IUSIUS
Jurnal IUS Kajian Hukum dan KeadilanJurnal IUS Kajian Hukum dan KeadilanBagi sebuah badan hukum, legalitas merupakan elemen terpenting karena menunjukkan kondisi keabsahan atau legitimasi sehingga diakui oleh hukum dan masyarakat sebagai subjek hukum. Perseroan Terbatas (PT) memerlukan prosedur pendirian khusus untuk melegalkan status badan hukumnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 109 angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Undang-Undang ini mengubah ketentuan sebelumnya yang diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, di mana perolehan status badan hukum berubah menjadi setelah didaftarkan kepada Menteri dan memperoleh bukti pendaftaran. Tim Peneliti menemukan isu hukum, yaitu apakah perubahan pengaturan tersebut memenuhi asas kejelasan formulasi sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk menganalisis rekonstruksi hukum yang tepat agar asas kejelasan formulasi terpenuhi. Berdasarkan analisis, pengaturan mengenai waktu perolehan status hukum Perseroan Terbatas tidak memenuhi asas kejelasan formulasi, sehingga rekonstruksi hukum yang tepat diperlukan dengan menggunakan pilihan kata dan bahasa hukum yang jelas untuk meminimalkan interpretasi yang berlebihan dalam pelaksanaannya.
Pengaturan dalam Pasal 109 angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 mengenai perolehan status badan hukum Perseroan Terbatas dengan menggunakan istilah bukti pendaftaran tidak memenuhi asas kejelasan formulasi karena pemilihan kata yang ambigu dan bahasa hukum yang tidak jelas, sehingga menimbulkan berbagai interpretasi dalam penerapannya.Rekonstruksi hukum yang tepat adalah dengan mengamendemen pasal tersebut untuk kembali menggunakan formulasi semula, yaitu status badan hukum diperoleh pada tanggal diterbitkannya keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang pengesahan badan hukum.Perubahan ini penting untuk memenuhi asas kejelasan formulasi sebagai syarat utama dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik demi tercapainya kepastian hukum.
Penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi dampak nyata dari perubahan terminologi hukum ini terhadap dunia usaha. Pertanyaan menarik yang bisa diajukan adalah, bagaimana ketidakpastian istilah bukti pendaftaran secara empiris memengaruhi kecepatan proses perizinan dan tingkat kepercayaan investor terhadap sistem hukum di Indonesia? Studi ini akan melampaui analisis teoretis dan mengungkap kendala praktis yang dihadapi oleh pengusaha dan notaris. Selanjutnya, akan sangat bermanfaat untuk melakukan studi komparatif dengan melihat bagaimana negara-negara lain merancang aturan mengenai pengakuan badan hukum perusahaan. Penelitian ini dapat mengidentifikasi model formulasi hukum dari berbagai yurisdiksi yang paling efektif dalam menciptakan kejelasan tanpa menghambat iklim investasi, yang kemudian dapat diadaptasi untuk konteks Indonesia. Terakhir, sebagai pengembangan dari gagasan rekonstruksi hukum, penelitian baru bisa fokus pada menciptakan formula alternatif yang inovatif. Daripada sekadar kembali ke formulasi lama, apakah ada terminologi baru yang lebih modern dan jelas yang sesuai dengan era digitalisasi perizinan, sehingga tujuan kepastian hukum dan kemudahan berusaha dapat tercapai secara bersamaan? Pendekatan ini akan memberikan solusi konstruktif ke depan, bukan hanya mengkritik atau mengulang masa lalu.
| File size | 370.62 KB |
| Pages | 20 |
| Short Link | https://juris.id/p-Jf |
| Lookup Links | Google ScholarGoogle Scholar, Semantic ScholarSemantic Scholar, CORE.ac.ukCORE.ac.uk, WorldcatWorldcat, ZenodoZenodo, Research GateResearch Gate, Academia.eduAcademia.edu, OpenAlexOpenAlex, Hollis HarvardHollis Harvard |
| DMCA | Report |
Related /
NUSANTARAGLOBALNUSANTARAGLOBAL Berdasarkan hasil pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan. (1) Permasalahan utama Sekolah Alam Sriwijaya Palembang adalah keterbatasan kualitas danBerdasarkan hasil pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan. (1) Permasalahan utama Sekolah Alam Sriwijaya Palembang adalah keterbatasan kualitas dan
IUSIUS To effectively empower MSMEs, these marketplaces must implement policies that prioritize the interests of small businesses, including differentiated commissionTo effectively empower MSMEs, these marketplaces must implement policies that prioritize the interests of small businesses, including differentiated commission
UNISUNIS Sementara itu, Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 memberikan pengecualian tertentu yang mengizinkan aborsi dalam kondisi-kondisi khusus, sepertiSementara itu, Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 memberikan pengecualian tertentu yang mengizinkan aborsi dalam kondisi-kondisi khusus, seperti
STAISAMSTAISAM Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan menggunakan metode deskriptif-kualitatif. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional berfungsi mempersatukanPenelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan menggunakan metode deskriptif-kualitatif. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional berfungsi mempersatukan
STAISAMSTAISAM Pesatnya pertumbuhan lembaga keuangan syariah, khususnya lembaga keuangan non-bank, meningkatkan kebutuhan akan SDI yang memiliki keahlian ekonomi syariah.Pesatnya pertumbuhan lembaga keuangan syariah, khususnya lembaga keuangan non-bank, meningkatkan kebutuhan akan SDI yang memiliki keahlian ekonomi syariah.
STIA LK DUMAISTIA LK DUMAI Hal ini sangat penting dilaksanakan karena masih banyak ditemukan LKM yang mengalami permasalahan risiko kredit macet dan juga gagal bayar sehingga dapatHal ini sangat penting dilaksanakan karena masih banyak ditemukan LKM yang mengalami permasalahan risiko kredit macet dan juga gagal bayar sehingga dapat
UMMUMM Hak cipta merupakan karya legal yang terdaftar dengan dua hak eksklusif, yaitu hak ekonomi dan hak moral. Hak cipta lagu atau musik termasuk dalam ranahHak cipta merupakan karya legal yang terdaftar dengan dua hak eksklusif, yaitu hak ekonomi dan hak moral. Hak cipta lagu atau musik termasuk dalam ranah
UINUIN Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa perlu dilakukan tinjauan terhadap hukum perkawinan untuk mencegah praktik perkawinan di bawah umur. Undang-UndangOleh karena itu, penulis berpendapat bahwa perlu dilakukan tinjauan terhadap hukum perkawinan untuk mencegah praktik perkawinan di bawah umur. Undang-Undang
Useful /
BUSTANUL ULUMBUSTANUL ULUM Artikel ini mengeksplorasi pendekatan inovatif dalam pengajaran bahasa Inggris sebagai bahasa kedua (ESL) dalam berbagai konteks pendidikan. Dengan meninjauArtikel ini mengeksplorasi pendekatan inovatif dalam pengajaran bahasa Inggris sebagai bahasa kedua (ESL) dalam berbagai konteks pendidikan. Dengan meninjau
ITBITB Mataram merupakan ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Barat yang terdiri atas dua pulau, Lombok dan Sumbawa. Gempa Lombok 2018 secara signifikan memengaruhiMataram merupakan ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Barat yang terdiri atas dua pulau, Lombok dan Sumbawa. Gempa Lombok 2018 secara signifikan memengaruhi
ITBITB Hasil penelitian menunjukkan bahwa model pembelajaran inkuiri terbimbing berbantuan media interaktif berpengaruh signifikan terhadap kemampuan berpikirHasil penelitian menunjukkan bahwa model pembelajaran inkuiri terbimbing berbantuan media interaktif berpengaruh signifikan terhadap kemampuan berpikir
ITBITB Abstrak bahasa Indonesia ini menjelaskan bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi hubungan antara paparan polusi udara dan kejadian penyakit pernapasanAbstrak bahasa Indonesia ini menjelaskan bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi hubungan antara paparan polusi udara dan kejadian penyakit pernapasan