UNSURIUNSURI
JURNAL LEGISIAJURNAL LEGISIABeberapa pernikahan di Indonesia menimbulkan polemik hukum dan sosial yang seharusnya sesuai dengan hukum nasional, khususnya pasal 2 (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Kasus No. 916/PDT.P/2022/PN.SBY penting untuk memahami bagaimana pedoman pengadilan memutuskan pernikahan yang berbeda agama. Penelitian ini bertujuan untuk memahami landasan hukum dan pertimbangan hakim serta dampak sosial dari penetapan pengadilan dalam kasus tersebut, serta memberikan rekomendasi untuk mengatasi kekosongan hukum terkait pernikahan beda agama. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yuridis dengan metode kualitatif, menggunakan data primer dari dokumen Pengadilan Agama Negeri Surabaya dan data sekunder dari literatur dan jurnal ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan No. 916/PDT.P/2022/PN.SBY didasarkan pada implementasi prinsip hukum dan hak asasi manusia, dengan mempertimbangkan ketentuan hukum yang berlaku dan situasi sosial para pihak. Penetapan ini mencerminkan kebutuhan akan revisi Undang-Undang perkawinan agar lebih inklusif terhadap realitas keberagaman agama di Indonesia.
Pertimbangan hakim didasarkan pada tidak adanya larangan dalam UU No.1/1974 dan kewenangan PN untuk mencatat pernikahan berdasarkan UU Adminduk.Namun, penetapan ini menimbulkan dualisme hukum dengan UU No.1/1974 pasal 2(1) yang mengatur syarat sahnya perkawinan.Diperlukan pengkajian mendalam untuk menghindari multi tafsir dan ketidakpastian hukum dalam perkawinan.
Berdasarkan analisis terhadap latar belakang, metode, hasil, dan keterbatasan penelitian ini, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan. Pertama, perlu dilakukan penelitian mendalam mengenai dampak sosial dan hukum dari penetapan pengadilan terkait pernikahan beda agama terhadap keluarga, masyarakat, dan sistem hukum secara keseluruhan. Penelitian ini dapat menggunakan pendekatan sosiologis dan antropologis untuk memahami bagaimana masyarakat merespons penetapan tersebut dan bagaimana hal itu memengaruhi dinamika sosial. Kedua, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengkaji efektivitas dan implementasi UU Adminduk No. 23/2006 dalam konteks pernikahan beda agama, khususnya terkait dengan kewenangan pengadilan dalam mencatat pernikahan tersebut. Penelitian ini dapat mengevaluasi apakah UU Adminduk telah memberikan solusi yang memadai terhadap permasalahan hukum yang timbul akibat pernikahan beda agama. Ketiga, penelitian komparatif dapat dilakukan dengan mempelajari bagaimana negara-negara lain yang memiliki keragaman agama yang serupa mengatur pernikahan beda agama. Hal ini dapat memberikan wawasan dan perspektif baru dalam merumuskan kebijakan dan regulasi yang lebih komprehensif dan inklusif di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan ilmu hukum dan perumusan kebijakan yang lebih adil dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat.
| File size | 614.25 KB |
| Pages | 14 |
| DMCA | Report |
Related /
UNESUNES Penganiayaan tahanan dikategorikan sebagai pelanggaran berat dengan sanksi berupa sanksi etika dan sanksi administratif hingga Pemberhentian Tidak DenganPenganiayaan tahanan dikategorikan sebagai pelanggaran berat dengan sanksi berupa sanksi etika dan sanksi administratif hingga Pemberhentian Tidak Dengan
UNESUNES Penelitian ini mengkaji pelaksanaan pencabutan program integrasi terhadap klien pengulangan tindak pidana di Bapas Kelas I Padang, hambatan yang dihadapi,Penelitian ini mengkaji pelaksanaan pencabutan program integrasi terhadap klien pengulangan tindak pidana di Bapas Kelas I Padang, hambatan yang dihadapi,
TAMANLITERATAMANLITERA Dengan menggunakan metodologi penelitian doktrinal dan pendekatan perundang-undangan, yang menelaah peraturan dan regulasi, penelitian ini menemukan bahwaDengan menggunakan metodologi penelitian doktrinal dan pendekatan perundang-undangan, yang menelaah peraturan dan regulasi, penelitian ini menemukan bahwa
STAIDAPONDOKKREMPYANGSTAIDAPONDOKKREMPYANG Ulama Hanafi menekankan bahwa wasiat wajib untuk mengembalikan barang titipan dan hutang yang tidak diketahui dokumentasinya. Wasiat yang ditujukan kepadaUlama Hanafi menekankan bahwa wasiat wajib untuk mengembalikan barang titipan dan hutang yang tidak diketahui dokumentasinya. Wasiat yang ditujukan kepada
IAIN GORONTALOIAIN GORONTALO Tugas panitera dan panitera pengganti sangat berat, sebagaimana dijelaskan diatas, bahwa putusan hakim tergantung kepada berita acara sidang. SehinggaTugas panitera dan panitera pengganti sangat berat, sebagaimana dijelaskan diatas, bahwa putusan hakim tergantung kepada berita acara sidang. Sehingga
IAIN GORONTALOIAIN GORONTALO Dalam kejahatan korporasi, pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan sesuai ketentuan hukum. Korporasi sebagai badan hukum dapat dikenai sanksi denda dan/atauDalam kejahatan korporasi, pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan sesuai ketentuan hukum. Korporasi sebagai badan hukum dapat dikenai sanksi denda dan/atau
STIEPANCASETIASTIEPANCASETIA Data yang telah terkumpul dianalisis dengan partial least square menggunakan software SmartPLS 3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Kompetensi PenyidikData yang telah terkumpul dianalisis dengan partial least square menggunakan software SmartPLS 3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Kompetensi Penyidik
UINUIN Dalam perspektif hukum Pidana Islam, penetapan status hukum anak luar kawin ini mengandung unsur jarîmah qadhaf atau tindak pidana menuduh zina yang dilarangDalam perspektif hukum Pidana Islam, penetapan status hukum anak luar kawin ini mengandung unsur jarîmah qadhaf atau tindak pidana menuduh zina yang dilarang
Useful /
FKIP UWGMFKIP UWGM Metode yang digunakan kuantitatif, jenis korelasional, dan desain cross sectional. Instrumen untuk mengukur kemampuan pemahaman kosakata adalah FormulirMetode yang digunakan kuantitatif, jenis korelasional, dan desain cross sectional. Instrumen untuk mengukur kemampuan pemahaman kosakata adalah Formulir
UNSURIUNSURI Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar konsumen merasa informasi cukup jelas, namun aspek transparansi terkait biaya tambahan dan risikoHasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar konsumen merasa informasi cukup jelas, namun aspek transparansi terkait biaya tambahan dan risiko
UNSURIUNSURI Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami aspek hukum Islam terkait transaksi keuangan di masyarakat modern. Hutang, atau qardh,Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami aspek hukum Islam terkait transaksi keuangan di masyarakat modern. Hutang, atau qardh,
UNSURIUNSURI Penelitian kualitatif deskriptif menjadi dasar studi ini dengan bantuan observasi, wawancara dan dokumentasi sebagai alat bantu mengumpulkan data. HasilPenelitian kualitatif deskriptif menjadi dasar studi ini dengan bantuan observasi, wawancara dan dokumentasi sebagai alat bantu mengumpulkan data. Hasil