DINASTIRESDINASTIRES
Journal of Law, Politic and HumanitiesJournal of Law, Politic and HumanitiesStudi ini memeriksa implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dalam praktik perdagangan online (e-commerce) dari perspektif Maqashid Syariah. Latar belakang penelitian ini muncul dari perkembangan pesat transaksi digital yang membawa tantangan dalam perlindungan konsumen, seperti penipuan online, ketidakcocokan produk, keterlambatan pengiriman, dan penyalahgunaan data pribadi. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode yuridis empiris, melibatkan wawancara dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Provinsi Jambi, serta dilengkapi dengan tinjauan pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip perlindungan konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) menunjukkan kesesuaian yang signifikan dengan tujuan Maqashid Syariah, khususnya dalam menjaga harta (hifz al-mal), jiwa (hifz al-nafs), dan martabat (hifz al-ird). Namun, UUPK masih memiliki kelemahan dalam merespons karakteristik transaksi digital, termasuk ketidakhadiran regulasi khusus tentang perdagangan elektronik, penegakan hukum yang lemah berdasarkan bukti digital, keterbatasan fungsi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), kurangnya regulasi tentang perlindungan data pribadi, kewajiban transparansi minimal untuk pelaku bisnis online, dan kurangnya adaptabilitas terhadap model bisnis digital baru. Penelitian ini merekomendasikan revisi Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) agar lebih responsif terhadap perkembangan teknologi, memperkuat institusi penyelesaian sengketa konsumen, mensinkronkan regulasi, dan meningkatkan literasi hukum publik berdasarkan prinsip-prinsip keadilan dan kesejahteraan sesuai dengan Maqashid Syariah.
Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam perdagangan online masih memiliki kelemahan, terutama terkait kesadaran hukum konsumen, institusi yang belum optimal, dan kurangnya sinkronisasi antara regulasi dengan perkembangan teknologi digital.Namun, nilai-nilai Maqashid Syariah memiliki kesesuaian yang signifikan dengan tujuan perlindungan konsumen, khususnya dalam menjaga kekayaan, kehidupan, dan martabat.Perlu dilakukan revisi Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) agar dapat merespons karakteristik transaksi digital, serta menetapkan regulasi turunan berdasarkan prinsip-prinsip Syariah.Penguatan institusi seperti Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), peningkatan koordinasi antarsektor, dan literasi hukum konsumen merupakan langkah penting untuk menciptakan sistem perlindungan konsumen yang adil, adaptif, dan berkelanjutan di era e-commerce.
Untuk meningkatkan perlindungan konsumen dalam perdagangan online, perlu dilakukan revisi Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) agar lebih responsif terhadap karakteristik transaksi digital. Selain itu, penting untuk memperkuat institusi seperti Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan meningkatkan koordinasi antarsektor. Revisi regulasi juga harus mempertimbangkan dinamika bisnis digital, seperti dropshipping, reseller tanpa stok, pemasaran afiliasi, dan penjualan kilat, serta memastikan perlindungan konsumen terhadap ketidakpastian yang mungkin timbul dari skema-skema ini. Selain itu, penting untuk meningkatkan literasi hukum konsumen agar mereka memahami hak dan kewajiban mereka dalam transaksi online. Dengan demikian, sistem perlindungan konsumen dapat menjadi lebih adil, adaptif, dan berkelanjutan di era e-commerce.
- Vol. 6 No. 1 (2025): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities | Journal of Law, Politic and Humanities.... doi.org/10.38035/jlph.v6i1Vol 6 No 1 2025 JLPH Journal of Law Politic and Humanities Journal of Law Politic and Humanities doi 10 38035 jlph v6i1
- Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam. qanun jurnal pemikiran pembaharuan islam current... jurnalfsh.uinsa.ac.id/index.php/qanunAl Qanun Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam qanun jurnal pemikiran pembaharuan islam current jurnalfsh uinsa ac index php qanun
| File size | 446.14 KB |
| Pages | 11 |
| DMCA | Report |
Related /
DINASTIRESDINASTIRES Although the defendants actions were proven to violate the article and cause death, the judge imposed a sentence of 4 years in prison, which is lighterAlthough the defendants actions were proven to violate the article and cause death, the judge imposed a sentence of 4 years in prison, which is lighter
DINASTIRESDINASTIRES Berdasarkan analisis ketentuan perundang-undangan yang relevan, dapat disimpulkan bahwa kasus korupsi Basarnas yang melibatkan personel militer harus diadiliBerdasarkan analisis ketentuan perundang-undangan yang relevan, dapat disimpulkan bahwa kasus korupsi Basarnas yang melibatkan personel militer harus diadili
DINASTIRESDINASTIRES Dengan pendekatan hukum normatif, studi ini menganalisis persyaratan masuk ke dalam perkawinan campuran, prosedur pendaftaran resmi, serta implikasi hukumDengan pendekatan hukum normatif, studi ini menganalisis persyaratan masuk ke dalam perkawinan campuran, prosedur pendaftaran resmi, serta implikasi hukum
DINASTIRESDINASTIRES Mekanisme penyelesaian sengketa yang ada, meskipun memadai, menghadapi tantangan dalam hal efisiensi dan transparansi. Penelitian ini juga menyoroti pentingnyaMekanisme penyelesaian sengketa yang ada, meskipun memadai, menghadapi tantangan dalam hal efisiensi dan transparansi. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya
DINASTIRESDINASTIRES Legal actions that victims can take include non-litigation resolutions such as mediation and negotiation, as well as litigation through lawsuit mechanisms.Legal actions that victims can take include non-litigation resolutions such as mediation and negotiation, as well as litigation through lawsuit mechanisms.
UNIPEMUNIPEM Hasil penelitian menunjukkan bahwa Password Management, Internet Use, dan Concern for Information Privacy berpengaruh secara signifikan terhadap kepercayaanHasil penelitian menunjukkan bahwa Password Management, Internet Use, dan Concern for Information Privacy berpengaruh secara signifikan terhadap kepercayaan
AKABAAKABA Data primer diperoleh dari Undang – Undang Perdata, studi literatur dan berbagai artikel yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Hasil yangData primer diperoleh dari Undang – Undang Perdata, studi literatur dan berbagai artikel yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Hasil yang
AKABAAKABA Indonesia merupakan negara hukum, hukum dasar bagi seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah UUD NRI 1945. Dalam upaya untuk menegakkanIndonesia merupakan negara hukum, hukum dasar bagi seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah UUD NRI 1945. Dalam upaya untuk menegakkan
Useful /
DINASTIRESDINASTIRES Temuan menunjukkan bahwa Malaysia menunjukkan tata kelola syariah yang lebih kuat melalui audit wajib dan inisiatif literasi publik, sementara IndonesiaTemuan menunjukkan bahwa Malaysia menunjukkan tata kelola syariah yang lebih kuat melalui audit wajib dan inisiatif literasi publik, sementara Indonesia
DINASTIRESDINASTIRES Once a cultural symbol in Dayak society, tuak has transformed into an unregulated commercial commodity, contributing to rising crime rates, public disorder,Once a cultural symbol in Dayak society, tuak has transformed into an unregulated commercial commodity, contributing to rising crime rates, public disorder,
DINASTIRESDINASTIRES This research uses a qualitative method with a descriptive approach. Data collection techniques include interviews and observations. The results of theThis research uses a qualitative method with a descriptive approach. Data collection techniques include interviews and observations. The results of the
DINASTIRESDINASTIRES Penelitian ini merupakan studi normatif yang fokus pada tanggung jawab notaris dalam legalisasi perjanjian sewa yang melibatkan objek jaminan berdasarkanPenelitian ini merupakan studi normatif yang fokus pada tanggung jawab notaris dalam legalisasi perjanjian sewa yang melibatkan objek jaminan berdasarkan