DINASTIRESDINASTIRES
Journal of Law, Politic and HumanitiesJournal of Law, Politic and HumanitiesPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyelesaian sengketa dalam perjanjian jual beli daring, dengan fokus studi kasus pada PT Shopee Indonesia. Di era digital yang semakin berkembang, transaksi daring telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari, sehingga penting untuk memahami mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan adil. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif, melibatkan pengumpulan data primer melalui wawancara dan observasi, serta data sekunder dari literatur terkait. Dari analisis yang dilakukan, direkomendasikan agar perjanjian jual beli daring dirumuskan lebih jelas, mekanisme penyelesaian sengketa ditingkatkan untuk meningkatkan efisiensi, dan implementasi undang-undang perlindungan konsumen diperkuat. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan dapat menciptakan lingkungan e-commerce yang lebih adil dan memuaskan bagi semua pihak yang terlibat. Temuan penelitian menunjukkan bahwa perjanjian jual beli daring memiliki dasar hukum yang cukup kuat; namun, masih terdapat beberapa ketentuan yang memerlukan klarifikasi untuk memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Mekanisme penyelesaian sengketa yang ada, meskipun memadai, menghadapi tantangan dalam hal efisiensi dan transparansi. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya hukum perlindungan konsumen dalam menjaga hak-hak konsumen dalam transaksi daring.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa perjanjian jual beli daring memiliki dasar hukum yang kuat di Indonesia, diperkuat oleh Undang-Undang ITE dan UUPK.Namun, terdapat kebutuhan untuk meningkatkan kejelasan ketentuan dan efisiensi mekanisme penyelesaian sengketa.Perlindungan konsumen merupakan aspek krusial dalam transaksi daring, dan Shopee diharapkan dapat terus meningkatkan transparansi dan keadilan dalam proses penyelesaian sengketa.
Berdasarkan temuan penelitian, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan. Pertama, perlu dilakukan studi komparatif terhadap efektivitas berbagai mekanisme penyelesaian sengketa daring di berbagai platform e-commerce, untuk mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat diadopsi secara luas. Kedua, penelitian dapat difokuskan pada pengembangan model kontrak yang lebih adil dan transparan untuk transaksi daring, dengan mempertimbangkan kepentingan konsumen dan penjual secara seimbang. Ketiga, penting untuk meneliti dampak regulasi perlindungan konsumen terhadap perilaku pelaku usaha e-commerce, serta mengidentifikasi hambatan dan peluang dalam implementasi regulasi tersebut. Dengan menggabungkan ketiga saran ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan kualitas dan keamanan transaksi daring di Indonesia, serta melindungi hak-hak konsumen secara efektif.
| File size | 377.63 KB |
| Pages | 8 |
| DMCA | Report |
Related /
STISIPOLRAJAHAJISTISIPOLRAJAHAJI Dualisme kelembagaan antara Pemerintah Kota Batam dan Badan Pengusahaan Batam menciptakan ketegangan institusional yang berdampak negatif pada tata kelola,Dualisme kelembagaan antara Pemerintah Kota Batam dan Badan Pengusahaan Batam menciptakan ketegangan institusional yang berdampak negatif pada tata kelola,
STISIPOLRAJAHAJISTISIPOLRAJAHAJI Hal ini merupakan persoalan penting yang membutuhkan penanganan yang efektif dari pihak pembuat kebijakan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisisHal ini merupakan persoalan penting yang membutuhkan penanganan yang efektif dari pihak pembuat kebijakan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis
PENERBITGOODWOODPENERBITGOODWOOD Studi ini membahas kesenjangan dalam pemahaman dinamika pemerintahan lokal dalam konteks sosio-kultural Papua yang khas. Penelitian menggunakan studi kasusStudi ini membahas kesenjangan dalam pemahaman dinamika pemerintahan lokal dalam konteks sosio-kultural Papua yang khas. Penelitian menggunakan studi kasus
UNAIM WAMENAUNAIM WAMENA Oleh karena itu, harmonisasi regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, dan penguatan koordinasi antar lembaga sangat diperlukan untuk meningkatkanOleh karena itu, harmonisasi regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, dan penguatan koordinasi antar lembaga sangat diperlukan untuk meningkatkan
UPN VeteranUPN Veteran Pelaksanaan pengawasan pendaftaran sertifikasi tanah melalui PTSL di Desa Suko Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo menunjukkan sejumlah kendala signifikan.Pelaksanaan pengawasan pendaftaran sertifikasi tanah melalui PTSL di Desa Suko Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo menunjukkan sejumlah kendala signifikan.
MARASOFIPUBLISHINGMARASOFIPUBLISHING Diskusi juga menyadarkan pentingnya keterampilan non-teknis seperti komunikasi dan etika profesional dalam praktik farmasi. Kegiatan ini direkomendasikanDiskusi juga menyadarkan pentingnya keterampilan non-teknis seperti komunikasi dan etika profesional dalam praktik farmasi. Kegiatan ini direkomendasikan
STAIDAPONDOKKREMPYANGSTAIDAPONDOKKREMPYANG Pembuktian melibatkan penilaian logis atas kebenaran fakta berdasarkan alat bukti sah menurut hukum. Di perkara perdata, terdapat lima alat bukti utamaPembuktian melibatkan penilaian logis atas kebenaran fakta berdasarkan alat bukti sah menurut hukum. Di perkara perdata, terdapat lima alat bukti utama
UIBUIB DPRD memiliki fungsi strategis dalam pembentukan peraturan daerah sebagai mekanisme check and balance terhadap eksekutif guna menjalankan sistem desentralisasi.DPRD memiliki fungsi strategis dalam pembentukan peraturan daerah sebagai mekanisme check and balance terhadap eksekutif guna menjalankan sistem desentralisasi.
Useful /
DINASTIRESDINASTIRES Faktor yang memengaruhi efektivitas tindakan mereka antara lain keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur, dan ketidakmampuan mencapai target operasional.Faktor yang memengaruhi efektivitas tindakan mereka antara lain keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur, dan ketidakmampuan mencapai target operasional.
DINASTIRESDINASTIRES The transformation of tuak from a cultural symbol to an unregulated commodity presents challenges due to weak law enforcement, the absence of specificThe transformation of tuak from a cultural symbol to an unregulated commodity presents challenges due to weak law enforcement, the absence of specific
DINASTIRESDINASTIRES 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba. Penelitian ini menggunakan metode penelitian20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba. Penelitian ini menggunakan metode penelitian
UPN VeteranUPN Veteran Pelanggaran administratif merupakan permasalahan yang sering terjadi pada setiap penyelenggaraan pemilu mulai dari Pemilu 2019 hingga Pemilu 2024, salahPelanggaran administratif merupakan permasalahan yang sering terjadi pada setiap penyelenggaraan pemilu mulai dari Pemilu 2019 hingga Pemilu 2024, salah