STISASABANGSTISASABANG
AL-ILMU : Jurnal Keagamaan dan Ilmu SosialAL-ILMU : Jurnal Keagamaan dan Ilmu SosialManusia yang melakukan suatu perbuatan menyimpang dari aturan hukum, maka dalam negara hukum orang tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 271 ayat (1) UUD 1945 yang mewajibkan semua warga negara menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Sistem peradilan pidana khusus bagi anak tentunya memiliki tujuan khusus bagi kepentingan masa depan anak dan masyarakat yang di dalamnya terkandung prinsip-prinsip restorative justice, definisi restorative justice itu sendiri tidak seragam, sebab banyak variasi model dan bentuk yang berkembang dalam penerapannya. Bagaimana Pengaturan Hukum Tindak Pidana Ringan di Indonesia? Bagaimana Pelaksanaan Konsep Restorative Justice dalam Tindak Pidana Ringan? Sejauh mana efektivitas Konsep Restorative Justice dalam Tindak Pidana Ringan di Aceh?.
Pengaturan hukum tentang kejahatan ringan pada dasarnya telah diatur dalam KUHAP dan KUHP dan PERPU.bahkan dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak pidana Ringan dan jumlah denda dalam KUHAP.Pengaturan keadilan restoratif selama ini diatur SE Kapolri No.SE/8/VII/2018 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Penyelesaian Perkara Pidana.6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.dan Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum MA RI No.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif.Konsep penyelesaian Perkara di Aceh dilakukan oleh Ule Jurong, Tuha Peut, Keuchiek, Imam yang ada disetiap gampong.Dan jika tidak selesai di tingkat gampong naik ke tingkat Mukim.Sedangkan Dalam pelaksanaan sanksi adat sangat bervariatif, sesuai dengan kasus dan tingkatan kasus yang diselesaikan.dimana pelaksanaan sanksi adat akan segera dilaksanakan setelah putusan disampaikan oleh kepala gampong (Keuchik), terutama terhadap sanksi adat yang berupa nasehat, peringatan dan permintaan maaf.untuk sanksi ganti rugi pelaksanaan putusannya lebih longgar yaitu, tergantung kepada kemampuan ekonomi pelanggar untuk menyediakan ganti rugi tersebut.Demikian juga, dalam hal sanksi adat yang berupa pengusiran dari gampong, namun pelaksanaannya tidak dilakukan segera setelah putusan tersebut, melainkan, kepada pelanggar normat adat itu akan diberikan waktu secukupnya untuk bersiap siap meninggalkan gampong tersebut.
Untuk penelitian lanjutan, dapat dilakukan studi komparatif antara sistem peradilan pidana restoratif dengan sistem peradilan pidana konvensional, dengan tujuan untuk mengevaluasi efektivitas dan keadilan kedua sistem tersebut. Selain itu, penelitian juga dapat fokus pada peran dan tanggung jawab masyarakat dalam proses peradilan pidana restoratif, termasuk bagaimana masyarakat dapat terlibat secara aktif dalam proses pemulihan dan rekonsiliasi. Terakhir, penelitian dapat mengeksplorasi bagaimana sistem peradilan pidana restoratif dapat diterapkan secara efektif dalam kasus-kasus pidana ringan di Aceh, dengan mempertimbangkan nilai-nilai adat dan budaya setempat.
| File size | 566.75 KB |
| Pages | 23 |
| DMCA | Report |
Related /
STISASABANGSTISASABANG Hasil Kajian menunjukkan bahwa pengelolaan zakat di Baitul Mal Aceh dilakukan dengan cara menerapkan manajemen yang terbaik, dengan melakukan pelatihan,Hasil Kajian menunjukkan bahwa pengelolaan zakat di Baitul Mal Aceh dilakukan dengan cara menerapkan manajemen yang terbaik, dengan melakukan pelatihan,
DAARULHUDADAARULHUDA Suudhi dan PT Jatarupa Prakarsa Jaya, sekaligus menganalisis pengaruh Putusan Mahkamah Agung Nomor 1557 K/Pdt/2019 terhadap jaminan kepastian hukum dalamSuudhi dan PT Jatarupa Prakarsa Jaya, sekaligus menganalisis pengaruh Putusan Mahkamah Agung Nomor 1557 K/Pdt/2019 terhadap jaminan kepastian hukum dalam
DAARULHUDADAARULHUDA Temuan ini menyoroti keterkaitan antara hukum perikatan, hukum waris, dan hukum tanah dalam melindungi pembeli beritikad baik, serta memberikan wawasanTemuan ini menyoroti keterkaitan antara hukum perikatan, hukum waris, dan hukum tanah dalam melindungi pembeli beritikad baik, serta memberikan wawasan
INTEKOMINTEKOM Sistem pendaftaran negatif belum memberikan jaminan hukum mutlak, karena sertifikat masih dapat digugat, terutama jika ada klaim dari pihak ketiga sepertiSistem pendaftaran negatif belum memberikan jaminan hukum mutlak, karena sertifikat masih dapat digugat, terutama jika ada klaim dari pihak ketiga seperti
DINASTIRESDINASTIRES Meskipun memiliki dasar hukum kuat, implementasinya masih menghadapi tantangan berupa infrastruktur digital terbatas, tingkat literasi publik rendah, danMeskipun memiliki dasar hukum kuat, implementasinya masih menghadapi tantangan berupa infrastruktur digital terbatas, tingkat literasi publik rendah, dan
UntikaUntika Perjanjian ini dianggap batal demi hukum karena tidak terpenuhinya syarat objektif, yaitu sebab yang halal, dan bertujuan untuk menyelundupkan hukum. TanahPerjanjian ini dianggap batal demi hukum karena tidak terpenuhinya syarat objektif, yaitu sebab yang halal, dan bertujuan untuk menyelundupkan hukum. Tanah
DINASTIREVDINASTIREV Meskipun mempunyai arti penting secara budaya, tanah adat di Indonesia menghadapi berbagai ancaman, termasuk perampasan tanah, penggundungan hutan, pertambangan,Meskipun mempunyai arti penting secara budaya, tanah adat di Indonesia menghadapi berbagai ancaman, termasuk perampasan tanah, penggundungan hutan, pertambangan,
YAYASANBHZYAYASANBHZ Untuk lebih jelasnya silahkan simak pembahasan selengkapnya pada artikel ini. Penelitian ini menyimpulkan bahwa jual beli paksa dalam perspektif hukumUntuk lebih jelasnya silahkan simak pembahasan selengkapnya pada artikel ini. Penelitian ini menyimpulkan bahwa jual beli paksa dalam perspektif hukum
Useful /
UntikaUntika Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif-kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Adapun hasil penelitian ini pertama, mekanisme penyelesaianPenelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif-kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Adapun hasil penelitian ini pertama, mekanisme penyelesaian
UntikaUntika Dengan demikian, penegakan hukum terhadap overclaim oleh influencer menjadi langkah penting dalam mewujudkan perlindungan konsumen yang efektif, sertaDengan demikian, penegakan hukum terhadap overclaim oleh influencer menjadi langkah penting dalam mewujudkan perlindungan konsumen yang efektif, serta
UntikaUntika Temuan ini mengindikasikan bahwa keterlibatan mereka dalam memantau proyek fisik dan melaporkan ketidaksesuaian anggaran mampu menekan celah terjadinyaTemuan ini mengindikasikan bahwa keterlibatan mereka dalam memantau proyek fisik dan melaporkan ketidaksesuaian anggaran mampu menekan celah terjadinya
UntikaUntika Hal ini menegaskan pentingnya integrasi pendekatan berbasis komunitas dengan perlindungan hukum formal guna meningkatkan keadilan dan perlindungan bagiHal ini menegaskan pentingnya integrasi pendekatan berbasis komunitas dengan perlindungan hukum formal guna meningkatkan keadilan dan perlindungan bagi