DINASTIRESDINASTIRES
Journal of Law, Politic and HumanitiesJournal of Law, Politic and HumanitiesAbstrak: Pasal 42 Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan wewenang koordinasi kepada KPK untuk mengawasi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama oleh subjek hukum di bawah yurisdiksi pengadilan militer dan umum. Metode penelitian normatif juridik, sebagai pendekatan penelitian hukum, mendasarkan analisisnya pada tinjauan literatur atau sumber data sekunder sebagai fondasi utama studi, dilakukan melalui analisis mendalam terhadap peraturan perundang-undangan dan berbagai referensi literatur yang relevan dengan masalah yang ditinjau. Berdasarkan analisis ketentuan perundang-undangan yang relevan, dapat disimpulkan bahwa kasus korupsi Basarnas yang melibatkan personel militer harus diadili oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dengan beberapa pertimbangan hukum. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi adalah lembaga yang kompeten untuk menangani kasus korupsi di Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Republik Indonesia, sambil mempertahankan koordinasi institusional antara KPK dan TNI sebagaimana diwajibkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi. Analisis mendalam terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku menunjukkan bahwa ketentuan hukum mengenai yurisdiksi kasus korupsi yang melibatkan personel militer telah mengalami pergeseran paradigma dari pendekatan yurisdiksi pribadi ke pendekatan yurisdiksi materi. Berdasarkan putusan ini, dan mempertimbangkan bahwa kasus korupsi Basarnas awalnya diselidiki dan ditemukan oleh KPK, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi adalah lembaga yang kompeten untuk menangani kasus tersebut, termasuk kasus Air Marshal Henri Alfiandi sebagai anggota aktif TNI.
Berdasarkan studi menyeluruh terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dapat ditentukan bahwa ketentuan hukum mengenai wewenang menuntut kasus korupsi yang dilakukan oleh personel militer telah mengalami transformasi paradigma dari fokus yurisdiksi pribadi ke yurisdiksi materi.Meskipun terdapat dialog hukum antara Undang-Undang No.31/1997 tentang peradilan militer yang memberikan yurisdiksi eksklusif kepada pengadilan militer berdasarkan status prajurit, ketentuan Undang-Undang No.46/2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (MK), Undang-Undang No.30/2022 tentang KPK, serta prinsip keterhubungan dalam Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 65 ayat 2 UU TNI secara bersamaan mengarahkan penanganan kasus korupsi yang melibatkan personel militer ke Pengadilan Umum melalui Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.Harmonisasi norma hukum ini diperkuat oleh legitimasi koordinasi KPK dalam menangani kasus antar-yurisdiksi, dengan catatan bahwa pelaksanaannya memerlukan mekanisme koordinasi yang efektif antara KPK dan TNI untuk memastikan kepastian hukum dan keadilan prosedural.
Penelitian lanjutan dapat fokus pada analisis dampak putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XXI/2023 terhadap harmonisasi yurisdiksi antara KPK dan TNI dalam penanganan kasus korupsi. Selain itu, penting untuk mengevaluasi efektivitas mekanisme koordinasi antara lembaga anti-korupsi dan militer dalam menjamin transparansi serta akuntabilitas proses hukum. Penelitian juga dapat mengeksplorasi peran teknologi digital dalam meningkatkan pengawasan dan pencegahan korupsi di lembaga-lembaga negara yang melibatkan personel militer.
| File size | 325.48 KB |
| Pages | 12 |
| DMCA | Report |
Related /
IBLAMIBLAM Gagasan tentang demokrasi deliberatif yang dikemukakan oleh jurgen habermas ini merupakan sebuah tawaran untuk menjadi rujukan pembentukan hukum di IndonesiaGagasan tentang demokrasi deliberatif yang dikemukakan oleh jurgen habermas ini merupakan sebuah tawaran untuk menjadi rujukan pembentukan hukum di Indonesia
UMIUMI Masyarakat kalangan tertentu yang mayoritas merasa lebih berhak yang berimplikasi pada tindakan-tindakan dan keputusan-keputusan yang merugikan atau membatasiMasyarakat kalangan tertentu yang mayoritas merasa lebih berhak yang berimplikasi pada tindakan-tindakan dan keputusan-keputusan yang merugikan atau membatasi
DINASTIRESDINASTIRES Based on the analysis, the study concludes that Indonesian law, specifically Law Number 22 of 2009 Article 310, outlines varying criminal consequencesBased on the analysis, the study concludes that Indonesian law, specifically Law Number 22 of 2009 Article 310, outlines varying criminal consequences
UMMUUMMU Penelitian ini merekomendasikan perlunya reformasi regulasi, penguatan mekanisme pengawasan berbasis transparansi publik, serta penerapan prinsip akuntabilitasPenelitian ini merekomendasikan perlunya reformasi regulasi, penguatan mekanisme pengawasan berbasis transparansi publik, serta penerapan prinsip akuntabilitas
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Penelitian ini menunjukkan bahwa dinamika kewenangan Mahkamah Konstitusi mencerminkan kompleksitas hubungan antara hukum, politik, dan demokrasi dalamPenelitian ini menunjukkan bahwa dinamika kewenangan Mahkamah Konstitusi mencerminkan kompleksitas hubungan antara hukum, politik, dan demokrasi dalam
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Kajian ini bertujuan untuk menelaah konsekuensi yuridis Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 terhadap kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam pelaksanaanKajian ini bertujuan untuk menelaah konsekuensi yuridis Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 terhadap kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam pelaksanaan
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Faktor psikologis, sosial, dan lingkungan berperan signifikan dalam perilaku pelaku, sementara sistem pengawasan masih lemah. Upaya perlindungan anak memerlukanFaktor psikologis, sosial, dan lingkungan berperan signifikan dalam perilaku pelaku, sementara sistem pengawasan masih lemah. Upaya perlindungan anak memerlukan
NEOLECTURANEOLECTURA Adapun yang menjadi permasalahannya adalah sebagai berikut: 1. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi terjadinya peredaran narkotika internasional. 2. BagaimanaAdapun yang menjadi permasalahannya adalah sebagai berikut: 1. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi terjadinya peredaran narkotika internasional. 2. Bagaimana
Useful /
UMIUMI Dengan demikian, penderitaan identik dengan hukuman karena dosa. Situasi seperti inilah yang menjadi gambaran umum dalam Kitab Ayub. Pembahasan teks AyubDengan demikian, penderitaan identik dengan hukuman karena dosa. Situasi seperti inilah yang menjadi gambaran umum dalam Kitab Ayub. Pembahasan teks Ayub
NEOLECTURANEOLECTURA Temuan penelitian ini Pertama, izin untuk melakukan kegiatan pertambangan di Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang memiliki luas wilayah dan investasiTemuan penelitian ini Pertama, izin untuk melakukan kegiatan pertambangan di Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang memiliki luas wilayah dan investasi
NEOLECTURANEOLECTURA Penerapan teknologi informasi, seperti analisis big data, kecerdasan buatan, dan teknologi forensik digital, telah mengubah cara kerja penegakan hukum.Penerapan teknologi informasi, seperti analisis big data, kecerdasan buatan, dan teknologi forensik digital, telah mengubah cara kerja penegakan hukum.
UNIPASBYUNIPASBY Berdasarkan masalah ini, orang tua dari anak-anak dengan kebutuhan khusus perlu dilatih untuk dapat mendidik anak-anak mereka dengan benar dan anak-anakBerdasarkan masalah ini, orang tua dari anak-anak dengan kebutuhan khusus perlu dilatih untuk dapat mendidik anak-anak mereka dengan benar dan anak-anak