UNSURIUNSURI
JURNAL LEGISIAJURNAL LEGISIAPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep hukum Islam terkait penundaan pembayaran utang sebagaimana dijelaskan dalam kitab Al-Wajiz fi Fiqhi As-Sunnah wa Al-Kitab Al-Aziz karya Dr. Abdul Azhim Badawi. Fokus penelitian ini adalah memahami bagaimana pandangan syariat Islam terhadap penundaan pembayaran utang, baik dari sisi hukum maupun dampaknya terhadap keadilan dalam masyarakat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitik, di mana data primer diperoleh langsung dari kitab tersebut dan didukung oleh literatur sekunder berupa referensi hukum Islam lainnya. Analisis dilakukan dengan menyoroti ayat-ayat Al-Quran, hadis Nabi SAW, serta pandangan ulama mengenai adab dan hukum melunasi hutang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa syariat Islam memberikan perhatian besar pada kewajiban membayar utang tepat waktu sebagai bentuk amanah. Penundaan pembayaran tanpa alasan yang jelas dianggap sebagai bentuk kezaliman yang merugikan pihak pemberi utang. Namun, Islam juga memberikan kelonggaran bagi pihak yang benar-benar tidak mampu membayar, dengan menganjurkan pemberian tenggang waktu atau bahkan penghapusan utang sebagai bentuk ibadah. Kesimpulannya, konsep penundaan pembayaran utang dalam hukum Islam didasarkan pada prinsip keadilan, saling tolong-menolong, dan perlindungan terhadap hak kedua belah pihak. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami aspek hukum Islam terkait transaksi keuangan di masyarakat modern.
Hutang, atau qardh, dalam Islam tidak hanya dipahami sebagai transaksi finansial tetapi juga sebagai bentuk ibadah dan amanah yang menuntut tanggung jawab di hadapan Allah.Memberi pinjaman dianjurkan sebagai wujud solidaritas dan prinsip taawun (tolong-menolong), bahkan setara dengan sedekah dalam keutamaannya.Namun, kewajiban membayar utang ditegaskan sebagai hal yang tidak boleh diabaikan, karena penundaan tanpa alasan jelas dianggap sebagai kezaliman dan haram hukumnya.Islam juga mendorong pengembalian dengan nilai lebih baik sebagai bentuk adab berutang yang diajarkan Nabi SAW.Islam juga mengharamkan niatan buruk untuk tidak melunasi utang dan menganggapnya bagian dari dosa besar.Penelitian ini menekankan pentingnya memadukan nilai-nilai Islami berupa keadilan, tanggung jawab, dan solidaritas dalam transaksi utang piutang.
Berdasarkan hasil penelitian, saran-saran penelitian lanjutan yang dapat diusulkan adalah: 1. Melakukan studi komparatif antara hukum Islam dan hukum positif modern dalam menangani penundaan pembayaran utang, untuk melihat bagaimana kedua sistem hukum ini menangani masalah ini dan apakah ada perbedaan signifikan dalam pendekatan dan solusi yang ditawarkan. 2. Menganalisis lebih dalam tentang dampak sosial dan ekonomi dari penundaan pembayaran utang dalam masyarakat Muslim, termasuk bagaimana hal ini mempengaruhi hubungan sosial dan ekonomi antar individu dan kelompok. 3. Meneliti lebih lanjut tentang peran dan tanggung jawab lembaga keuangan Islam dalam menangani masalah utang dan penundaan pembayaran, serta bagaimana mereka dapat memberikan solusi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.
| File size | 642.85 KB |
| Pages | 13 |
| DMCA | Report |
Related /
DAARULHUDADAARULHUDA Penguatan ini tidak hanya berdampak pada efektivitas penyelesaian sengketa tetapi juga merupakan wujud nyata bela negara dalam konteks perlindungan hak-hakPenguatan ini tidak hanya berdampak pada efektivitas penyelesaian sengketa tetapi juga merupakan wujud nyata bela negara dalam konteks perlindungan hak-hak
DAARULHUDADAARULHUDA Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik peredaranPenelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik peredaran
UMMUUMMU Kualitas pelayanan program listrik prabayar di PT. PLN (Persero) UP3 Kairatu secara umum dinilai cukup baik oleh masyarakat, terutama pada dimensi BuktiKualitas pelayanan program listrik prabayar di PT. PLN (Persero) UP3 Kairatu secara umum dinilai cukup baik oleh masyarakat, terutama pada dimensi Bukti
DAARULHUDADAARULHUDA Putusan hakim menegaskan berlakunya asas pacta sunt servanda, memerintahkan ahli waris untuk melanjutkan dan menyelesaikan PPJB, serta membayar biaya perkara.Putusan hakim menegaskan berlakunya asas pacta sunt servanda, memerintahkan ahli waris untuk melanjutkan dan menyelesaikan PPJB, serta membayar biaya perkara.
DINASTIREVDINASTIREV Tantangan utama meliputi kebutuhan untuk mengharmonisasikan kerangka regulasi lintas batas, mengatasi risiko privasi data dan keamanan siber, serta mematuhiTantangan utama meliputi kebutuhan untuk mengharmonisasikan kerangka regulasi lintas batas, mengatasi risiko privasi data dan keamanan siber, serta mematuhi
UNESUNES Studi ini dilatarbelakangi oleh permasalahan hukum ketika pihak leasing tetap menagih angsuran kepada ahli waris meskipun debitur telah membayar premiStudi ini dilatarbelakangi oleh permasalahan hukum ketika pihak leasing tetap menagih angsuran kepada ahli waris meskipun debitur telah membayar premi
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Konsumen mengalami kerugian finansial dan emosional akibat keterlambatan pembayaran dan konfirmasi tiket elektronik. Penelitian ini merekomendasikan peningkatanKonsumen mengalami kerugian finansial dan emosional akibat keterlambatan pembayaran dan konfirmasi tiket elektronik. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli kosmetik impor melalui marketplace diperlukan adanya kerjasama antara pemerintah, pelakuPerlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli kosmetik impor melalui marketplace diperlukan adanya kerjasama antara pemerintah, pelaku
Useful /
UNESUNES Dengan implementasi yang tegas dan konsisten, serta peningkatan pengawasan dan penerapan sanksi yang proporsional, diharapkan terbentuk institusi kepolisianDengan implementasi yang tegas dan konsisten, serta peningkatan pengawasan dan penerapan sanksi yang proporsional, diharapkan terbentuk institusi kepolisian
UNESUNES Kedua, Pada perkara Nomor 293/Pdt. Slk, hakim tidak menggunakan kewenangan ex officio karena dalam fakta persidangan anak berada dalam pemeliharaan pemohonKedua, Pada perkara Nomor 293/Pdt. Slk, hakim tidak menggunakan kewenangan ex officio karena dalam fakta persidangan anak berada dalam pemeliharaan pemohon
UMLAUMLA Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki pengetahuan yang rendah tentang pembatasan cairan dan tidak patuh dalam melaksanakanHasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki pengetahuan yang rendah tentang pembatasan cairan dan tidak patuh dalam melaksanakan
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Penelitian ini memberikan kontribusi akademis dan praktis untuk perbaikan kualitas keputusan Bawaslu di masa yang akan datang. Kajian ini menemukan bahwaPenelitian ini memberikan kontribusi akademis dan praktis untuk perbaikan kualitas keputusan Bawaslu di masa yang akan datang. Kajian ini menemukan bahwa