UNSURIUNSURI

JURNAL LEGISIAJURNAL LEGISIA

Dalam perjanjian kredit, sertifikat tanah sering jadikan sebagai objek jaminan untuk menjamin pelunasan hutang antara debitur dengan krediturnya. Sebagai objek jaminan kredit, pemilik sertifikat tanah harus dalam status masih hidup, karena jika pemiliknya telah meninggal dunia maka proses pendaftaran hak tanggungan tidak dapat dilaksanakan. Secara hukum, proses peralihan hak atas tanah melalui mekanisme turun waris harus diselesaikan terlebih dahulu agar status kepemilikan hak atas tanah berada di tangan ahli waris secara sah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan fokus utamanya ialah menganalis proses pendaftaran hak tanggungan melalui mekanisme turun waris. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pendaftaran hak tanggungan harus berdasarkan pada status pemilik tanah yang masih hidup. Setelah pemilik tanah meninggal dunia, proses turun waris harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum pendaftaran hak tanggungan bisa dilaksanakan. Pendaftaran hak tanggungan melibatkan pembuatan akta perjanjian kredit, penyusunan akta pemberian hak tanggungan serta pendaftarannya di kantor pertanahan.

Proses peralihan hak atas tanah karena pewarisan wajib dilaksanakan oleh ahli waris untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sebagaimana teori tiga nilai dasar Gustav Radbruch.Pencatatan resmi di kantor pertanahan memberikan bukti kepemilikan yang jelas, mencegah sengketa, serta memungkinkan tanah dimanfaatkan sebagai jaminan kredit atau keperluan ekonomi lainnya.Selain itu, pendaftaran hak tanggungan, baik manual maupun elektronik, tetap penting sebagai instrumen hukum yang memperkuat keadilan, kepastian, dan manfaat bagi masyarakat, meskipun masih menghadapi tantangan infrastruktur dan pemahaman teknologi.

Penelitian selanjutnya dapat meneliti bagaimana penerapan sistem pendaftaran hak tanggungan secara elektronik (HT‑el) mempengaruhi kecepatan, akurasi, dan kepuasan pengguna di daerah perkotaan dibandingkan dengan daerah pedesaan yang masih mengandalkan prosedur manual. Dengan membandingkan data waktu proses, tingkat kegagalan dokumen, dan biaya yang dikeluarkan, peneliti dapat mengidentifikasi faktor‑faktor penghambat serta rekomendasi kebijakan untuk mempercepat digitalisasi layanan pertanahan. Selanjutnya, kajian dapat mengeksplorasi potensi penggunaan teknologi blockchain dalam pencatatan turun waris sertifikat tanah, untuk meningkatkan kepastian hukum, mengurangi risiko sengketa, dan memastikan transparansi dalam alur peralihan hak. Penelitian tersebut dapat melibatkan simulasi sistem, wawancara dengan notaris, PPAT, dan ahli waris, serta analisis perbandingan dengan model konvensional. Selain itu, studi interdisipliner dapat menyelidiki dampak tersedianya sertifikat tanah yang telah terdaftar setelah proses waris terhadap akses usaha kecil dan menengah terhadap fasilitas kredit, serta mengidentifikasi hambatan regulasi atau administratif yang masih menghalangi pemanfaatan jaminan. Hasil dari ketiga arah penelitian ini diharapkan dapat memberikan dasar ilmiah bagi pembuat kebijakan dalam memperbaiki regulasi, meningkatkan infrastruktur digital, dan memperluas manfaat ekonomi bagi masyarakat yang memperoleh hak atas tanah melalui warisan.

  1. Sistem Pewarisan Menurut Hukum Perdata | JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL. sistem pewarisan jurnal... doi.org/10.55606/jhpis.v1i3.921Sistem Pewarisan Menurut Hukum Perdata JURNAL HUKUM POLITIK DAN ILMU SOSIAL sistem pewarisan jurnal doi 10 55606 jhpis v1i3 921
  2. Pewarisan Hak Atas Tanah Yang Dibebankan Hak | Jurnal Analogi Hukum. pewarisan hak tanah dibebankan jurnal... ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum/article/view/3032Pewarisan Hak Atas Tanah Yang Dibebankan Hak Jurnal Analogi Hukum pewarisan hak tanah dibebankan jurnal ejournal warmadewa ac index php analogihukum article view 3032
  3. TINJAUAN YURIDIS PENDAFTARAN HAK TANGGUNGAN DALAM PELAYANAN HAK TANGGUNGAN TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK... doi.org/10.33369/j_bengkoelenjust.v10i2.13806TINJAUAN YURIDIS PENDAFTARAN HAK TANGGUNGAN DALAM PELAYANAN HAK TANGGUNGAN TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK doi 10 33369 j bengkoelenjust v10i2 13806
Read online
File size483 KB
Pages14
DMCAReport

Related /

JURIS Fonetik Artikulatoris Akustis dan Auditoris serta Pengajarannya 2026More at 2026

KOPERTAIS4KOPERTAIS4 Studi ini membahas perbedaan pengklasifikasian bunyi bahasa serta penerapan metode pengajaran fonetik dalam konteks pendidikan. Metode ear training danStudi ini membahas perbedaan pengklasifikasian bunyi bahasa serta penerapan metode pengajaran fonetik dalam konteks pendidikan. Metode ear training dan

JURIS Analisis Wanprestasi dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah yang Melibatkan Ahli Waris Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 711 PDT G 2023 PN JKT UTR 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Ketika ahli waris menolak menyelesaikan peralihan hak atas tanah, tindakan tersebut dikategorikan sebagai wanprestasi (cidera janji). Putusan hakim menegaskanKetika ahli waris menolak menyelesaikan peralihan hak atas tanah, tindakan tersebut dikategorikan sebagai wanprestasi (cidera janji). Putusan hakim menegaskan

JURIS Penerapan Asas Itikad Baik Pada Pengalihan Hak Atas Tanah Terhadap Harta Debitor Pailit 2026More at 2026

UMELMANDIRIUMELMANDIRI Melalui pendekatan Yuridis normatif dengan metode deskriptif analitis, dapat ditentukan bahwa hal tersebut merupakan perbuatan melaawan hukum dan tidakMelalui pendekatan Yuridis normatif dengan metode deskriptif analitis, dapat ditentukan bahwa hal tersebut merupakan perbuatan melaawan hukum dan tidak

JURIS The Legality of Over Credit Buying and Selling of Land and House Buildings Under Hand Case Study of Cikarang District Court Decision Number 282 Pdt G 2019 Pnckr 2024More at 2024

NEOLECTURANEOLECTURA Hal tersebut mengacu pada ketentuan bahwa syarat sahnya jual beli hak atas tanah. Dalam Putusan Nomor 282/Pdt. G/2019/PNCkr terkait dengan pokok permasalahanHal tersebut mengacu pada ketentuan bahwa syarat sahnya jual beli hak atas tanah. Dalam Putusan Nomor 282/Pdt. G/2019/PNCkr terkait dengan pokok permasalahan

JURIS Legal Consequences of Debt and Receivable Agreements with the Transfer of Land Rights as Repayment of Defendant Debtors Debt 2023More at 2023

UNISRIUNISRI 2877 K/Pdt/1996, Undang-undang Hak Tanggungan dan Undang-undang Pokok Agraria. Oleh karena itu, perjanjian hutang yang menjadikan jaminan sebagai pembayaran2877 K/Pdt/1996, Undang-undang Hak Tanggungan dan Undang-undang Pokok Agraria. Oleh karena itu, perjanjian hutang yang menjadikan jaminan sebagai pembayaran

JURIS STATUS SERTIFIKAT TANAH HAK MILIK GANDA MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH study kasus Nomor 629 Pdt G 2012 PN Sby 2018More at 2018

UNIGRESUNIGRES Ada 2 (dua) cara memperoleh sertifikat hak atas tanah, yaitu pendaftaran sistematik dan pendaftaran sporadik. Sertifikat sebagai legalitas kepemilikanAda 2 (dua) cara memperoleh sertifikat hak atas tanah, yaitu pendaftaran sistematik dan pendaftaran sporadik. Sertifikat sebagai legalitas kepemilikan

JURIS PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH YANG DI PEROLEH MELALUI JUAL BELI Studi di Kecamatan Jonggat 2017More at 2017

IUSIUS Pelaksanaan pendaftaran tanah melalui peralihan hak atas jual beli di Kecamatan Jonggat belum berjalan sesuai dengan harapan Peraturan Pemerintah NomorPelaksanaan pendaftaran tanah melalui peralihan hak atas jual beli di Kecamatan Jonggat belum berjalan sesuai dengan harapan Peraturan Pemerintah Nomor

JURIS Kewajiban PT Arara Abadi Wilayah Operasional Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar Sebagai Investor Hutan Tanaman Industri 2017More at 2017

UADUAD Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kewajiban PT Arara Abadi wilayah operasional Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten KamparPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kewajiban PT Arara Abadi wilayah operasional Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar

Useful /

JURIS Optimization of Customer Segmentation in the Retail Industry Using the K Medoid Algorithm 2025More at 2025

IRPIIRPI One major obstacle is suboptimal customer segmentation, leading to ineffective marketing strategies. This study aims to optimize customer segmentationOne major obstacle is suboptimal customer segmentation, leading to ineffective marketing strategies. This study aims to optimize customer segmentation

JURIS Analisis Praktik Pungutan Liar Terhadap Usaha Transportasi Dalam Perspektif Hukum Dan Sosial Studi Kasus Di Kota Jakarta Utara 2025More at 2025

UNSURIUNSURI Namun, efektivitas penegakan hukum masih diragukan, seperti yang terlihat dari kasus pungutan liar di Tanjung Priok. Penulis mengidentifikasi bahwa meskipunNamun, efektivitas penegakan hukum masih diragukan, seperti yang terlihat dari kasus pungutan liar di Tanjung Priok. Penulis mengidentifikasi bahwa meskipun

JURIS Analisa Hukum Menunda Membayar Hutang dalam Prespektif Hukum Islam Kajian Kitab Al Wajiz Fi Fiqhi As Sunnah Wa Al Kitab Al Aziz 2025More at 2025

UNSURIUNSURI Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami aspek hukum Islam terkait transaksi keuangan di masyarakat modern. Hutang, atau qardh,Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami aspek hukum Islam terkait transaksi keuangan di masyarakat modern. Hutang, atau qardh,

JURIS Geospatial Analysis for Delta Evolution of Jeneberang River in Makassar South Sulawesi Indonesia 2023More at 2023

ESDMESDM Analisis citra Landsat dengan menggunakan perangkat lunak ArcGIS mengungkapkan bahwa sedimentasi terendah yang terjadi antara tahun 2002-2004 adalah 6,21Analisis citra Landsat dengan menggunakan perangkat lunak ArcGIS mengungkapkan bahwa sedimentasi terendah yang terjadi antara tahun 2002-2004 adalah 6,21

ads-block-test