UNSURIUNSURI

JURNAL LEGISIAJURNAL LEGISIA

Kualitas informasi yang diberikan oleh penyedia Kredit Pemilikan Rumah (KPR) erat kaitannya dalam pemenuhan hak konsumen, serta berakibat dampaknya terhadap pemahaman dan keputusan konsumen KPR. Masalah ketidakjelasan informasi terkait suku bunga, biaya tambahan, dan syarat kredit, yang sering menyebabkan kesalahpahaman dan konflik antara Bank dengan Konsumen KPR. Penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi kualitas informasi KPR yang disampaikan dan menganalisis pengaruhnya terhadap pemahaman dan keputusan konsumen KPR di Kota Batam. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif yang dengan menganalisis dari bahan hukum sekunder, seperti peraturan perundang-undangan, didukung pendekatan empiris dari data primer yang langsung diperoleh dari sebaran kuesioner kepada 59 Responden (konsumen KPR di Kota Batam). Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar konsumen merasa informasi cukup jelas, namun aspek transparansi terkait biaya tambahan dan risiko masih memerlukan perbaikan. Transparansi informasi berkontribusi positif terhadap kepercayaan dan keputusan konsumen, dengan diperlukan edukasi lebih lanjut dan pengawasan regulator untuk meningkatkan perlindungan konsumen. Penelitian ini menegaskan pentingnya penyampaian informasi yang akurat dan transparan sebagai bentuk tanggung jawab hukum penyedia KPR, sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Dapat disimpulkan bahwa kualitas informasi yang diberikan oleh penyedia KPR di Kota Batam telah memenuhi sebagian besar aspek hak konsumen sebagaimana aturannya terkandung dalam peraturan perundang-undangan.Informasi yang berikan mengenai suku bunga, prosedur, serta tenor kredit dinilai cukup jelas oleh responden selaku konsumen KPR.Namun, ternyata masih ditemukan kekurangan transparansi informasi terkait biaya tambahan dan risiko kredit yang dapat menyebabkan kesalahpahaman maupun konflik.Hal ini menunjukkan penyedia KPR perlu memperbaiki penyampaian informasi untuk memenuhi hak-hak perlindungan konsumen secara optimal.

Penelitian lanjutan perlu mengkaji efektivitas pengawasan regulator terhadap transparansi biaya tambahan dan risiko di sektor KPR. Disarankan melakukan survei ekstensif di berbagai kota-kota industri untuk memahami persepsi konsumen mengenai kesulitan dalam pencairan KPR bersubsidi. Studi tentang dampak edukasi keuangan secara rutin terhadap pengurangan konflik antara bank dan konsumen KPR. Pengembangan kerangka kerja hukum untuk mengatasi praktik misleading information dalam penyediaan layanan KPR. Penelitian komparatif antara perbankan konvensional dan syariah dalam penerapan prinsip kehati-hatian terkait informasi KPR. Ekplorasi potensi teknologi digital seperti aplikasi mobile untuk memperbaiki akses konsumen terhadap informasi yang kompleks. Uji coba skema pembiayaan KPR syariah tanpa biaya tersembunyi pada kelompok pengguna target. Analisis tren demografi dan ekonomi Kota Batam untuk merancang strategi inklusif dalam layanan KPR. Evaluasi kinerja perbankan lokal terhadap kepatuhan regulasi UU Perlindungan Konsumen di sektor KPR. Pengkajian ulang standar dokumentasi perjanjian KPR untuk meningkatkan perlindungan konsumen secara formal.

  1. FAKTOR YANG MEMENGARUHI KREDIT BERMASALAH BANK KONVENSIONAL DAN SYARIAH DI INDONESIA: FACTORS THAT INFLUENCE... journal.ipb.ac.id/jabm/article/view/29955FAKTOR YANG MEMENGARUHI KREDIT BERMASALAH BANK KONVENSIONAL DAN SYARIAH DI INDONESIA FACTORS THAT INFLUENCE journal ipb ac jabm article view 29955
  2. KREDIT PEMILIKAN RUMAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN | Suparji | Jurnal Magister Ilmu... doi.org/10.36722/jmih.v5i1.2368KREDIT PEMILIKAN RUMAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN Suparji Jurnal Magister Ilmu doi 10 36722 jmih v5i1 2368
  3. Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Hukum dalam Perjanjian Kredit Perbankan Apabila Debitur Wanprestasi |... doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2364Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Hukum dalam Perjanjian Kredit Perbankan Apabila Debitur Wanprestasi doi 10 37680 almanhaj v5i1 2364
  4. The Role of Banking Concentration on Financial Stability | Antony | International Journal of Economics... ccsenet.org/journal/index.php/ijef/article/view/0/45318The Role of Banking Concentration on Financial Stability Antony International Journal of Economics ccsenet journal index php ijef article view 0 45318
Read online
File size1.66 MB
Pages35
DMCAReport

Related /

JURIS Analisis Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Peredaran Makanan Tanpa Sertifikasi Halal Dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dihubungkan Dengan Undang Undang Perlindungan Konsumen 2025More at 2025

FHUKIFHUKI Hasil menunjukkan bahwa UU Perlindungan Konsumen memberikan mekanisme hukum yang dapat diterapkan, termasuk sanksi administratif, perdata, dan pidana terhadapHasil menunjukkan bahwa UU Perlindungan Konsumen memberikan mekanisme hukum yang dapat diterapkan, termasuk sanksi administratif, perdata, dan pidana terhadap

JURIS From Agricultural Roots to Retail Outlets A Critical Analysis of Price Jumps and Distributional Dynamics in Bangladesh s Vegetable Markets 2025More at 2025

RISETPRESSRISETPRESS Studi mengidentifikasi korupsi oleh pejabat pemerintah dan aktor pasar swasta seperti grosir dan pedagang adalah penting dalam masalah ini. Regulasi manajemenStudi mengidentifikasi korupsi oleh pejabat pemerintah dan aktor pasar swasta seperti grosir dan pedagang adalah penting dalam masalah ini. Regulasi manajemen

JURIS Halal Certification Training and Assistance for Micro Business Actors through the Sihalal Platform in Blega Bangkalan 2025More at 2025

SALNESIASALNESIA Sebagai hasilnya, lima produk telah memperoleh sertifikat halal dan tujuh produk telah mendapatkan NIB. Diharapkan pemerintah Kabupaten, Kecamatan, danSebagai hasilnya, lima produk telah memperoleh sertifikat halal dan tujuh produk telah mendapatkan NIB. Diharapkan pemerintah Kabupaten, Kecamatan, dan

JURIS Implikasi Hukum Terhadap Kebijakan Pengecer Melakukan Distribusi Gas LPG 3 Kg Ditinjau Berdasarkan Undang Undang Perlindungan Konsumen 2025More at 2025

STISDARUSSALAMSTISDARUSSALAM Hasil penelitian menunjukkan adanya pemerataan distribusi gas kepada konsumen, namun distribusi tepat sasaran tidak terjamin karena pengecer tidak menggunakanHasil penelitian menunjukkan adanya pemerataan distribusi gas kepada konsumen, namun distribusi tepat sasaran tidak terjamin karena pengecer tidak menggunakan

JURIS Penerapan Konsultan Contract Drafting Dalam Upaya Mencegah Timbulnya Permasalahan Antara Para Pihak Yang Mengikat Dalam Perjanjian 2025More at 2025

UNSURIUNSURI Penelitian dilakukan dengan metode yuridis normatif dengan analisis deskriptif kualitatif. Metode pendekatan yang digunakan ialah statue approach dan conceptualPenelitian dilakukan dengan metode yuridis normatif dengan analisis deskriptif kualitatif. Metode pendekatan yang digunakan ialah statue approach dan conceptual

JURIS Kebijakan Implementasi Undang Undang No 27 Tahun 2022 Pada Kasus Pinjaman Online di Indonesia 2024More at 2024

NEOLECTURANEOLECTURA 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam layanan pinjaman online di Indonesia telah menghadirkan tantangan dan tanggung jawab baru bagi penyelenggara27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam layanan pinjaman online di Indonesia telah menghadirkan tantangan dan tanggung jawab baru bagi penyelenggara

JURIS Existence and Position of Islamic Economic Laws in Indonesia 2022More at 2022

UMMUMM Hukum ekonomi syariah berdiri sejajar dengan hukum konvensional, namun berdasarkan prinsip keadilan. Kehadiran KHES (Kitab Hukum Ekonomi Syariah) diperlukanHukum ekonomi syariah berdiri sejajar dengan hukum konvensional, namun berdasarkan prinsip keadilan. Kehadiran KHES (Kitab Hukum Ekonomi Syariah) diperlukan

JURIS Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 2017More at 2017

UIBUIB di Indonesia perundang-undangan senantiasa mengalami perkembangan termasuk dalam hal penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sebelumnya Undang-Undang tentangdi Indonesia perundang-undangan senantiasa mengalami perkembangan termasuk dalam hal penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sebelumnya Undang-Undang tentang

Useful /

JURIS Majrurat Al Asma Dalam Surah Al Jumu ah 2026More at 2026

KOPERTAIS4KOPERTAIS4 Hasil ini menunjukkan dominasi penggunaan huruf jar dalam pembentukan majrurat al-asma pada surah tersebut. Penelitian ini memberikan kontribusi pada pemahamanHasil ini menunjukkan dominasi penggunaan huruf jar dalam pembentukan majrurat al-asma pada surah tersebut. Penelitian ini memberikan kontribusi pada pemahaman

JURIS Kedudukan Manusia Dalam Pendidikan Islam 2026More at 2026

KOPERTAIS4KOPERTAIS4 Dengan berbekal pengetahuan melalui proses pendidikan islam ini, manusia dapat bisa mengambil peran sebagai (khalifah) Allah untuk memakmurkan bumi danDengan berbekal pengetahuan melalui proses pendidikan islam ini, manusia dapat bisa mengambil peran sebagai (khalifah) Allah untuk memakmurkan bumi dan

JURIS EFFECTS OF DIFFERENT pH SETTINGS ON GROWTH AND SURVIVAL OF COMMON CARP RAJADANU STRAIN 2018More at 2018

KKPKKP Penelitian ini bertujuan mengamati kinerja pertumbuhan dan tingkat kelangsungan hidup karp putih (Cyprinus carpio) strain Rajadanu yang diberi media budidayaPenelitian ini bertujuan mengamati kinerja pertumbuhan dan tingkat kelangsungan hidup karp putih (Cyprinus carpio) strain Rajadanu yang diberi media budidaya

JURIS THE EFFECTS OF WEANING TIME ON THE GROWTH AND SURVIVAL OF MUD CRAB Scylla olivacea THE EFFECTS OF WEANING TIME ON THE GROWTH AND SURVIVAL OF MUD CRAB Scylla olivacea 2018More at 2018

KKPKKP Namun, ketersediaan dan konsistensi nutrisi makanan hidup sulit dikendalikan. Oleh karena itu, pengembangan pakan buatan untuk menggantikan sebagian atauNamun, ketersediaan dan konsistensi nutrisi makanan hidup sulit dikendalikan. Oleh karena itu, pengembangan pakan buatan untuk menggantikan sebagian atau

ads-block-test