NEOLECTURANEOLECTURA
POSTULATPOSTULATPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji Tinjauan Yuridis mengenai Sengketa Kasus yang dilayangkan oleh PT. Terbit Financial Technology kepada dua Perusahaan besar yaitu PT. Tokopedia dan PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa atau dikenal dengan Gojek. Kasus dengan nomor perkara 71/Pdt.Sus- HKI/Merek/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst. Metode penelitian yang digunakan adalah Kualitatif dengan pendekatan yuridis normative, studi kepustakaan dan literature juga pendekatan kasus hukum. Pembahasan yang akan dianalisa dalam penelitian ini terkait pengaturan terkait penolakan pendaftaran merek dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis Nomor 20 Tahun 2016, yang mengatur prosedur, kriteria, serta alasan-alasan penolakan pendaftaran merek, termasuk pertimbangan yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam menolak suatu merek. Peneliti memberikan penjabaran mengenai konsekuensi hukum yang muncul akibat penolakan merek tersebut, baik bagi pemohon yang ditolak maupun pihak ketiga yang mungkin memiliki kepentingan atas merek tersebut. Konsekuensi hukum ini dapat mencakup implikasi bagi pemohon dalam hal upaya hukum yang bisa ditempuh, seperti pengajuan keberatan atau gugatan, serta dampaknya terhadap hak atas merek lain yang terkait dengan sengketa tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bahwa menjalankan prinsip itikad baik berarti memastikan bahwa penggunaan nama atau istilah dilakukan dengan penuh kesadaran atas konteksnya, menghormati hak-hak kekayaan intelektual orang lain, dan berkomunikasi secara terbuka dengan semua pemangku kepentingan yang relevan. Dengan demikian, perusahaan atau pihak yang terlibat dapat meminimalkan potensi konflik dan membangun reputasi yang kuat berdasarkan integritas dan kejujuran.
20 Tahun 2016 tentang Merek Dagang dan Indikasi Geografis (MIG) melarang penggunaan merek yang nyaris sama dan mengatur penolakan registrasi merek yang serupa atau identik.Sistem first-to-file memberikan hak atas merek kepada pendaftar pertama, meskipun bukan pengguna awal, yang diperkuat oleh putusan Pengadilan Niaga.Pendaftaran merek harus dilakukan sesuai ketentuan hukum dan disertai bukti itikad baik untuk mencegah konflik hukum di masa depan.
Pertama, perlu dilakukan penelitian mengenai efektivitas sistem first-to-file dalam mencegah sengketa merek di Indonesia, khususnya dalam konteks perusahaan rintisan yang melakukan merger dan menciptakan nama baru seperti GoTo. Kedua, sebaiknya dikaji lebih dalam bagaimana penilaian itikad baik oleh DJKI dalam proses pendaftaran merek, termasuk standar objektif yang digunakan untuk membedakan antara pendaftaran yang sah dengan yang potensial menimbulkan kebingungan. Ketiga, perlu diadakan studi tentang persepsi konsumen terhadap kemiripan merek pasca-merger perusahaan besar, untuk mengevaluasi apakah aspek kekeliruan publik benar-benar tidak terjadi seperti yang diputuskan pengadilan. Penelitian-penelitian ini akan melengkapi temuan dalam paper ini dengan pendekatan empiris dan sosio-hukum yang lebih kuat. Selain itu, penelitian bisa mengeksplorasi bagaimana perlindungan merek bisa tetap adil bagi pemilik awal secara faktual meskipun kalah dalam sistem first-to-file. Dengan memahami celah antara hukum formal dan realitas pasar, kebijakan kekayaan intelektual bisa dirancang lebih seimbang. Penelitian lanjutan juga dapat membandingkan penyelesaian sengketa merek serupa di negara lain dengan sistem hukum berbeda. Temuan komparatif ini akan memberikan rekomendasi perbaikan sistem hukum merek di Indonesia. Akhirnya, penting untuk mengevaluasi apakah saat ini ada celah regulasi yang dimanfaatkan perusahaan besar dalam pendaftaran merek pasca-merger.
- The Legality of Over-Credit Buying and Selling of Land and House Buildings Under Hand (Case Study of... journal.neolectura.com/index.php/postulat/article/view/1729The Legality of Over Credit Buying and Selling of Land and House Buildings Under Hand Case Study of journal neolectura index php postulat article view 1729
- The Legal Review of the Trademark Dispute Between GoTo and GOTO in Decision Number 71/PDT.SUS-HKI/MEREK/2021/PN... doi.org/10.37010/postulat.v2i2.1720The Legal Review of the Trademark Dispute Between GoTo and GOTO in Decision Number 71 PDT SUS HKI MEREK 2021 PN doi 10 37010 postulat v2i2 1720
| File size | 173.13 KB |
| Pages | 5 |
| Short Link | https://juris.id/p-28g |
| Lookup Links | Google ScholarGoogle Scholar, Semantic ScholarSemantic Scholar, CORE.ac.ukCORE.ac.uk, WorldcatWorldcat, ZenodoZenodo, Research GateResearch Gate, Academia.eduAcademia.edu, OpenAlexOpenAlex, Hollis HarvardHollis Harvard |
| DMCA | Report |
Related /
INTEKOMINTEKOM Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa elemen-elemen seperti religiusitas, gotong royong, keadilan sosial, dan integritas merupakan aspek utama yang seringHasil penelitian ini menunjukkan bahwa elemen-elemen seperti religiusitas, gotong royong, keadilan sosial, dan integritas merupakan aspek utama yang sering
DINASTIRESDINASTIRES Masih banyak terjadi pelanggaran hak paten yang diduga telah mencapai tingkat membahayakan dan dapat merusak kreativitas masyarakat. Perlindungan hukumMasih banyak terjadi pelanggaran hak paten yang diduga telah mencapai tingkat membahayakan dan dapat merusak kreativitas masyarakat. Perlindungan hukum
INTEKOMINTEKOM Tindakan penetapan status tersangka oleh hakim menimbulkan kontroversi, terutama mengenai kesesuaian dengan asas praduga tak bersalah serta hak-hak asasiTindakan penetapan status tersangka oleh hakim menimbulkan kontroversi, terutama mengenai kesesuaian dengan asas praduga tak bersalah serta hak-hak asasi
INTEKOMINTEKOM Perusahaan memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan pekerja perempuan melalui penyediaan fasilitas yang memadai, pengawasanPerusahaan memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan pekerja perempuan melalui penyediaan fasilitas yang memadai, pengawasan
UMMUMM Penelitian ini mengusulkan model IPR komunal sesuai tantangan yang diidentifikasi, bersama dengan konstruksi normatif yang diperlukan untuk membentuknya.Penelitian ini mengusulkan model IPR komunal sesuai tantangan yang diidentifikasi, bersama dengan konstruksi normatif yang diperlukan untuk membentuknya.
OJS INDONESIAOJS INDONESIA Media melalui proses framing secara signifikan memengaruhi persepsi publik, agenda politik, dan polarisasi, sehingga berperan penting dalam demokrasi danMedia melalui proses framing secara signifikan memengaruhi persepsi publik, agenda politik, dan polarisasi, sehingga berperan penting dalam demokrasi dan
UNANDUNAND Hal ini dikarenakan bahasa ini dikelilingi oleh dua bahasa utama, yaitu Muna dan Wolio. Karena bahasa ini dikelilingi oleh dua bahasa utama, kemungkinanHal ini dikarenakan bahasa ini dikelilingi oleh dua bahasa utama, yaitu Muna dan Wolio. Karena bahasa ini dikelilingi oleh dua bahasa utama, kemungkinan
UNSUNS Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menjelaskan peran berbagai pihak baik pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam bersinergi untuk mengembangkanPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menjelaskan peran berbagai pihak baik pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam bersinergi untuk mengembangkan
Useful /
NEOLECTURANEOLECTURA Hal tersebut mengacu pada ketentuan bahwa syarat sahnya jual beli hak atas tanah. Dalam Putusan Nomor 282/Pdt. G/2019/PNCkr terkait dengan pokok permasalahanHal tersebut mengacu pada ketentuan bahwa syarat sahnya jual beli hak atas tanah. Dalam Putusan Nomor 282/Pdt. G/2019/PNCkr terkait dengan pokok permasalahan
UNSUNS Berdasarkan diskusi di atas, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan pertambangan di Provinsi Lampung memberikan nilai ekonomi untuk meningkatkan pendapatanBerdasarkan diskusi di atas, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan pertambangan di Provinsi Lampung memberikan nilai ekonomi untuk meningkatkan pendapatan
UNSUNS Pengelolaan hulu migas sudah berubah beberapa kali, yaitu sistem Konsesi, sistem Kontrak Karya, Production Sharing Contract (PSC) dan yang terakhir adalahPengelolaan hulu migas sudah berubah beberapa kali, yaitu sistem Konsesi, sistem Kontrak Karya, Production Sharing Contract (PSC) dan yang terakhir adalah
UNSUNS Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui regulasi peraturan perundangan -undangan tentang peradilan lingkungan di Indonesia dan bagaimana konsep membangunTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui regulasi peraturan perundangan -undangan tentang peradilan lingkungan di Indonesia dan bagaimana konsep membangun