UNTAGUNTAG
JURNAL HUKUM STAATRECHTSJURNAL HUKUM STAATRECHTSPraktik politik uang merupakan pelanggaran serius yang sering terjadi dalam proses Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia. Tindakan ini tidak hanya merusak integritas dan kredibilitas pemilu, tetapi juga mengancam prinsip-prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk pertanggungjawaban hukum pidana terhadap individu yang melakukan praktik politik uang dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), dengan objek kajian berupa Putusan Pengadilan Nomor 1/Pid.Sus/2025/PN Psw. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif melalui analisis peraturan perundang-undangan (statute approach) serta kajian terhadap putusan pengadilan (case approach). Temuan penelitian memperlihatkan bahwa praktik politik uang telah diatur secara eksplisit dalam Pasal 73 dan Pasal 187A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yang memuat ketentuan mengenai ancaman hukuman pidana berupa kurungan penjara serta denda dalam jumlah signifikan. Pertanggungjawaban pidana pelaku didasarkan pada asas kesalahan (mens rea), di mana unsur kesengajaan dan kemampuan bertanggung jawab menjadi faktor penentu. Putusan PN Pasarwajo menegaskan bahwa pelaku politik uang dapat dijerat hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, upaya pencegahan yang komprehensif melalui penegakan hukum yang konsisten, pendidikan politik, dan pengawasan pemilu diperlukan untuk meminimalisasi praktik politik uang di masa depan.
Praktik tindak pidana politik uang dalam Pemilihan Kepala Daerah, sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2025/PN Psw, merupakan pelanggaran hukum yang merusak integritas proses elektoral dan menggerus prinsip-prinsip demokrasi.Pertanggungjawaban pidana pelaku telah memiliki landasan hukum yang kuat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, dengan unsur kesengajaan dan alat bukti yang sah.Upaya pencegahan yang efektif memerlukan pendekatan komprehensif yang mencakup penguatan pengawasan, pendidikan politik, dan penyederhanaan aturan kampanye untuk menciptakan Pilkada yang bersih dan berintegritas.
Berdasarkan temuan penelitian ini, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan. Pertama, perlu dilakukan studi mendalam mengenai efektivitas mekanisme pengawasan yang ada dalam mencegah praktik politik uang, termasuk peran serta masyarakat sipil dan media massa. Kedua, penelitian lebih lanjut dapat difokuskan pada analisis psikologis dan sosiologis yang melatarbelakangi perilaku pemilih yang menerima suap, untuk memahami faktor-faktor yang mendorong praktik ini dan merumuskan strategi pencegahan yang lebih tepat sasaran. Ketiga, penting untuk mengkaji dampak politik uang terhadap kualitas representasi dan akuntabilitas pemerintahan daerah, serta bagaimana hal ini memengaruhi kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam upaya perbaikan sistem pemilu dan penguatan demokrasi di Indonesia, dengan memastikan bahwa setiap suara rakyat dihargai dan tidak diperjualbelikan.
| File size | 393.91 KB |
| Pages | 13 |
| DMCA | Report |
Related /
UNIVSMUNIVSM Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun jaminan konstitusional dan undang-undang mengenai hak politik telah tersedia, masih terdapat disharmoni regulasiHasil kajian menunjukkan bahwa meskipun jaminan konstitusional dan undang-undang mengenai hak politik telah tersedia, masih terdapat disharmoni regulasi
UMMUUMMU Penelitian ini merekomendasikan perlunya reformasi regulasi, penguatan mekanisme pengawasan berbasis transparansi publik, serta penerapan prinsip akuntabilitasPenelitian ini merekomendasikan perlunya reformasi regulasi, penguatan mekanisme pengawasan berbasis transparansi publik, serta penerapan prinsip akuntabilitas
ADPETIKISINDOADPETIKISINDO Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menganalisis kesamaan antara prinsip demokrasi dan prinsip pemerintahan Islam berdasarkanPenelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menganalisis kesamaan antara prinsip demokrasi dan prinsip pemerintahan Islam berdasarkan
UPBUPB Penelitian menggunakan pendekatan normatif deskriptif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan, dan literatur ilmiah terkait.Penelitian menggunakan pendekatan normatif deskriptif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan, dan literatur ilmiah terkait.
YAYASANBHZYAYASANBHZ Artikel ini menganalisis urgensi penguatan wewenang Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menghadapi ancaman legislasi cepat terhadap supremasi konstitusi. MelaluiArtikel ini menganalisis urgensi penguatan wewenang Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menghadapi ancaman legislasi cepat terhadap supremasi konstitusi. Melalui
UNESUNES Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers menjelaskan Kemerdekaan Pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsipMenurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers menjelaskan Kemerdekaan Pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip
MEDIAPUBLIKASIMEDIAPUBLIKASI Hasil monitoring dan evaluasi menunjukkan bahwa sebagian besar remaja putri mengalami penurunan tingkat nyeri dismenorea setelah melakukan afirmasi positifHasil monitoring dan evaluasi menunjukkan bahwa sebagian besar remaja putri mengalami penurunan tingkat nyeri dismenorea setelah melakukan afirmasi positif
ISNJBENGKALISISNJBENGKALIS Dalam pemahaman ini, negara berkuasa untuk menata dan mengawasi sistem perekonomian. mencapai kesuksesan pertama kalinya di Italia. Mussolini mengambilDalam pemahaman ini, negara berkuasa untuk menata dan mengawasi sistem perekonomian. mencapai kesuksesan pertama kalinya di Italia. Mussolini mengambil
Useful /
IPBIPB Indeks Keberlanjutan Loka, seperti yang ditunjukkan oleh indeks sosial dan ekonomi, juga memiliki klusterisasi yang tinggi. Disini dari 3 kluster akanIndeks Keberlanjutan Loka, seperti yang ditunjukkan oleh indeks sosial dan ekonomi, juga memiliki klusterisasi yang tinggi. Disini dari 3 kluster akan
UNESUNES Namun dalam pelaksanaannya sering terjadi penolakan oleh pihak keluarga untuk dilakukannya autopsi, sebagaimana yang terjadi pada perkara tindak pidanaNamun dalam pelaksanaannya sering terjadi penolakan oleh pihak keluarga untuk dilakukannya autopsi, sebagaimana yang terjadi pada perkara tindak pidana
UMUM The findings indicate that mindfulness significantly contributes to emotional regulation abilities in adults. Therefore, enhancing mindfulness is crucialThe findings indicate that mindfulness significantly contributes to emotional regulation abilities in adults. Therefore, enhancing mindfulness is crucial
APTISIAPTISI Beban kerja menurunkan kinerja tenaga medis secara signifikan, stres kerja menurunkan kinerja namun tidak signifikan. Keterampilan teknis, efikasi diri,Beban kerja menurunkan kinerja tenaga medis secara signifikan, stres kerja menurunkan kinerja namun tidak signifikan. Keterampilan teknis, efikasi diri,