PELITABANGSAPELITABANGSA
JURNAL HUKUM PELITAJURNAL HUKUM PELITAPenegakan hukum terkait jasa titip (jastip) tiket konser melalui website ilegal dalam perspektif hukum perlindungan konsumen merupakan isu yang penting dalam ranah hukum konsumen. Kasus penipuan dalam penjualan jasa titip tiket konser ilegal tengah diusut oleh pihak berwajib, dan sanksi pidana dapat diberikan kepada pelaku usaha yang terlibat.
Penegakan hukum terkait jasa titip (jastip) tiket konser melalui website ilegal dalam perspektif hukum perlindungan konsumen melibatkan beberapa aspek.Perlindungan hukum terhadap konsumen yang telah dirugikan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang memberikan konsekuensi hukum bagi pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajibannya, termasuk denda dan pidana.
Pelaku usaha perlu melakukan koordinasi dengan konsumen dan instansi terkait untuk melindungi kepentingan bersama, terutama konsumen terhadap hukum yang diberikan sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pelaku usaha juga perlu menyampaikan informasi kepada konsumen dengan baik untuk tetap meningkatkan kesadaran mereka tentang hak dan kewajiban dalam transaksi jasa titip tiket konser online. Peran pemerintah juga penting dalam mengembangkan sistem hukum kembali untuk menjadikan sistem hukum lebih kuat dan efektif dalam menghadapi kejahatan atau tindakan buruk terhadap pelaku-pelaku usaha serta melindungi hak-hak konsumen dalam transaksi seperti jasa titip tiket konser online melalui website ilegal.
| File size | 227.13 KB |
| Pages | 9 |
| Short Link | https://juris.id/p-3n5 |
| Lookup Links | Google ScholarGoogle Scholar, Semantic ScholarSemantic Scholar, CORE.ac.ukCORE.ac.uk, WorldcatWorldcat, ZenodoZenodo, Research GateResearch Gate, Academia.eduAcademia.edu, OpenAlexOpenAlex, Hollis HarvardHollis Harvard |
| DMCA | Report |
Related /
UNUUNU Hal ini menjadi perhatian khusus bagi peneliti untuk diteliti. Sebab permasalahan bahan berbahaya dalam kosmetik tidak hanya ditanggapi oleh medis, namunHal ini menjadi perhatian khusus bagi peneliti untuk diteliti. Sebab permasalahan bahan berbahaya dalam kosmetik tidak hanya ditanggapi oleh medis, namun
UINSIUINSI Melalui fatwa DSN-MUI (2008–2021) dan peraturan OJK (2016, 2022), otoritas agama dan negara bekerja sama untuk memperkuat kepastian hukum dan perlindunganMelalui fatwa DSN-MUI (2008–2021) dan peraturan OJK (2016, 2022), otoritas agama dan negara bekerja sama untuk memperkuat kepastian hukum dan perlindungan
UNHASUNHAS Penulis menolak kritik terhadap efek ekstraterritorial kedua peraturan tersebut, menekankan tujuan legislatif sebagai bagian integral dari hukum bisnisPenulis menolak kritik terhadap efek ekstraterritorial kedua peraturan tersebut, menekankan tujuan legislatif sebagai bagian integral dari hukum bisnis
APPIHIAPPIHI Di Indonesia, peran kewarganegaraan dalam penegakan hukum dipengaruhi oleh dinamika politik dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum. Kajian iniDi Indonesia, peran kewarganegaraan dalam penegakan hukum dipengaruhi oleh dinamika politik dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum. Kajian ini
APPIHIAPPIHI Kajian ini menangkap pendekatan pemeriksaan yang esensial dan komparatif untuk mengevaluasi persamaan dan perbedaan antara kedua perspektif ini. Temuan-temuanKajian ini menangkap pendekatan pemeriksaan yang esensial dan komparatif untuk mengevaluasi persamaan dan perbedaan antara kedua perspektif ini. Temuan-temuan
DINASTIREVDINASTIREV Kami mengumpulkan semua literatur yang terkait dengan mekanisme kompensasi kecelakaan pesawat, menganalisa peraturan dan standar yang relevan, mengidentifikasiKami mengumpulkan semua literatur yang terkait dengan mekanisme kompensasi kecelakaan pesawat, menganalisa peraturan dan standar yang relevan, mengidentifikasi
UNHASUNHAS Akan tetapi, pernyataan tersebut, yang mencakup larangan berurusan dengan mata uang kripto, hanya berlaku untuk bank sentral dan bank lokal karena bankAkan tetapi, pernyataan tersebut, yang mencakup larangan berurusan dengan mata uang kripto, hanya berlaku untuk bank sentral dan bank lokal karena bank
NEWINERANEWINERA Penelitian ini bertujuan menjelaskan perlindungan hukum bagi pasien selama pandemi Covid‑19 serta mekanisme perlindungan bagi pasien sebagai konsumen.Penelitian ini bertujuan menjelaskan perlindungan hukum bagi pasien selama pandemi Covid‑19 serta mekanisme perlindungan bagi pasien sebagai konsumen.
Useful /
PELITABANGSAPELITABANGSA Dari perspektif hak asasi manusia, hak atas privasi dan perlindungan data pribadi merupakan perwujudan dari hak asasi manusia yang diatur dalam berbagaiDari perspektif hak asasi manusia, hak atas privasi dan perlindungan data pribadi merupakan perwujudan dari hak asasi manusia yang diatur dalam berbagai
PELITABANGSAPELITABANGSA Adapun radd adalah kelebihan harta warisan setelah dibagikan kepada ahli waris dan tidak ada ahli waris asabah. Dalam masalah radd ini, KHI mengikuti pendapatAdapun radd adalah kelebihan harta warisan setelah dibagikan kepada ahli waris dan tidak ada ahli waris asabah. Dalam masalah radd ini, KHI mengikuti pendapat
UAJYUAJY Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak sekolah SD Kanisius Condongcatur, SMKN 1 Bojong Purwakarta, terdapat permasalahan yaitu kurangnya media bantuBerdasarkan hasil wawancara dengan pihak sekolah SD Kanisius Condongcatur, SMKN 1 Bojong Purwakarta, terdapat permasalahan yaitu kurangnya media bantu
UNHASUNHAS Tulisan ini menerapkan penelitian yuridis empiris yang terdiri dari metode partisipatif melalui diskusi dan wawancara dengan pihak terkait. Pada praktiknya,Tulisan ini menerapkan penelitian yuridis empiris yang terdiri dari metode partisipatif melalui diskusi dan wawancara dengan pihak terkait. Pada praktiknya,