DINASTIRESDINASTIRES
Journal of Law, Politic and HumanitiesJournal of Law, Politic and HumanitiesPertumbuhan dinamis aktivitas bisnis di Indonesia meningkatkan transaksi utang-kekayaan, yang dapat menimbulkan sengketa ketika debitur gagal memenuhi kewajiban, terutama dalam kepailitan. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyediakan kerangka penyelesaian aset dan perlindungan bagi kreditur jaminan (kreditur separatis). Namun, masalah muncul ketika nilai eksekusi jaminan tidak cukup untuk menutupi utang debitur secara keseluruhan, meninggalkan kekurangan yang tidak dibayar. Studi ini mengeksplorasi perlindungan hukum untuk kreditur separatis dalam kasus tersebut dan solusi yang tersedia ketika kurator gagal membayar utang sisa. Menggunakan metode juridik normatif dengan pendekatan statistik dan konseptual, penelitian ini berdasarkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Temuan menunjukkan bahwa Undang-Undang Kepailitan tidak secara jelas mengatur prosedur klaim kekurangan tersebut, menciptakan ketidakpastian hukum dan praktik pengadilan komersial yang tidak konsisten. Studi ini menyimpulkan bahwa hukum perlu direformasi untuk secara eksplisit memungkinkan kekurangan tersebut diklaim sebagai utang bersama dan Mahkamah Agung harus mengeluarkan panduan untuk memastikan interpretasi yang konsisten dan memperkuat perlindungan hukum bagi kreditur separatis.
Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak memberikan kepastian hukum yang jelas mengenai hak kreditur yang memiliki hak jaminan ketika nilai eksekusi jaminan lebih rendah dari utang debitur secara keseluruhan.Ketidakhadiran regulasi eksplisit mengenai mekanisme pengajuan klaim kekurangan berpotensi menciptakan ketidakadilan dan menghambat kreditur dalam memperoleh kepastian perlindungan hak mereka.Oleh karena itu, ada kebutuhan mendesak untuk memperkuat perlindungan hukum bagi kreditur separatis melalui regulasi yang lebih jelas dan komprehensif.Ambiguitas normatif ini membuka pintu untuk berbagai interpretasi dan praktik yang tidak konsisten di pengadilan komersial, sehingga reformulasi atau klarifikasi hukum menjadi esensial untuk memastikan kesetaraan dan keadilan dalam proses kepailitan.
Penelitian lanjutan dapat fokus pada tiga aspek utama: pertama, membandingkan sistem perlindungan kreditur separatis di Indonesia dengan negara lain untuk mengidentifikasi praktik terbaik dalam penyelesaian utang sisa; kedua, mengeksplorasi dampak digitalisasi proses kepailitan terhadap efisiensi eksekusi jaminan dan kepastian hukum bagi kreditur; ketiga, mengembangkan model kolaborasi antara kurator, kreditur, dan pengadilan untuk meminimalkan konflik normatif antara Undang-Undang Kepailitan dan Undang-Undang Hak Tanggungan. Dengan pendekatan ini, penelitian baru dapat memberikan wawasan praktis dan teoretis untuk memperbaiki kerangka hukum kepailitan yang lebih adil dan efektif.
| File size | 307.87 KB |
| Pages | 6 |
| DMCA | Report |
Related /
JOURNAL STIAYAPPIMAKASSARJOURNAL STIAYAPPIMAKASSAR Dalam mendorong wajib pajak untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan karena adanya faktor penghambat rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar PajakDalam mendorong wajib pajak untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan karena adanya faktor penghambat rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak
JOURNAL STIAYAPPIMAKASSARJOURNAL STIAYAPPIMAKASSAR Program pembinaan dan reintegrasi sosial tidak dapat berjalan efektif karena keterbatasan sumber daya dan ruang. Efektivitas pembinaan narapidana tergangguProgram pembinaan dan reintegrasi sosial tidak dapat berjalan efektif karena keterbatasan sumber daya dan ruang. Efektivitas pembinaan narapidana terganggu
JOURNAL STIAYAPPIMAKASSARJOURNAL STIAYAPPIMAKASSAR Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan EHR memberikan kemudahan dalam akses data pasien, mempercepat proses pelayanan, serta meningkatkan ketepatanHasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan EHR memberikan kemudahan dalam akses data pasien, mempercepat proses pelayanan, serta meningkatkan ketepatan
DAARULHUDADAARULHUDA Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif melalui analisis peraturan perundang-undangan, doktrin, serta pertimbangan hakim. Hasil penelitianMetode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif melalui analisis peraturan perundang-undangan, doktrin, serta pertimbangan hakim. Hasil penelitian
UMPRUMPR Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun PSU dirancang sebagai instrumen demokratis, pelaksanaannya diwarnai tantangan teknis, politis, dan partisipasiHasil kajian menunjukkan bahwa meskipun PSU dirancang sebagai instrumen demokratis, pelaksanaannya diwarnai tantangan teknis, politis, dan partisipasi
UNTAG BANYUWANGIUNTAG BANYUWANGI Akibatnya, timbul ketidakpastian hukum mengenai batas kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai positive legislature dalam menguji undang-undang terhadapAkibatnya, timbul ketidakpastian hukum mengenai batas kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai positive legislature dalam menguji undang-undang terhadap
UNKRISWINAUNKRISWINA Yang dalam penelitian ini, peneliti menemukan bahwa surat edaran tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan serta bertentangan dengan hirarki peraturanYang dalam penelitian ini, peneliti menemukan bahwa surat edaran tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan serta bertentangan dengan hirarki peraturan
UNKRISWINAUNKRISWINA Akan tetapi, status quo menunjukkan bahwa banyak putusan Mahkamah Konstitusi yang sudah melampaui batas kewenangannya, salah satunya adalah Putusan MahkamahAkan tetapi, status quo menunjukkan bahwa banyak putusan Mahkamah Konstitusi yang sudah melampaui batas kewenangannya, salah satunya adalah Putusan Mahkamah
Useful /
DINASTIRESDINASTIRES Namun, faktor utama yang menghambat keberhasilan mereka adalah keterbatasan sumber daya manusia, fasilitas infrastruktur, dan ketidakmampuan mencapai targetNamun, faktor utama yang menghambat keberhasilan mereka adalah keterbatasan sumber daya manusia, fasilitas infrastruktur, dan ketidakmampuan mencapai target
DINASTIRESDINASTIRES Based on applicable regulations, such as Law Number 23 of 2011 concerning Zakat Management, Government Regulation of 2014, and BAZNAS Regulation NumberBased on applicable regulations, such as Law Number 23 of 2011 concerning Zakat Management, Government Regulation of 2014, and BAZNAS Regulation Number
DINASTIRESDINASTIRES Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip perlindungan konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) menunjukkan kesesuaian yang signifikanHasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip perlindungan konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) menunjukkan kesesuaian yang signifikan
UNTAG BANYUWANGIUNTAG BANYUWANGI Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi hak masyarakat hukum adat belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum dalam pengambilalihan tanah untukHasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi hak masyarakat hukum adat belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum dalam pengambilalihan tanah untuk