STISDARUSSALAMSTISDARUSSALAM
JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan MazhabJURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan MazhabAdanya ketidakmerataan distribusi gas LPG 3 kg mendorong pemerintah Indonesia untuk mengeluarkan kebijakan yang memungkinkan pengecer melakukan distribusi langsung kepada konsumen akhir. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implikasi kebijakan pengecer terhadap distribusi gas LPG 3 kg berdasarkan undang-undang perlindungan konsumen. Metode penelitian yang digunakan adalah Normatif dengan pendekatan konseptual dan undang-undang. Hasil penelitian menunjukkan adanya pemerataan distribusi gas kepada konsumen, namun distribusi tepat sasaran tidak terjamin karena pengecer tidak menggunakan aplikasi tepat sasaran dari Pertamina, yang berimplikasi pada hak-hak konsumen yang tidak terpenuhi secara maksimal.
Kebijakan yang mengizinkan pengecer dalam distribusi gas LPG 3 kg berpotensi melanggar hukum positif jika tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti distribusi yang tidak tepat sasaran atau penjualan dengan harga yang tidak sesuai.Pengecer yang melanggar dapat dikenakan sanksi administratif hingga pidana.Oleh karena itu, diperlukan payung hukum yang jelas sebelum kebijakan ini diimplementasikan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan konsumen.
Berdasarkan hasil penelitian, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan. Pertama, perlu dilakukan evaluasi komprehensif terhadap efektivitas aplikasi subsidi tepat sasaran dalam memastikan distribusi gas LPG 3 kg benar-benar sampai kepada kelompok masyarakat yang berhak. Kedua, penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk mengidentifikasi dan menganalisis potensi dampak sosial dan ekonomi dari kebijakan pengecer dalam distribusi gas LPG 3 kg, termasuk dampaknya terhadap pelaku usaha kecil dan menengah. Ketiga, studi mendalam diperlukan untuk merumuskan model pengawasan yang efektif dan transparan terhadap aktivitas pengecer, guna mencegah praktik penyimpangan dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berharga bagi pemerintah dalam menyempurnakan kebijakan distribusi gas LPG 3 kg, sehingga dapat mencapai tujuan utama yaitu pemerataan akses energi yang terjangkau bagi seluruh masyarakat Indonesia.
| File size | 282.41 KB |
| Pages | 14 |
| DMCA | Report |
Related /
UDBUDB 15 orang penumpang menyetujui penumpang kapal diwajibkan mengisi Maritime Declaration of Health sebelum berlayar. 28 orang tidak menyetujui pernyataan15 orang penumpang menyetujui penumpang kapal diwajibkan mengisi Maritime Declaration of Health sebelum berlayar. 28 orang tidak menyetujui pernyataan
UNESUNES Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan asas itikad baik dalam penyelesaian sengketa perjanjian pembiayaan konsumen akibat debitur meninggalPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan asas itikad baik dalam penyelesaian sengketa perjanjian pembiayaan konsumen akibat debitur meninggal
SALNESIASALNESIA Metode pelaksanaan program ini meliputi observasi, perencanaan ide, proses kegiatan, pelatihan, dan pendampingan yang dimulai dengan pembuatan NIB, melengkapiMetode pelaksanaan program ini meliputi observasi, perencanaan ide, proses kegiatan, pelatihan, dan pendampingan yang dimulai dengan pembuatan NIB, melengkapi
UMMUMM Apa yang menarik pembeli sehingga mereka memutuskan untuk membeli dan bagaimana minat mereka meningkat dengan mendengar sorakan harga. Ini adalah penelitianApa yang menarik pembeli sehingga mereka memutuskan untuk membeli dan bagaimana minat mereka meningkat dengan mendengar sorakan harga. Ini adalah penelitian
UMMUMM Kehadiran ekonomi Islam ditandai dengan maraknya lembaga keuangan berbasis syariah seperti perbankan syariah dan industri keuangan non-bank syariah (IKNB).Kehadiran ekonomi Islam ditandai dengan maraknya lembaga keuangan berbasis syariah seperti perbankan syariah dan industri keuangan non-bank syariah (IKNB).
AKABAAKABA Penyelesaian sengketa konsumen melalui arbitrase diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menjadi tugas Badan Penyelesaian Sengketa KonsumenPenyelesaian sengketa konsumen melalui arbitrase diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menjadi tugas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
STAINSTAIN Perubahan perkembangan hukum terjadi karena hukum dan masyarakat itu dinamis. Perubahan dalam Hukum Privat berimplikasi terhadap penguatan fungsi kontrolPerubahan perkembangan hukum terjadi karena hukum dan masyarakat itu dinamis. Perubahan dalam Hukum Privat berimplikasi terhadap penguatan fungsi kontrol
UINUIN Oleh karena itu perlu regulasi yang lebih jauh dan tegas untuk dapat menjangkau hak-hak konsumen Muslim. Hal ini urgen untuk dilakukan mengingat tidakOleh karena itu perlu regulasi yang lebih jauh dan tegas untuk dapat menjangkau hak-hak konsumen Muslim. Hal ini urgen untuk dilakukan mengingat tidak
Useful /
AINARAPRESSAINARAPRESS Hasil menunjukkan validitas media sebesar 87%, validitas materi 82%, kepraktisan dan efektivitas masing-masing 100%, serta tingkat minat belajar siswaHasil menunjukkan validitas media sebesar 87%, validitas materi 82%, kepraktisan dan efektivitas masing-masing 100%, serta tingkat minat belajar siswa
AINARAPRESSAINARAPRESS Selain bukti statistik, temuan ini juga mengindikasikan bahwa LKPD mampu memperkuat keterampilan psikomotorik melalui latihan bertahap, meningkatkan kepercayaanSelain bukti statistik, temuan ini juga mengindikasikan bahwa LKPD mampu memperkuat keterampilan psikomotorik melalui latihan bertahap, meningkatkan kepercayaan
UMMUMM Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsesi bagi penyandang disabilitas di Indonesia: masalah mendasar dan solusi yang ditawarkan. Penelitian iniPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsesi bagi penyandang disabilitas di Indonesia: masalah mendasar dan solusi yang ditawarkan. Penelitian ini
UMMUMM Produk non-hukum yang dibuat untuk mitigasi pandemi seharusnya mempertimbangkan kedua aspek prosedural dan substansial dalam hal konsistensi dengan prinsipProduk non-hukum yang dibuat untuk mitigasi pandemi seharusnya mempertimbangkan kedua aspek prosedural dan substansial dalam hal konsistensi dengan prinsip