DINASTIRESDINASTIRES
Journal of Law, Politic and HumanitiesJournal of Law, Politic and HumanitiesAbstrak: Pasal 42 Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan wewenang koordinasi kepada KPK untuk mengawasi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama oleh subjek hukum di bawah yurisdiksi pengadilan militer dan umum. Metode penelitian normatif juridik, sebagai pendekatan penelitian hukum, mendasarkan analisisnya pada tinjauan literatur atau sumber data sekunder sebagai fondasi utama studi, dilakukan melalui analisis mendalam terhadap peraturan perundang-undangan dan berbagai referensi literatur yang relevan dengan masalah yang ditinjau. Berdasarkan analisis ketentuan perundang-undangan yang relevan, dapat disimpulkan bahwa kasus korupsi Basarnas yang melibatkan personel militer harus diadili oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dengan beberapa pertimbangan hukum. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi adalah lembaga yang kompeten untuk menangani kasus korupsi di Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Republik Indonesia, sambil mempertahankan koordinasi institusional antara KPK dan TNI sebagaimana diwajibkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi. Analisis mendalam terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku menunjukkan bahwa ketentuan hukum mengenai yurisdiksi kasus korupsi yang melibatkan personel militer telah mengalami pergeseran paradigma dari pendekatan yurisdiksi pribadi ke pendekatan yurisdiksi materi. Berdasarkan putusan ini, dan mempertimbangkan bahwa kasus korupsi Basarnas awalnya diselidiki dan ditemukan oleh KPK, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi adalah lembaga yang kompeten untuk menangani kasus tersebut, termasuk kasus Air Marshal Henri Alfiandi sebagai anggota aktif TNI.
Berdasarkan studi menyeluruh terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dapat ditentukan bahwa ketentuan hukum mengenai wewenang menuntut kasus korupsi yang dilakukan oleh personel militer telah mengalami transformasi paradigma dari fokus yurisdiksi pribadi ke yurisdiksi materi.Meskipun terdapat dialog hukum antara Undang-Undang No.31/1997 tentang peradilan militer yang memberikan yurisdiksi eksklusif kepada pengadilan militer berdasarkan status prajurit, ketentuan Undang-Undang No.46/2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (MK), Undang-Undang No.30/2022 tentang KPK, serta prinsip keterhubungan dalam Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 65 ayat 2 UU TNI secara bersamaan mengarahkan penanganan kasus korupsi yang melibatkan personel militer ke Pengadilan Umum melalui Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.Harmonisasi norma hukum ini diperkuat oleh legitimasi koordinasi KPK dalam menangani kasus antar-yurisdiksi, dengan catatan bahwa pelaksanaannya memerlukan mekanisme koordinasi yang efektif antara KPK dan TNI untuk memastikan kepastian hukum dan keadilan prosedural.
Penelitian lanjutan dapat fokus pada analisis dampak putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XXI/2023 terhadap harmonisasi yurisdiksi antara KPK dan TNI dalam penanganan kasus korupsi. Selain itu, penting untuk mengevaluasi efektivitas mekanisme koordinasi antara lembaga anti-korupsi dan militer dalam menjamin transparansi serta akuntabilitas proses hukum. Penelitian juga dapat mengeksplorasi peran teknologi digital dalam meningkatkan pengawasan dan pencegahan korupsi di lembaga-lembaga negara yang melibatkan personel militer.
| File size | 325.48 KB |
| Pages | 12 |
| DMCA | Report |
Related /
UBHARAJAYAUBHARAJAYA Sanksi merupakan aspek normatif dalam sistem pengendalian sosial masyarakat yang secara sosiologis tidak dapat disamakan antara daerah yang satu denganSanksi merupakan aspek normatif dalam sistem pengendalian sosial masyarakat yang secara sosiologis tidak dapat disamakan antara daerah yang satu dengan
DINASTIRESDINASTIRES Dukungan SOP dan sosialisasi kepemimpinan penting, tetapi perlu peningkatan kapasitas hukum dan pemanfaatan teknologi. Kepatuhan yang rendah dapat berdampakDukungan SOP dan sosialisasi kepemimpinan penting, tetapi perlu peningkatan kapasitas hukum dan pemanfaatan teknologi. Kepatuhan yang rendah dapat berdampak
DINASTIRESDINASTIRES Temuan jelas menunjukkan bahwa kerangka hukum saat ini tidak memadai untuk mengatasi kompleksitas dan risiko transaksi online, e-commerce lintas batas,Temuan jelas menunjukkan bahwa kerangka hukum saat ini tidak memadai untuk mengatasi kompleksitas dan risiko transaksi online, e-commerce lintas batas,
DINASTIRESDINASTIRES Findings indicate that weak regulatory oversight, the absence of specific local regulations, and strong cultural acceptance are key obstacles in controllingFindings indicate that weak regulatory oversight, the absence of specific local regulations, and strong cultural acceptance are key obstacles in controlling
DINASTIRESDINASTIRES Protection for victims of online auction arisan (raising) can be provided, despite the lack of explicit regulations, through general principles of agreements,Protection for victims of online auction arisan (raising) can be provided, despite the lack of explicit regulations, through general principles of agreements,
DINASTIRESDINASTIRES The results of the study indicate that the regulation on the control, supervision, and restriction of unlicensed alcoholic beverages in Karawang RegencyThe results of the study indicate that the regulation on the control, supervision, and restriction of unlicensed alcoholic beverages in Karawang Regency
UJBUJB 20 tahun 2001, terdapat hal-hal baru tentang pengakuan korporasi sebagai subyek, perluasan batasan PNS, perubahan sifat melawan hukum materil, perubahan20 tahun 2001, terdapat hal-hal baru tentang pengakuan korporasi sebagai subyek, perluasan batasan PNS, perubahan sifat melawan hukum materil, perubahan
UNIRA MALANGUNIRA MALANG Akan tetapi, dalam pelaksanaan program tersebut memiliki celah terjadinya korupsi. Sehingga perlu dilakukan upaya untuk mencegah terjadinya korupsi tersebut,Akan tetapi, dalam pelaksanaan program tersebut memiliki celah terjadinya korupsi. Sehingga perlu dilakukan upaya untuk mencegah terjadinya korupsi tersebut,
Useful /
DINASTIRESDINASTIRES It is concluded that this lighter sentence than the maximum penalty is considered contrary to the spirit of Article 310(4) of the LLAJ Law. Based on theIt is concluded that this lighter sentence than the maximum penalty is considered contrary to the spirit of Article 310(4) of the LLAJ Law. Based on the
DINASTIRESDINASTIRES Penggunaan kripto yang meningkat telah memicu perdebatan tentang kesesuaian dengan hukum Islam, khususnya di negara dengan komitmen kuat terhadap ekonomiPenggunaan kripto yang meningkat telah memicu perdebatan tentang kesesuaian dengan hukum Islam, khususnya di negara dengan komitmen kuat terhadap ekonomi
DINASTIRESDINASTIRES Perkawinan antara warga negara Indonesia dan warga negara asing telah menjadi semakin umum dalam konteks globalisasi. Penelitian ini meninjau kerangkaPerkawinan antara warga negara Indonesia dan warga negara asing telah menjadi semakin umum dalam konteks globalisasi. Penelitian ini meninjau kerangka
UAJMUAJM Temuan dari penelitian deskriptif ini menunjukkan bahwa persepsi milenial terhadap asuransi kesehatan cukup baik. Demikian pula, tingkat literasi asuransiTemuan dari penelitian deskriptif ini menunjukkan bahwa persepsi milenial terhadap asuransi kesehatan cukup baik. Demikian pula, tingkat literasi asuransi