DINASTIRESDINASTIRES

Journal of Law, Politic and HumanitiesJournal of Law, Politic and Humanities

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Ternate dalam menangani tindak pidana penangkapan ikan ilegal (illegal fishing) serta faktor-faktor yang memengaruhi tindakan mereka. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum sosial, dengan data primer dan sekunder sebagai sumber informasi. Hasil menunjukkan bahwa UPT PSDKP Ternate menangani kasus illegal fishing melalui pengawasan, sosialisasi kepada nelayan, patroli rutin, verifikasi, dan penyelidikan. Faktor yang memengaruhi efektivitas tindakan mereka antara lain keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur, dan ketidakmampuan mencapai target operasional.

Berdasarkan hasil penelitian, UPT PSDKP Ternate menangani tindak pidana illegal fishing melalui pengawasan, sosialisasi, patroli, verifikasi, dan penyelidikan.Namun, faktor utama yang menghambat keberhasilan mereka adalah keterbatasan sumber daya manusia, fasilitas infrastruktur, dan ketidakmampuan mencapai target operasional yang ditetapkan.

Penelitian lanjutan dapat fokus pada evaluasi peran komunitas nelayan dalam pencegahan illegal fishing melalui pendekatan partisipatif. Selain itu, studi tentang efektivitas penggunaan teknologi pemantauan (seperti VMS) dalam meningkatkan kapasitas pengawasan di wilayah perairan luas juga relevan. Terakhir, penelitian bisa mengeksplorasi keterkaitan antara kebijakan nasional dan implementasi lokal dalam penegakan hukum perikanan, terutama di daerah dengan kondisi geografis kompleks seperti Ternate.

  1. The Impact of Deforestation on Sustainable Development Goals Regulations: An Empirical Studies on Tawangmangu... doi.org/10.18280/ijsdp.180715The Impact of Deforestation on Sustainable Development Goals Regulations An Empirical Studies on Tawangmangu doi 10 18280 ijsdp 180715
  2. Vol. 6 No. 1 (2025): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities | Journal of Law, Politic and Humanities.... doi.org/10.38035/jlph.v6i1Vol 6 No 1 2025 JLPH Journal of Law Politic and Humanities Journal of Law Politic and Humanities doi 10 38035 jlph v6i1
  3. Village Development: Transcendental-Based Natural Resources and Environment Utilization Policy | Turmudi... journals.ums.ac.id/index.php/jtl/article/view/18876Village Development Transcendental Based Natural Resources and Environment Utilization Policy Turmudi journals ums ac index php jtl article view 18876
Read online
File size394.12 KB
Pages10
DMCAReport

Related /

JURIS Kajian Hukum Mengenai Polemik Blacklist Bi Terhadap Warga Pada Program Jahe Merah Di Bangka Tengah Tinjauan Terhadap Kepastian Hukum dan Hak Warga 2025More at 2025

FHUKIFHUKI Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman normatif tentang hubungan antara program pemberdayaan pemerintah, sistem kredit perbankan, dan perlindunganPenelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman normatif tentang hubungan antara program pemberdayaan pemerintah, sistem kredit perbankan, dan perlindungan

JURIS Dynamic Panel Data Analysis of the Human Development Index in Indonesia 2025More at 2025

UMPOUMPO Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indikator penting untuk mengukur kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan pengaruh konsumsiIndeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indikator penting untuk mengukur kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan pengaruh konsumsi

JURIS Implementation of the Law on the Validity of Electronic Cetificates as Ownership of Land Rights in Indonesia 2025More at 2025

DINASTIRESDINASTIRES Meskipun memiliki dasar hukum kuat, implementasinya masih menghadapi tantangan berupa infrastruktur digital terbatas, tingkat literasi publik rendah, danMeskipun memiliki dasar hukum kuat, implementasinya masih menghadapi tantangan berupa infrastruktur digital terbatas, tingkat literasi publik rendah, dan

JURIS Law Enforcement on By Pass Water Theft at PDAM Palangka Raya 2025More at 2025

DINASTIRESDINASTIRES Hal ini sebagian besar disebabkan kerugian finansial dari setiap kasus pencurian lebih kecil daripada biaya penuntutan melalui jalur pidana. Selain itu,Hal ini sebagian besar disebabkan kerugian finansial dari setiap kasus pencurian lebih kecil daripada biaya penuntutan melalui jalur pidana. Selain itu,

JURIS The Consequences of the Mixed Marriage Law Reviewed from Law No 16 of 2019 2025More at 2025

DINASTIRESDINASTIRES Selain itu, pendaftaran perkawinan yang tepat, baik di dalam maupun luar negeri, penting untuk memastikan pengakuan hukum dan perlindungan hak semua pihakSelain itu, pendaftaran perkawinan yang tepat, baik di dalam maupun luar negeri, penting untuk memastikan pengakuan hukum dan perlindungan hak semua pihak

JURIS Study of the Cancellation of the Deed of Sale and Purchase Agreement By the Court of ConsequencesAct against the law Case Study of Decision Number 55 Pdt G 2022 Pn Dpk 2025More at 2025

DINASTIRESDINASTIRES Kontrak ini menunjukan kekurangan sistem dalam membedakan antara konsep keterlambatan dan pelanggaran hukum, kesewaian pengingkatan sanksi, dan ineffektivitasKontrak ini menunjukan kekurangan sistem dalam membedakan antara konsep keterlambatan dan pelanggaran hukum, kesewaian pengingkatan sanksi, dan ineffektivitas

JURIS Legal Protection For Victims Of Online Auction Group As A Result Of The Difficulty Of Getting New Members As Seen From A Civil Law Perspective 2025More at 2025

DINASTIRESDINASTIRES The implementation of online auction arisan, reliant on member recruitment, presents significant legal risks, particularly due to the often-verbal andThe implementation of online auction arisan, reliant on member recruitment, presents significant legal risks, particularly due to the often-verbal and

JURIS Gambaran Fungsi Manajemen Kepala Ruangan Di Ruang Rawat Inap 2023More at 2023

UMSBUMSB Diskusi: bahwa fungsi manajemen kepala ruangan di ruang rawat inap masih belum berjalan dengan baik seperti fungsi perencanaan dan pengawasan, untuk fungsiDiskusi: bahwa fungsi manajemen kepala ruangan di ruang rawat inap masih belum berjalan dengan baik seperti fungsi perencanaan dan pengawasan, untuk fungsi

Useful /

JURIS Fungsi Partai Dalam Parlemen 2026More at 2026

FHUKIFHUKI However, in Indonesias constitutional practice, the role of political parties in parliament is often considered insufficient in ensuring effective representationHowever, in Indonesias constitutional practice, the role of political parties in parliament is often considered insufficient in ensuring effective representation

JURIS Analisis Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Peredaran Makanan Tanpa Sertifikasi Halal Dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dihubungkan Dengan Undang Undang Perlindungan Konsumen 2025More at 2025

FHUKIFHUKI Peredaran makanan tanpa sertifikasi halal di Indonesia masih menjadi isu yang mencemari hak konsumen terutama hak atas keamanan, kenyamanan, dan kepastianPeredaran makanan tanpa sertifikasi halal di Indonesia masih menjadi isu yang mencemari hak konsumen terutama hak atas keamanan, kenyamanan, dan kepastian

JURIS Pengaruh Penyalahgunaan Narkotika Oleh Remaja Terhadap Tingkat Kriminalitas Di Lingkungan Sosial 2025More at 2025

FHUKIFHUKI Fenomena ini menunjukkan adanya korelasi kuat antara penyalahgunaan narkotika pada remaja dengan meningkatnya tingkat kriminalitas, termasuk pencurian,Fenomena ini menunjukkan adanya korelasi kuat antara penyalahgunaan narkotika pada remaja dengan meningkatnya tingkat kriminalitas, termasuk pencurian,

JURIS Reconstruction of the Election Simultaneity Model through the Constitutional Court Decision Number 135 PUU XXII 2024 Constitutional or Unconstitutional 2025More at 2025

DINASTIRESDINASTIRES Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan analisis yuridis kualitatif bertujuan untuk menguji efektivitas model serentak sebelumnya,Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan analisis yuridis kualitatif bertujuan untuk menguji efektivitas model serentak sebelumnya,

ads-block-test