DINASTIRESDINASTIRES
Journal of Law, Politic and HumanitiesJournal of Law, Politic and HumanitiesPertumbuhan dinamis aktivitas bisnis di Indonesia meningkatkan transaksi utang-kekayaan, yang dapat menimbulkan sengketa ketika debitur gagal memenuhi kewajiban, terutama dalam kepailitan. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyediakan kerangka penyelesaian aset dan perlindungan bagi kreditur jaminan (kreditur separatis). Namun, masalah muncul ketika nilai eksekusi jaminan tidak cukup untuk menutupi utang debitur secara keseluruhan, meninggalkan kekurangan yang tidak dibayar. Studi ini mengeksplorasi perlindungan hukum untuk kreditur separatis dalam kasus tersebut dan solusi yang tersedia ketika kurator gagal membayar utang sisa. Menggunakan metode juridik normatif dengan pendekatan statistik dan konseptual, penelitian ini berdasarkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Temuan menunjukkan bahwa Undang-Undang Kepailitan tidak secara jelas mengatur prosedur klaim kekurangan tersebut, menciptakan ketidakpastian hukum dan praktik pengadilan komersial yang tidak konsisten. Studi ini menyimpulkan bahwa hukum perlu direformasi untuk secara eksplisit memungkinkan kekurangan tersebut diklaim sebagai utang bersama dan Mahkamah Agung harus mengeluarkan panduan untuk memastikan interpretasi yang konsisten dan memperkuat perlindungan hukum bagi kreditur separatis.
Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak memberikan kepastian hukum yang jelas mengenai hak kreditur yang memiliki hak jaminan ketika nilai eksekusi jaminan lebih rendah dari utang debitur secara keseluruhan.Ketidakhadiran regulasi eksplisit mengenai mekanisme pengajuan klaim kekurangan berpotensi menciptakan ketidakadilan dan menghambat kreditur dalam memperoleh kepastian perlindungan hak mereka.Oleh karena itu, ada kebutuhan mendesak untuk memperkuat perlindungan hukum bagi kreditur separatis melalui regulasi yang lebih jelas dan komprehensif.Ambiguitas normatif ini membuka pintu untuk berbagai interpretasi dan praktik yang tidak konsisten di pengadilan komersial, sehingga reformulasi atau klarifikasi hukum menjadi esensial untuk memastikan kesetaraan dan keadilan dalam proses kepailitan.
Penelitian lanjutan dapat fokus pada tiga aspek utama: pertama, membandingkan sistem perlindungan kreditur separatis di Indonesia dengan negara lain untuk mengidentifikasi praktik terbaik dalam penyelesaian utang sisa; kedua, mengeksplorasi dampak digitalisasi proses kepailitan terhadap efisiensi eksekusi jaminan dan kepastian hukum bagi kreditur; ketiga, mengembangkan model kolaborasi antara kurator, kreditur, dan pengadilan untuk meminimalkan konflik normatif antara Undang-Undang Kepailitan dan Undang-Undang Hak Tanggungan. Dengan pendekatan ini, penelitian baru dapat memberikan wawasan praktis dan teoretis untuk memperbaiki kerangka hukum kepailitan yang lebih adil dan efektif.
| File size | 307.87 KB |
| Pages | 6 |
| DMCA | Report |
Related /
UMSUMS Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik perjanjian nominee kerap dianggap ilegal dan berpotensi menimbulkan sengketa hukum karena bertentangan denganHasil penelitian menunjukkan bahwa praktik perjanjian nominee kerap dianggap ilegal dan berpotensi menimbulkan sengketa hukum karena bertentangan dengan
UMSUMS Namun, dalam praktiknya, pengawasan CSR di tingkat lokal masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari lemahnya dasar hukum hingga kurangnya keterbukaanNamun, dalam praktiknya, pengawasan CSR di tingkat lokal masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari lemahnya dasar hukum hingga kurangnya keterbukaan
UMSUMS Interestingly, the interaction term between digital transformation and Z-Score is positive and significant, indicating that banks with higher financialInterestingly, the interaction term between digital transformation and Z-Score is positive and significant, indicating that banks with higher financial
DINASTIRESDINASTIRES Pertumbuhan pesat teknologi finansial (fintech) di Indonesia telah menciptakan tantangan hukum baru, khususnya terkait perlindungan konsumen dan penyalahgunaanPertumbuhan pesat teknologi finansial (fintech) di Indonesia telah menciptakan tantangan hukum baru, khususnya terkait perlindungan konsumen dan penyalahgunaan
DINASTIRESDINASTIRES Berbagai masalah telah muncul, termasuk tingkat kematian dan kelelahan yang tinggi pada petugas pemilihan, beban kerja yang tidak proporsional, kendalaBerbagai masalah telah muncul, termasuk tingkat kematian dan kelelahan yang tinggi pada petugas pemilihan, beban kerja yang tidak proporsional, kendala
4141 F = 0,000). Lingkungan kerja memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai Inspektorat Kabupaten Jeneponto. Motivasi kerja juga berpengaruhF = 0,000). Lingkungan kerja memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai Inspektorat Kabupaten Jeneponto. Motivasi kerja juga berpengaruh
UntikaUntika Jenis penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis yang menggunakan pendekatan sejarah hukum, infentarisasiJenis penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis yang menggunakan pendekatan sejarah hukum, infentarisasi
IAISAMBASIAISAMBAS Nilai-nilai ini dapat membantu menciptakan kebijakan yang lebih adil, inklusif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Namun, penerapan nilai-nilaiNilai-nilai ini dapat membantu menciptakan kebijakan yang lebih adil, inklusif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Namun, penerapan nilai-nilai
Useful /
DINASTIRESDINASTIRES Namun, perjanjian sewa sering kali melibatkan legalisasi dalam kontrak, yang sering kali menyebabkan konflik. Muncul pertanyaan tentang tanggung jawabNamun, perjanjian sewa sering kali melibatkan legalisasi dalam kontrak, yang sering kali menyebabkan konflik. Muncul pertanyaan tentang tanggung jawab
DINASTIRESDINASTIRES Di era digital yang semakin berkembang, transaksi daring telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari, sehingga penting untuk memahami mekanismeDi era digital yang semakin berkembang, transaksi daring telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari, sehingga penting untuk memahami mekanisme
UntikaUntika Hakim juga wajib menilai peristiwa jual beli antara penggugat dan pihak ketiga atas obyek tanah sengketa dilakukan dengan itikad baik dan dengan sebabHakim juga wajib menilai peristiwa jual beli antara penggugat dan pihak ketiga atas obyek tanah sengketa dilakukan dengan itikad baik dan dengan sebab
TEKNOKRATTEKNOKRAT Dimana halaman jejaring, memiliki informasi berupa barang produk atau jasa yang ditawarkan. Dalam penelitian yang dilakukan, SEO dirancang khusus untukDimana halaman jejaring, memiliki informasi berupa barang produk atau jasa yang ditawarkan. Dalam penelitian yang dilakukan, SEO dirancang khusus untuk