UNSURIUNSURI
JURNAL LEGISIAJURNAL LEGISIABeberapa pernikahan di Indonesia menimbulkan polemik hukum dan sosial yang seharusnya sesuai dengan hukum nasional, khususnya pasal 2 (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Kasus No. 916/PDT.P/2022/PN.SBY penting untuk memahami bagaimana pedoman pengadilan memutuskan pernikahan yang berbeda agama. Penelitian ini bertujuan untuk memahami landasan hukum dan pertimbangan hakim serta dampak sosial dari penetapan pengadilan dalam kasus tersebut, serta memberikan rekomendasi untuk mengatasi kekosongan hukum terkait pernikahan beda agama. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yuridis dengan metode kualitatif, menggunakan data primer dari dokumen Pengadilan Agama Negeri Surabaya dan data sekunder dari literatur dan jurnal ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan No. 916/PDT.P/2022/PN.SBY didasarkan pada implementasi prinsip hukum dan hak asasi manusia, dengan mempertimbangkan ketentuan hukum yang berlaku dan situasi sosial para pihak. Penetapan ini mencerminkan kebutuhan akan revisi Undang-Undang perkawinan agar lebih inklusif terhadap realitas keberagaman agama di Indonesia.
Pertimbangan hakim didasarkan pada tidak adanya larangan dalam UU No.1/1974 dan kewenangan PN untuk mencatat pernikahan berdasarkan UU Adminduk.Namun, penetapan ini menimbulkan dualisme hukum dengan UU No.1/1974 pasal 2(1) yang mengatur syarat sahnya perkawinan.Diperlukan pengkajian mendalam untuk menghindari multi tafsir dan ketidakpastian hukum dalam perkawinan.
Berdasarkan analisis terhadap latar belakang, metode, hasil, dan keterbatasan penelitian ini, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan. Pertama, perlu dilakukan penelitian mendalam mengenai dampak sosial dan hukum dari penetapan pengadilan terkait pernikahan beda agama terhadap keluarga, masyarakat, dan sistem hukum secara keseluruhan. Penelitian ini dapat menggunakan pendekatan sosiologis dan antropologis untuk memahami bagaimana masyarakat merespons penetapan tersebut dan bagaimana hal itu memengaruhi dinamika sosial. Kedua, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengkaji efektivitas dan implementasi UU Adminduk No. 23/2006 dalam konteks pernikahan beda agama, khususnya terkait dengan kewenangan pengadilan dalam mencatat pernikahan tersebut. Penelitian ini dapat mengevaluasi apakah UU Adminduk telah memberikan solusi yang memadai terhadap permasalahan hukum yang timbul akibat pernikahan beda agama. Ketiga, penelitian komparatif dapat dilakukan dengan mempelajari bagaimana negara-negara lain yang memiliki keragaman agama yang serupa mengatur pernikahan beda agama. Hal ini dapat memberikan wawasan dan perspektif baru dalam merumuskan kebijakan dan regulasi yang lebih komprehensif dan inklusif di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan ilmu hukum dan perumusan kebijakan yang lebih adil dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat.
| File size | 614.25 KB |
| Pages | 14 |
| DMCA | Report |
Related /
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Penelitian ini menekankan pentingnya peningkatan pengawasan, akuntabilitas di antara para pelaku usaha digital, dan penerapan mekanisme pengaduan konsumenPenelitian ini menekankan pentingnya peningkatan pengawasan, akuntabilitas di antara para pelaku usaha digital, dan penerapan mekanisme pengaduan konsumen
UMNUMN Tujuan pengabdian yang ingin meningkatkan pengetahuan tentang pentingnya perlindungan konsumen di era digital tercapai dengan baik. Sebagai saran untukTujuan pengabdian yang ingin meningkatkan pengetahuan tentang pentingnya perlindungan konsumen di era digital tercapai dengan baik. Sebagai saran untuk
UNSURIUNSURI Pengemudi truk cenderung pasrah terhadap pungutan liar karena mengaitkannya dengan premanisme dan pemerasan, sekaligus menganggapnya sebagai biaya takPengemudi truk cenderung pasrah terhadap pungutan liar karena mengaitkannya dengan premanisme dan pemerasan, sekaligus menganggapnya sebagai biaya tak
UNSURIUNSURI Transparansi informasi berkontribusi positif terhadap kepercayaan dan keputusan konsumen, dengan diperlukan edukasi lebih lanjut dan pengawasan regulatorTransparansi informasi berkontribusi positif terhadap kepercayaan dan keputusan konsumen, dengan diperlukan edukasi lebih lanjut dan pengawasan regulator
PELITABANGSAPELITABANGSA Penegakan hukum terkait jasa titip (jastip) tiket konser melalui website ilegal dalam perspektif hukum perlindungan konsumen melibatkan beberapa aspek.Penegakan hukum terkait jasa titip (jastip) tiket konser melalui website ilegal dalam perspektif hukum perlindungan konsumen melibatkan beberapa aspek.
DINASTIREVDINASTIREV Penerapan perjanjian waralaba dalam konteks modern dapat dilakukan secara online dan diakui sah secara hukum serta memiliki kekuatan pembuktian berdasarkanPenerapan perjanjian waralaba dalam konteks modern dapat dilakukan secara online dan diakui sah secara hukum serta memiliki kekuatan pembuktian berdasarkan
UMMUMM Sistem ekonomi Islam juga telah menembus sektor riil dengan adanya berbagai jenis usaha syariah seperti makanan halal, farmasi, pakaian muslim, hinggaSistem ekonomi Islam juga telah menembus sektor riil dengan adanya berbagai jenis usaha syariah seperti makanan halal, farmasi, pakaian muslim, hingga
UINUIN Sertifikasi halal dalam makanan sangat dibutuhkan oleh konsumen Muslim untuk memberikan jaminan agar tidak mengkonsumsi atau menggunakan produk barangSertifikasi halal dalam makanan sangat dibutuhkan oleh konsumen Muslim untuk memberikan jaminan agar tidak mengkonsumsi atau menggunakan produk barang
Useful /
DINASTIREVDINASTIREV Penelitian ini memuat dua rumusan masalah, yaitu bagaimana peran pemerintah Indonesia dalam meningkatkan perlindungan hukum bagi investor asing melaluiPenelitian ini memuat dua rumusan masalah, yaitu bagaimana peran pemerintah Indonesia dalam meningkatkan perlindungan hukum bagi investor asing melalui
UMMUMM Sengketa medik terjadi akibat rasa tidak puas pasien terhadap layanan medis.mediasi efektif mengurangi dampak negatif hukum litigasi seperti reputasi burukSengketa medik terjadi akibat rasa tidak puas pasien terhadap layanan medis.mediasi efektif mengurangi dampak negatif hukum litigasi seperti reputasi buruk
UMMUMM Diversi melalui mediasi yang difasilitasi aparat hukum di semua tingkatan dapat mencapai justice restorative. Inti dari justice restorative adalah penyembuhan,Diversi melalui mediasi yang difasilitasi aparat hukum di semua tingkatan dapat mencapai justice restorative. Inti dari justice restorative adalah penyembuhan,
KKPKKP Penelitian ini bertujuan mengamati kinerja pertumbuhan dan tingkat kelangsungan hidup karp putih (Cyprinus carpio) strain Rajadanu yang diberi media budidayaPenelitian ini bertujuan mengamati kinerja pertumbuhan dan tingkat kelangsungan hidup karp putih (Cyprinus carpio) strain Rajadanu yang diberi media budidaya