DINASTIRESDINASTIRES
Journal of Law, Politic and HumanitiesJournal of Law, Politic and HumanitiesPertumbuhan dinamis aktivitas bisnis di Indonesia meningkatkan transaksi utang-kekayaan, yang dapat menimbulkan sengketa ketika debitur gagal memenuhi kewajiban, terutama dalam kepailitan. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyediakan kerangka penyelesaian aset dan perlindungan bagi kreditur jaminan (kreditur separatis). Namun, masalah muncul ketika nilai eksekusi jaminan tidak cukup untuk menutupi utang debitur secara keseluruhan, meninggalkan kekurangan yang tidak dibayar. Studi ini mengeksplorasi perlindungan hukum untuk kreditur separatis dalam kasus tersebut dan solusi yang tersedia ketika kurator gagal membayar utang sisa. Menggunakan metode juridik normatif dengan pendekatan statistik dan konseptual, penelitian ini berdasarkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Temuan menunjukkan bahwa Undang-Undang Kepailitan tidak secara jelas mengatur prosedur klaim kekurangan tersebut, menciptakan ketidakpastian hukum dan praktik pengadilan komersial yang tidak konsisten. Studi ini menyimpulkan bahwa hukum perlu direformasi untuk secara eksplisit memungkinkan kekurangan tersebut diklaim sebagai utang bersama dan Mahkamah Agung harus mengeluarkan panduan untuk memastikan interpretasi yang konsisten dan memperkuat perlindungan hukum bagi kreditur separatis.
Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak memberikan kepastian hukum yang jelas mengenai hak kreditur yang memiliki hak jaminan ketika nilai eksekusi jaminan lebih rendah dari utang debitur secara keseluruhan.Ketidakhadiran regulasi eksplisit mengenai mekanisme pengajuan klaim kekurangan berpotensi menciptakan ketidakadilan dan menghambat kreditur dalam memperoleh kepastian perlindungan hak mereka.Oleh karena itu, ada kebutuhan mendesak untuk memperkuat perlindungan hukum bagi kreditur separatis melalui regulasi yang lebih jelas dan komprehensif.Ambiguitas normatif ini membuka pintu untuk berbagai interpretasi dan praktik yang tidak konsisten di pengadilan komersial, sehingga reformulasi atau klarifikasi hukum menjadi esensial untuk memastikan kesetaraan dan keadilan dalam proses kepailitan.
Penelitian lanjutan dapat fokus pada tiga aspek utama: pertama, membandingkan sistem perlindungan kreditur separatis di Indonesia dengan negara lain untuk mengidentifikasi praktik terbaik dalam penyelesaian utang sisa; kedua, mengeksplorasi dampak digitalisasi proses kepailitan terhadap efisiensi eksekusi jaminan dan kepastian hukum bagi kreditur; ketiga, mengembangkan model kolaborasi antara kurator, kreditur, dan pengadilan untuk meminimalkan konflik normatif antara Undang-Undang Kepailitan dan Undang-Undang Hak Tanggungan. Dengan pendekatan ini, penelitian baru dapat memberikan wawasan praktis dan teoretis untuk memperbaiki kerangka hukum kepailitan yang lebih adil dan efektif.
| File size | 307.87 KB |
| Pages | 6 |
| DMCA | Report |
Related /
STISASABANGSTISASABANG Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 271 ayat (1) UUD 1945 yang mewajibkan semua warga negara menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya.Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 271 ayat (1) UUD 1945 yang mewajibkan semua warga negara menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya.
DAARULHUDADAARULHUDA Sus-PHI/2024, dapat disimpulkan bahwa koperasi tetap berkedudukan sebagai pemberi kerja ketika hubungan kerja terbentuk secara nyata melalui perjanjianSus-PHI/2024, dapat disimpulkan bahwa koperasi tetap berkedudukan sebagai pemberi kerja ketika hubungan kerja terbentuk secara nyata melalui perjanjian
DAARULHUDADAARULHUDA Hal ini menunjukkan bahwa kecepatan dan kemudahan prosedural tidak boleh mengorbankan prinsip keadilan substantif. Dengan demikian, penguatan regulasiHal ini menunjukkan bahwa kecepatan dan kemudahan prosedural tidak boleh mengorbankan prinsip keadilan substantif. Dengan demikian, penguatan regulasi
DAARULHUDADAARULHUDA Putusan Mahkamah Agung Nomor 1666 K/Pdt/2022 menegaskan tanggung jawab perdata perusahaan atas perbuatan melawan hukum karyawannya dalam lingkup pekerjaan,Putusan Mahkamah Agung Nomor 1666 K/Pdt/2022 menegaskan tanggung jawab perdata perusahaan atas perbuatan melawan hukum karyawannya dalam lingkup pekerjaan,
HK PUBLISHINGHK PUBLISHING Pertanggungjawaban pidana merupakan mekanisme hukum yang hanya dapat dijatuhkan apabila terpenuhi unsur perbuatan melawan hukum, kesalahan, kemampuan bertanggungPertanggungjawaban pidana merupakan mekanisme hukum yang hanya dapat dijatuhkan apabila terpenuhi unsur perbuatan melawan hukum, kesalahan, kemampuan bertanggung
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Interpretasi Mahkamah selaras dengan tujuan perlindungan lingkungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Undang-Undang Pertambangan, mendorongInterpretasi Mahkamah selaras dengan tujuan perlindungan lingkungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Undang-Undang Pertambangan, mendorong
UMPRUMPR Artikel ini mengeksplorasi politik hukum dalam pelaksanaan PSU Pilkada 2025 dengan menyorot aspek normatif, analisis yudisial, implementasi lapangan, sertaArtikel ini mengeksplorasi politik hukum dalam pelaksanaan PSU Pilkada 2025 dengan menyorot aspek normatif, analisis yudisial, implementasi lapangan, serta
UADUAD Namun, perkembangan yurisprudensial telah secara bertahap menyimpang dari kriteria kesalahan yang kaku ini. Badan-badan yudisial di berbagai tingkat telahNamun, perkembangan yurisprudensial telah secara bertahap menyimpang dari kriteria kesalahan yang kaku ini. Badan-badan yudisial di berbagai tingkat telah
Useful /
DINASTIRESDINASTIRES Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode yuridis empiris, melibatkan wawancara dengan Dinas Perindustrian dan PerdaganganPenelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode yuridis empiris, melibatkan wawancara dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS 17 memberikan pedoman moral dan hukum yang jelas untuk penanganan wanprestasi melalui sanksi non‑ribawi, seperti denda yang dialokasikan untuk tujuan17 memberikan pedoman moral dan hukum yang jelas untuk penanganan wanprestasi melalui sanksi non‑ribawi, seperti denda yang dialokasikan untuk tujuan
PUBLICATION CENTERPUBLICATION CENTER Studi ini menemukan bahwa sebagian besar guru sekolah dasar memiliki pengetahuan pedagogis sosial-kognitif (44,18%), sedangkan 27,91% lainnya memilikiStudi ini menemukan bahwa sebagian besar guru sekolah dasar memiliki pengetahuan pedagogis sosial-kognitif (44,18%), sedangkan 27,91% lainnya memiliki
PUBLICATION CENTERPUBLICATION CENTER Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran Numbered Heads Together (NHT) berbantuan media gambar berpengaruh terhadap hasil belajar IPAOleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran Numbered Heads Together (NHT) berbantuan media gambar berpengaruh terhadap hasil belajar IPA