IUSIUS
Jurnal IUS Kajian Hukum dan KeadilanJurnal IUS Kajian Hukum dan KeadilanBagi sebuah badan hukum, legalitas merupakan elemen terpenting karena menunjukkan kondisi keabsahan atau legitimasi sehingga diakui oleh hukum dan masyarakat sebagai subjek hukum. Perseroan Terbatas (PT) memerlukan prosedur pendirian khusus untuk melegalkan status badan hukumnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 109 angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Undang-Undang ini mengubah ketentuan sebelumnya yang diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, di mana perolehan status badan hukum berubah menjadi setelah didaftarkan kepada Menteri dan memperoleh bukti pendaftaran. Tim Peneliti menemukan isu hukum, yaitu apakah perubahan pengaturan tersebut memenuhi asas kejelasan formulasi sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk menganalisis rekonstruksi hukum yang tepat agar asas kejelasan formulasi terpenuhi. Berdasarkan analisis, pengaturan mengenai waktu perolehan status hukum Perseroan Terbatas tidak memenuhi asas kejelasan formulasi, sehingga rekonstruksi hukum yang tepat diperlukan dengan menggunakan pilihan kata dan bahasa hukum yang jelas untuk meminimalkan interpretasi yang berlebihan dalam pelaksanaannya.
Pengaturan dalam Pasal 109 angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 mengenai perolehan status badan hukum Perseroan Terbatas dengan menggunakan istilah bukti pendaftaran tidak memenuhi asas kejelasan formulasi karena pemilihan kata yang ambigu dan bahasa hukum yang tidak jelas, sehingga menimbulkan berbagai interpretasi dalam penerapannya.Rekonstruksi hukum yang tepat adalah dengan mengamendemen pasal tersebut untuk kembali menggunakan formulasi semula, yaitu status badan hukum diperoleh pada tanggal diterbitkannya keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang pengesahan badan hukum.Perubahan ini penting untuk memenuhi asas kejelasan formulasi sebagai syarat utama dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik demi tercapainya kepastian hukum.
Penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi dampak nyata dari perubahan terminologi hukum ini terhadap dunia usaha. Pertanyaan menarik yang bisa diajukan adalah, bagaimana ketidakpastian istilah bukti pendaftaran secara empiris memengaruhi kecepatan proses perizinan dan tingkat kepercayaan investor terhadap sistem hukum di Indonesia? Studi ini akan melampaui analisis teoretis dan mengungkap kendala praktis yang dihadapi oleh pengusaha dan notaris. Selanjutnya, akan sangat bermanfaat untuk melakukan studi komparatif dengan melihat bagaimana negara-negara lain merancang aturan mengenai pengakuan badan hukum perusahaan. Penelitian ini dapat mengidentifikasi model formulasi hukum dari berbagai yurisdiksi yang paling efektif dalam menciptakan kejelasan tanpa menghambat iklim investasi, yang kemudian dapat diadaptasi untuk konteks Indonesia. Terakhir, sebagai pengembangan dari gagasan rekonstruksi hukum, penelitian baru bisa fokus pada menciptakan formula alternatif yang inovatif. Daripada sekadar kembali ke formulasi lama, apakah ada terminologi baru yang lebih modern dan jelas yang sesuai dengan era digitalisasi perizinan, sehingga tujuan kepastian hukum dan kemudahan berusaha dapat tercapai secara bersamaan? Pendekatan ini akan memberikan solusi konstruktif ke depan, bukan hanya mengkritik atau mengulang masa lalu.
| File size | 370.62 KB |
| Pages | 20 |
| DMCA | Report |
Related /
AMSIRAMSIR Indonesian family law, as reflected in Law No. 1 of 1974 on Marriage and the Compilation of Islamic Law (KHI), still exhibits a patriarchal orientationIndonesian family law, as reflected in Law No. 1 of 1974 on Marriage and the Compilation of Islamic Law (KHI), still exhibits a patriarchal orientation
POLTEKPELSULUTPOLTEKPELSULUT Dari hasil analisa aplikasi vessel finder dan regulasi terkait, diperoleh data kebutuhan awak kapal global dan domestik, serta SDM pelabuhan yang memerlukanDari hasil analisa aplikasi vessel finder dan regulasi terkait, diperoleh data kebutuhan awak kapal global dan domestik, serta SDM pelabuhan yang memerlukan
DINASTIRESDINASTIRES Arisan (a social gathering) is an activity where several people pool money or goods of equal value and then draw lots among the participants to determineArisan (a social gathering) is an activity where several people pool money or goods of equal value and then draw lots among the participants to determine
OJS INDONESIAOJS INDONESIA Menurut hasil wawancara dengan pihak BMT UGT Nusantara, rahn tasjily merupakan salah satu pembiayaan yang diminati oleh para anggota dari beberapa pembiayaanMenurut hasil wawancara dengan pihak BMT UGT Nusantara, rahn tasjily merupakan salah satu pembiayaan yang diminati oleh para anggota dari beberapa pembiayaan
AMSIRAMSIR Constitutional Court decisions have become a major catalyst in dismantling structural barriers and redesigning an inclusive and progressive inheritanceConstitutional Court decisions have become a major catalyst in dismantling structural barriers and redesigning an inclusive and progressive inheritance
STAISAMSTAISAM Penerapan strategi seperti pengalaman pelanggan, analitik data, dan pemanfaatan media sosial secara efektif dapat memperkuat ekuitas merek. Dengan demikian,Penerapan strategi seperti pengalaman pelanggan, analitik data, dan pemanfaatan media sosial secara efektif dapat memperkuat ekuitas merek. Dengan demikian,
STAISAMSTAISAM Dengan semakin banyaknya orang yang lulus dari perguruan tinggi ekonomi syariah, perusahaan keuangan hanya mampu menampung sejumlah kecil orang. MeskipunDengan semakin banyaknya orang yang lulus dari perguruan tinggi ekonomi syariah, perusahaan keuangan hanya mampu menampung sejumlah kecil orang. Meskipun
DINASTIREVDINASTIREV Dalam proses pemberian kredit sudah sesuai dengan prosedur pemberian kredit 5C terutama tentang colleteral atau jaminan tetapi cacat hukum pada jaminanDalam proses pemberian kredit sudah sesuai dengan prosedur pemberian kredit 5C terutama tentang colleteral atau jaminan tetapi cacat hukum pada jaminan
Useful /
DINASTIRESDINASTIRES This article recommends the establishment of a Local Regulation (Peraturan Daerah) grounded in restorative justice, cross-sectoral collaboration, and community-basedThis article recommends the establishment of a Local Regulation (Peraturan Daerah) grounded in restorative justice, cross-sectoral collaboration, and community-based
DINASTIRESDINASTIRES Di era digital yang semakin berkembang, transaksi daring telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari, sehingga penting untuk memahami mekanismeDi era digital yang semakin berkembang, transaksi daring telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari, sehingga penting untuk memahami mekanisme
OJS INDONESIAOJS INDONESIA Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif pada 205 UMKM sebagai responden. Ada tiga variabel yang menjadi objek penelitian, yaitu Inovasi Produk sebagaiPenelitian ini menggunakan metode kuantitatif pada 205 UMKM sebagai responden. Ada tiga variabel yang menjadi objek penelitian, yaitu Inovasi Produk sebagai
OJS INDONESIAOJS INDONESIA Penelitian ini menggunakan data kuantitatif dari survei dan wawasan kualitatif dari wawancara dengan perancang busana, produsen, dan ahli industri. TemuanPenelitian ini menggunakan data kuantitatif dari survei dan wawasan kualitatif dari wawancara dengan perancang busana, produsen, dan ahli industri. Temuan