NEOLECTURANEOLECTURA
POSTULATPOSTULATKejahatan tindak pidana narkotika termasuk kejahatan luar biasa (extraordinary crime). Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 angka 13 menyatakan bahwa Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisiki maupun psikis. Rehabilitasi narkoba merupakan salah satu upaya untuk menyelamatkan para pecandu dari belenggu narkoba dan bahaya yang menyertainya. Ada tiga tahap rehabilitasi narkoba di Indonesia, yaitu rehabilitasi medis, nonmedis, dan bina lanjut. Rumusan dalam penelitian ini yaitu bagaimana penerapan hukuman rehabilitasi terhadap pecandu narkotika dan bagaimana anaisis pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam menjatuhkan sanksi rehabilitasi dalam putusan nomor 1151/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr. Jenis penelitian dalam usulan penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif yaitu titik fokus kajiannya norma-norma hukum yang berlaku yaitu norma hukum positif berupa perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terkait dengan ketentuan hukum rehabilitasi bagi pecandu narkotika dituangkan dalam Pasal 54 dan pasal 127 Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Adapun untuk pengklasifikasian kelompok pengguna diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial. Dasar hakim dalam menjatuhkan Terdakwa untuk menjalani pengobatan dan / atau perawatan dilembaga rehabilitasi medis / social yaitu mengacu pada ketentuan Pasal 103 jo Pasal 127 ayat 2 jo Pasal 54 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2010 tanggal 7 April 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial dan juga fakta-fakta hukum lain yang terungkap dalam persidangan.
Hukum mengatur rehabilitasi sebagai upaya pemulihan bagi pecandu narkotika untuk kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif, dengan batasan jumlah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.Pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan sanksi rehabilitasi didasarkan pada penerapan peraturan perundang-undangan serta fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan.Putusan pada kasus yang diteliti telah tepat karena hakim merujuk pada hasil asesmen kesehatan terdakwa dan bukti laboratorium sebagai landasan hukum yang kuat.
Penelitian ini membuka jalan bagi beberapa kajian lanjutan yang sangat relevan. Pertama, perlu adanya penelitian komparatif yang membandingkan bagaimana penerapan putusan rehabilitasi dilakukan di berbagai Pengadilan Negeri di Indonesia, terutama antara daerah perkotaan dan pedesaan, untuk melihat apakah terdapat perbedaan dalam pertimbangan hakim. Kedua, penelitian selanjutnya bisa fokus pada hasil akhir dari proses rehabilitasi tersebut, yaitu dengan meneliti seberapa efektif program ini mencegah para pecandu untuk kembali mengonsumsi narkoba atau residivisme setelah menjalani masa pemulihan. Penelitian ini akan mengungkap faktor apa saja yang menentukan keberhasilan atau kegagalan seorang mantan pecandu pasca-rehabilitasi. Ketiga, penting untuk mengkaji lebih dalam peran dari hasil asesmen kesehatan terdakwa dalam proses peradilan. Penelitian ini bisa menggali bagaimana kualitas dan objektivitas laporan tim asesmen secara nyata memengaruhi keputusan hakim untuk memilih rehabilitasi daripada hukuman penjara. Dengan memahami ketiga aspek ini, maka sistem peradilan dan rehabilitasi untuk pecandu narkotika di Indonesia dapat terus diperbaiki demi mencapai tujuan yang sesungguhnya, yaitu pemulihan korban.
- The Application of Rehabilitation Sentences for Narcotics Addicts (Case Study of North Jakarta District... journal.neolectura.com/index.php/postulat/article/view/1665The Application of Rehabilitation Sentences for Narcotics Addicts Case Study of North Jakarta District journal neolectura index php postulat article view 1665
- Pentingnya Peran Orang Tua Dalam Mendidik Anak Di Usia Remaja Untuk Mencegah Penyalahgunaan Narkoba |... journals.usm.ac.id/index.php/jdsb/article/view/4573Pentingnya Peran Orang Tua Dalam Mendidik Anak Di Usia Remaja Untuk Mencegah Penyalahgunaan Narkoba journals usm ac index php jdsb article view 4573
- Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Kelurahan Bligo Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan... doi.org/10.37339/jurpikat.v2i3.645Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Kelurahan Bligo Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan doi 10 37339 jurpikat v2i3 645
| File size | 206.82 KB |
| Pages | 5 |
| Short Link | https://juris.id/p-28k |
| Lookup Links | Google ScholarGoogle Scholar, Semantic ScholarSemantic Scholar, CORE.ac.ukCORE.ac.uk, WorldcatWorldcat, ZenodoZenodo, Research GateResearch Gate, Academia.eduAcademia.edu, OpenAlexOpenAlex, Hollis HarvardHollis Harvard |
| DMCA | Report |
Related /
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Kedua, langkah hukum dalam berperan menciptakan keseimbangan (balance), karena berkaitan dengan inisiatif pembangunan ekonomi sekaligus berperan dalamKedua, langkah hukum dalam berperan menciptakan keseimbangan (balance), karena berkaitan dengan inisiatif pembangunan ekonomi sekaligus berperan dalam
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Bangsa Indonesia memiliki berbagai suku, budaya, bahasa, agama yang sangat beragam karena memang memiliki banyak pulau. Dalam suatu daerah pastinya memilikiBangsa Indonesia memiliki berbagai suku, budaya, bahasa, agama yang sangat beragam karena memang memiliki banyak pulau. Dalam suatu daerah pastinya memiliki
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Dampak dari pencemaran ini sangat serius, dapat menyebabkan penyakit hingga kematian, sehingga konsep penanganan yang lebih baik sangat diperlukan untukDampak dari pencemaran ini sangat serius, dapat menyebabkan penyakit hingga kematian, sehingga konsep penanganan yang lebih baik sangat diperlukan untuk
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Keuangan Negara pada BUMN terwujud bila seluruh atau mayoritas modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, sehingga perusahaan tersebut tundukKeuangan Negara pada BUMN terwujud bila seluruh atau mayoritas modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, sehingga perusahaan tersebut tunduk
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Hasil analisis dari penelitian, Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Bali Tahun 2010 Nomor: 01/Kep/Psm-3/X/2010 mengenai Hasil-Hasil Pesamuhan Agung IIIHasil analisis dari penelitian, Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Bali Tahun 2010 Nomor: 01/Kep/Psm-3/X/2010 mengenai Hasil-Hasil Pesamuhan Agung III
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Strategi kebijakan perpajakan yang holistik dan adaptif, mempertimbangkan konteks lokal dan global, dapat menciptakan lingkungan perpajakan yang transparan,Strategi kebijakan perpajakan yang holistik dan adaptif, mempertimbangkan konteks lokal dan global, dapat menciptakan lingkungan perpajakan yang transparan,
UNUSIAUNUSIA Republik Maluku Selatan merupakan organisasi yang terlarang tertuang dalam Keputusan Darurat Sipil Tentang Aktifitas Organisasi Front Kedaulatan MalukuRepublik Maluku Selatan merupakan organisasi yang terlarang tertuang dalam Keputusan Darurat Sipil Tentang Aktifitas Organisasi Front Kedaulatan Maluku
AKABAAKABA Penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif yang merupakan penelitian hukum dengan menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan-bahan hukumPenulisan ini menggunakan metode yuridis normatif yang merupakan penelitian hukum dengan menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan-bahan hukum
Useful /
NEOLECTURANEOLECTURA Penelitian ini menyimpulkan bahwa Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam pemberantasan korupsi, meskipun telah ada berbagai upaya. ImplementasiPenelitian ini menyimpulkan bahwa Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam pemberantasan korupsi, meskipun telah ada berbagai upaya. Implementasi
NEOLECTURANEOLECTURA Over kredit rumah adalah suatu proses di mana kepemilikan dan pembayaran kredit rumah dialihkan dari pemilik sebelumnya (debitur lama) kepada pembeli (debiturOver kredit rumah adalah suatu proses di mana kepemilikan dan pembayaran kredit rumah dialihkan dari pemilik sebelumnya (debitur lama) kepada pembeli (debitur
UNUSIAUNUSIA Di masa depan, peluang kerja para sarjana hukum kian menipis, dengan banyaknya efisiensi dan efektivitas yang lebih dijanjikan oleh mesin. Namun mempersiapkanDi masa depan, peluang kerja para sarjana hukum kian menipis, dengan banyaknya efisiensi dan efektivitas yang lebih dijanjikan oleh mesin. Namun mempersiapkan
UNUSIAUNUSIA Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Pemeriksaan sengketa hasil pemiluMahkamah Konstitusi memiliki kewenangan dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Pemeriksaan sengketa hasil pemilu