UNSURIUNSURI
JURNAL LEGISIAJURNAL LEGISIADalam perjanjian kredit, sertifikat tanah sering jadikan sebagai objek jaminan untuk menjamin pelunasan hutang antara debitur dengan krediturnya. Sebagai objek jaminan kredit, pemilik sertifikat tanah harus dalam status masih hidup, karena jika pemiliknya telah meninggal dunia maka proses pendaftaran hak tanggungan tidak dapat dilaksanakan. Secara hukum, proses peralihan hak atas tanah melalui mekanisme turun waris harus diselesaikan terlebih dahulu agar status kepemilikan hak atas tanah berada di tangan ahli waris secara sah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan fokus utamanya ialah menganalis proses pendaftaran hak tanggungan melalui mekanisme turun waris. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pendaftaran hak tanggungan harus berdasarkan pada status pemilik tanah yang masih hidup. Setelah pemilik tanah meninggal dunia, proses turun waris harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum pendaftaran hak tanggungan bisa dilaksanakan. Pendaftaran hak tanggungan melibatkan pembuatan akta perjanjian kredit, penyusunan akta pemberian hak tanggungan serta pendaftarannya di kantor pertanahan.
Proses peralihan hak atas tanah karena pewarisan wajib dilaksanakan oleh ahli waris untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sebagaimana teori tiga nilai dasar Gustav Radbruch.Pencatatan resmi di kantor pertanahan memberikan bukti kepemilikan yang jelas, mencegah sengketa, serta memungkinkan tanah dimanfaatkan sebagai jaminan kredit atau keperluan ekonomi lainnya.Selain itu, pendaftaran hak tanggungan, baik manual maupun elektronik, tetap penting sebagai instrumen hukum yang memperkuat keadilan, kepastian, dan manfaat bagi masyarakat, meskipun masih menghadapi tantangan infrastruktur dan pemahaman teknologi.
Penelitian selanjutnya dapat meneliti bagaimana penerapan sistem pendaftaran hak tanggungan secara elektronik (HT‑el) mempengaruhi kecepatan, akurasi, dan kepuasan pengguna di daerah perkotaan dibandingkan dengan daerah pedesaan yang masih mengandalkan prosedur manual. Dengan membandingkan data waktu proses, tingkat kegagalan dokumen, dan biaya yang dikeluarkan, peneliti dapat mengidentifikasi faktor‑faktor penghambat serta rekomendasi kebijakan untuk mempercepat digitalisasi layanan pertanahan. Selanjutnya, kajian dapat mengeksplorasi potensi penggunaan teknologi blockchain dalam pencatatan turun waris sertifikat tanah, untuk meningkatkan kepastian hukum, mengurangi risiko sengketa, dan memastikan transparansi dalam alur peralihan hak. Penelitian tersebut dapat melibatkan simulasi sistem, wawancara dengan notaris, PPAT, dan ahli waris, serta analisis perbandingan dengan model konvensional. Selain itu, studi interdisipliner dapat menyelidiki dampak tersedianya sertifikat tanah yang telah terdaftar setelah proses waris terhadap akses usaha kecil dan menengah terhadap fasilitas kredit, serta mengidentifikasi hambatan regulasi atau administratif yang masih menghalangi pemanfaatan jaminan. Hasil dari ketiga arah penelitian ini diharapkan dapat memberikan dasar ilmiah bagi pembuat kebijakan dalam memperbaiki regulasi, meningkatkan infrastruktur digital, dan memperluas manfaat ekonomi bagi masyarakat yang memperoleh hak atas tanah melalui warisan.
- Sistem Pewarisan Menurut Hukum Perdata | JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL. sistem pewarisan jurnal... doi.org/10.55606/jhpis.v1i3.921Sistem Pewarisan Menurut Hukum Perdata JURNAL HUKUM POLITIK DAN ILMU SOSIAL sistem pewarisan jurnal doi 10 55606 jhpis v1i3 921
- Pewarisan Hak Atas Tanah Yang Dibebankan Hak | Jurnal Analogi Hukum. pewarisan hak tanah dibebankan jurnal... ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum/article/view/3032Pewarisan Hak Atas Tanah Yang Dibebankan Hak Jurnal Analogi Hukum pewarisan hak tanah dibebankan jurnal ejournal warmadewa ac index php analogihukum article view 3032
- TINJAUAN YURIDIS PENDAFTARAN HAK TANGGUNGAN DALAM PELAYANAN HAK TANGGUNGAN TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK... doi.org/10.33369/j_bengkoelenjust.v10i2.13806TINJAUAN YURIDIS PENDAFTARAN HAK TANGGUNGAN DALAM PELAYANAN HAK TANGGUNGAN TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK doi 10 33369 j bengkoelenjust v10i2 13806
| File size | 483 KB |
| Pages | 14 |
| DMCA | Report |
Related /
MMTCMMTC Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan instrumen yang sudah teruji valid dan reliabel, serta didukung dengan analisis regresi linearPenelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan instrumen yang sudah teruji valid dan reliabel, serta didukung dengan analisis regresi linear
POLIBANPOLIBAN Temuan ini menegaskan pentingnya pembaruan informasi yang tepat waktu dan antarmuka yang mudah digunakan. Rekomendasi diberikan untuk meningkatkan navigasi,Temuan ini menegaskan pentingnya pembaruan informasi yang tepat waktu dan antarmuka yang mudah digunakan. Rekomendasi diberikan untuk meningkatkan navigasi,
UNIVSMUNIVSM Oleh karena itu, diperlukan strategi literasi digital berbasis kearifan lokal serta pengembangan AI yang adaptif terhadap konteks budaya untuk menjagaOleh karena itu, diperlukan strategi literasi digital berbasis kearifan lokal serta pengembangan AI yang adaptif terhadap konteks budaya untuk menjaga
DINASTIREVDINASTIREV Dalam Putusan No. 250/Pid. B/2022/PN. Jkt. Brt. , pengadilan menemukan bahwa tindak pidana pemalsuan dokumen sah yang dilakukan oleh terdakwa bersama-samaDalam Putusan No. 250/Pid. B/2022/PN. Jkt. Brt. , pengadilan menemukan bahwa tindak pidana pemalsuan dokumen sah yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama
YCNYCN Metode yang digunakan meliputi pre-test, pemutaran video edukatif dari YouTube, diskusi interaktif, kuis, dan post-test. Hasil menunjukkan adanya peningkatanMetode yang digunakan meliputi pre-test, pemutaran video edukatif dari YouTube, diskusi interaktif, kuis, dan post-test. Hasil menunjukkan adanya peningkatan
MANDALANURSAMANDALANURSA Improving the quality of school administrative staff requires training to enhance competence, workload management through appropriate task allocation,Improving the quality of school administrative staff requires training to enhance competence, workload management through appropriate task allocation,
USNIUSNI Studi ini diakhiri dengan menunjukkan bagaimana kerangka kerja ITIL V4 dapat diterapkan untuk meningkatkan operasi dukungan TI di lingkungan kota dan memberikanStudi ini diakhiri dengan menunjukkan bagaimana kerangka kerja ITIL V4 dapat diterapkan untuk meningkatkan operasi dukungan TI di lingkungan kota dan memberikan
RAHARJARAHARJA Hasil pada tahap validasi menunjukkan bahwa prototipe yang dibuat telah sesuai dengan kebutuhan petani sebagai pengguna. Skor akhir sebesar 3,6 pada skalaHasil pada tahap validasi menunjukkan bahwa prototipe yang dibuat telah sesuai dengan kebutuhan petani sebagai pengguna. Skor akhir sebesar 3,6 pada skala
Useful /
UNSURIUNSURI Berdasarkan UU SPPA, sanksi yang dapat diberlakukan meliputi diversi, pidana penjara sebagai langkah terakhir, serta pembinaan di LPKA dengan pendekatanBerdasarkan UU SPPA, sanksi yang dapat diberlakukan meliputi diversi, pidana penjara sebagai langkah terakhir, serta pembinaan di LPKA dengan pendekatan
UNSURIUNSURI Penelitian dilakukan dengan metode yuridis normatif dengan analisis deskriptif kualitatif. Metode pendekatan yang digunakan ialah statue approach dan conceptualPenelitian dilakukan dengan metode yuridis normatif dengan analisis deskriptif kualitatif. Metode pendekatan yang digunakan ialah statue approach dan conceptual
UNSURIUNSURI Penelitian ini menegaskan pentingnya penyampaian informasi yang akurat dan transparan sebagai bentuk tanggung jawab hukum penyedia KPR, sesuai dengan Undang-UndangPenelitian ini menegaskan pentingnya penyampaian informasi yang akurat dan transparan sebagai bentuk tanggung jawab hukum penyedia KPR, sesuai dengan Undang-Undang
UNSURIUNSURI Poligami masih merupakan salah satu studi hukum keluarga Islam yang belum terselesaikan untuk dibahas dan dikaji. Dalam komunitas Islam, polemik pada tingkatPoligami masih merupakan salah satu studi hukum keluarga Islam yang belum terselesaikan untuk dibahas dan dikaji. Dalam komunitas Islam, polemik pada tingkat