UNSURIUNSURI
JURNAL LEGISIAJURNAL LEGISIAKualitas informasi yang diberikan oleh penyedia Kredit Pemilikan Rumah (KPR) erat kaitannya dalam pemenuhan hak konsumen, serta berakibat dampaknya terhadap pemahaman dan keputusan konsumen KPR. Masalah ketidakjelasan informasi terkait suku bunga, biaya tambahan, dan syarat kredit, yang sering menyebabkan kesalahpahaman dan konflik antara Bank dengan Konsumen KPR. Penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi kualitas informasi KPR yang disampaikan dan menganalisis pengaruhnya terhadap pemahaman dan keputusan konsumen KPR di Kota Batam. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif yang dengan menganalisis dari bahan hukum sekunder, seperti peraturan perundang-undangan, didukung pendekatan empiris dari data primer yang langsung diperoleh dari sebaran kuesioner kepada 59 Responden (konsumen KPR di Kota Batam). Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar konsumen merasa informasi cukup jelas, namun aspek transparansi terkait biaya tambahan dan risiko masih memerlukan perbaikan. Transparansi informasi berkontribusi positif terhadap kepercayaan dan keputusan konsumen, dengan diperlukan edukasi lebih lanjut dan pengawasan regulator untuk meningkatkan perlindungan konsumen. Penelitian ini menegaskan pentingnya penyampaian informasi yang akurat dan transparan sebagai bentuk tanggung jawab hukum penyedia KPR, sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
Dapat disimpulkan bahwa kualitas informasi yang diberikan oleh penyedia KPR di Kota Batam telah memenuhi sebagian besar aspek hak konsumen sebagaimana aturannya terkandung dalam peraturan perundang-undangan.Informasi yang berikan mengenai suku bunga, prosedur, serta tenor kredit dinilai cukup jelas oleh responden selaku konsumen KPR.Namun, ternyata masih ditemukan kekurangan transparansi informasi terkait biaya tambahan dan risiko kredit yang dapat menyebabkan kesalahpahaman maupun konflik.Hal ini menunjukkan penyedia KPR perlu memperbaiki penyampaian informasi untuk memenuhi hak-hak perlindungan konsumen secara optimal.
Penelitian lanjutan perlu mengkaji efektivitas pengawasan regulator terhadap transparansi biaya tambahan dan risiko di sektor KPR. Disarankan melakukan survei ekstensif di berbagai kota-kota industri untuk memahami persepsi konsumen mengenai kesulitan dalam pencairan KPR bersubsidi. Studi tentang dampak edukasi keuangan secara rutin terhadap pengurangan konflik antara bank dan konsumen KPR. Pengembangan kerangka kerja hukum untuk mengatasi praktik misleading information dalam penyediaan layanan KPR. Penelitian komparatif antara perbankan konvensional dan syariah dalam penerapan prinsip kehati-hatian terkait informasi KPR. Ekplorasi potensi teknologi digital seperti aplikasi mobile untuk memperbaiki akses konsumen terhadap informasi yang kompleks. Uji coba skema pembiayaan KPR syariah tanpa biaya tersembunyi pada kelompok pengguna target. Analisis tren demografi dan ekonomi Kota Batam untuk merancang strategi inklusif dalam layanan KPR. Evaluasi kinerja perbankan lokal terhadap kepatuhan regulasi UU Perlindungan Konsumen di sektor KPR. Pengkajian ulang standar dokumentasi perjanjian KPR untuk meningkatkan perlindungan konsumen secara formal.
- FAKTOR YANG MEMENGARUHI KREDIT BERMASALAH BANK KONVENSIONAL DAN SYARIAH DI INDONESIA: FACTORS THAT INFLUENCE... journal.ipb.ac.id/jabm/article/view/29955FAKTOR YANG MEMENGARUHI KREDIT BERMASALAH BANK KONVENSIONAL DAN SYARIAH DI INDONESIA FACTORS THAT INFLUENCE journal ipb ac jabm article view 29955
- KREDIT PEMILIKAN RUMAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN | Suparji | Jurnal Magister Ilmu... doi.org/10.36722/jmih.v5i1.2368KREDIT PEMILIKAN RUMAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN Suparji Jurnal Magister Ilmu doi 10 36722 jmih v5i1 2368
- Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Hukum dalam Perjanjian Kredit Perbankan Apabila Debitur Wanprestasi |... doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2364Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Hukum dalam Perjanjian Kredit Perbankan Apabila Debitur Wanprestasi doi 10 37680 almanhaj v5i1 2364
- The Role of Banking Concentration on Financial Stability | Antony | International Journal of Economics... ccsenet.org/journal/index.php/ijef/article/view/0/45318The Role of Banking Concentration on Financial Stability Antony International Journal of Economics ccsenet journal index php ijef article view 0 45318
| File size | 1.66 MB |
| Pages | 35 |
| DMCA | Report |
Related /
KOPERTAIS4KOPERTAIS4 Karena dengan MPMBS/M, sekolah/madrasah diberi keleluasaan untuk mengelola secara mandiri proses pendidikan sesuai dengan keinginan, kebutuhan dan tuntutanKarena dengan MPMBS/M, sekolah/madrasah diberi keleluasaan untuk mengelola secara mandiri proses pendidikan sesuai dengan keinginan, kebutuhan dan tuntutan
RUMAHJURNALRUMAHJURNAL Bagi pemerintah saat ini harus ikut andil dalam campur tangan untuk menetapkan harga yang adil dalam kebijakan sosial di era modern. Pendekatan ini sangatBagi pemerintah saat ini harus ikut andil dalam campur tangan untuk menetapkan harga yang adil dalam kebijakan sosial di era modern. Pendekatan ini sangat
RISETPRESSRISETPRESS Studi mengidentifikasi korupsi oleh pejabat pemerintah dan aktor pasar swasta seperti grosir dan pedagang adalah penting dalam masalah ini. Regulasi manajemenStudi mengidentifikasi korupsi oleh pejabat pemerintah dan aktor pasar swasta seperti grosir dan pedagang adalah penting dalam masalah ini. Regulasi manajemen
UNSURIUNSURI Sejalan dengan ini penelitian ini bertujuan merespon keberadaan profesi konsultan legal drafting yang mempunyai peran krusial dalam mencegah persoalanSejalan dengan ini penelitian ini bertujuan merespon keberadaan profesi konsultan legal drafting yang mempunyai peran krusial dalam mencegah persoalan
UNSURIUNSURI Penelitian ini merupakan penelitian normatif yuridis dengan metode kualitatif, menggunakan data primer dari dokumen Pengadilan Agama Negeri Surabaya danPenelitian ini merupakan penelitian normatif yuridis dengan metode kualitatif, menggunakan data primer dari dokumen Pengadilan Agama Negeri Surabaya dan
UNSURIUNSURI Kesimpulannya, konsep penundaan pembayaran utang dalam hukum Islam didasarkan pada prinsip keadilan, saling tolong-menolong, dan perlindungan terhadapKesimpulannya, konsep penundaan pembayaran utang dalam hukum Islam didasarkan pada prinsip keadilan, saling tolong-menolong, dan perlindungan terhadap
UNSURIUNSURI Kesimpulan yang dapat diambil adalah jalan ihtiyar dalam menciptakan dan meninggikan tingkat kerukunan dalam berpoligami di kehidupan berumah tangga bisaKesimpulan yang dapat diambil adalah jalan ihtiyar dalam menciptakan dan meninggikan tingkat kerukunan dalam berpoligami di kehidupan berumah tangga bisa
UMMUMM Ketika seorang pembeli mendekati tempat dagangan, ia dapat melihat dengan jelas barang yang diperdagangkan. Strategi sorakan harga terendah berdasarkanKetika seorang pembeli mendekati tempat dagangan, ia dapat melihat dengan jelas barang yang diperdagangkan. Strategi sorakan harga terendah berdasarkan
Useful /
KOPERTAIS4KOPERTAIS4 Berbagai permasalahan yang timbul pada anak maka harus diselesaikan sesuai dunianya, tidak dibenarkan sama sekali manusia dewasa mengintervensinya. PadaBerbagai permasalahan yang timbul pada anak maka harus diselesaikan sesuai dunianya, tidak dibenarkan sama sekali manusia dewasa mengintervensinya. Pada
JOURNAL JPSJOURNAL JPS Background: Erythrina subumbrans (Hassk. ) Merr, locally known as dadap serep, is a medicinal plant traditionally used to treat various ailments, indicatingBackground: Erythrina subumbrans (Hassk. ) Merr, locally known as dadap serep, is a medicinal plant traditionally used to treat various ailments, indicating
UMMUMM Peraturan tersebut bervariasi, mulai dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, dan Keputusan Bersama InstruksiPeraturan tersebut bervariasi, mulai dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, dan Keputusan Bersama Instruksi
UMMUMM Permasalahan hukum yang terjadi dalam bisnis pinjaman online meliputi tidak adanya perlindungan data pribadi, penentuan suku bunga sepihak oleh penyediaPermasalahan hukum yang terjadi dalam bisnis pinjaman online meliputi tidak adanya perlindungan data pribadi, penentuan suku bunga sepihak oleh penyedia