDIHAHAMJAHDIHA Pendidikan non-formal merupakan jalur pendidikan yang direncanakan dan diselenggarakan secara sistematis oleh pemerintah dan masyarakat secara mandiriPendidikan non-formal merupakan jalur pendidikan yang direncanakan dan diselenggarakan secara sistematis oleh pemerintah dan masyarakat secara mandiri
HAMJAHDIHAHAMJAHDIHA Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan pembelajaran IPS kelas VII SMP Muallimin Wonodadi Blitar, menganalisis kebutuhan pengembangan bahan ajar berbasisPenelitian ini bertujuan untuk menggambarkan pembelajaran IPS kelas VII SMP Muallimin Wonodadi Blitar, menganalisis kebutuhan pengembangan bahan ajar berbasis
MKRIMKRI Penelusuran Putusan Mahkamah Konstitusi yang dilakukan sejak tahun 2003 sampai dengan 2018 menunjukkan bahwa terdapat 32 (tiga puluh dua) permohonan ujiPenelusuran Putusan Mahkamah Konstitusi yang dilakukan sejak tahun 2003 sampai dengan 2018 menunjukkan bahwa terdapat 32 (tiga puluh dua) permohonan uji
Useful /
MKRIMKRI Dengan begitu, siapapun yang akan terpilih, memiliki cacat moral/hukum atau tidak, semua tergantung kepada pemilih yang memegang hak suara. Undang-UndangDengan begitu, siapapun yang akan terpilih, memiliki cacat moral/hukum atau tidak, semua tergantung kepada pemilih yang memegang hak suara. Undang-Undang
MKRIMKRI Pengelompokan lembaga negara berdasarkan landasan yuridis pembentukannya mencakup lembaga yang dibentuk berdasarkan Keppres, UU, dan UUD. Mahkamah KonstitusiPengelompokan lembaga negara berdasarkan landasan yuridis pembentukannya mencakup lembaga yang dibentuk berdasarkan Keppres, UU, dan UUD. Mahkamah Konstitusi
MKRIMKRI Mahkamah Konstitusi menilai pengujian UUPA tidak beralasan dan memberikan interpretasi Pasal 29 tentang perjanjian perkawinan, memperluas ruang lingkupMahkamah Konstitusi menilai pengujian UUPA tidak beralasan dan memberikan interpretasi Pasal 29 tentang perjanjian perkawinan, memperluas ruang lingkup
STIKES YRSDSSTIKES YRSDS Efektivitas ACT muncul melalui proses mindfulness, values clarification, dan cognitive defusion, yang membantu caregiver untuk menerima pengalaman emosionalEfektivitas ACT muncul melalui proses mindfulness, values clarification, dan cognitive defusion, yang membantu caregiver untuk menerima pengalaman emosional