STIALANMAKASSARSTIALANMAKASSAR
Jurnal Administrasi NegaraJurnal Administrasi NegaraMikro, Kecil, dan Menengah (MSME) adalah pilar vital perekonomian Indonesia, menyumbang 61% Produk Domestik Bruto pada tahun 2024. Namun, kenyataan menunjukkan bahwa kebijakan pemberdayaan MSME bergeser dari semangat Ekonomi Kerakyatan. Kebijakan yang ada cenderung memprioritaskan efisiensi pasar dan kemudahan prosedural, mengabaikan prinsip keadilan sosial dan kedaulatan ekonomi rakyat. Penelitian ini bertujuan menganalisis secara kritis kesenjangan normatif antara kerangka regulasi pemberdayaan MSME, khususnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 atau Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, dengan prinsip Ekonomi Kerakyatan dan tata kelola publik yang baik. Menggunakan metode kualitatif melalui analisis regulasi, penelitian ini menemukan bahwa arah kebijakan telah bergeser dari pemberdayaan substansial menjadi fasilitasi administratif. Temuan kunci menunjukkan dominasi paradigma efisiensi pasar yang merendahkan arti pemberdayaan, serta kurangnya ruang partisipasi publik dalam formulasi kebijakan. Sebagai implikasi, penelitian ini merekomendasikan rekonstruksi kebijakan yang afirmatif untuk memperkuat institusi dan partisipasi ekonomi partisipatif guna mewujudkan pemberdayaan MSME secara holistik.
Berdasarkan analisis yang dilakukan, dapat ditarik dua kesimpulan.Pertama, kebijakan pemberdayaan MSME dan Koperasi di Indonesia telah mengalami pergeseran paradigma yang signifikan, menjauh dari mandat konstitusional yang tertuang dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.Peralihan normatif telah terjadi dari semangat perlindungan dan keberpihakan negara, yang berakar pada prinsip demokrasi ekonomi yang adil sebagaimana diimplikasikan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, menuju pendekatan yang terutama menekankan efisiensi pasar, deregulasi, dan kemudahan prosedural.Pergeseran ini telah secara efektif mereduksi makna pemberdayaan menjadi sekadar fasilitasi administratif.Kedua, pendekatan kebijakan saat ini, meskipun menawarkan beberapa perbaikan teknis, terbukti tidak cukup untuk mengatasi masalah akar yang dihadapi oleh MSME dan untuk mewujudkan ideal keadilan sosial yang diamanatkan oleh konstitusi.Fokus pada efisiensi dan kemudahan berusaha telah mengesampingkan elemen-elemen penting dari Ekonomi Kerakyatan, seperti penguatan institusi kolektif, distribusi aset yang lebih adil, dan partisipasi publik dalam proses kebijakan.Oleh karena itu, rekonstruksi konseptual dan normatif yang mendasar diperlukan untuk mengembalikan kebijakan pemberdayaan MSME ke jalurnya yang benar, yaitu kebijakan yang berlandaskan pemberdayaan berbasis masyarakat dan dilaksanakan melalui mekanisme tata kelola partisipatif dan kolaboratif.
Berdasarkan temuan dan kesimpulan penelitian ini, berikut adalah tiga saran penelitian lanjutan yang dapat dipertimbangkan:. . 1. Menganalisis dampak kebijakan pemberdayaan MSME yang ada terhadap distribusi aset dan akses produktif, serta mengeksplorasi strategi alternatif untuk memastikan MSME memiliki akses yang adil terhadap sumber daya vital seperti tanah, informasi pasar, dan teknologi. Penelitian ini dapat berfokus pada desain skema intervensi negara yang afirmatif dan terencana untuk mengoreksi kegagalan pasar dan ketimpangan pendapatan.. . 2. Meneliti peran dan kontribusi institusi ekonomi kolektif, seperti Koperasi dan BUMDes, dalam pemberdayaan MSME. Penelitian ini dapat mengeksplorasi bagaimana kebijakan dapat memberikan insentif lebih besar, baik fiskal maupun non-fiskal, bagi MSME yang terorganisir dalam bentuk institusi kolektif tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk membantu MSME menghindari perangkap yang membuat mereka lemah terhadap kekuatan pasar.. . 3. Menganalisis proses formulasi, implementasi, dan evaluasi kebijakan MSME, serta mengeksplorasi bagaimana tata kelola kolaboratif dapat diterapkan dalam ekosistem pemberdayaan MSME. Penelitian ini dapat berfokus pada bagaimana negara dapat berubah dari penyedia layanan menjadi fasilitator dalam ekosistem tata kelola kolaboratif, dengan melibatkan asosiasi MSME, perwakilan koperasi, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil sebagai mitra yang setara dalam setiap tahap siklus kebijakan. Hal ini dapat dilakukan melalui desain institusional yang memungkinkan keterlibatan ini menjadi permanen, bukan hanya forum konsultasi insidental.
- PANCASILA DAN EKSISTENSI EKONOMI KERAKYATAN DALAM MENGHADAPI KAPITALISME GLOBAL | Rinawati | Jurnal Terapung... doi.org/10.31602/jt.v2i2.3972PANCASILA DAN EKSISTENSI EKONOMI KERAKYATAN DALAM MENGHADAPI KAPITALISME GLOBAL Rinawati Jurnal Terapung doi 10 31602 jt v2i2 3972
- PERAN UKM DAN KOPERASI DALAM MEWUJUDKAN EKONOMI KERAKYATAN DI INDONESIA | JURISMA : Jurnal Riset Bisnis... doi.org/10.34010/jurisma.v8i1.995PERAN UKM DAN KOPERASI DALAM MEWUJUDKAN EKONOMI KERAKYATAN DI INDONESIA JURISMA Jurnal Riset Bisnis doi 10 34010 jurisma v8i1 995
- Governance and Good Governance-A Conceptual Perspective | Rahim | Journal of Public Administration and... doi.org/10.5296/jpag.v9i3.15417Governance and Good Governance A Conceptual Perspective Rahim Journal of Public Administration and doi 10 5296 jpag v9i3 15417
- Tantangan dan Peluang Pemberdayaan UMKM di Indonesia: Antara Regulasi, Akses Permodalan, dan Digitalisasi... e-jurnal.unisda.ac.id/index.php/MADANI/article/view/9002Tantangan dan Peluang Pemberdayaan UMKM di Indonesia Antara Regulasi Akses Permodalan dan Digitalisasi e jurnal unisda ac index php MADANI article view 9002
| File size | 456.94 KB |
| Pages | 19 |
| DMCA | Report |
Related /
RCRSRCRS Temuan penelitian ini adalah kebijakan kurikulum mengacu pada kerangka kualifikasi nasional Indonesia merupakan produk elite dan lemah dalam sosialisasi,Temuan penelitian ini adalah kebijakan kurikulum mengacu pada kerangka kualifikasi nasional Indonesia merupakan produk elite dan lemah dalam sosialisasi,
IAIN MADURAIAIN MADURA Pemerintahan Joko Widodo menggunakan Islam sebagai alat politik untuk memperkuat nasionalisme dan menekan gerakan Islamis. Pembubaran HTI dan FPI membawaPemerintahan Joko Widodo menggunakan Islam sebagai alat politik untuk memperkuat nasionalisme dan menekan gerakan Islamis. Pembubaran HTI dan FPI membawa
APPIHIAPPIHI Selain itu, proses legislasi yang demikian cepat mencerminkan karakter konservatif dan elitis, di mana aspirasi masyarakat luas kurang terakomodasi. DenganSelain itu, proses legislasi yang demikian cepat mencerminkan karakter konservatif dan elitis, di mana aspirasi masyarakat luas kurang terakomodasi. Dengan
UNHASUNHAS Karakteristik pemilihan umum menggunakan sistem Noken sejalan dengan sistem Electoral College dalam pemilihan presiden di Amerika Serikat, khususnya ketikaKarakteristik pemilihan umum menggunakan sistem Noken sejalan dengan sistem Electoral College dalam pemilihan presiden di Amerika Serikat, khususnya ketika
UNESUNES c. Membentuk Satuan Tugas oleh Satbinmas Polres Pasaman Barat. d. Melakukan klarifikasi dengan memberikan keterangan serta informasi yang sebenarnya agarc. Membentuk Satuan Tugas oleh Satbinmas Polres Pasaman Barat. d. Melakukan klarifikasi dengan memberikan keterangan serta informasi yang sebenarnya agar
UMMUMM Indonesia perlu mengadopsi peraturan perampasan aset yang komprehensif untuk mengatasi korupsi tinggi. Perampasan aset harus menjadi norma lengkap, bukanIndonesia perlu mengadopsi peraturan perampasan aset yang komprehensif untuk mengatasi korupsi tinggi. Perampasan aset harus menjadi norma lengkap, bukan
OJSOJS Nilai-nilai demokrasi mewakili konsep tentang bagaimana manusia dapat mengatur kehidupan pribadi, sosial, nasional, dan negara berdasarkan prinsip kesetaraan,Nilai-nilai demokrasi mewakili konsep tentang bagaimana manusia dapat mengatur kehidupan pribadi, sosial, nasional, dan negara berdasarkan prinsip kesetaraan,
STAINIDAELADABISTAINIDAELADABI Karenanya makalah ini dapat dikatakan menguji asumsi tersebut di atas. Makalah ini berangkat dari penelitian kepustakaan dan merupakan pula penelitianKarenanya makalah ini dapat dikatakan menguji asumsi tersebut di atas. Makalah ini berangkat dari penelitian kepustakaan dan merupakan pula penelitian
Useful /
STIALANMAKASSARSTIALANMAKASSAR Medicines and CMS are selected prior to procurement planning, based on proposals from users and reference to the national formulary, while consideringMedicines and CMS are selected prior to procurement planning, based on proposals from users and reference to the national formulary, while considering
DCCKOTABUMIDCCKOTABUMI Namun, terdapat tantangan dalam proses pengembangan game edukasi yaitu perlunya memperhatikan aspek pembelajaran (pedagogy) sekaligus aspek permainan (gameNamun, terdapat tantangan dalam proses pengembangan game edukasi yaitu perlunya memperhatikan aspek pembelajaran (pedagogy) sekaligus aspek permainan (game
APTKLHIAPTKLHI Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi teknologi informasi meningkatkan produktivitas kerja karyawan manufaktur, khususnya melalui sistem ERP. PerbedaanPenelitian ini menunjukkan bahwa implementasi teknologi informasi meningkatkan produktivitas kerja karyawan manufaktur, khususnya melalui sistem ERP. Perbedaan
PELITABANGSAPELITABANGSA Dari perspektif hak asasi manusia, hak atas privasi dan perlindungan data pribadi merupakan perwujudan dari hak asasi manusia yang diatur dalam berbagaiDari perspektif hak asasi manusia, hak atas privasi dan perlindungan data pribadi merupakan perwujudan dari hak asasi manusia yang diatur dalam berbagai