UMELMANDIRIUMELMANDIRI
Jurnal Hukum Ius PublicumJurnal Hukum Ius PublicumPemberian utang atau kredit oleh kreditor dalam kedudukannya sebagai orang perseorangan maupun badan hukum kepada debitor, sudah lazim terjadi dalam kehidupan masyarakat. Pada jaman sekarang ini jarang menemukan seorang pengusaha yang tidak menggunakan fasilitas utang (pinjaman atau kredit) dalam bentuk utang jangka pendek. Pengaturan dalam hukum kepailitan awalnya memang memberikan kewenangan kepada kreditor pemegang hak jaminan, untuk dapat mengeksekusi tanpa terpengaruh dengan adanya kepailitan, PT Bringin Srikandi Finance melakukan perbuatan hukum mengalihkan hak atas tanah PT Panghegar Kana Legacy yang sekarang dalam posisi pailit menjadi atas nama PT Bringin Srikandi Finance yang mana adalah salah satu kreditor dari PT Panghegar Kana Legacy. Penelitian ini akan mengkaji penerapan asas itikad baik pada pengalihan hak atas tanah yang dilakukan kreditor terhadap harta debitor yang pailit. Melalui pendekatan Yuridis normatif dengan metode deskriptif analitis, dapat ditentukan bahwa hal tersebut merupakan perbuatan melaawan hukum dan tidak mengindahkan asas itikad baik sama sekali. Kata Kunci: Pailit; Perbuatan melawan hukum; Itikad baik.
Penerapan asas itikad baik pada peralihan hak atas tanah yang dilakukan kreditor terhadap debitor yang dinyatakan pailit dalam kasus ini tidak dilaksanakan, karena dengan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan tergugat dengan mengalihkan hak atas tanah debitor pailit (turut tergugat) menjadi atas nama tergugat sama sekali tidak menerapkan asas itikad baik.Akibat hukum peralihan hak atas tanah dilakukan kreditor terhadap harta debitor yang dinyatakan pailit ditinjau dari asas itikad baik dalam kasus ini yaitu perbuatan hukum yang dilakukan tergugat tidaklah sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sehingga pihak tergugat harus membayar kerugian yang diterima penggugat sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Penelitian lanjutan dapat secara lebih dalam mempelajari perbandingan hukum antara Indonesia dan negara lain dalam penerapan asas itikad baik pada pengalihan hak atas aset debitor pailit. Selain itu, studi empiris tentang dampak pelanggaran asas itikad baik terhadap kepastian hukum dalam penyelesaian utang bisa memberikan wawasan baru. Terakhir, pengujian model hukum alternatif untuk mengatasi konflik kepentingan antara kreditor dan debitor dalam proses kepailitan layak menjadi arah penelitian berikutnya.
| File size | 678.03 KB |
| Pages | 15 |
| DMCA | Report |
Related /
STISIPOLRAJAHAJISTISIPOLRAJAHAJI Hal ini ditunjukkan oleh penurunan angka prevalensi stunting dari 15,7% pada tahun 2022 menjadi 15,2% pada tahun 2023. Evaluasi implementasi kebijakanHal ini ditunjukkan oleh penurunan angka prevalensi stunting dari 15,7% pada tahun 2022 menjadi 15,2% pada tahun 2023. Evaluasi implementasi kebijakan
STISIPOLRAJAHAJISTISIPOLRAJAHAJI Pengelolaan ekowisata yang terencana dan partisipatif memberdayakan komunitas lokal sebagai pelaku utama, menciptakan rasa kepemilikan, meningkatkan lapanganPengelolaan ekowisata yang terencana dan partisipatif memberdayakan komunitas lokal sebagai pelaku utama, menciptakan rasa kepemilikan, meningkatkan lapangan
IAINATAIAINATA Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Advertising (X1) dan Personal Selling (X2) berpengaruh signifikan positif baik secara simultan dan parsial terhadapHasil penelitian ini menunjukkan bahwa Advertising (X1) dan Personal Selling (X2) berpengaruh signifikan positif baik secara simultan dan parsial terhadap
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Hasil analisis menunjukkan bahwa kolaborasi yang harmonis antar lembaga negara mampu memperkuat legitimasi pemerintahan sekaligus mendukung tercapainyaHasil analisis menunjukkan bahwa kolaborasi yang harmonis antar lembaga negara mampu memperkuat legitimasi pemerintahan sekaligus mendukung tercapainya
UMMUMM Dengan ini diharapkan kesejahteraan masyarakat daerah setempat dapat meningkat secara signifikan. Besarnya kewenangan yang diberikan kepada pemerintahDengan ini diharapkan kesejahteraan masyarakat daerah setempat dapat meningkat secara signifikan. Besarnya kewenangan yang diberikan kepada pemerintah
UKDCUKDC Rencana pembangunan bandara baru El Tari Kupang merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan di wilayah timurRencana pembangunan bandara baru El Tari Kupang merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan di wilayah timur
INTEKOMINTEKOM Pengamatan ini memakai cara literatur, dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan putusan pengadilan terkait untuk menilai dasar hukumPengamatan ini memakai cara literatur, dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan putusan pengadilan terkait untuk menilai dasar hukum
UNISMAUNISMA Penelitian ini menekankan pentingnya partai politik lokal sebagai bagian integral dari penyelenggaraan Otonomi Khusus di Aceh, dan dapat dijadikan pertimbanganPenelitian ini menekankan pentingnya partai politik lokal sebagai bagian integral dari penyelenggaraan Otonomi Khusus di Aceh, dan dapat dijadikan pertimbangan
Useful /
ASIAASIA Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kader dan ibu hamil dalam memanfaatkan minuman herbal yang terbuat dari jahe danProgram ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kader dan ibu hamil dalam memanfaatkan minuman herbal yang terbuat dari jahe dan
UMMUMM Urgensi perlindungan terhadap ikan hiu dan ikan pari adalah kegiatan konservasi hiu tidak hanya terkait dengan upaya penyelamatan spesies hewan laut yangUrgensi perlindungan terhadap ikan hiu dan ikan pari adalah kegiatan konservasi hiu tidak hanya terkait dengan upaya penyelamatan spesies hewan laut yang
UMMUMM Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan fenomena sosial yang telah berlangsung lama dalam sebagian rumah tangga di Indonesia. Kasus KDRT mendominasiKekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan fenomena sosial yang telah berlangsung lama dalam sebagian rumah tangga di Indonesia. Kasus KDRT mendominasi
UMMUMM Terutama untuk wilayah laut yang masih bersengketa, kegiatan power of sharing merupakan pembagian sumber daya kelautan dengan perjanjian Joint eksploitationTerutama untuk wilayah laut yang masih bersengketa, kegiatan power of sharing merupakan pembagian sumber daya kelautan dengan perjanjian Joint eksploitation