MEJAILMIAHMEJAILMIAH
Adagium: Jurnal Ilmiah HukumAdagium: Jurnal Ilmiah HukumPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji aspek hukum serta model penyelesaian sengketa dalam pelaksanaan program pinjaman dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) oleh pemerintah daerah. Pertanyaan utama dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana ketentuan hukum yang mengatur mekanisme pinjaman dana PEN oleh pemerintah daerah, dan (2) bagaimana penyelesaian sengketa yang timbul dalam pelaksanaannya. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis deskriptif-analitis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan studi kasus terkait pelaksanaan pinjaman PEN di beberapa daerah. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis melalui penafsiran logika hukum deduktif. Hasil penelitian menemukan bahwa pelaksanaan pinjaman PEN berlandaskan pada berbagai regulasi seperti UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 2 Tahun 2020, PP No. 43 Tahun 2020, PMK No. 105/PMK.07/2020, serta PP No. 56 Tahun 2018. Namun dalam implementasinya muncul berbagai sengketa akibat wanprestasi, lemahnya pengawasan, hingga perbedaan interpretasi kontrak. Penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui jalur litigasi maupun non-litigasi, termasuk melalui LAPS SJK. Penelitian ini berdampak pada pentingnya penguatan regulasi kontraktual dan kelembagaan bagi pemerintah daerah agar pengelolaan pinjaman publik lebih akuntabel dan potensi sengketa dapat diminimalkan secara sistematis dan efektif.
Implementasi pinjaman PEN diatur oleh berbagai regulasi, namun menghadapi tantangan implementatif yang memicu sengketa.Sengketa tersebut meliputi transparansi, pengembalian dana, pelaksanaan proyek, dan pelanggaran kontrak.Penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui litigasi dan non-litigasi, dengan LAPS SJK sebagai alternatif yang efisien.
Berdasarkan temuan penelitian, perlu dilakukan pengembangan sistem pengelolaan pinjaman daerah yang lebih adaptif terhadap potensi sengketa, misalnya dengan memperjelas klausul-klausul perjanjian pinjaman dan memastikan adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang terstruktur. Penelitian lanjutan dapat difokuskan pada efektivitas penyelesaian sengketa non-litigasi di sektor pinjaman publik, termasuk kajian komparatif antara mekanisme litigasi dan non-litigasi. Selain itu, perlu ada penelitian mengenai optimalisasi peran LAPS SJK dalam menangani sengketa pinjaman PEN, termasuk evaluasi terhadap kendala-kendala yang dihadapi pemerintah daerah dalam memanfaatkan lembaga tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang komprehensif untuk meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi pengelolaan pinjaman publik di tingkat daerah, serta meminimalkan potensi konflik hukum yang dapat menghambat pemulihan ekonomi nasional.
| File size | 344.72 KB |
| Pages | 18 |
| DMCA | Report |
Related /
DINASTIRESDINASTIRES Penyelesaian sengketa perjanjian waralaba SAIMEN pada akhirnya ditempuh melalui litigasi setelah upaya non-litigasi tidak membuahkan hasil, dengan hakimPenyelesaian sengketa perjanjian waralaba SAIMEN pada akhirnya ditempuh melalui litigasi setelah upaya non-litigasi tidak membuahkan hasil, dengan hakim
UNIVERSITAS BTHUNIVERSITAS BTH Aktivitas fisik yang dilakukan secara rutin terbukti memperbaiki fungsi jantung, meningkatkan daya tahan tubuh, menjaga keseimbangan metabolisme, sertaAktivitas fisik yang dilakukan secara rutin terbukti memperbaiki fungsi jantung, meningkatkan daya tahan tubuh, menjaga keseimbangan metabolisme, serta
STAIDAPONDOKKREMPYANGSTAIDAPONDOKKREMPYANG Through a qualitative approach, this article analyzes the needs and challenges associated with pre-marital education and provides policy recommendationsThrough a qualitative approach, this article analyzes the needs and challenges associated with pre-marital education and provides policy recommendations
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Penelitian ini menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan akibat overclaim berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang PerlindunganPenelitian ini menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan akibat overclaim berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembuktian pelanggaran AAUPB di PTUN merupakan proses yang dinamis dan bergantung pada kemampuan penggugat menyajikanPenelitian ini menyimpulkan bahwa pembuktian pelanggaran AAUPB di PTUN merupakan proses yang dinamis dan bergantung pada kemampuan penggugat menyajikan
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mengabulkan permohonan konsinyasi berdasarkan Pasal 42 huruf c Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 karena adanya sengketaHasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mengabulkan permohonan konsinyasi berdasarkan Pasal 42 huruf c Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 karena adanya sengketa
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan utama perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan di Boalemo meliputi keterbatasan sumber daya manusiaHasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan utama perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan di Boalemo meliputi keterbatasan sumber daya manusia
STIE MUTTAQIENSTIE MUTTAQIEN Kenaikan dan penurunan kapasitas fiskal daerah (RFC) suatu provinsi dibandingkan provinsi lain dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti faktor kebijakanKenaikan dan penurunan kapasitas fiskal daerah (RFC) suatu provinsi dibandingkan provinsi lain dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti faktor kebijakan
Useful /
UNIBUNIB Tanah pasir pantai memiliki kapasitas rendah untuk menahan air dan nutrisi, yang menyebabkan aplikasi pupuk dalam dosis tinggi. Penelitian ini bertujuanTanah pasir pantai memiliki kapasitas rendah untuk menahan air dan nutrisi, yang menyebabkan aplikasi pupuk dalam dosis tinggi. Penelitian ini bertujuan
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Dampak penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan koordinasi lintas lembaga, edukasi hukum dan literasi digital, serta pengembangan sistem pendampinganDampak penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan koordinasi lintas lembaga, edukasi hukum dan literasi digital, serta pengembangan sistem pendampingan
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Dengan demikian, perubahan regulasi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa dan mendorong terwujudnya pembangunan desa yangDengan demikian, perubahan regulasi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa dan mendorong terwujudnya pembangunan desa yang
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Hasil penelitian menunjukkan bahwa modus operandi pelaku sangat terstruktur, dimulai dari proses grooming, pemberian hadiah, manipulasi psikologis, hinggaHasil penelitian menunjukkan bahwa modus operandi pelaku sangat terstruktur, dimulai dari proses grooming, pemberian hadiah, manipulasi psikologis, hingga