PELITABANGSAPELITABANGSA
JURNAL HUKUM PELITAJURNAL HUKUM PELITAUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan pintu keluar bila terjadi situasi yang tidak biasa atau situasi genting sementara secara cepat negara harus bertindak menanggulangi situasi genting itu. Dalam mengatasi situasi genting itu atau dalam UUD 1945 disebut dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, UUD 1945 memberikan jalan keluar atas situasi itu yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu).
Namun, Perpu terkadang dikatakan tidak sama dengan Undang-Undang dikarenakan belum mendapat persetujuan oleh DPR.Undang-Undang selalu diundangkan oleh Presiden dengan persetujuan DPR, dalam keadaan normal maupun menurut perubahan UUD 1945 dibentuk oleh Presiden dan disetujui bersama oleh DPR dan Presiden, serta disahkan oleh Presiden.
Penelitian lanjutan tentang Perpu dapat dilakukan dengan memfokuskan pada aspek-aspek yang lebih spesifik, seperti penilaian objektif terhadap kegentingan yang memaksa, peran DPR dalam proses pembentukan Perpu, dan dampak Perpu terhadap kehidupan bermasyarakat. Selain itu, penelitian juga dapat dilakukan untuk membandingkan Perpu dengan instrumen hukum serupa di negara lain, sehingga dapat diperoleh gambaran yang lebih luas tentang konsep dan implementasi Perpu dalam sistem hukum Indonesia.
| File size | 338.95 KB |
| Pages | 16 |
| DMCA | Report |
Related /
MKRIMKRI 1) Tugas dan Wewenang Mahkamah Konstitusi adalah. a) Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. b) Memutus1) Tugas dan Wewenang Mahkamah Konstitusi adalah. a) Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. b) Memutus
APPIHIAPPIHI Analisis ini menunjukkan bahwa prosedur amandemen UUD 1945 telah dirancang untuk menyeimbangkan kebutuhan fleksibilitas dan stabilitas ketatanegaraan Indonesia.Analisis ini menunjukkan bahwa prosedur amandemen UUD 1945 telah dirancang untuk menyeimbangkan kebutuhan fleksibilitas dan stabilitas ketatanegaraan Indonesia.
SALNESIASALNESIA Peningkatan ini terlihat dari kemampuan anggota mengidentifikasi dilema etika, kesadaran akan nilai-nilai religius sebagai landasan moral, proaktivitasPeningkatan ini terlihat dari kemampuan anggota mengidentifikasi dilema etika, kesadaran akan nilai-nilai religius sebagai landasan moral, proaktivitas
AMIKOMAMIKOM Stigmatisasi dilakukan melalui berbagai narasi terhadap gerakan tersebut, khususnya yang terkait dengan ancaman terhadap ideologi dan tradisi politik diStigmatisasi dilakukan melalui berbagai narasi terhadap gerakan tersebut, khususnya yang terkait dengan ancaman terhadap ideologi dan tradisi politik di
OJSOJS Menjaga negara merupakan suatu hal yang penting untuk dilakukan dalam kehidupan sehari-hari oleh setiap penduduk Indonesia, termasuk kita sebagai generasiMenjaga negara merupakan suatu hal yang penting untuk dilakukan dalam kehidupan sehari-hari oleh setiap penduduk Indonesia, termasuk kita sebagai generasi
UNISRIUNISRI Upaya untuk mematuhi standar etika pemerintah dapat dipertahankan melalui strategi yang meningkatkan kejelasan tujuan. Yurisdiksi Peradilan Tata UsahaUpaya untuk mematuhi standar etika pemerintah dapat dipertahankan melalui strategi yang meningkatkan kejelasan tujuan. Yurisdiksi Peradilan Tata Usaha
AKABAAKABA Metode pendekatan yang digunakan dalam menganalisis bahan-bahan hukum yaitu pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konsep (conceptualMetode pendekatan yang digunakan dalam menganalisis bahan-bahan hukum yaitu pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konsep (conceptual
IAINSORONGIAINSORONG Peristiwa masuknya tersebut melalui berbagai pertempuran, seperti perang Namariq, Jisr, dan Buwaih yang terjadi pada tahun 634M. Setelah itu, disusul perangPeristiwa masuknya tersebut melalui berbagai pertempuran, seperti perang Namariq, Jisr, dan Buwaih yang terjadi pada tahun 634M. Setelah itu, disusul perang
Useful /
STIALANMAKASSARSTIALANMAKASSAR Selanjutnya, persepsi kegunaan memiliki pengaruh sedang (koefisien jalur=0,350 atau 35%) terhadap intensi perilaku untuk menggunakan, yang menunjukkanSelanjutnya, persepsi kegunaan memiliki pengaruh sedang (koefisien jalur=0,350 atau 35%) terhadap intensi perilaku untuk menggunakan, yang menunjukkan
PELITABANGSAPELITABANGSA Pergeseran perilaku manusia dari analog ke digital telah memengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk pemerintahan. Digitalisasi menawarkan potensi penguranganPergeseran perilaku manusia dari analog ke digital telah memengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk pemerintahan. Digitalisasi menawarkan potensi pengurangan
PELITABANGSAPELITABANGSA Hakikat perkawinan adalah mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin atau kesejahteraan materiil bagi setiap anggota keluarga yang terdiri dari suami, istri,Hakikat perkawinan adalah mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin atau kesejahteraan materiil bagi setiap anggota keluarga yang terdiri dari suami, istri,
PELITABANGSAPELITABANGSA Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan yang menganalisis suatu aturanMetode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan yang menganalisis suatu aturan