UNSURIUNSURI

JURNAL LEGISIAJURNAL LEGISIA

Perkembangan berbagai macam profesi di bidang hukum pada dasarnya memegang peran krusial dalam menunjang berbagai perbuatan hukum seperti pembuatan perjanjian. Keberadaan perjanjian merupakan hal krusial dalam melandasi hubungan hukum sebab didalamnya terdapat tujuan hukum yang melindungi para pihak. Sejalan dengan ini penelitian ini bertujuan merespon keberadaan profesi konsultan legal drafting yang mempunyai peran krusial dalam mencegah persoalan pelaksanaan perjanjian. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis normatif dengan analisis deskriptif kualitatif. Metode pendekatan yang digunakan ialah statue approach dan conceptual approach menggunakan bahan hukum primer sekunder dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa urgensi konsultan legal drafting dalam pembuatan perjanjian ialah membantu menyusun berkas perjanjian, menjalankan profesi hukum secara kredibel dan bertanggung jawab, melaksanakan penyusunan perjanjian secara independen dan obyektif, bersifat profesional dan dapat melindungi kepentingan klien. Secara spesifik, peran konsultan legal drafting dalam mengantasisipasi permasalahan yang timbul dalam perjanjian ialah mendampingi klien dalam melaskanakan tahapan pra kontrak berupa negosiasi, membantu membuat perjanjian secara cermat, akurat dan memperhatikan klasulnya secara seksama serta menjamin pelaksanaan perjanjian dan mengantisipasi terjadinya sengketa.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa perjanjian memiliki peran krusial dalam menjamin kepastian hukum dan kepentingan para pihak.Konsultan contract drafting berperan penting dalam memastikan perjanjian sah, akurat, dan mudah dipahami, serta melindungi kepentingan klien.Keberadaan konsultan ini menjadi semakin penting mengingat kompleksitas transaksi bisnis dan potensi sengketa yang mungkin timbul.Dengan demikian, jasa konsultan dalam penyusunan perjanjian memiliki peran vital dalam mencegah permasalahan di kemudian hari.

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran penelitian lanjutan yang dapat dilakukan. Pertama, penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk mengkaji efektivitas penggunaan teknologi, seperti kecerdasan buatan (artificial intelligence), dalam proses contract drafting untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi. Kedua, penelitian dapat difokuskan pada analisis komparatif mengenai regulasi dan praktik profesi konsultan contract drafting di berbagai negara untuk mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat diadopsi di Indonesia. Ketiga, penelitian dapat dilakukan untuk mengeksplorasi peran konsultan contract drafting dalam menyelesaikan sengketa perjanjian melalui mekanisme alternatif penyelesaian sengketa, seperti mediasi atau arbitrase, serta efektivitasnya dalam mencapai penyelesaian yang adil dan menguntungkan bagi para pihak. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan ilmu hukum kontrak dan peningkatan kualitas pelayanan hukum di Indonesia.

  1. PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PEMERINTAH (Kajian Tentang Ruang Lingkup Dan Hubungan Dengan Diskresi) | Mustamu... fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/sasi/article/view/323PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PEMERINTAH Kajian Tentang Ruang Lingkup Dan Hubungan Dengan Diskresi Mustamu fhukum unpatti ac jurnal sasi article view 323
  2. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PERJANJIAN PADA PLATFORM LOAN-BASED CROWDFUNDING... jurnal.uns.ac.id/privatlaw/article/view/39319PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PERJANJIAN PADA PLATFORM LOAN BASED CROWDFUNDING jurnal uns ac privatlaw article view 39319
  3. Aspek Hukum Perjanjian dalam Aktivitas Bisnis | Al-Hiwalah: Journal of Sharia Economic Law. perjanjian... journal.uinsuna.ac.id/index.php/AlHiwalah/article/view/892Aspek Hukum Perjanjian dalam Aktivitas Bisnis Al Hiwalah Journal of Sharia Economic Law perjanjian journal uinsuna ac index php AlHiwalah article view 892
  4. Akibat Hukum Pembatalan Perjanjian Yang Dibuat Atas Dasar Penyalahgunaan Keadaan | Medahalyusa | Notarius.... ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/38358Akibat Hukum Pembatalan Perjanjian Yang Dibuat Atas Dasar Penyalahgunaan Keadaan Medahalyusa Notarius ejournal undip ac index php notarius article view 38358
  5. METODE PENELITIAN HUKUM NORMATIF DAN EMPIRIS: KARAKTERISTIK KHAS DARI METODE MENELITI HUKUM | Fiat Justisia:... doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.283METODE PENELITIAN HUKUM NORMATIF DAN EMPIRIS KARAKTERISTIK KHAS DARI METODE MENELITI HUKUM Fiat Justisia doi 10 25041 fiatjustisia v8no1 283
Read online
File size472.57 KB
Pages13
DMCAReport

Related /

JURIS Pengamanan Aset Berupa Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Seruyan 2026More at 2026

UMPRUMPR Pengamanan aset tanah milik Pemerintah Kabupaten Seruyan belum berjalan optimal karena adanya ketidaksesuaian data administrasi dengan kondisi riil, lemahnyaPengamanan aset tanah milik Pemerintah Kabupaten Seruyan belum berjalan optimal karena adanya ketidaksesuaian data administrasi dengan kondisi riil, lemahnya

JURIS Aktivitas Hepatoprotektor Fraksi Polar n Butanol Rambut Jagung Zea mays L Terhadap Tikus Putih Jantan yang Diinduksi Paracetamol 2026More at 2026

JOURNAL JPSJOURNAL JPS Penelitian ini menunjukkan bahwa induksi paracetamol meningkatkan kadar SGPT, SGOT, berat hati, dan menyebabkan kerusakan histologis pada tikus, sementaraPenelitian ini menunjukkan bahwa induksi paracetamol meningkatkan kadar SGPT, SGOT, berat hati, dan menyebabkan kerusakan histologis pada tikus, sementara

JURIS Diplomasi Soft Power dan Tantangan Regulasi Dalam Implementasi Qris Cross Border 2025More at 2025

DINASTIREVDINASTIREV Dengan meningkatkan dan memperkuat inovasi, QRIS berkontribusi dalam memperkuat kedaulatan moneter dan meningkatkan efisiensi sistem pembayaran, sambilDengan meningkatkan dan memperkuat inovasi, QRIS berkontribusi dalam memperkuat kedaulatan moneter dan meningkatkan efisiensi sistem pembayaran, sambil

JURIS Kekuatan Hukum Putusan BPSK Terhadap Kewajiban Ahli Waris dalam Pelunasan Utang Debitur yang Telah Meninggal Dunia Ditinjau dari Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Studi P 2025More at 2025

DINASTIREVDINASTIREV Putusan BPSK memiliki kekuatan hukum mengikat berdasarkan Pasal 54 dan 58 UUPK, namun dalam praktiknya menghadapi kendala implementasi karena ketiadaanPutusan BPSK memiliki kekuatan hukum mengikat berdasarkan Pasal 54 dan 58 UUPK, namun dalam praktiknya menghadapi kendala implementasi karena ketiadaan

JURIS Legal Protection For Consumers In Imported Cosmetic Transactions Without A Distribution Permit Through The Marketplace 2025More at 2025

MEJAILMIAHMEJAILMIAH Dapat diperoleh hasil akhir dari penelitian ini bahwa konsumen dan pelaku usaha memiliki hak dan kewajiban untuk menegakkan perlindungan hukum terhadapDapat diperoleh hasil akhir dari penelitian ini bahwa konsumen dan pelaku usaha memiliki hak dan kewajiban untuk menegakkan perlindungan hukum terhadap

JURIS Perlindungan Hukum Bagi Bank Terhadap Pemblokiran Jaminan Milik Debitur Oleh Kejaksaan 2025More at 2025

ENSIKLOPEDIAKUENSIKLOPEDIAKU Bank dapat mengajukan upaya hukum administratif dan perdata yaitu dengan melampirkan surat Permohonan Pembatalan Blokir kepada Kejaksaan dengan melampirkanBank dapat mengajukan upaya hukum administratif dan perdata yaitu dengan melampirkan surat Permohonan Pembatalan Blokir kepada Kejaksaan dengan melampirkan

JURIS Analisis Praktik Pungutan Liar Terhadap Usaha Transportasi Dalam Perspektif Hukum Dan Sosial Studi Kasus Di Kota Jakarta Utara 2025More at 2025

UNSURIUNSURI Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pungutan liar di Jakarta Utara, khususnya pada sektor transportasi darat, telah menjadi bagian dari norma sosialPenelitian ini menunjukkan bahwa praktik pungutan liar di Jakarta Utara, khususnya pada sektor transportasi darat, telah menjadi bagian dari norma sosial

JURIS Perubahan Perkembangan Dalam Hukum Perdata Modern 2018More at 2018

STAINSTAIN Perubahan perkembangan dalam Hukum Privat/Perdata modern berkaitan erat dengan perubahan masyarakat dan rezim yang berkuasa, yang semakin menguatnya peranPerubahan perkembangan dalam Hukum Privat/Perdata modern berkaitan erat dengan perubahan masyarakat dan rezim yang berkuasa, yang semakin menguatnya peran

Useful /

JURIS Optimalisasi Peran Direktorat Jendral Kekayaan Negara dalam Mewujudkan Tata Kelola Barang Milik Negara yang Transparan dan Akuntabel 2026More at 2026

UMPRUMPR Oleh karena itu, diperlukan strategi yang terintegrasi dan berkelanjutan untuk mengoptimalkan peran DJKN di masa mendatang. Penelitian ini menyimpulkanOleh karena itu, diperlukan strategi yang terintegrasi dan berkelanjutan untuk mengoptimalkan peran DJKN di masa mendatang. Penelitian ini menyimpulkan

JURIS Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengendalian Pencemaran Udara di Kota Tangerang Selatan 2026More at 2026

UMPRUMPR Kualitas udara yang menurun di Kota Tangerang Selatan menjadi isu penting yang memerlukan perhatian serius. Sebagai instansi yang bertanggung jawab, DinasKualitas udara yang menurun di Kota Tangerang Selatan menjadi isu penting yang memerlukan perhatian serius. Sebagai instansi yang bertanggung jawab, Dinas

JURIS Peran Hormonal Terhadap Terjadinya Osteoartritis Lutut Pada Perempuan Post Menopause Systematic Literature Review 2025More at 2025

UISUUISU Kesimpulannya, perubahan hormonal pada menopause, terutama defisiensi estrogen, rendahnya AMH, dan tingginya FSH, memiliki kontribusi penting terhadapKesimpulannya, perubahan hormonal pada menopause, terutama defisiensi estrogen, rendahnya AMH, dan tingginya FSH, memiliki kontribusi penting terhadap

JURIS Peranan Komisi Pengawas Persaiangan Usaha KPPU Dalam Menegakan UndangUndang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 2018More at 2018

STAINSTAIN atau mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama. atau satu pelaku usaha atau satu kelompokatau mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama. atau satu pelaku usaha atau satu kelompok

ads-block-test