DINASTIRESDINASTIRES
Journal of Law, Politic and HumanitiesJournal of Law, Politic and HumanitiesPerkawinan antara warga negara Indonesia dan warga negara asing telah menjadi semakin umum dalam konteks globalisasi. Penelitian ini meninjau kerangka hukum perkawinan campuran berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan amandemennya melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta hubungannya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Dengan pendekatan hukum normatif, studi ini menganalisis persyaratan masuk ke dalam perkawinan campuran, prosedur pendaftaran resmi, serta implikasi hukum bagi pasangan dan anak-anak mereka. Studi menemukan bahwa amandemen penting dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah penyatuan usia pernikahan minimum menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, yang berdampak pada validitas perkawinan campuran ketika regulasi nasional pasangan asing berbeda. Selain itu, pendaftaran perkawinan yang tepat, baik di dalam maupun luar negeri, penting untuk memastikan pengakuan hukum dan perlindungan hak semua pihak terkait. Anak-anak dari perkawinan campuran berhak atas kewarganegaraan ganda terbatas berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, berlaku hingga mereka berusia 18 tahun atau menikah, setelah itu mereka harus memilih satu kewarganegaraan. Studi ini menekankan pentingnya kepastian hukum melalui pendaftaran perkawinan dan penyesuaian antara hukum nasional, agama, dan internasional untuk melindungi hak pasangan dan keturunan mereka.
Perkawinan campuran di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.Perkawinan dipahami sebagai ikatan lahir dan pikiran antara laki-laki dan perempuan untuk menciptakan keluarga harmonis, sejahtera, dan berkelanjutan berdasarkan keyakinan pada Tuhan Yang Maha Esa, dengan prinsip monogami yang tidak mutlak.Perkawinan campuran, sebagaimana diatur dalam Pasal 57–62 Undang-Undang Perkawinan, terjadi antara warga negara Indonesia dan warga asing yang tunduk pada peraturan berbeda karena perbedaan kewarganegaraan.Untuk sah dan memiliki konsekuensi hukum, perkawinan ini memenuhi dua syarat utama.persyaratan material, yang mencakup kesesuaian dengan hukum agama dan peraturan yang berlaku bagi masing-masing pihak.serta persyaratan administratif, termasuk kelengkapan dokumen resmi dan pendaftaran di lembaga yang berwenang.Pemenuhan dua syarat ini menjadi dasar keabsahan hukum dan perlindungan hak pasangan serta keturunan mereka.
Penelitian lanjutan dapat mengeksplorasi dampak penyetaraan usia pernikahan minimum 19 tahun terhadap perkawinan lintas negara, terutama dalam konteks perbedaan regulasi usia pernikahan di negara asing. Selain itu, perlu dilakukan analisis mendalam tentang tantangan implementasi kewarganegaraan ganda bagi anak-anak dari perkawinan campuran, terutama dalam menghadapi keterlambatan proses administrasi. Penelitian juga dapat fokus pada peran hukum agama dalam mengatur perkawinan campuran, khususnya bagaimana prinsip-prinsip hukum agama berinteraksi dengan hukum positif dan hukum internasional. Ide-ide ini dapat menjadi arah studi baru untuk memperkaya pemahaman tentang dinamika hukum perkawinan campuran di Indonesia.
| File size | 344.38 KB |
| Pages | 10 |
| DMCA | Report |
Related /
UMPRUMPR Namun, efektivitas regulasi ini masih menghadapi tantangan besar berupa tingginya angka permohonan dispensasi nikah yang dipicu oleh faktor sosiologis,Namun, efektivitas regulasi ini masih menghadapi tantangan besar berupa tingginya angka permohonan dispensasi nikah yang dipicu oleh faktor sosiologis,
JOURNAL STIAYAPPIMAKASSARJOURNAL STIAYAPPIMAKASSAR Transaksi akuisisi tersebut efektif secara yuridis pada 3 Juni 2021, namun baru diberitahukan kepada KPPU pada 18 Oktober 2021, yang melebihi batas waktuTransaksi akuisisi tersebut efektif secara yuridis pada 3 Juni 2021, namun baru diberitahukan kepada KPPU pada 18 Oktober 2021, yang melebihi batas waktu
AKABAAKABA Perlindungan terhadap anak yang digunakan sebagai pengemis telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah KUHP Nasional.Perlindungan terhadap anak yang digunakan sebagai pengemis telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah KUHP Nasional.
UNKRISWINAUNKRISWINA Serta dua regulasi yaitu Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dan Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan belumSerta dua regulasi yaitu Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dan Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan belum
IAINPTKIAINPTK Pemahaman yang tidak lengkap terhadap Alquran dan hadis merupakan sebab utama. Padahal, perempuan memiliki kedudukan yang sama dengan laki-laki dan diangkatPemahaman yang tidak lengkap terhadap Alquran dan hadis merupakan sebab utama. Padahal, perempuan memiliki kedudukan yang sama dengan laki-laki dan diangkat
YAYASANBHZYAYASANBHZ Begitu pentingnya perkawinan, maka tidak heran jika agama-agama di dunia mengatur perkawinan, bahkan adat istiadat masyarakat dan lembaga-lembaga negaraBegitu pentingnya perkawinan, maka tidak heran jika agama-agama di dunia mengatur perkawinan, bahkan adat istiadat masyarakat dan lembaga-lembaga negara
UNNESUNNES Keputusan mereka yang tidak memihak didasarkan pada kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Putusan tersebut menekankan bahwa pihak ketigaKeputusan mereka yang tidak memihak didasarkan pada kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Putusan tersebut menekankan bahwa pihak ketiga
UIN WALISONGOUIN WALISONGO Studi ini meneliti resiliensi pasangan dengan menyertakan perilaku negatif dalam relasi serta melakukan kajian terhadap efek interaksi di antara pasangan.Studi ini meneliti resiliensi pasangan dengan menyertakan perilaku negatif dalam relasi serta melakukan kajian terhadap efek interaksi di antara pasangan.
Useful /
IAINPTKIAINPTK Malaysia mengalami tiga tahap pembaharuan hukum Islam, yaitu periode Melayu, periode kolonial Inggris, dan periode kemerdekaan. Pada periode kemerdekaan,Malaysia mengalami tiga tahap pembaharuan hukum Islam, yaitu periode Melayu, periode kolonial Inggris, dan periode kemerdekaan. Pada periode kemerdekaan,
UMPRUMPR Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi mahasiswa PGSD Universitas Achmad Yani Banjarmasin dalam merancang model pembelajaran inkuiri meliputi kemampuan:Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi mahasiswa PGSD Universitas Achmad Yani Banjarmasin dalam merancang model pembelajaran inkuiri meliputi kemampuan:
IAINPTKIAINPTK Dengan menggunakan penelitian empiris dan pendekatan studi kasus, penulis menemukan bahwa konsep poligami yang paling sesuai dengan hukum keluarga IslamDengan menggunakan penelitian empiris dan pendekatan studi kasus, penulis menemukan bahwa konsep poligami yang paling sesuai dengan hukum keluarga Islam
MARANATHAMARANATHA Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif yang dilaksanakan pada April-Agustus 2017 di Puskesmas Jatinangor. Data tekanan darah merupakanPenelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif yang dilaksanakan pada April-Agustus 2017 di Puskesmas Jatinangor. Data tekanan darah merupakan