DINASTIRESDINASTIRES
Journal of Law, Politic and HumanitiesJournal of Law, Politic and HumanitiesAbstrak: Pasal 42 Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan wewenang koordinasi kepada KPK untuk mengawasi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama oleh subjek hukum di bawah yurisdiksi pengadilan militer dan umum. Metode penelitian normatif juridik, sebagai pendekatan penelitian hukum, mendasarkan analisisnya pada tinjauan literatur atau sumber data sekunder sebagai fondasi utama studi, dilakukan melalui analisis mendalam terhadap peraturan perundang-undangan dan berbagai referensi literatur yang relevan dengan masalah yang ditinjau. Berdasarkan analisis ketentuan perundang-undangan yang relevan, dapat disimpulkan bahwa kasus korupsi Basarnas yang melibatkan personel militer harus diadili oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dengan beberapa pertimbangan hukum. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi adalah lembaga yang kompeten untuk menangani kasus korupsi di Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Republik Indonesia, sambil mempertahankan koordinasi institusional antara KPK dan TNI sebagaimana diwajibkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi. Analisis mendalam terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku menunjukkan bahwa ketentuan hukum mengenai yurisdiksi kasus korupsi yang melibatkan personel militer telah mengalami pergeseran paradigma dari pendekatan yurisdiksi pribadi ke pendekatan yurisdiksi materi. Berdasarkan putusan ini, dan mempertimbangkan bahwa kasus korupsi Basarnas awalnya diselidiki dan ditemukan oleh KPK, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi adalah lembaga yang kompeten untuk menangani kasus tersebut, termasuk kasus Air Marshal Henri Alfiandi sebagai anggota aktif TNI.
Berdasarkan studi menyeluruh terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dapat ditentukan bahwa ketentuan hukum mengenai wewenang menuntut kasus korupsi yang dilakukan oleh personel militer telah mengalami transformasi paradigma dari fokus yurisdiksi pribadi ke yurisdiksi materi.Meskipun terdapat dialog hukum antara Undang-Undang No.31/1997 tentang peradilan militer yang memberikan yurisdiksi eksklusif kepada pengadilan militer berdasarkan status prajurit, ketentuan Undang-Undang No.46/2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (MK), Undang-Undang No.30/2022 tentang KPK, serta prinsip keterhubungan dalam Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 65 ayat 2 UU TNI secara bersamaan mengarahkan penanganan kasus korupsi yang melibatkan personel militer ke Pengadilan Umum melalui Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.Harmonisasi norma hukum ini diperkuat oleh legitimasi koordinasi KPK dalam menangani kasus antar-yurisdiksi, dengan catatan bahwa pelaksanaannya memerlukan mekanisme koordinasi yang efektif antara KPK dan TNI untuk memastikan kepastian hukum dan keadilan prosedural.
Penelitian lanjutan dapat fokus pada analisis dampak putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XXI/2023 terhadap harmonisasi yurisdiksi antara KPK dan TNI dalam penanganan kasus korupsi. Selain itu, penting untuk mengevaluasi efektivitas mekanisme koordinasi antara lembaga anti-korupsi dan militer dalam menjamin transparansi serta akuntabilitas proses hukum. Penelitian juga dapat mengeksplorasi peran teknologi digital dalam meningkatkan pengawasan dan pencegahan korupsi di lembaga-lembaga negara yang melibatkan personel militer.
| File size | 325.48 KB |
| Pages | 12 |
| DMCA | Report |
Related /
UNRIKAUNRIKA Kedudukan KPK sebagai lembaga independen dalam ketatanegaraan Indonesia masih terus dipertanyakan. Perubahan undang-undang KPK melalui UU Nomor 19 TahunKedudukan KPK sebagai lembaga independen dalam ketatanegaraan Indonesia masih terus dipertanyakan. Perubahan undang-undang KPK melalui UU Nomor 19 Tahun
PUBLIKASIINDONESIAPUBLIKASIINDONESIA Fokus penelitian adalah bagaimana alokasi kewenangan legislatif, eksekutif, yudikatif, lembaga teknis, dan otoritas keuangan mempengaruhi perencanaan,Fokus penelitian adalah bagaimana alokasi kewenangan legislatif, eksekutif, yudikatif, lembaga teknis, dan otoritas keuangan mempengaruhi perencanaan,
DINASTIRESDINASTIRES Kesimpulan menunjukkan bahwa validitas hukum sertifikat elektronik tidak hanya ditentukan oleh kerangka normatif, tetapi juga didukung oleh kepercayaanKesimpulan menunjukkan bahwa validitas hukum sertifikat elektronik tidak hanya ditentukan oleh kerangka normatif, tetapi juga didukung oleh kepercayaan
DINASTIREVDINASTIREV Mekanisme pengesahan Revisi UU nomor 3 tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia secara normatif telah mengikuti tahapan legislasi sebagaimana diaturMekanisme pengesahan Revisi UU nomor 3 tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia secara normatif telah mengikuti tahapan legislasi sebagaimana diatur
UNIRAYAUNIRAYA Penelitian ini meninjau pertanggungjawaban pidana oleh anak yang melakukan pencabulan terhadap anak dari aspek kemanfaatan hukum (Studi Putusan Nomor 6/Pid.Penelitian ini meninjau pertanggungjawaban pidana oleh anak yang melakukan pencabulan terhadap anak dari aspek kemanfaatan hukum (Studi Putusan Nomor 6/Pid.
APPIHIAPPIHI Makna perubahan dalam konteks amandemen UUD 1945 adalah mekanisme penyesuaian norma konstitusi yang bersifat parsial dan terbatas tanpa menghilangkan identitasMakna perubahan dalam konteks amandemen UUD 1945 adalah mekanisme penyesuaian norma konstitusi yang bersifat parsial dan terbatas tanpa menghilangkan identitas
MKRIMKRI Mahkamah cenderung menerapkan penafsiran original intent pada: (1) mekanisme pengisian lembaga/pejabat negara; (2) kewenangan lembaga negara; dan (3) hakMahkamah cenderung menerapkan penafsiran original intent pada: (1) mekanisme pengisian lembaga/pejabat negara; (2) kewenangan lembaga negara; dan (3) hak
YAYASANBHZYAYASANBHZ Undang-undang tersebut mengatur tentang perkawinan, yang salah satunya adalah mengenai batas minimal usia perkawinan yang tertuang dalam pasal 7 ayat (1)Undang-undang tersebut mengatur tentang perkawinan, yang salah satunya adalah mengenai batas minimal usia perkawinan yang tertuang dalam pasal 7 ayat (1)
Useful /
UNUBLITARUNUBLITAR Studi ini menganalisis distribusi spasial daerah rawan banjir pasang surut, mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang memengaruhi adaptasi masyarakat,Studi ini menganalisis distribusi spasial daerah rawan banjir pasang surut, mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang memengaruhi adaptasi masyarakat,
YAYASANBHZYAYASANBHZ Besaran mahar sesuai dengan kemampuan calon suami. Dasar hukumnya bersumber dari Alquran dan hadis. Mahar adalah syarat nikah bukan rukun nikah. SyaratBesaran mahar sesuai dengan kemampuan calon suami. Dasar hukumnya bersumber dari Alquran dan hadis. Mahar adalah syarat nikah bukan rukun nikah. Syarat
MKRIMKRI Hasil penelitian menegaskan bahwa dalam praktik judicial review, MK telah mempraktikkan judicial activism maupun judicial restraint dengan segala dinamikanya.Hasil penelitian menegaskan bahwa dalam praktik judicial review, MK telah mempraktikkan judicial activism maupun judicial restraint dengan segala dinamikanya.
ISI YogyakartaISI Yogyakarta Metode eurhythmics berperan signifikan dalam meningkatkan kreativitas gerak anak usia 0,8–10,0 tahun. Pembelajaran musik melalui eurhythmics memungkinkanMetode eurhythmics berperan signifikan dalam meningkatkan kreativitas gerak anak usia 0,8–10,0 tahun. Pembelajaran musik melalui eurhythmics memungkinkan