NEOLECTURANEOLECTURA
POSTULATPOSTULATPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji Tinjauan Yuridis mengenai Sengketa Kasus yang dilayangkan oleh PT. Terbit Financial Technology kepada dua Perusahaan besar yaitu PT. Tokopedia dan PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa atau dikenal dengan Gojek. Kasus dengan nomor perkara 71/Pdt.Sus- HKI/Merek/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst. Metode penelitian yang digunakan adalah Kualitatif dengan pendekatan yuridis normative, studi kepustakaan dan literature juga pendekatan kasus hukum. Pembahasan yang akan dianalisa dalam penelitian ini terkait pengaturan terkait penolakan pendaftaran merek dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis Nomor 20 Tahun 2016, yang mengatur prosedur, kriteria, serta alasan-alasan penolakan pendaftaran merek, termasuk pertimbangan yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam menolak suatu merek. Peneliti memberikan penjabaran mengenai konsekuensi hukum yang muncul akibat penolakan merek tersebut, baik bagi pemohon yang ditolak maupun pihak ketiga yang mungkin memiliki kepentingan atas merek tersebut. Konsekuensi hukum ini dapat mencakup implikasi bagi pemohon dalam hal upaya hukum yang bisa ditempuh, seperti pengajuan keberatan atau gugatan, serta dampaknya terhadap hak atas merek lain yang terkait dengan sengketa tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bahwa menjalankan prinsip itikad baik berarti memastikan bahwa penggunaan nama atau istilah dilakukan dengan penuh kesadaran atas konteksnya, menghormati hak-hak kekayaan intelektual orang lain, dan berkomunikasi secara terbuka dengan semua pemangku kepentingan yang relevan. Dengan demikian, perusahaan atau pihak yang terlibat dapat meminimalkan potensi konflik dan membangun reputasi yang kuat berdasarkan integritas dan kejujuran.
20 Tahun 2016 tentang Merek Dagang dan Indikasi Geografis (MIG) melarang penggunaan merek yang nyaris sama dan mengatur penolakan registrasi merek yang serupa atau identik.Sistem first-to-file memberikan hak atas merek kepada pendaftar pertama, meskipun bukan pengguna awal, yang diperkuat oleh putusan Pengadilan Niaga.Pendaftaran merek harus dilakukan sesuai ketentuan hukum dan disertai bukti itikad baik untuk mencegah konflik hukum di masa depan.
Pertama, perlu dilakukan penelitian mengenai efektivitas sistem first-to-file dalam mencegah sengketa merek di Indonesia, khususnya dalam konteks perusahaan rintisan yang melakukan merger dan menciptakan nama baru seperti GoTo. Kedua, sebaiknya dikaji lebih dalam bagaimana penilaian itikad baik oleh DJKI dalam proses pendaftaran merek, termasuk standar objektif yang digunakan untuk membedakan antara pendaftaran yang sah dengan yang potensial menimbulkan kebingungan. Ketiga, perlu diadakan studi tentang persepsi konsumen terhadap kemiripan merek pasca-merger perusahaan besar, untuk mengevaluasi apakah aspek kekeliruan publik benar-benar tidak terjadi seperti yang diputuskan pengadilan. Penelitian-penelitian ini akan melengkapi temuan dalam paper ini dengan pendekatan empiris dan sosio-hukum yang lebih kuat. Selain itu, penelitian bisa mengeksplorasi bagaimana perlindungan merek bisa tetap adil bagi pemilik awal secara faktual meskipun kalah dalam sistem first-to-file. Dengan memahami celah antara hukum formal dan realitas pasar, kebijakan kekayaan intelektual bisa dirancang lebih seimbang. Penelitian lanjutan juga dapat membandingkan penyelesaian sengketa merek serupa di negara lain dengan sistem hukum berbeda. Temuan komparatif ini akan memberikan rekomendasi perbaikan sistem hukum merek di Indonesia. Akhirnya, penting untuk mengevaluasi apakah saat ini ada celah regulasi yang dimanfaatkan perusahaan besar dalam pendaftaran merek pasca-merger.
- The Legality of Over-Credit Buying and Selling of Land and House Buildings Under Hand (Case Study of... journal.neolectura.com/index.php/postulat/article/view/1729The Legality of Over Credit Buying and Selling of Land and House Buildings Under Hand Case Study of journal neolectura index php postulat article view 1729
- The Legal Review of the Trademark Dispute Between GoTo and GOTO in Decision Number 71/PDT.SUS-HKI/MEREK/2021/PN... doi.org/10.37010/postulat.v2i2.1720The Legal Review of the Trademark Dispute Between GoTo and GOTO in Decision Number 71 PDT SUS HKI MEREK 2021 PN doi 10 37010 postulat v2i2 1720
| File size | 173.13 KB |
| Pages | 5 |
| DMCA | Report |
Related /
UNISUNIS Hasil penelitian adanya kasus tersebut menimbulkan akibat hukum ketidakadilan bagi banyak pihak seperti pemilik merek; konsumen; dan masyarakat; dan membuatHasil penelitian adanya kasus tersebut menimbulkan akibat hukum ketidakadilan bagi banyak pihak seperti pemilik merek; konsumen; dan masyarakat; dan membuat
OJS INDONESIAOJS INDONESIA Penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang menggambarkan semua data atau keadaan subjek atau objek penelitian kemudian dianalisis dan dibandingkanPenelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang menggambarkan semua data atau keadaan subjek atau objek penelitian kemudian dianalisis dan dibandingkan
OJS INDONESIAOJS INDONESIA Metode deskriptif kualitatif digunakan untuk menjelaskan implementasi layanan PTM yang terintegrasi dengan fokus pada komunikasi, sumber daya, sikap, danMetode deskriptif kualitatif digunakan untuk menjelaskan implementasi layanan PTM yang terintegrasi dengan fokus pada komunikasi, sumber daya, sikap, dan
OJS INDONESIAOJS INDONESIA Cara penelitian ini bertujuan menentukan bagaimana aparatur desa berperforma di Kantor Desa Lempe, Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Toli‑Toli. MetodeCara penelitian ini bertujuan menentukan bagaimana aparatur desa berperforma di Kantor Desa Lempe, Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Toli‑Toli. Metode
OJS INDONESIAOJS INDONESIA Penelitian menggunakan pendekatan metode campuran dari QUAN Qual untuk menjalankan surveinya. Segitiga data bersamaan menggunakan kuesioner, wawancara,Penelitian menggunakan pendekatan metode campuran dari QUAN Qual untuk menjalankan surveinya. Segitiga data bersamaan menggunakan kuesioner, wawancara,
OJS INDONESIAOJS INDONESIA Pembuktian unsur persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya menjadi dasar pertimbangan hakim dalam perkara merek antara MASTERTINT dan merek MasterTint.Pembuktian unsur persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya menjadi dasar pertimbangan hakim dalam perkara merek antara MASTERTINT dan merek MasterTint.
OJS INDONESIAOJS INDONESIA Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data yang merupakan penelitian secara wawancara dan kepustakaan yang dianalisis secara deskriptif. KesimpulanPenelitian ini menggunakan metode pengumpulan data yang merupakan penelitian secara wawancara dan kepustakaan yang dianalisis secara deskriptif. Kesimpulan
OJS INDONESIAOJS INDONESIA Entman untuk memahami suatu media melalui wawancara yang menghadirkan Anies Baswedan dalam berbagai isu terkait. Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwaEntman untuk memahami suatu media melalui wawancara yang menghadirkan Anies Baswedan dalam berbagai isu terkait. Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa
Useful /
RAHARJARAHARJA iLearning Wikis sebagai solusi berbasis website menyediakan wadah penyimpanan data tugas, laporan, dan profil pengguna yang terstruktur. Sistem ini memudahkaniLearning Wikis sebagai solusi berbasis website menyediakan wadah penyimpanan data tugas, laporan, dan profil pengguna yang terstruktur. Sistem ini memudahkan
NEOLECTURANEOLECTURA Perkembangan era digital yang cepat telah mengubah perilaku masyarakat secara signifikan, khususnya dalam cara melakukan transaksi di Indonesia. SeiringPerkembangan era digital yang cepat telah mengubah perilaku masyarakat secara signifikan, khususnya dalam cara melakukan transaksi di Indonesia. Seiring
UNANDUNAND Hasil analisis disajikan secara deskriptif dan digunakan grafik untuk mengidentifikasi jumlah maxims yang terjadi. Setelah dianalisis, ditemukan bahwaHasil analisis disajikan secara deskriptif dan digunakan grafik untuk mengidentifikasi jumlah maxims yang terjadi. Setelah dianalisis, ditemukan bahwa
MKRIMKRI Namun, praktiknya mekanisme ini kurang efektif karena masih ada Pejabat TUN yang tidak mau patuh melaksanakan putusan Pengadilan TUN. Perlu adanya kriminalisasiNamun, praktiknya mekanisme ini kurang efektif karena masih ada Pejabat TUN yang tidak mau patuh melaksanakan putusan Pengadilan TUN. Perlu adanya kriminalisasi