DINASTIRESDINASTIRES
Journal of Law, Politic and HumanitiesJournal of Law, Politic and HumanitiesPerkawinan antara warga negara Indonesia dan warga negara asing telah menjadi semakin umum dalam konteks globalisasi. Penelitian ini meninjau kerangka hukum perkawinan campuran berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan amandemennya melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta hubungannya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Dengan pendekatan hukum normatif, studi ini menganalisis persyaratan masuk ke dalam perkawinan campuran, prosedur pendaftaran resmi, serta implikasi hukum bagi pasangan dan anak-anak mereka. Studi menemukan bahwa amandemen penting dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah penyatuan usia pernikahan minimum menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, yang berdampak pada validitas perkawinan campuran ketika regulasi nasional pasangan asing berbeda. Selain itu, pendaftaran perkawinan yang tepat, baik di dalam maupun luar negeri, penting untuk memastikan pengakuan hukum dan perlindungan hak semua pihak terkait. Anak-anak dari perkawinan campuran berhak atas kewarganegaraan ganda terbatas berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, berlaku hingga mereka berusia 18 tahun atau menikah, setelah itu mereka harus memilih satu kewarganegaraan. Studi ini menekankan pentingnya kepastian hukum melalui pendaftaran perkawinan dan penyesuaian antara hukum nasional, agama, dan internasional untuk melindungi hak pasangan dan keturunan mereka.
Perkawinan campuran di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.Perkawinan dipahami sebagai ikatan lahir dan pikiran antara laki-laki dan perempuan untuk menciptakan keluarga harmonis, sejahtera, dan berkelanjutan berdasarkan keyakinan pada Tuhan Yang Maha Esa, dengan prinsip monogami yang tidak mutlak.Perkawinan campuran, sebagaimana diatur dalam Pasal 57–62 Undang-Undang Perkawinan, terjadi antara warga negara Indonesia dan warga asing yang tunduk pada peraturan berbeda karena perbedaan kewarganegaraan.Untuk sah dan memiliki konsekuensi hukum, perkawinan ini memenuhi dua syarat utama.persyaratan material, yang mencakup kesesuaian dengan hukum agama dan peraturan yang berlaku bagi masing-masing pihak.serta persyaratan administratif, termasuk kelengkapan dokumen resmi dan pendaftaran di lembaga yang berwenang.Pemenuhan dua syarat ini menjadi dasar keabsahan hukum dan perlindungan hak pasangan serta keturunan mereka.
Penelitian lanjutan dapat mengeksplorasi dampak penyetaraan usia pernikahan minimum 19 tahun terhadap perkawinan lintas negara, terutama dalam konteks perbedaan regulasi usia pernikahan di negara asing. Selain itu, perlu dilakukan analisis mendalam tentang tantangan implementasi kewarganegaraan ganda bagi anak-anak dari perkawinan campuran, terutama dalam menghadapi keterlambatan proses administrasi. Penelitian juga dapat fokus pada peran hukum agama dalam mengatur perkawinan campuran, khususnya bagaimana prinsip-prinsip hukum agama berinteraksi dengan hukum positif dan hukum internasional. Ide-ide ini dapat menjadi arah studi baru untuk memperkaya pemahaman tentang dinamika hukum perkawinan campuran di Indonesia.
| File size | 344.38 KB |
| Pages | 10 |
| DMCA | Report |
Related /
DINASTIRESDINASTIRES 35/Pid. Sus/2022/PN. Pwk. The results show that the defendant, who was negligent and caused the victims death, was indeed charged under this article, which35/Pid. Sus/2022/PN. Pwk. The results show that the defendant, who was negligent and caused the victims death, was indeed charged under this article, which
DINASTIRESDINASTIRES Perjanjian Penjualan dan Pembelian (PPJB) merupakan instrumentasi hukum yang penting dalam transaksi properti Indonesia. Namun, pembatalannya oleh pengadilanPerjanjian Penjualan dan Pembelian (PPJB) merupakan instrumentasi hukum yang penting dalam transaksi properti Indonesia. Namun, pembatalannya oleh pengadilan
DINASTIRESDINASTIRES Kebangkrutan lebih menekankan konsekuensi ini, karena direktur kehilangan wewenang manajerial kepada kurator yang ditunjuk pengadilan dan mungkin bertanggungKebangkrutan lebih menekankan konsekuensi ini, karena direktur kehilangan wewenang manajerial kepada kurator yang ditunjuk pengadilan dan mungkin bertanggung
ENSIKLOPEDIAKUENSIKLOPEDIAKU Namun, sanksi yang diterapkan, terutama denda sebesar Rp250.000, belum menimbulkan efek jera yang signifikan, sehingga pelanggaran masih sering terjadi.Namun, sanksi yang diterapkan, terutama denda sebesar Rp250.000, belum menimbulkan efek jera yang signifikan, sehingga pelanggaran masih sering terjadi.
JURNALSYNTAXADMIRATIONJURNALSYNTAXADMIRATION Dalam undang-undang ini, pernikahan didefinisikan sebagai ikatan antara pria dan wanita, yang menutup kemungkinan pengakuan pernikahan sesama jenis. PenelitianDalam undang-undang ini, pernikahan didefinisikan sebagai ikatan antara pria dan wanita, yang menutup kemungkinan pengakuan pernikahan sesama jenis. Penelitian
STAIN MADINASTAIN MADINA Sebagian masyarakat membutuhkan solusi yang benar-benar mampu mewujudkan keinginan mereka untuk melaksanakan ibadah umrah. Salah satu solusinya ditawarkanSebagian masyarakat membutuhkan solusi yang benar-benar mampu mewujudkan keinginan mereka untuk melaksanakan ibadah umrah. Salah satu solusinya ditawarkan
UNTAGUNTAG Hasil menunjukkan bahwa bobot skor pada dimensi kekuatan adalah 1,47, bobot skor pada dimensi kelemahan adalah 1,28, bobot skor pada dimensi peluang adalahHasil menunjukkan bahwa bobot skor pada dimensi kekuatan adalah 1,47, bobot skor pada dimensi kelemahan adalah 1,28, bobot skor pada dimensi peluang adalah
JURNALKUJURNALKU Sedangkan kontribusi PBB-P2 terhadap PAD masih sangat kurang pada setiap tahunnya. Sehingga ke depannya agar peran PBB-P2 terhadap PAD dapat optimal, PemerintahSedangkan kontribusi PBB-P2 terhadap PAD masih sangat kurang pada setiap tahunnya. Sehingga ke depannya agar peran PBB-P2 terhadap PAD dapat optimal, Pemerintah
Useful /
STIEMULIA SINGKAWANGSTIEMULIA SINGKAWANG Penelitian ini membandingkan kinerja keuangan tiga perusahaan telekomunikasi sebelum dan sesudah pandemi COVID-19 di Bursa Efek Indonesia. PT Telkom IndonesiaPenelitian ini membandingkan kinerja keuangan tiga perusahaan telekomunikasi sebelum dan sesudah pandemi COVID-19 di Bursa Efek Indonesia. PT Telkom Indonesia
UMSJUMSJ Teknik pengambilan sampel dalam penelitian menggunakan teknik purposive sampling, sehingga diperoleh 35 perusahaan perbankan sebagai sampel. Analisis dataTeknik pengambilan sampel dalam penelitian menggunakan teknik purposive sampling, sehingga diperoleh 35 perusahaan perbankan sebagai sampel. Analisis data
UMSJUMSJ Hal ini mungkin disebabkan oleh berbagai faktor lain yang mempengaruhi produktivitas kerja, seperti kepemimpinan, struktur kelompok, komunikasi, tim-timHal ini mungkin disebabkan oleh berbagai faktor lain yang mempengaruhi produktivitas kerja, seperti kepemimpinan, struktur kelompok, komunikasi, tim-tim
DINASTIRESDINASTIRES Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan analisis yuridis kualitatif bertujuan untuk menguji efektivitas model serentak sebelumnya,Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan analisis yuridis kualitatif bertujuan untuk menguji efektivitas model serentak sebelumnya,