UNSURIUNSURI

JURNAL LEGISIAJURNAL LEGISIA

Perkembangan berbagai macam profesi di bidang hukum pada dasarnya memegang peran krusial dalam menunjang berbagai perbuatan hukum seperti pembuatan perjanjian. Keberadaan perjanjian merupakan hal krusial dalam melandasi hubungan hukum sebab didalamnya terdapat tujuan hukum yang melindungi para pihak. Sejalan dengan ini penelitian ini bertujuan merespon keberadaan profesi konsultan legal drafting yang mempunyai peran krusial dalam mencegah persoalan pelaksanaan perjanjian. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis normatif dengan analisis deskriptif kualitatif. Metode pendekatan yang digunakan ialah statue approach dan conceptual approach menggunakan bahan hukum primer sekunder dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa urgensi konsultan legal drafting dalam pembuatan perjanjian ialah membantu menyusun berkas perjanjian, menjalankan profesi hukum secara kredibel dan bertanggung jawab, melaksanakan penyusunan perjanjian secara independen dan obyektif, bersifat profesional dan dapat melindungi kepentingan klien. Secara spesifik, peran konsultan legal drafting dalam mengantasisipasi permasalahan yang timbul dalam perjanjian ialah mendampingi klien dalam melaskanakan tahapan pra kontrak berupa negosiasi, membantu membuat perjanjian secara cermat, akurat dan memperhatikan klasulnya secara seksama serta menjamin pelaksanaan perjanjian dan mengantisipasi terjadinya sengketa.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa perjanjian memiliki peran krusial dalam menjamin kepastian hukum dan kepentingan para pihak.Konsultan contract drafting berperan penting dalam memastikan perjanjian sah, akurat, dan mudah dipahami, serta melindungi kepentingan klien.Keberadaan konsultan ini menjadi semakin penting mengingat kompleksitas transaksi bisnis dan potensi sengketa yang mungkin timbul.Dengan demikian, jasa konsultan dalam penyusunan perjanjian memiliki peran vital dalam mencegah permasalahan di kemudian hari.

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran penelitian lanjutan yang dapat dilakukan. Pertama, penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk mengkaji efektivitas penggunaan teknologi, seperti kecerdasan buatan (artificial intelligence), dalam proses contract drafting untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi. Kedua, penelitian dapat difokuskan pada analisis komparatif mengenai regulasi dan praktik profesi konsultan contract drafting di berbagai negara untuk mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat diadopsi di Indonesia. Ketiga, penelitian dapat dilakukan untuk mengeksplorasi peran konsultan contract drafting dalam menyelesaikan sengketa perjanjian melalui mekanisme alternatif penyelesaian sengketa, seperti mediasi atau arbitrase, serta efektivitasnya dalam mencapai penyelesaian yang adil dan menguntungkan bagi para pihak. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan ilmu hukum kontrak dan peningkatan kualitas pelayanan hukum di Indonesia.

  1. PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PEMERINTAH (Kajian Tentang Ruang Lingkup Dan Hubungan Dengan Diskresi) | Mustamu... fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/sasi/article/view/323PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PEMERINTAH Kajian Tentang Ruang Lingkup Dan Hubungan Dengan Diskresi Mustamu fhukum unpatti ac jurnal sasi article view 323
  2. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PERJANJIAN PADA PLATFORM LOAN-BASED CROWDFUNDING... jurnal.uns.ac.id/privatlaw/article/view/39319PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PERJANJIAN PADA PLATFORM LOAN BASED CROWDFUNDING jurnal uns ac privatlaw article view 39319
  3. Aspek Hukum Perjanjian dalam Aktivitas Bisnis | Al-Hiwalah: Journal of Sharia Economic Law. perjanjian... journal.uinsuna.ac.id/index.php/AlHiwalah/article/view/892Aspek Hukum Perjanjian dalam Aktivitas Bisnis Al Hiwalah Journal of Sharia Economic Law perjanjian journal uinsuna ac index php AlHiwalah article view 892
  4. Akibat Hukum Pembatalan Perjanjian Yang Dibuat Atas Dasar Penyalahgunaan Keadaan | Medahalyusa | Notarius.... ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/38358Akibat Hukum Pembatalan Perjanjian Yang Dibuat Atas Dasar Penyalahgunaan Keadaan Medahalyusa Notarius ejournal undip ac index php notarius article view 38358
  5. METODE PENELITIAN HUKUM NORMATIF DAN EMPIRIS: KARAKTERISTIK KHAS DARI METODE MENELITI HUKUM | Fiat Justisia:... doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.283METODE PENELITIAN HUKUM NORMATIF DAN EMPIRIS KARAKTERISTIK KHAS DARI METODE MENELITI HUKUM Fiat Justisia doi 10 25041 fiatjustisia v8no1 283
Read online
File size472.57 KB
Pages13
DMCAReport

Related /

JURIS Analisis Wanprestasi dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah yang Melibatkan Ahli Waris Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 711 PDT G 2023 PN JKT UTR 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Penelitian ini menganalisis implikasi hukum perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) tanah ketika pihak penjual meninggal dunia sebelum penandatanganan aktaPenelitian ini menganalisis implikasi hukum perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) tanah ketika pihak penjual meninggal dunia sebelum penandatanganan akta

JURIS Implikasi Hukum Terhadap Kebijakan Pengecer Melakukan Distribusi Gas LPG 3 Kg Ditinjau Berdasarkan Undang Undang Perlindungan Konsumen 2025More at 2025

STISDARUSSALAMSTISDARUSSALAM Hasil penelitian menunjukkan adanya pemerataan distribusi gas kepada konsumen, namun distribusi tepat sasaran tidak terjamin karena pengecer tidak menggunakanHasil penelitian menunjukkan adanya pemerataan distribusi gas kepada konsumen, namun distribusi tepat sasaran tidak terjamin karena pengecer tidak menggunakan

JURIS Analisis Praktik Pungutan Liar Terhadap Usaha Transportasi Dalam Perspektif Hukum Dan Sosial Studi Kasus Di Kota Jakarta Utara 2025More at 2025

UNSURIUNSURI Fenomena ini mencerminkan konsep Semi‑Autonomous Social Field, menyoroti kesenjangan antara aturan hukum dan praktik sosial, serta menuntut kesadaranFenomena ini mencerminkan konsep Semi‑Autonomous Social Field, menyoroti kesenjangan antara aturan hukum dan praktik sosial, serta menuntut kesadaran

JURIS Analisis Hukum Tentang Poligami Studi Komunikasi Persuasif Pada Masyarakat Madura 2025More at 2025

UNSURIUNSURI Dalam komunitas Islam, polemik pada tingkat diskusi tertentu acap kali berkeputusan tanpa pernah mencapai kemufakatan. Praktik ini tentunya mengundangDalam komunitas Islam, polemik pada tingkat diskusi tertentu acap kali berkeputusan tanpa pernah mencapai kemufakatan. Praktik ini tentunya mengundang

JURIS Kebijakan Implementasi Undang Undang No 27 Tahun 2022 Pada Kasus Pinjaman Online di Indonesia 2024More at 2024

NEOLECTURANEOLECTURA Perlindungan data pribadi pengguna harus menjadi prioritas utama, dan pelanggaran harus ditangani dengan sanksi tegas untuk menjaga kepercayaan masyarakat.Perlindungan data pribadi pengguna harus menjadi prioritas utama, dan pelanggaran harus ditangani dengan sanksi tegas untuk menjaga kepercayaan masyarakat.

JURIS Penegakan Hukum Jasa Titip Jastip Tiket Konser Melalui Website Ilegal Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen 2024More at 2024

PELITABANGSAPELITABANGSA Penegakan hukum terkait jasa titip (jastip) tiket konser melalui website ilegal dalam perspektif hukum perlindungan konsumen merupakan isu yang pentingPenegakan hukum terkait jasa titip (jastip) tiket konser melalui website ilegal dalam perspektif hukum perlindungan konsumen merupakan isu yang penting

JURIS Analisis Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Arbitrase 2022More at 2022

AKABAAKABA Bentuk penyelesaian konflik norma adalah dengan menggunakan asas preferensi. Penyelesaian sengketa konsumen melalui arbitrase diatur dalam Undang-UndangBentuk penyelesaian konflik norma adalah dengan menggunakan asas preferensi. Penyelesaian sengketa konsumen melalui arbitrase diatur dalam Undang-Undang

JURIS Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 2017More at 2017

UIBUIB Dalam perkembangannya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah fungsi legislasi diubah menjadi fungsi pembentukan peraturan daerah.Dalam perkembangannya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah fungsi legislasi diubah menjadi fungsi pembentukan peraturan daerah.

Useful /

JURIS Perancangan Sistem Kendali Otomatis Level Zat Cair Berbasis Microcontroller Pic 2025More at 2025

POLTEKPELSULUTPOLTEKPELSULUT Proses kompilasi dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak MPLAB produksi microchip. Setelah proses perancangan sukses dilakukan perekaman program kedalamProses kompilasi dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak MPLAB produksi microchip. Setelah proses perancangan sukses dilakukan perekaman program kedalam

JURIS Analisa Hukum Menunda Membayar Hutang dalam Prespektif Hukum Islam Kajian Kitab Al Wajiz Fi Fiqhi As Sunnah Wa Al Kitab Al Aziz 2025More at 2025

UNSURIUNSURI Kesimpulannya, konsep penundaan pembayaran utang dalam hukum Islam didasarkan pada prinsip keadilan, saling tolong-menolong, dan perlindungan terhadapKesimpulannya, konsep penundaan pembayaran utang dalam hukum Islam didasarkan pada prinsip keadilan, saling tolong-menolong, dan perlindungan terhadap

JURIS Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Tambahan Bagi Pemulihan Lingkungan Oleh Korporasi 2023More at 2023

AKABAAKABA 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, mengatur bahwa badan hukum atau korporasi adalah subjek hukum yang dapat dijatuhi32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, mengatur bahwa badan hukum atau korporasi adalah subjek hukum yang dapat dijatuhi

JURIS Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Terlibat Dalam Transaksi Jual Beli Pada Media Sosial Instagram 2022More at 2022

AKABAAKABA Data yang diambil berupa data sekunder dan primer, data sekunder diperoleh dari wawancara dari dua informan yang memiliki kasus terkait pembelian padaData yang diambil berupa data sekunder dan primer, data sekunder diperoleh dari wawancara dari dua informan yang memiliki kasus terkait pembelian pada

ads-block-test