MEJAILMIAHMEJAILMIAH
Adagium: Jurnal Ilmiah HukumAdagium: Jurnal Ilmiah HukumPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji aspek hukum serta model penyelesaian sengketa dalam pelaksanaan program pinjaman dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) oleh pemerintah daerah. Pertanyaan utama dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana ketentuan hukum yang mengatur mekanisme pinjaman dana PEN oleh pemerintah daerah, dan (2) bagaimana penyelesaian sengketa yang timbul dalam pelaksanaannya. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis deskriptif-analitis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan studi kasus terkait pelaksanaan pinjaman PEN di beberapa daerah. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis melalui penafsiran logika hukum deduktif. Hasil penelitian menemukan bahwa pelaksanaan pinjaman PEN berlandaskan pada berbagai regulasi seperti UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 2 Tahun 2020, PP No. 43 Tahun 2020, PMK No. 105/PMK.07/2020, serta PP No. 56 Tahun 2018. Namun dalam implementasinya muncul berbagai sengketa akibat wanprestasi, lemahnya pengawasan, hingga perbedaan interpretasi kontrak. Penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui jalur litigasi maupun non-litigasi, termasuk melalui LAPS SJK. Penelitian ini berdampak pada pentingnya penguatan regulasi kontraktual dan kelembagaan bagi pemerintah daerah agar pengelolaan pinjaman publik lebih akuntabel dan potensi sengketa dapat diminimalkan secara sistematis dan efektif.
Implementasi pinjaman PEN diatur oleh berbagai regulasi, namun menghadapi tantangan implementatif yang memicu sengketa.Sengketa tersebut meliputi transparansi, pengembalian dana, pelaksanaan proyek, dan pelanggaran kontrak.Penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui litigasi dan non-litigasi, dengan LAPS SJK sebagai alternatif yang efisien.
Berdasarkan temuan penelitian, perlu dilakukan pengembangan sistem pengelolaan pinjaman daerah yang lebih adaptif terhadap potensi sengketa, misalnya dengan memperjelas klausul-klausul perjanjian pinjaman dan memastikan adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang terstruktur. Penelitian lanjutan dapat difokuskan pada efektivitas penyelesaian sengketa non-litigasi di sektor pinjaman publik, termasuk kajian komparatif antara mekanisme litigasi dan non-litigasi. Selain itu, perlu ada penelitian mengenai optimalisasi peran LAPS SJK dalam menangani sengketa pinjaman PEN, termasuk evaluasi terhadap kendala-kendala yang dihadapi pemerintah daerah dalam memanfaatkan lembaga tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang komprehensif untuk meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi pengelolaan pinjaman publik di tingkat daerah, serta meminimalkan potensi konflik hukum yang dapat menghambat pemulihan ekonomi nasional.
| File size | 344.72 KB |
| Pages | 18 |
| DMCA | Report |
Related /
UBHARAUBHARA Hasil menunjukkan bahwa penerapan etika administrasi meningkatkan kualitas layanan publik melalui aspek efisiensi penggunaan sumber daya dan dana, efektivitasHasil menunjukkan bahwa penerapan etika administrasi meningkatkan kualitas layanan publik melalui aspek efisiensi penggunaan sumber daya dan dana, efektivitas
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Upaya-upaya ini terbukti meningkatkan kesadaran masyarakat dan memperkuat sistem perlindungan anak, meskipun masih dihadapkan pada tantangan berupa keterbatasanUpaya-upaya ini terbukti meningkatkan kesadaran masyarakat dan memperkuat sistem perlindungan anak, meskipun masih dihadapkan pada tantangan berupa keterbatasan
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Pertanyaan utama yang dijawab adalah bagaimana kendala hukum, teknis, dan sosial memengaruhi efektivitas penanganan kasus pornografi, serta solusi apaPertanyaan utama yang dijawab adalah bagaimana kendala hukum, teknis, dan sosial memengaruhi efektivitas penanganan kasus pornografi, serta solusi apa
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam modus operandi tindak pidana sodomi yang dilakukan oleh oknum guru terhadap anak didik di lingkunganPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam modus operandi tindak pidana sodomi yang dilakukan oleh oknum guru terhadap anak didik di lingkungan
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Temuan dalam kajian ini memperlihatkan bahwa faktor dominan yang menyebabkan terjadinya pelecehan seksual terhadap anak penyandang retardasi mental mencakupTemuan dalam kajian ini memperlihatkan bahwa faktor dominan yang menyebabkan terjadinya pelecehan seksual terhadap anak penyandang retardasi mental mencakup
ARIPAFIARIPAFI UU ini mengamanatkan pembentukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bertugas mengelola zakat secara nasional,UU ini mengamanatkan pembentukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bertugas mengelola zakat secara nasional,
LPKIALPKIA Digitalisasi arsip terbukti mengurangi kesalahan manusia, mempercepat pencarian data, dan memungkinkan akses simultan oleh beberapa pengguna. Oleh karenaDigitalisasi arsip terbukti mengurangi kesalahan manusia, mempercepat pencarian data, dan memungkinkan akses simultan oleh beberapa pengguna. Oleh karena
UBHARAUBHARA Masyarakat memperoleh peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan pendapatan, serta kualitas hidup yang lebih baik. Namun, masih terdapat kekurangan sarana,Masyarakat memperoleh peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan pendapatan, serta kualitas hidup yang lebih baik. Namun, masih terdapat kekurangan sarana,
Useful /
THAMRINTHAMRIN Temuan ini menegaskan bahwa peningkatan aktivitas fisik berkorelasi dengan membaiknya kualitas tidur pada lansia, sehingga hasil penelitian dapat menjadiTemuan ini menegaskan bahwa peningkatan aktivitas fisik berkorelasi dengan membaiknya kualitas tidur pada lansia, sehingga hasil penelitian dapat menjadi
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Hasil kajian merekomendasikan pencantuman eksplisit kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam UUD 1945 untuk memperkuat legitimasi kelembagaan, menjamin kepastianHasil kajian merekomendasikan pencantuman eksplisit kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam UUD 1945 untuk memperkuat legitimasi kelembagaan, menjamin kepastian
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Kondisi ini diperparah oleh celah regulasi yang tidak adaptif terhadap kecepatan media sosial dan rendahnya literasi digital masyarakat. Kesimpulannya,Kondisi ini diperparah oleh celah regulasi yang tidak adaptif terhadap kecepatan media sosial dan rendahnya literasi digital masyarakat. Kesimpulannya,
LPKIALPKIA Dari tahun ke tahun, jumlah dokumen fisik, termasuk rapor siswa, surat-menyurat, dan dokumen administratif lainnya, meningkat di Bagian Tata Usaha SMPDari tahun ke tahun, jumlah dokumen fisik, termasuk rapor siswa, surat-menyurat, dan dokumen administratif lainnya, meningkat di Bagian Tata Usaha SMP