NEOLECTURANEOLECTURA
POSTULATPOSTULATPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji Tinjauan Yuridis mengenai Sengketa Kasus yang dilayangkan oleh PT. Terbit Financial Technology kepada dua Perusahaan besar yaitu PT. Tokopedia dan PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa atau dikenal dengan Gojek. Kasus dengan nomor perkara 71/Pdt.Sus- HKI/Merek/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst. Metode penelitian yang digunakan adalah Kualitatif dengan pendekatan yuridis normative, studi kepustakaan dan literature juga pendekatan kasus hukum. Pembahasan yang akan dianalisa dalam penelitian ini terkait pengaturan terkait penolakan pendaftaran merek dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis Nomor 20 Tahun 2016, yang mengatur prosedur, kriteria, serta alasan-alasan penolakan pendaftaran merek, termasuk pertimbangan yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam menolak suatu merek. Peneliti memberikan penjabaran mengenai konsekuensi hukum yang muncul akibat penolakan merek tersebut, baik bagi pemohon yang ditolak maupun pihak ketiga yang mungkin memiliki kepentingan atas merek tersebut. Konsekuensi hukum ini dapat mencakup implikasi bagi pemohon dalam hal upaya hukum yang bisa ditempuh, seperti pengajuan keberatan atau gugatan, serta dampaknya terhadap hak atas merek lain yang terkait dengan sengketa tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bahwa menjalankan prinsip itikad baik berarti memastikan bahwa penggunaan nama atau istilah dilakukan dengan penuh kesadaran atas konteksnya, menghormati hak-hak kekayaan intelektual orang lain, dan berkomunikasi secara terbuka dengan semua pemangku kepentingan yang relevan. Dengan demikian, perusahaan atau pihak yang terlibat dapat meminimalkan potensi konflik dan membangun reputasi yang kuat berdasarkan integritas dan kejujuran.
20 Tahun 2016 tentang Merek Dagang dan Indikasi Geografis (MIG) melarang penggunaan merek yang nyaris sama dan mengatur penolakan registrasi merek yang serupa atau identik.Sistem first-to-file memberikan hak atas merek kepada pendaftar pertama, meskipun bukan pengguna awal, yang diperkuat oleh putusan Pengadilan Niaga.Pendaftaran merek harus dilakukan sesuai ketentuan hukum dan disertai bukti itikad baik untuk mencegah konflik hukum di masa depan.
Pertama, perlu dilakukan penelitian mengenai efektivitas sistem first-to-file dalam mencegah sengketa merek di Indonesia, khususnya dalam konteks perusahaan rintisan yang melakukan merger dan menciptakan nama baru seperti GoTo. Kedua, sebaiknya dikaji lebih dalam bagaimana penilaian itikad baik oleh DJKI dalam proses pendaftaran merek, termasuk standar objektif yang digunakan untuk membedakan antara pendaftaran yang sah dengan yang potensial menimbulkan kebingungan. Ketiga, perlu diadakan studi tentang persepsi konsumen terhadap kemiripan merek pasca-merger perusahaan besar, untuk mengevaluasi apakah aspek kekeliruan publik benar-benar tidak terjadi seperti yang diputuskan pengadilan. Penelitian-penelitian ini akan melengkapi temuan dalam paper ini dengan pendekatan empiris dan sosio-hukum yang lebih kuat. Selain itu, penelitian bisa mengeksplorasi bagaimana perlindungan merek bisa tetap adil bagi pemilik awal secara faktual meskipun kalah dalam sistem first-to-file. Dengan memahami celah antara hukum formal dan realitas pasar, kebijakan kekayaan intelektual bisa dirancang lebih seimbang. Penelitian lanjutan juga dapat membandingkan penyelesaian sengketa merek serupa di negara lain dengan sistem hukum berbeda. Temuan komparatif ini akan memberikan rekomendasi perbaikan sistem hukum merek di Indonesia. Akhirnya, penting untuk mengevaluasi apakah saat ini ada celah regulasi yang dimanfaatkan perusahaan besar dalam pendaftaran merek pasca-merger.
- The Legality of Over-Credit Buying and Selling of Land and House Buildings Under Hand (Case Study of... journal.neolectura.com/index.php/postulat/article/view/1729The Legality of Over Credit Buying and Selling of Land and House Buildings Under Hand Case Study of journal neolectura index php postulat article view 1729
- The Legal Review of the Trademark Dispute Between GoTo and GOTO in Decision Number 71/PDT.SUS-HKI/MEREK/2021/PN... doi.org/10.37010/postulat.v2i2.1720The Legal Review of the Trademark Dispute Between GoTo and GOTO in Decision Number 71 PDT SUS HKI MEREK 2021 PN doi 10 37010 postulat v2i2 1720
| File size | 173.13 KB |
| Pages | 5 |
| DMCA | Report |
Related /
IBLAMIBLAM Kondisi ini menyebabkan fragmentasi perlindungan, perbedaan standar pembuktian, serta ketidakpastian hukum yang membuka ruang bagi praktik free-ridingKondisi ini menyebabkan fragmentasi perlindungan, perbedaan standar pembuktian, serta ketidakpastian hukum yang membuka ruang bagi praktik free-riding
UNISUNIS Kesamaan pada pokoknya terhadap merek dapat dikategorikan sebagai salah satu pelanggaran terhadap merek. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibatKesamaan pada pokoknya terhadap merek dapat dikategorikan sebagai salah satu pelanggaran terhadap merek. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat
NEOLECTURANEOLECTURA Pelaku yang berusia dewasa melakukan hubungan seksual dengan anak laki-laki berusia 16 tahun secara berulang selama 2019-2021. Studi normatif yuridis digunakanPelaku yang berusia dewasa melakukan hubungan seksual dengan anak laki-laki berusia 16 tahun secara berulang selama 2019-2021. Studi normatif yuridis digunakan
NEOLECTURANEOLECTURA Salah satu penyakit yang masih menyakiti bangsa Indonesia adalah kejahatan korupsi yang dilakukan oleh berbagai kalangan, dari kalangan legislatif, eksekutif,Salah satu penyakit yang masih menyakiti bangsa Indonesia adalah kejahatan korupsi yang dilakukan oleh berbagai kalangan, dari kalangan legislatif, eksekutif,
NEOLECTURANEOLECTURA 40 Tahun 2007 mengatur bahwa penanaman modal asing di Indonesia berhak mendapatkan jaminan kepastian hukum, keamanan berusaha, dan perlakuan yang sama40 Tahun 2007 mengatur bahwa penanaman modal asing di Indonesia berhak mendapatkan jaminan kepastian hukum, keamanan berusaha, dan perlakuan yang sama
NEOLECTURANEOLECTURA Penafsiran hukum yang signifikan masih cenderung ke arah kebutuhan perjanjian tertulis meskipun penerimaan hukum terhadap format elektronik sebagai perjanjianPenafsiran hukum yang signifikan masih cenderung ke arah kebutuhan perjanjian tertulis meskipun penerimaan hukum terhadap format elektronik sebagai perjanjian
NEOLECTURANEOLECTURA Pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan sanksi rehabilitasi didasarkan pada penerapan peraturan perundang-undangan serta fakta-fakta hukum yang terungkapPertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan sanksi rehabilitasi didasarkan pada penerapan peraturan perundang-undangan serta fakta-fakta hukum yang terungkap
NEOLECTURANEOLECTURA Implementasi Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam layanan pinjaman online di Indonesia telah menghadirkan tantanganImplementasi Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam layanan pinjaman online di Indonesia telah menghadirkan tantangan
Useful /
IBLAMIBLAM Dengan demikian, relevansi asas kebebasan berkontrak bergantung pada penerapannya yang selaras dengan prinsip keadilan dan proporsionalitas dalam praktikDengan demikian, relevansi asas kebebasan berkontrak bergantung pada penerapannya yang selaras dengan prinsip keadilan dan proporsionalitas dalam praktik
IBLAMIBLAM Namun, norma-norma tersebut masih bersifat prinsipil, sehingga memerlukan peraturan pelaksana yang lebih preskriptif agar ketentuan hukum dapat diterjemahkanNamun, norma-norma tersebut masih bersifat prinsipil, sehingga memerlukan peraturan pelaksana yang lebih preskriptif agar ketentuan hukum dapat diterjemahkan
GOLDENRATIOGOLDENRATIO The analyses include descriptive analysis, multiple linear regression analysis, instrument testing (validity and reliability tests), and hypothesis testingThe analyses include descriptive analysis, multiple linear regression analysis, instrument testing (validity and reliability tests), and hypothesis testing
UNISUNIS Kejahatan pada teknologi deepfake menciptakan tantangan serius bagi negara dalam konteks perlindungan dan penegakan hukum. Penelitian ini menggunakan metodeKejahatan pada teknologi deepfake menciptakan tantangan serius bagi negara dalam konteks perlindungan dan penegakan hukum. Penelitian ini menggunakan metode