DINASTIRESDINASTIRES
Journal of Law, Politic and HumanitiesJournal of Law, Politic and HumanitiesPertumbuhan dinamis aktivitas bisnis di Indonesia meningkatkan transaksi utang-kekayaan, yang dapat menimbulkan sengketa ketika debitur gagal memenuhi kewajiban, terutama dalam kepailitan. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyediakan kerangka penyelesaian aset dan perlindungan bagi kreditur jaminan (kreditur separatis). Namun, masalah muncul ketika nilai eksekusi jaminan tidak cukup untuk menutupi utang debitur secara keseluruhan, meninggalkan kekurangan yang tidak dibayar. Studi ini mengeksplorasi perlindungan hukum untuk kreditur separatis dalam kasus tersebut dan solusi yang tersedia ketika kurator gagal membayar utang sisa. Menggunakan metode juridik normatif dengan pendekatan statistik dan konseptual, penelitian ini berdasarkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Temuan menunjukkan bahwa Undang-Undang Kepailitan tidak secara jelas mengatur prosedur klaim kekurangan tersebut, menciptakan ketidakpastian hukum dan praktik pengadilan komersial yang tidak konsisten. Studi ini menyimpulkan bahwa hukum perlu direformasi untuk secara eksplisit memungkinkan kekurangan tersebut diklaim sebagai utang bersama dan Mahkamah Agung harus mengeluarkan panduan untuk memastikan interpretasi yang konsisten dan memperkuat perlindungan hukum bagi kreditur separatis.
Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak memberikan kepastian hukum yang jelas mengenai hak kreditur yang memiliki hak jaminan ketika nilai eksekusi jaminan lebih rendah dari utang debitur secara keseluruhan.Ketidakhadiran regulasi eksplisit mengenai mekanisme pengajuan klaim kekurangan berpotensi menciptakan ketidakadilan dan menghambat kreditur dalam memperoleh kepastian perlindungan hak mereka.Oleh karena itu, ada kebutuhan mendesak untuk memperkuat perlindungan hukum bagi kreditur separatis melalui regulasi yang lebih jelas dan komprehensif.Ambiguitas normatif ini membuka pintu untuk berbagai interpretasi dan praktik yang tidak konsisten di pengadilan komersial, sehingga reformulasi atau klarifikasi hukum menjadi esensial untuk memastikan kesetaraan dan keadilan dalam proses kepailitan.
Penelitian lanjutan dapat fokus pada tiga aspek utama: pertama, membandingkan sistem perlindungan kreditur separatis di Indonesia dengan negara lain untuk mengidentifikasi praktik terbaik dalam penyelesaian utang sisa; kedua, mengeksplorasi dampak digitalisasi proses kepailitan terhadap efisiensi eksekusi jaminan dan kepastian hukum bagi kreditur; ketiga, mengembangkan model kolaborasi antara kurator, kreditur, dan pengadilan untuk meminimalkan konflik normatif antara Undang-Undang Kepailitan dan Undang-Undang Hak Tanggungan. Dengan pendekatan ini, penelitian baru dapat memberikan wawasan praktis dan teoretis untuk memperbaiki kerangka hukum kepailitan yang lebih adil dan efektif.
| File size | 307.87 KB |
| Pages | 6 |
| DMCA | Report |
Related /
FHUKIFHUKI Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemegang jaminan fidusia diklasifikasikan sebagai kreditur separatis yang memiliki hak prioritas dan kewenangan untukHasil penelitian menunjukkan bahwa pemegang jaminan fidusia diklasifikasikan sebagai kreditur separatis yang memiliki hak prioritas dan kewenangan untuk
DINASTIRESDINASTIRES The illegal trade of tuak within the jurisdiction of the Lamandau Police Resort is a multifaceted issue encompassing legal, social, economic, and culturalThe illegal trade of tuak within the jurisdiction of the Lamandau Police Resort is a multifaceted issue encompassing legal, social, economic, and cultural
DINASTIRESDINASTIRES Kontrak ini menunjukan kekurangan sistem dalam membedakan antara konsep keterlambatan dan pelanggaran hukum, kesewaian pengingkatan sanksi, dan ineffektivitasKontrak ini menunjukan kekurangan sistem dalam membedakan antara konsep keterlambatan dan pelanggaran hukum, kesewaian pengingkatan sanksi, dan ineffektivitas
DINASTIRESDINASTIRES Pertumbuhan pesat ekonomi digital dan globalisasi pasar telah menyoroti celah signifikan dalam hukum perlindungan konsumen. Celah-celah ini menimbulkanPertumbuhan pesat ekonomi digital dan globalisasi pasar telah menyoroti celah signifikan dalam hukum perlindungan konsumen. Celah-celah ini menimbulkan
DINASTIRESDINASTIRES Namun, terdapat kebutuhan untuk meningkatkan kejelasan ketentuan dan efisiensi mekanisme penyelesaian sengketa. Perlindungan konsumen merupakan aspek krusialNamun, terdapat kebutuhan untuk meningkatkan kejelasan ketentuan dan efisiensi mekanisme penyelesaian sengketa. Perlindungan konsumen merupakan aspek krusial
DINASTIRESDINASTIRES The implementation of online auction arisan, reliant on member recruitment, presents significant legal risks, particularly due to the often-verbal andThe implementation of online auction arisan, reliant on member recruitment, presents significant legal risks, particularly due to the often-verbal and
UNSURIUNSURI Islam juga mengharamkan niatan buruk untuk tidak melunasi utang dan menganggapnya bagian dari dosa besar. Penelitian ini menekankan pentingnya memadukanIslam juga mengharamkan niatan buruk untuk tidak melunasi utang dan menganggapnya bagian dari dosa besar. Penelitian ini menekankan pentingnya memadukan
UNMUHUNMUH Penjualan kredit lebih banyak diminati oleh pelanggan, dengan adanya penjualan secara kredit yang dilakukan oleh perusahaan dapat meningkatkan grafik penjualanPenjualan kredit lebih banyak diminati oleh pelanggan, dengan adanya penjualan secara kredit yang dilakukan oleh perusahaan dapat meningkatkan grafik penjualan
Useful /
POLBANGTANBOGORPOLBANGTANBOGOR Dari data hasil survei masing-masing pertanyaan memiliki bobot yang signifikan yaitu 4,73% oleh petani dan 4,61% oleh konsumen yang menunjukkan dukunganDari data hasil survei masing-masing pertanyaan memiliki bobot yang signifikan yaitu 4,73% oleh petani dan 4,61% oleh konsumen yang menunjukkan dukungan
POLBANGTANBOGORPOLBANGTANBOGOR Salah satu hambatan utama dalam menjamin ketahanan pangan global saat ini adalah perubahan iklim, khususnya di daerah pedesaan dimana pertanian berperanSalah satu hambatan utama dalam menjamin ketahanan pangan global saat ini adalah perubahan iklim, khususnya di daerah pedesaan dimana pertanian berperan
FHUKIFHUKI Studi ini menganalisis kerangka hukum yang melindungi konsumen dari makanan tanpa sertifikasi halal, serta tanggung jawab hukum pelaku usaha atas kerugianStudi ini menganalisis kerangka hukum yang melindungi konsumen dari makanan tanpa sertifikasi halal, serta tanggung jawab hukum pelaku usaha atas kerugian
DINASTIRESDINASTIRES Kedua negara mayoritas Muslim ini mengalokasikan proporsi besar anggaran untuk administrasi agama meskipun mengadopsi prinsip sekularisme. Studi ini menggunakanKedua negara mayoritas Muslim ini mengalokasikan proporsi besar anggaran untuk administrasi agama meskipun mengadopsi prinsip sekularisme. Studi ini menggunakan