ENSIKLOPEDIAKUENSIKLOPEDIAKU
Ensiklopedia of JournalEnsiklopedia of JournalPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan hukum yang mengatur balap liar berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta untuk mengkaji upaya penegakan hukum terhadap pelaku balap liar di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif empiris, dengan pendekatan studi kepustakaan dan wawancara bersama aparat Satuan Lalu Lintas Polresta Sorong Kota sebagai sumber data lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan balap liar merupakan pelanggaran lalu lintas sebagaimana diatur dalam Pasal 297 jo Pasal 115 huruf b dan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Penegakan hukum dilakukan melalui upaya represif (penilangan, penyitaan kendaraan, dan pemberian sanksi) serta upaya preventif (patroli rutin, sosialisasi keselamatan berkendara, dan kerja sama lintas instansi). Namun demikian, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi kendala, seperti rendahnya kesadaran hukum masyarakat, sanksi yang belum memberikan efek jera, serta keterbatasan sarana pengawasan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas penegakan hukum terhadap balap liar di Kota Sorong masih perlu ditingkatkan melalui perbaikan regulasi, penguatan koordinasi antarinstansi, dan edukasi hukum masyarakat guna menciptakan ketertiban dan keselamatan berlalu lintas secara berkelanjutan.
Penegakan hukum terhadap balap liar di Kota Sorong telah dilaksanakan melalui langkah represif dan preventif oleh Satlantas Polresta Sorong, seperti pemeriksaan kendaraan, pemusnahan komponen tidak standar, penilangan, dan patroli rutin di lokasi rawan.Namun, sanksi yang diterapkan, terutama denda sebesar Rp250.000, belum menimbulkan efek jera yang signifikan, sehingga pelanggaran masih sering terjadi.Kendala utama penindakan ialah pelaku yang melarikan diri, kurangnya kesadaran masyarakat, dan rendahnya pengawasan orang tua.Meskipun terdapat dukungan masyarakat dan kerja sama dengan instansi lain, efektivitas penegakan hukum masih rendah karena sanksi tidak diterapkan secara maksimal sesuai dengan pasal 297 UULLAJ.Oleh karena itu, dibutuhkan peningkatan ketegasan hukum, koordinasi antarinstansi, dan kesadaran sosial untuk mewujudkan penegakan hukum yang lebih efektif.
Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap balap liar di Kota Sorong, diperlukan upaya komprehensif yang melibatkan berbagai pihak. Pertama, perlu ada perbaikan regulasi yang lebih tegas dan jelas, termasuk peningkatan sanksi bagi pelaku balap liar. Kedua, penguatan koordinasi antarinstansi, seperti antara kepolisian, Dinas Perhubungan, dan TNI, dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Ketiga, edukasi hukum masyarakat, terutama remaja dan orang tua, dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif dalam mencegah dan melaporkan balap liar. Selain itu, penelitian lanjutan dapat fokus pada studi komparatif antara Kota Sorong dengan daerah lain yang berhasil mengurangi balap liar, serta menganalisis faktor-faktor sosial dan budaya yang mempengaruhi perilaku balap liar di kalangan remaja.
| File size | 275.71 KB |
| Pages | 9 |
| DMCA | Report |
Related /
UM-SORONGUM-SORONG Hal tersebut terlihat dari pemberdayaan yang dilakukan oleh Persyarikatan Muhammadiyah terhadap masyarakat masyarakat kokoda di Kota Sorong hanya berupaHal tersebut terlihat dari pemberdayaan yang dilakukan oleh Persyarikatan Muhammadiyah terhadap masyarakat masyarakat kokoda di Kota Sorong hanya berupa
PENERBITGOODWOODPENERBITGOODWOOD Penelitian menyimpulkan bahwa meskipun terdapat komitmen yang jelas dalam peran administratif, sosial, dan pembangunan, efektivitasnya terhambat oleh keterbatasanPenelitian menyimpulkan bahwa meskipun terdapat komitmen yang jelas dalam peran administratif, sosial, dan pembangunan, efektivitasnya terhambat oleh keterbatasan
IAIN MADURAIAIN MADURA Second, legal substance where the government plays a role in forming strong regulations and policies to realize food self-sufficiency and food independenceSecond, legal substance where the government plays a role in forming strong regulations and policies to realize food self-sufficiency and food independence
DAARULHUDADAARULHUDA Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Gambaran Pengetahuan Ibu dengan Balita (0-5 Tahun) Terhadap Imunisasi Dasar Lengkap di Kabupaten Cianjur.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Gambaran Pengetahuan Ibu dengan Balita (0-5 Tahun) Terhadap Imunisasi Dasar Lengkap di Kabupaten Cianjur.
DAARULHUDADAARULHUDA Sengon tadi dalam usia singkat akan ditegor lalu ditanam kembali. Hal tersebut mengakibatkan akar tanaman tidak mampu mengikat tanah dengan baik sehinggaSengon tadi dalam usia singkat akan ditegor lalu ditanam kembali. Hal tersebut mengakibatkan akar tanaman tidak mampu mengikat tanah dengan baik sehingga
DAARULHUDADAARULHUDA Tsunami adalah gelombang laut besar yang disebabkan oleh perubahan vertikal massa air akibat gangguan massa air di laut dalam secara tiba-tiba. TsunamiTsunami adalah gelombang laut besar yang disebabkan oleh perubahan vertikal massa air akibat gangguan massa air di laut dalam secara tiba-tiba. Tsunami
DAARULHUDADAARULHUDA Bencana permasalahan gizi di Indonesia merupakan hal yang sangat kompleks untuk dibicarakan. Permasalahan gizi disebabkan oleh banyak factor penyebab,Bencana permasalahan gizi di Indonesia merupakan hal yang sangat kompleks untuk dibicarakan. Permasalahan gizi disebabkan oleh banyak factor penyebab,
DAARULHUDADAARULHUDA pendekatan yang pernah dikaji dan menjadi kajian antropologi kebencanaan ialah “subkebudayaan bencana (Disaster subculture). konsep ini tercipta daripendekatan yang pernah dikaji dan menjadi kajian antropologi kebencanaan ialah “subkebudayaan bencana (Disaster subculture). konsep ini tercipta dari
Useful /
STIEMULIA SINGKAWANGSTIEMULIA SINGKAWANG Word of Mouth tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian secara parsial, namun tetap berkontribusi secara simultan dalam model regresi,Word of Mouth tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian secara parsial, namun tetap berkontribusi secara simultan dalam model regresi,
IAIN MADURAIAIN MADURA Manfaat utama waqf secara fundamental adalah kesejahteraan masyarakat. Namun, berbagai konflik sering terjadi dalam pengelolaan waqf, seperti antara nāẓirManfaat utama waqf secara fundamental adalah kesejahteraan masyarakat. Namun, berbagai konflik sering terjadi dalam pengelolaan waqf, seperti antara nāẓir
IAIN MADURAIAIN MADURA Menangani masalah ini membutuhkan lebih dari reformasi hukum. Ini menuntut perubahan budaya, inisiatif pendidikan yang terlokalisasi, dan program dukunganMenangani masalah ini membutuhkan lebih dari reformasi hukum. Ini menuntut perubahan budaya, inisiatif pendidikan yang terlokalisasi, dan program dukungan
IAIN MADURAIAIN MADURA Temuan ini memberikan wawasan penting tentang perubahan sosial dalam masyarakat plural serta membuka peluang pengembangan penelitian lintas‑negara mengenaiTemuan ini memberikan wawasan penting tentang perubahan sosial dalam masyarakat plural serta membuka peluang pengembangan penelitian lintas‑negara mengenai