DINASTIRESDINASTIRES
Journal of Law, Politic and HumanitiesJournal of Law, Politic and HumanitiesPerkawinan antara warga negara Indonesia dan warga negara asing telah menjadi semakin umum dalam konteks globalisasi. Penelitian ini meninjau kerangka hukum perkawinan campuran berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan amandemennya melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta hubungannya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Dengan pendekatan hukum normatif, studi ini menganalisis persyaratan masuk ke dalam perkawinan campuran, prosedur pendaftaran resmi, serta implikasi hukum bagi pasangan dan anak-anak mereka. Studi menemukan bahwa amandemen penting dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah penyatuan usia pernikahan minimum menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, yang berdampak pada validitas perkawinan campuran ketika regulasi nasional pasangan asing berbeda. Selain itu, pendaftaran perkawinan yang tepat, baik di dalam maupun luar negeri, penting untuk memastikan pengakuan hukum dan perlindungan hak semua pihak terkait. Anak-anak dari perkawinan campuran berhak atas kewarganegaraan ganda terbatas berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, berlaku hingga mereka berusia 18 tahun atau menikah, setelah itu mereka harus memilih satu kewarganegaraan. Studi ini menekankan pentingnya kepastian hukum melalui pendaftaran perkawinan dan penyesuaian antara hukum nasional, agama, dan internasional untuk melindungi hak pasangan dan keturunan mereka.
Perkawinan campuran di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.Perkawinan dipahami sebagai ikatan lahir dan pikiran antara laki-laki dan perempuan untuk menciptakan keluarga harmonis, sejahtera, dan berkelanjutan berdasarkan keyakinan pada Tuhan Yang Maha Esa, dengan prinsip monogami yang tidak mutlak.Perkawinan campuran, sebagaimana diatur dalam Pasal 57–62 Undang-Undang Perkawinan, terjadi antara warga negara Indonesia dan warga asing yang tunduk pada peraturan berbeda karena perbedaan kewarganegaraan.Untuk sah dan memiliki konsekuensi hukum, perkawinan ini memenuhi dua syarat utama.persyaratan material, yang mencakup kesesuaian dengan hukum agama dan peraturan yang berlaku bagi masing-masing pihak.serta persyaratan administratif, termasuk kelengkapan dokumen resmi dan pendaftaran di lembaga yang berwenang.Pemenuhan dua syarat ini menjadi dasar keabsahan hukum dan perlindungan hak pasangan serta keturunan mereka.
Penelitian lanjutan dapat mengeksplorasi dampak penyetaraan usia pernikahan minimum 19 tahun terhadap perkawinan lintas negara, terutama dalam konteks perbedaan regulasi usia pernikahan di negara asing. Selain itu, perlu dilakukan analisis mendalam tentang tantangan implementasi kewarganegaraan ganda bagi anak-anak dari perkawinan campuran, terutama dalam menghadapi keterlambatan proses administrasi. Penelitian juga dapat fokus pada peran hukum agama dalam mengatur perkawinan campuran, khususnya bagaimana prinsip-prinsip hukum agama berinteraksi dengan hukum positif dan hukum internasional. Ide-ide ini dapat menjadi arah studi baru untuk memperkaya pemahaman tentang dinamika hukum perkawinan campuran di Indonesia.
| File size | 344.38 KB |
| Pages | 10 |
| DMCA | Report |
Related /
UMSUMS Secara hukum, praktik ini dianggap ilegal dan dapat menimbulkan sengketa serta kerugian bagi semua pihak yang terlibat. Perlunya regulasi yang lebih jelasSecara hukum, praktik ini dianggap ilegal dan dapat menimbulkan sengketa serta kerugian bagi semua pihak yang terlibat. Perlunya regulasi yang lebih jelas
UMSUMS Corporate Social Responsibility (CSR) kini dipandang tidak hanya sebagai kewajiban perusahaan, tetapi juga sebagai strategi untuk tujuan pembangunan berkelanjutan.Corporate Social Responsibility (CSR) kini dipandang tidak hanya sebagai kewajiban perusahaan, tetapi juga sebagai strategi untuk tujuan pembangunan berkelanjutan.
UMSUMS Using panel data regression on 21 listed banks from 2019 to 2023, the findings reveal that digital transformation has a positive and significant impactUsing panel data regression on 21 listed banks from 2019 to 2023, the findings reveal that digital transformation has a positive and significant impact
DINASTIRESDINASTIRES 438/Pid. Sus/2020/PN Jkt. Utr dan mengevaluasi efektivitas dan keadilan kerangka hukum di bawah POJK No. 77/POJK. 01/2016, POJK No. 18/POJK. 07/2023, dan438/Pid. Sus/2020/PN Jkt. Utr dan mengevaluasi efektivitas dan keadilan kerangka hukum di bawah POJK No. 77/POJK. 01/2016, POJK No. 18/POJK. 07/2023, dan
DINASTIRESDINASTIRES Hingga saat ini, pelaksanaan pemilihan umum telah menerapkan model serentak dengan memisahkan pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan daerah. Namun, penerapanHingga saat ini, pelaksanaan pemilihan umum telah menerapkan model serentak dengan memisahkan pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan daerah. Namun, penerapan
4141 0,000; t = 4,083 dan 3,752). Secara bersama-sama, kedua variabel tersebut juga berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai (Sig. F = 0,000). Lingkungan0,000; t = 4,083 dan 3,752). Secara bersama-sama, kedua variabel tersebut juga berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai (Sig. F = 0,000). Lingkungan
UntikaUntika Yang masing-masing regulasi ketentuan normatif pengisian jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut memiliki corak dan karakter tersendiriYang masing-masing regulasi ketentuan normatif pengisian jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut memiliki corak dan karakter tersendiri
IAISAMBASIAISAMBAS Penerapan nilai-nilai universal etika politik Islam seperti keadilan, kesejahteraan, perdamaian, solidaritas dan subsidiaritas, rasionalitas tindakan danPenerapan nilai-nilai universal etika politik Islam seperti keadilan, kesejahteraan, perdamaian, solidaritas dan subsidiaritas, rasionalitas tindakan dan
Useful /
DINASTIRESDINASTIRES Kurangnya kerja sama internasional memperparah masalah ini, membuat pentingnya negara-negara bekerja sama untuk menciptakan kerangka hukum yang standar.Kurangnya kerja sama internasional memperparah masalah ini, membuat pentingnya negara-negara bekerja sama untuk menciptakan kerangka hukum yang standar.
UntikaUntika Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi Indonesia belum dapat mengakomodir kehadiran AI dan masih tertinggal dibandingkan regulasi hukum di dunia.Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi Indonesia belum dapat mengakomodir kehadiran AI dan masih tertinggal dibandingkan regulasi hukum di dunia.
UntikaUntika Hasil penelitian ditemukan bahwa keberadaan eksepsi gugatan kurang pihak berkembang dalam beberapa yurisprudensi yang digunakan dalam praktek peradilanHasil penelitian ditemukan bahwa keberadaan eksepsi gugatan kurang pihak berkembang dalam beberapa yurisprudensi yang digunakan dalam praktek peradilan
TEKNOKRATTEKNOKRAT Kegiatan PKM ini bertujuan untuk melakukan transfer pengetahuan dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang berbagai jenis teknologiKegiatan PKM ini bertujuan untuk melakukan transfer pengetahuan dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang berbagai jenis teknologi