STIALANMAKASSARSTIALANMAKASSAR

Jurnal Administrasi NegaraJurnal Administrasi Negara

Mikro, Kecil, dan Menengah (MSME) adalah pilar vital perekonomian Indonesia, menyumbang 61% Produk Domestik Bruto pada tahun 2024. Namun, kenyataan menunjukkan bahwa kebijakan pemberdayaan MSME bergeser dari semangat Ekonomi Kerakyatan. Kebijakan yang ada cenderung memprioritaskan efisiensi pasar dan kemudahan prosedural, mengabaikan prinsip keadilan sosial dan kedaulatan ekonomi rakyat. Penelitian ini bertujuan menganalisis secara kritis kesenjangan normatif antara kerangka regulasi pemberdayaan MSME, khususnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 atau Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, dengan prinsip Ekonomi Kerakyatan dan tata kelola publik yang baik. Menggunakan metode kualitatif melalui analisis regulasi, penelitian ini menemukan bahwa arah kebijakan telah bergeser dari pemberdayaan substansial menjadi fasilitasi administratif. Temuan kunci menunjukkan dominasi paradigma efisiensi pasar yang merendahkan arti pemberdayaan, serta kurangnya ruang partisipasi publik dalam formulasi kebijakan. Sebagai implikasi, penelitian ini merekomendasikan rekonstruksi kebijakan yang afirmatif untuk memperkuat institusi dan partisipasi ekonomi partisipatif guna mewujudkan pemberdayaan MSME secara holistik.

Berdasarkan analisis yang dilakukan, dapat ditarik dua kesimpulan.Pertama, kebijakan pemberdayaan MSME dan Koperasi di Indonesia telah mengalami pergeseran paradigma yang signifikan, menjauh dari mandat konstitusional yang tertuang dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.Peralihan normatif telah terjadi dari semangat perlindungan dan keberpihakan negara, yang berakar pada prinsip demokrasi ekonomi yang adil sebagaimana diimplikasikan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, menuju pendekatan yang terutama menekankan efisiensi pasar, deregulasi, dan kemudahan prosedural.Pergeseran ini telah secara efektif mereduksi makna pemberdayaan menjadi sekadar fasilitasi administratif.Kedua, pendekatan kebijakan saat ini, meskipun menawarkan beberapa perbaikan teknis, terbukti tidak cukup untuk mengatasi masalah akar yang dihadapi oleh MSME dan untuk mewujudkan ideal keadilan sosial yang diamanatkan oleh konstitusi.Fokus pada efisiensi dan kemudahan berusaha telah mengesampingkan elemen-elemen penting dari Ekonomi Kerakyatan, seperti penguatan institusi kolektif, distribusi aset yang lebih adil, dan partisipasi publik dalam proses kebijakan.Oleh karena itu, rekonstruksi konseptual dan normatif yang mendasar diperlukan untuk mengembalikan kebijakan pemberdayaan MSME ke jalurnya yang benar, yaitu kebijakan yang berlandaskan pemberdayaan berbasis masyarakat dan dilaksanakan melalui mekanisme tata kelola partisipatif dan kolaboratif.

Berdasarkan temuan dan kesimpulan penelitian ini, berikut adalah tiga saran penelitian lanjutan yang dapat dipertimbangkan:. . 1. Menganalisis dampak kebijakan pemberdayaan MSME yang ada terhadap distribusi aset dan akses produktif, serta mengeksplorasi strategi alternatif untuk memastikan MSME memiliki akses yang adil terhadap sumber daya vital seperti tanah, informasi pasar, dan teknologi. Penelitian ini dapat berfokus pada desain skema intervensi negara yang afirmatif dan terencana untuk mengoreksi kegagalan pasar dan ketimpangan pendapatan.. . 2. Meneliti peran dan kontribusi institusi ekonomi kolektif, seperti Koperasi dan BUMDes, dalam pemberdayaan MSME. Penelitian ini dapat mengeksplorasi bagaimana kebijakan dapat memberikan insentif lebih besar, baik fiskal maupun non-fiskal, bagi MSME yang terorganisir dalam bentuk institusi kolektif tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk membantu MSME menghindari perangkap yang membuat mereka lemah terhadap kekuatan pasar.. . 3. Menganalisis proses formulasi, implementasi, dan evaluasi kebijakan MSME, serta mengeksplorasi bagaimana tata kelola kolaboratif dapat diterapkan dalam ekosistem pemberdayaan MSME. Penelitian ini dapat berfokus pada bagaimana negara dapat berubah dari penyedia layanan menjadi fasilitator dalam ekosistem tata kelola kolaboratif, dengan melibatkan asosiasi MSME, perwakilan koperasi, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil sebagai mitra yang setara dalam setiap tahap siklus kebijakan. Hal ini dapat dilakukan melalui desain institusional yang memungkinkan keterlibatan ini menjadi permanen, bukan hanya forum konsultasi insidental.

  1. PANCASILA DAN EKSISTENSI EKONOMI KERAKYATAN DALAM MENGHADAPI KAPITALISME GLOBAL | Rinawati | Jurnal Terapung... doi.org/10.31602/jt.v2i2.3972PANCASILA DAN EKSISTENSI EKONOMI KERAKYATAN DALAM MENGHADAPI KAPITALISME GLOBAL Rinawati Jurnal Terapung doi 10 31602 jt v2i2 3972
  2. PERAN UKM DAN KOPERASI DALAM MEWUJUDKAN EKONOMI KERAKYATAN DI INDONESIA | JURISMA : Jurnal Riset Bisnis... doi.org/10.34010/jurisma.v8i1.995PERAN UKM DAN KOPERASI DALAM MEWUJUDKAN EKONOMI KERAKYATAN DI INDONESIA JURISMA Jurnal Riset Bisnis doi 10 34010 jurisma v8i1 995
  3. Governance and Good Governance-A Conceptual Perspective | Rahim | Journal of Public Administration and... doi.org/10.5296/jpag.v9i3.15417Governance and Good Governance A Conceptual Perspective Rahim Journal of Public Administration and doi 10 5296 jpag v9i3 15417
  4. Tantangan dan Peluang Pemberdayaan UMKM di Indonesia: Antara Regulasi, Akses Permodalan, dan Digitalisasi... e-jurnal.unisda.ac.id/index.php/MADANI/article/view/9002Tantangan dan Peluang Pemberdayaan UMKM di Indonesia Antara Regulasi Akses Permodalan dan Digitalisasi e jurnal unisda ac index php MADANI article view 9002
  1. #ekonomi kerakyatan#ekonomi kerakyatan
Read online
File size456.94 KB
Pages19
Short Linkhttps://juris.id/p-3nc
Lookup LinksGoogle ScholarGoogle Scholar, Semantic ScholarSemantic Scholar, CORE.ac.ukCORE.ac.uk, WorldcatWorldcat, ZenodoZenodo, Research GateResearch Gate, Academia.eduAcademia.edu, OpenAlexOpenAlex, Hollis HarvardHollis Harvard
DMCAReport

Related /

JURIS The Use of the Technology Acceptance Model TAM in Measuring User Acceptance of the Magelang Smart City Application MAGESTY in Magelang City 2026More at 2026

STIALANMAKASSARSTIALANMAKASSAR Ika, intensi perilaku untuk menggunakan memiliki pengaruh sangat kuat (koefisien jalur=0,716 atau 71,6%) terhadap penggunaan sistem aktual. Oleh karenaIka, intensi perilaku untuk menggunakan memiliki pengaruh sangat kuat (koefisien jalur=0,716 atau 71,6%) terhadap penggunaan sistem aktual. Oleh karena

JURIS THE SELECTION PHASE AS THE ALPHA OF THE MANAGEMENT SYSTEM FOR MEDICINES AND CONSUMABLE MEDICAL SUPPLIES IN HOSPITALS 2026More at 2026

STIALANMAKASSARSTIALANMAKASSAR The selection process is consistently carried out according to the principles of evidence-based medicine, systematically implemented by the Pharmacy andThe selection process is consistently carried out according to the principles of evidence-based medicine, systematically implemented by the Pharmacy and

JURIS Pembinaan Masyarakat Tentang Komersialisasi dan Sterilisasi Industri pada Pengolahan Abon Sapi 2026More at 2026

ADAIKEPRIADAIKEPRI Pengabdian kemitraan masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan income masyarakat dengan pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan pendampinganPengabdian kemitraan masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan income masyarakat dengan pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan pendampingan

JURIS Rethinking Religious Moderation and Anthropocentrism Understanding Islamic Ecofeminism and Environmental Violence in The Case of the Lapindo Disaster 2025More at 2025

ULUMUNAULUMUNA Bencana ini bukan hanya soal kerugian material, tetapi juga menggoyahkan struktur sosial, ekonomi, dan budura akibat kerusakan ekosistem seluas 600 hektar.Bencana ini bukan hanya soal kerugian material, tetapi juga menggoyahkan struktur sosial, ekonomi, dan budura akibat kerusakan ekosistem seluas 600 hektar.

JURIS Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Penghijauan Sebagai Upaya Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Pada Sektor Pariwisata Di Desa Cogreg 2023More at 2023

UNDIRAUNDIRA Program pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan berlandaskan pada tujuan SDGs dengan target melindungi lingkungan dan meningkatkan ekonomi masyarakatProgram pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan berlandaskan pada tujuan SDGs dengan target melindungi lingkungan dan meningkatkan ekonomi masyarakat

JURIS Pengembangan Kader Sadar Wisata Desa Lohia Melalui Penguatan Strategi Komunikasi Parawisata 2023More at 2023

ATIDEWANTARAATIDEWANTARA Observasi dan wawancara menunjukkan strategi telah dilaksanakan dengan baik. Namun masih terdapat kendala koordinasi antara Pokdarwis dan masyarakat sehinggaObservasi dan wawancara menunjukkan strategi telah dilaksanakan dengan baik. Namun masih terdapat kendala koordinasi antara Pokdarwis dan masyarakat sehingga

JURIS TELAAH HUKUM OMNIBUS LAW DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA Perspektif Undang Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 2023More at 2023

UNSURIUNSURI Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja salah satunya mengatur tentang hak-hak buruh. Hak ketenagakerjaan merupakan kewajiban perusahaanUndang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja salah satunya mengatur tentang hak-hak buruh. Hak ketenagakerjaan merupakan kewajiban perusahaan

JURIS Implementasi UU No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kampung Bumi Mulia Distrik Wanggar Kabupaten Nabire Papua 2018More at 2018

AKRABJUARAAKRABJUARA Kesimpulan menunjukkan bahwa pemerintah kurang memperhatikan sosialisasi pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Khusus terkait peningkatan kesejahteraan masyarakat,Kesimpulan menunjukkan bahwa pemerintah kurang memperhatikan sosialisasi pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Khusus terkait peningkatan kesejahteraan masyarakat,

Useful /

JURIS Integrating Differentiated Learning and Interdisciplinary Approaches in Curriculum Design for Quality Education A Case Study in Islamic Universities 2025More at 2025

ULUMUNAULUMUNA Penelitian ini mengusulkan model konseptual untuk mengintegrasikan pembelajaran berdiferensiasi dan pendekatan interdisipliner dalam kursus PengembanganPenelitian ini mengusulkan model konseptual untuk mengintegrasikan pembelajaran berdiferensiasi dan pendekatan interdisipliner dalam kursus Pengembangan

JURIS Problematika Persamaan Hak Dalam Waris dan RAD 2024More at 2024

PELITABANGSAPELITABANGSA Hukum waris Islam di Indonesia sudah diatur dalam KHI sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Tujuan dari penelitian ini bertujuan mengetahui posisiHukum waris Islam di Indonesia sudah diatur dalam KHI sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Tujuan dari penelitian ini bertujuan mengetahui posisi

JURIS Tinjauan Yuridis Kedudukan Sejajar Undang Undang Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang PERPU Dalam Sistem Hukum Indonesia 2024More at 2024

PELITABANGSAPELITABANGSA Undang-Undang selalu diundangkan oleh Presiden dengan persetujuan DPR, dalam keadaan normal maupun menurut perubahan UUD 1945 dibentuk oleh Presiden danUndang-Undang selalu diundangkan oleh Presiden dengan persetujuan DPR, dalam keadaan normal maupun menurut perubahan UUD 1945 dibentuk oleh Presiden dan

JURIS Strategi Pengembangan Ayam Sentul Di Kabupaten Ciamis 2017More at 2017

UNIGALUNIGAL Penelitian dilaksanakan dengan menggunakan metode survai. dirumuskan dengan menggunakan analisis SWOT. (1) Meningkatkan supply day old chick (DOC) untukPenelitian dilaksanakan dengan menggunakan metode survai. dirumuskan dengan menggunakan analisis SWOT. (1) Meningkatkan supply day old chick (DOC) untuk

Subjects /

  1. #internalisasi nilai#internalisasi nilai
  2. #learning model#learning model
  3. #kebijakan kurikulum#kebijakan kurikulum
  4. #implementasi program#implementasi program
  5. #market capitalization#market capitalization
  6. #asuransi jiwa#asuransi jiwa
  7. #green accounting#green accounting
  8. #bola voli#bola voli

ads-block-test