DINASTIRESDINASTIRES

Journal of Law, Politic and HumanitiesJournal of Law, Politic and Humanities

The distribution of alcoholic beverages without a permit in Karawang Regency has become a serious issue affecting public order and community health. To address this matter, the local government enacted Regional Regulation Number 10 of 2021 concerning the Control, Supervision, and Restriction of Unlicensed Alcoholic Beverages. This study aims to examine the regulation on the control, supervision, and restriction of unlicensed alcoholic beverages in Karawang Regency, as well as the law enforcement efforts by Civil Service Investigators (PPNS) of the Karawang Public Order Agency (Satpol PP), and the obstacles faced in implementing the regulation. This research uses a qualitative method with a descriptive approach. Data collection techniques include interviews and observations. The results of the study indicate that the regulation on the control, supervision, and restriction of unlicensed alcoholic beverages in Karawang Regency is governed by Regional Regulation Number 10 of 2021, which classifies alcoholic beverages into Group A, Group B, and Group C. It also stipulates administrative sanctions in Article 16, including written warnings, temporary business closures, business license revocations, and business closures. Criminal sanctions are regulated in Article 18, which states that violators may be fined up to IDR 50,000,000 (fifty million rupiahs) or face imprisonment for up to 3 (three) months. Law enforcement efforts by the Karawang Satpol PP against violations of Regional Regulation Number 10 of 2021 are carried out through field operations, confiscation of evidence, and the imposition of sanctions. In addition, PPNS officers prepare investigation reports and coordinate with the public prosecutors office for further legal proceedings. The challenges faced include the lack of authority to detain suspects by PPNS officers, lengthy investigation processes due to the need for coordination with the prosecutors office, and changes in administrative systems such as the implementation of the e-Berpadu application, which requires official letters for searches and seizures.

Regional Regulation Number 10 of 2021 regulates the control, supervision, and restriction of unlicensed alcoholic beverages in Karawang Regency, classifying beverages into groups and outlining administrative and criminal sanctions.However, the implementation of criminal sanctions is limited due to procedural complexities and coordination challenges with the Prosecutors Office, resulting in a reliance on administrative sanctions.Obstacles such as limited resources, lack of public awareness, and the implementation of the E-Berpadu system further hinder effective law enforcement efforts.

Penelitian lebih lanjut perlu dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas pendekatan persuasif dan represif dalam penegakan Perda terkait minuman beralkohol, dengan fokus pada peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan penguatan koordinasi antar instansi penegak hukum. Selain itu, studi komparatif dapat dilakukan dengan daerah lain yang berhasil dalam menekan peredaran minuman ilegal untuk mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat diadopsi di Karawang. Terakhir, penelitian mengenai dampak implementasi sistem E-Berpadu terhadap efisiensi dan efektivitas penegakan Perda perlu dilakukan, termasuk identifikasi solusi untuk mengatasi hambatan yang mungkin timbul, guna memastikan proses hukum berjalan lancar dan memberikan efek jera yang optimal bagi para pelanggar.

  1. Kewenangan Penindakan Yustisial Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi Dalam Penegakan Peraturan... journal.unespadang.ac.id/JSELR/article/view/294Kewenangan Penindakan Yustisial Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi Dalam Penegakan Peraturan journal unespadang ac JSELR article view 294
  2. Penegakan Hukum Terhadap Kasus Perdagangan Minuman Keras (Beralkohol) Di Wilayah Aifat Kabupaten Maybrat... ejournal.um-sorong.ac.id/index.php/jlj/article/view/2678Penegakan Hukum Terhadap Kasus Perdagangan Minuman Keras Beralkohol Di Wilayah Aifat Kabupaten Maybrat ejournal um sorong ac index php jlj article view 2678
  3. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Peredaran... doi.org/10.38035/rrj.v7i5.1699Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Peredaran doi 10 38035 rrj v7i5 1699
  4. One moment, please.... moment please wait request verified jurnal.upgriplk.ac.id/index.php/moralityOne moment please moment please wait request verified jurnal upgriplk ac index php morality
Read online
File size341.99 KB
Pages11
DMCAReport

Related /

JURIS Judges Considerations On Traffic Accident Cases In Relation To The Law On Road Traffic And Transportation Decision Study Number 35 Pid Sus 2022 Pn Pwk 2025More at 2025

DINASTIRESDINASTIRES Court decisions in such cases involve consideration of both legal and extra-legal factors when determining sentencing. Pwk demonstrates a lighter sentenceCourt decisions in such cases involve consideration of both legal and extra-legal factors when determining sentencing. Pwk demonstrates a lighter sentence

JURIS Constitutional Mandate and International Solidarity A Legal Study of Indonesia s Aid to Victims of the Gaza Conflict 2025More at 2025

DINASTIRESDINASTIRES Hal ini mengonfirmasi bahwa setiap langkah diplomasi Indonesia, dari resolusi PBB hingga pengiriman bantuan kemanusiaan, memiliki dasar hukum yang kuatHal ini mengonfirmasi bahwa setiap langkah diplomasi Indonesia, dari resolusi PBB hingga pengiriman bantuan kemanusiaan, memiliki dasar hukum yang kuat

JURIS Illegal Trade of Traditional Alcoholic Beverage Tuak within the Jurisdiction of Lamandau Police Resort 2025More at 2025

DINASTIRESDINASTIRES The illegal trade of traditional alcoholic beverage tuak in the jurisdiction of Lamandau Police Department, Central Kalimantan, reflects a complex socio-legalThe illegal trade of traditional alcoholic beverage tuak in the jurisdiction of Lamandau Police Department, Central Kalimantan, reflects a complex socio-legal

JURIS Reconstruction of the Election Simultaneity Model through the Constitutional Court Decision Number 135 PUU XXII 2024 Constitutional or Unconstitutional 2025More at 2025

DINASTIRESDINASTIRES Temuan menunjukkan bahwa model serentak sebelumnya tidak efektif, model baru memiliki dasar konstitusional yang kuat, dan solusi paling rasional untukTemuan menunjukkan bahwa model serentak sebelumnya tidak efektif, model baru memiliki dasar konstitusional yang kuat, dan solusi paling rasional untuk

JURIS Legal Implications of the Assignment of Trademark Ownership in Franchise Agreements 2025More at 2025

DINASTIRESDINASTIRES Franchising merupakan model bisnis yang sangat bergantung pada merek sebagai identitas utama dan aset utama dalam hubungan antara franchisor dan franchisee.Franchising merupakan model bisnis yang sangat bergantung pada merek sebagai identitas utama dan aset utama dalam hubungan antara franchisor dan franchisee.

JURIS Legal Certainty For The Judiciary That Is Authorized To Adjudicate Corruption Cases That Occurred In Basarnas RI 2025More at 2025

DINASTIRESDINASTIRES 30/2022 tentang KPK, serta prinsip keterhubungan dalam Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 65 ayat 2 UU TNI secara bersamaan mengarahkan30/2022 tentang KPK, serta prinsip keterhubungan dalam Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 65 ayat 2 UU TNI secara bersamaan mengarahkan

JURIS The Principle of Justice In The Revocation of Child Adoption Determination By Adoptive Parents Study of Supreme Court Decision No 31 Pdt G 2022 PN Njk 2025More at 2025

DINASTIRESDINASTIRES Fokus diskusi berada pada putusan Pengadilan Negeri Nganjuk No. 31/Pdt. G/2022/PN. NJK, di mana hakim memberikan pembatalan pengangkatan berdasarkan kepentinganFokus diskusi berada pada putusan Pengadilan Negeri Nganjuk No. 31/Pdt. G/2022/PN. NJK, di mana hakim memberikan pembatalan pengangkatan berdasarkan kepentingan

JURIS Contextualization of the Constitutional Court s Decision on Women s Inheritance Rights in Customary and Islamic Marriages 2025More at 2025

AMSIRAMSIR This study critically analyzes the influence of legal system pluralism on the reality and reconstruction of womens inheritance rights in customary andThis study critically analyzes the influence of legal system pluralism on the reality and reconstruction of womens inheritance rights in customary and

Useful /

JURIS Good Faith Principle dalam Hukum Perjanjian Perspektif Hukum Islam 2025More at 2025

AMSIRAMSIR Good Faith Principle (Asas Iktikad Baik) dalam Hukum Perjanjian merupakan salah satu asas umum dalam hukum perjanjian, asas ini sendiri memiliki banyakGood Faith Principle (Asas Iktikad Baik) dalam Hukum Perjanjian merupakan salah satu asas umum dalam hukum perjanjian, asas ini sendiri memiliki banyak

JURIS Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu 2025More at 2025

AMSIRAMSIR Penelitian ini menjelaskan bahwa seiring perkembangan zaman (era globalisasi), permasalahan di bidang ketenagakerjaan semakin meningkat, salah satunyaPenelitian ini menjelaskan bahwa seiring perkembangan zaman (era globalisasi), permasalahan di bidang ketenagakerjaan semakin meningkat, salah satunya

JURIS Kekerasan Seksual Terhadap Anak Analisis Relasi Pelaku Korban dan Dampaknya Terhadap Anak sebagai Korban 2025More at 2025

AMSIRAMSIR Hasil menunjukkan bahwa anak sangat rentan karena ketergantungan dan ketimpangan kekuasaan terhadap orang dewasa. Dampak kekerasan seksual mencakup konsekuensiHasil menunjukkan bahwa anak sangat rentan karena ketergantungan dan ketimpangan kekuasaan terhadap orang dewasa. Dampak kekerasan seksual mencakup konsekuensi

JURIS Efektivitas Fungsi DPRD dalam Mengawasi Pengelolaan APBD Kabupaten Gorontalo 2025More at 2025

AMSIRAMSIR Studi ini meneliti efektivitas pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di KabupatenStudi ini meneliti efektivitas pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten

ads-block-test