UNTAG BANYUWANGIUNTAG BANYUWANGI
AMARAMARPada kasus pidana yang dilakukan anak yang berusia di bawah 12 tahun, salah satu alternatif penyelesaian perkara yang digunakan adalah diversi. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah terkait penerapan diversi pada kasus tindak pidana anak dan faktor yang menjadi kendala penerapan diversi di Kejaksaan Negeri Banyuwangi. Penulis menggunakan metode yuridis-empiris yang mana penelitian tersebut penulis lakukan di Kejaksaan Negeri Banyuwangi. Berdasarkan hasil penelitian ini diversi sudah diterapkan di Kejaksaan Negeri Banyuwangi, prosedur pelaksanaan diversi pada tahap penuntutan sudah diatur dalam Peraturan Jaksa Agung, tetapi dalam penerapannya upaya diversi kerap mengalami kendala yang dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum.
Penerapan diversi pada kasus tindak pidana anak di Kejaksaan Negeri Banyuwangi sudah dilaksanakan sejak berlakunya UU SPPA, di mana di dalamnya mengatur kewajiban Jaksa sebagai Penuntut Umum untuk melakukan upaya diversi pada perkara pidana anak.Prosedur pelaksanaan diversi pada tahap penuntutan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun, dan lebih rinci melalui Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-006/A/J.A/04/2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan.Perkara pidana anak yang dapat diselesaikan dengan cara diversi harus memenuhi syarat yaitu ancaraman hukumannya tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.Penerapan diversi dengan pendekatan keadilan restoratif merupakan upaya yang dilakukan untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum serta menghindarkan anak sebagai pelaku tindak pidana dari stigma negatif sebagai seorang kriminal saat kembali ke lingkungan masyarakat.Faktor yang menjadi kendala penerapan diversi pada kasus tindak pidana anak di Kejaksaan Negeri Banyuwangi dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu faktor struktur hukum dalam hal kurang optimalnya peran Jaksa Penuntut Umum sebagai fasilitator untuk memberikan pandangan yang meyakinkan para pihak, baik pihak korban maupun pihak pekaku, untuk menyelesaikan perkara dengan upaya diversi.Faktor substansi hukum dalam hal terjadi benturan antara kewajiban Jaksa Penuntut Umum untuk menyelesaikan perkara dengan upaya diversi dengan persetujuan para pihak untuk melangsungkan upaya diversi tersebut.Faktor budaya hukum dalam hal adanya budaya berpikir dalam masyarakat yang beranggapan bahwa setiap perkara pidana harus diproses sesuai dengan hukum acara pidana dan setiap pelaku tindak pidana harus dihukum dengan pemidanaan berupa kurungan atau penjara.
Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerapan diversi pada kasus tindak pidana anak di Kejaksaan Negeri Banyuwangi. Penelitian ini dapat dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif, seperti wawancara mendalam atau studi kasus, untuk mengidentifikasi faktor-faktor tersebut secara lebih mendalam. Selain itu, penelitian lanjutan juga dapat fokus pada pengembangan strategi dan pelatihan bagi para fasilitator dalam proses diversi, agar mereka dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada para pihak terkait konsep diversi dan manfaatnya. Dengan demikian, diharapkan upaya diversi dapat semakin efektif dalam melindungi hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum dan mencegah stigma negatif terhadap mereka.
| File size | 368.79 KB |
| Pages | 16 |
| DMCA | Report |
Related /
YAYASANBHZYAYASANBHZ Penelitian ini menyimpulkan bahwa hukum Islam menunjukkan sikap terbuka terhadap pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan sebagai sarana pendukung aktivitasPenelitian ini menyimpulkan bahwa hukum Islam menunjukkan sikap terbuka terhadap pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan sebagai sarana pendukung aktivitas
YAYASANBHZYAYASANBHZ Hasil penelitian menunjukkan bahwa program bimbingan pranikah berkontribusi dalam meningkatkan pemahaman pasangan muda mengenai hak dan kewajiban, manajemenHasil penelitian menunjukkan bahwa program bimbingan pranikah berkontribusi dalam meningkatkan pemahaman pasangan muda mengenai hak dan kewajiban, manajemen
YAYASANBHZYAYASANBHZ Anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat memiliki kedudukan yang sama dengan anak sah menurut hukum Indonesia. Namun demikian, terdapat dua hal yangAnak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat memiliki kedudukan yang sama dengan anak sah menurut hukum Indonesia. Namun demikian, terdapat dua hal yang
FHUKIFHUKI Kedudukan tersebut menegaskan bahwa jaminan fidusia sebagai hak kebendaan tidak hapus oleh adanya sita umum, melainkan tetap melekat pada objek jaminanKedudukan tersebut menegaskan bahwa jaminan fidusia sebagai hak kebendaan tidak hapus oleh adanya sita umum, melainkan tetap melekat pada objek jaminan
PUBLIKASIINDONESIAPUBLIKASIINDONESIA Oleh karena itu, penerapan constitutional complaint di Indonesia menjadi kebutuhan mendesak untuk menegakkan prinsip rule of law, checks and balances,Oleh karena itu, penerapan constitutional complaint di Indonesia menjadi kebutuhan mendesak untuk menegakkan prinsip rule of law, checks and balances,
DINASTIREVDINASTIREV Hal ini membawa perubahan signifikan terhadap kedudukan hukum tertanggung, memperkuat asas keadilan prosedural, serta mendorong reformulasi ketentuan perasuransianHal ini membawa perubahan signifikan terhadap kedudukan hukum tertanggung, memperkuat asas keadilan prosedural, serta mendorong reformulasi ketentuan perasuransian
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Diperlukan tindakan strategis berupa penguatan pengawasan dan penegakan hukum, pendidikan politik intensif, serta pemberdayaan masyarakat agar berani melaporDiperlukan tindakan strategis berupa penguatan pengawasan dan penegakan hukum, pendidikan politik intensif, serta pemberdayaan masyarakat agar berani melapor
MEDIAPUBLIKASIMEDIAPUBLIKASI Sebelum era reformasi sistem proporsional yang digunakan merupakan sistem proporsional daftar tertutup, sementara sistem proporsional daftar terbuka digunakanSebelum era reformasi sistem proporsional yang digunakan merupakan sistem proporsional daftar tertutup, sementara sistem proporsional daftar terbuka digunakan
Useful /
YAYASANBHZYAYASANBHZ Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan mediasi keluarga dari perspektif normatif dan psikologis, dengan meninjau regulasi hukum serta implikasinyaPenelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan mediasi keluarga dari perspektif normatif dan psikologis, dengan meninjau regulasi hukum serta implikasinya
INTERNATIONALPUBLISHERINTERNATIONALPUBLISHER Regenerasi kepemimpinan dan transformasi manajemen berperan strategis dalam pengembangan sumber daya manusia organisasi profesional. Studi kasus AMA-IndonesiaRegenerasi kepemimpinan dan transformasi manajemen berperan strategis dalam pengembangan sumber daya manusia organisasi profesional. Studi kasus AMA-Indonesia
YAYASANBHZYAYASANBHZ Perceraian merupakan peristiwa hukum yang memiliki implikasi yuridis dan sosial yang signifikan dalam kehidupan keluarga. Di Indonesia, praktik perceraianPerceraian merupakan peristiwa hukum yang memiliki implikasi yuridis dan sosial yang signifikan dalam kehidupan keluarga. Di Indonesia, praktik perceraian
KOMPETIFKOMPETIF Data dikumpulkan menggunakan kuesioner dengan skala Likert. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa mayoritas siswa SMK Abdurrab PekanbaruData dikumpulkan menggunakan kuesioner dengan skala Likert. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa mayoritas siswa SMK Abdurrab Pekanbaru