NEOLECTURANEOLECTURA

POSTULATPOSTULAT

Over kredit rumah adalah suatu proses di mana kepemilikan dan pembayaran kredit rumah dialihkan dari pemilik sebelumnya (debitur lama) kepada pembeli (debitur baru). Salah satu jenis peralihan kredit rumah yaitu melalui mekanisme take over bawah tangan yaitu proses take over yang hanya melibatkan penjual dan pembeli saja. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana bentuk keabsahan hukum jual beli over kredit tanah dan bangunan rumah di bawah tangan dan bagaimana analisis Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 282/Pdt.G/2019/Pnckr. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dengan pendekatan peraturan perundangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berkaitan dengan praktik jual beli tanah dan bangunan yang tidak melibatkan pihak PPAT dalam transaksi jual beli tanah dan bangunan atau yang lebih dikenal dengan istilah praktik jual beli tanah dan bangunan di bawah tangan secara hukum sah. Hal tersebut mengacu pada ketentuan bahwa syarat sahnya jual beli hak atas tanah. Dalam Putusan Nomor 282/Pdt.G/2019/PNCkr terkait dengan pokok permasalahan dalam perkara tersebut adalah apakah antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan proses jual beli tanah dan bangunan rumah. Dalam Putusan terkait kedudukan dan keabsahan jual beli tanah dan bangunan rumah bahwa meskipun over kredit rumah tidak dilakukan dihadapan PPAT namun pemberian hak atas tanah pada dasarnya tergantung pada kesepakatan antara penjual dan pembeli dan memenuhi syarat-syarat materiil sehingga Hakim memutuskan untuk mengabulkan Gugatan Penggugat untuk keseluruhan.

Praktik jual beli tanah dan bangunan rumah di bawah tangan secara hukum sah selama memenuhi syarat sah jual beli hak atas tanah.G/2019/PNCkr menyatakan sah jual beli di bawah tangan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan kesepakatan dan pemenuhan syarat materiil.Pihak pembeli yang melakukan over kredit sebaiknya melibatkan bank sebagai pemberi dana KPR, serta bank perlu memantau konsumen untuk mengklarifikasi indikasi peralihan hak tanah.

1. Penelitian lanjutan dapat mengeksplorasi dampak digitalisasi transaksi jual beli tanah terhadap keabsahan hukum, terutama dalam konteks over kredit. 2. Studi tentang peran notaris dalam memastikan keabsahan transaksi jual beli tanah di bawah tangan serta upaya pencegahan sengketa di masa depan. 3. Analisis regulasi keuangan terkini yang memengaruhi praktik over kredit, termasuk kebijakan pemerintah dalam melindungi hak debitur baru dan memastikan transparansi proses peralihan kredit.

  1. The Legality of Over-Credit Buying and Selling of Land and House Buildings Under Hand (Case Study of... journal.neolectura.com/index.php/postulat/article/view/1729The Legality of Over Credit Buying and Selling of Land and House Buildings Under Hand Case Study of journal neolectura index php postulat article view 1729
Read online
File size236.66 KB
Pages8
DMCAReport

Related /

JURIS Mahar Musamma dan Mahar Mitsil dalam Pelaksanaan Perkawinan 2026More at 2026

STISASABANGSTISASABANG Mahar musamma adalah mahar yang disepakati oleh pengantin laki-laki dan perempuan yang disebutkan dalam redaksi akad. Sedangkan mahar mitsil adalah maharMahar musamma adalah mahar yang disepakati oleh pengantin laki-laki dan perempuan yang disebutkan dalam redaksi akad. Sedangkan mahar mitsil adalah mahar

JURIS Analisis Kepuasan Pelanggan Perspektif Islam pada Toko Busana Muslim Rabbani di Kota Banda Aceh 2026More at 2026

STISASABANGSTISASABANG Konsumen yang sadar dengan merek maka dengan mudah mengenali dan juga mengingat merek di benaknya, kemudian akan menggunakan merek tersebut dan akan merasakanKonsumen yang sadar dengan merek maka dengan mudah mengenali dan juga mengingat merek di benaknya, kemudian akan menggunakan merek tersebut dan akan merasakan

JURIS Penerapan Konsep Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan di Aceh 2026More at 2026

STISASABANGSTISASABANG Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 271 ayat (1) UUD 1945 yang mewajibkan semua warga negara menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya.Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 271 ayat (1) UUD 1945 yang mewajibkan semua warga negara menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya.

JURIS Pola Komunikasi Orang Tua Tunggal dalam Membentuk Kedisiplinan pada Anak Menjalankan Ajaran Agama Islam 2026More at 2026

STISASABANGSTISASABANG ; 2). Dampak dari kurangnya komunikasi orang tua tunggal untuk mendisiplinkan anak dalam melaksanakan ajaran Islam antara lain perubahan perilaku anak; 2). Dampak dari kurangnya komunikasi orang tua tunggal untuk mendisiplinkan anak dalam melaksanakan ajaran Islam antara lain perubahan perilaku anak

JURIS Studi Komparatif Tentang Model Pengelolaan Zakat Antara Rumah Zakat Dan Baitul Mal Aceh 2026More at 2026

STISASABANGSTISASABANG Dalam BIG SMILE Indonesia ini Rumah Zakat juga menambahkan program Senyum Lestari sebagai bentuk kepedulian terhadap keadaan lingkungan hidup. PengelolaanDalam BIG SMILE Indonesia ini Rumah Zakat juga menambahkan program Senyum Lestari sebagai bentuk kepedulian terhadap keadaan lingkungan hidup. Pengelolaan

JURIS Analisis Terhadap Jual Beli Tanah Bersyarat Menurut Fiqh Muamalah Studi Kasus di Kecamatan Delima 2026More at 2026

STISASABANGSTISASABANG Jual beli merupakan bagian dari taawun (saling menolong). Bagi pembeli menolong penjual yang membutuhkan uang (keuntungan), sedangkan bagi penjual jugaJual beli merupakan bagian dari taawun (saling menolong). Bagi pembeli menolong penjual yang membutuhkan uang (keuntungan), sedangkan bagi penjual juga

JURIS Analisis Wanprestasi dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah yang Melibatkan Ahli Waris Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 711 PDT G 2023 PN JKT UTR 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Utr, yang melibatkan Dedi Suwasono (pembeli) melawan ahli waris Iwan Herlambang (penjual), ditemukan bahwa kewajiban penjual beralih kepada ahli warisnyaUtr, yang melibatkan Dedi Suwasono (pembeli) melawan ahli waris Iwan Herlambang (penjual), ditemukan bahwa kewajiban penjual beralih kepada ahli warisnya

JURIS Status Hukum Hak Kepemilikan Atas Tanah oleh WNA Akibat Perjanjian Nominee Dengan WNI Studi Putusan Nomor 144 Pdt 2021 Pt Dps Legal Status of Land Ownership Rights by Foreign Nationals as a Resul 2025More at 2025

UntikaUntika Perjanjian ini dianggap batal demi hukum karena tidak terpenuhinya syarat objektif, yaitu sebab yang halal, dan bertujuan untuk menyelundupkan hukum. TanahPerjanjian ini dianggap batal demi hukum karena tidak terpenuhinya syarat objektif, yaitu sebab yang halal, dan bertujuan untuk menyelundupkan hukum. Tanah

Useful /

JURIS Penerapan Permainan Tradisional Engklek dalam Kemampuan Motorik Kasar Anak Kelompok B 2026More at 2026

STAI YPBWISTAI YPBWI Kemampuan motorik kasar anak usia TK Kelompok B (umumnya 5-6 tahun) melibatkan gerakan-gerakan besar yang menggunakan otot-otot besar di lengan, kaki,Kemampuan motorik kasar anak usia TK Kelompok B (umumnya 5-6 tahun) melibatkan gerakan-gerakan besar yang menggunakan otot-otot besar di lengan, kaki,

JURIS The Legal Review of the Trademark Dispute Between GoTo and GOTO in Decision Number 71 PDT SUS HKI MEREK 2021 PN NIAGA JKT PST with the Principle of Good Faith in Trademark Registration 2024More at 2024

NEOLECTURANEOLECTURA Metode penelitian yang digunakan adalah Kualitatif dengan pendekatan yuridis normative, studi kepustakaan dan literature juga pendekatan kasus hukum. PembahasanMetode penelitian yang digunakan adalah Kualitatif dengan pendekatan yuridis normative, studi kepustakaan dan literature juga pendekatan kasus hukum. Pembahasan

JURIS Kebijakan Implementasi Undang Undang No 27 Tahun 2022 Pada Kasus Pinjaman Online di Indonesia 2024More at 2024

NEOLECTURANEOLECTURA Perlindungan data pribadi pengguna harus menjadi prioritas utama, dan pelanggaran harus ditangani dengan sanksi tegas untuk menjaga kepercayaan masyarakat.Perlindungan data pribadi pengguna harus menjadi prioritas utama, dan pelanggaran harus ditangani dengan sanksi tegas untuk menjaga kepercayaan masyarakat.

JURIS Penerapan Hukuman Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 115 Pid Sus 2023 PN Jkt Utr 2024More at 2024

NEOLECTURANEOLECTURA Adapun untuk pengklasifikasian kelompok pengguna diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban PenyalahgunaanAdapun untuk pengklasifikasian kelompok pengguna diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan

ads-block-test