UNSURIUNSURI
JURNAL LEGISIAJURNAL LEGISIABeberapa pernikahan di Indonesia menimbulkan polemik hukum dan sosial yang seharusnya sesuai dengan hukum nasional, khususnya pasal 2 (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Kasus No. 916/PDT.P/2022/PN.SBY penting untuk memahami bagaimana pedoman pengadilan memutuskan pernikahan yang berbeda agama. Penelitian ini bertujuan untuk memahami landasan hukum dan pertimbangan hakim serta dampak sosial dari penetapan pengadilan dalam kasus tersebut, serta memberikan rekomendasi untuk mengatasi kekosongan hukum terkait pernikahan beda agama. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yuridis dengan metode kualitatif, menggunakan data primer dari dokumen Pengadilan Agama Negeri Surabaya dan data sekunder dari literatur dan jurnal ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan No. 916/PDT.P/2022/PN.SBY didasarkan pada implementasi prinsip hukum dan hak asasi manusia, dengan mempertimbangkan ketentuan hukum yang berlaku dan situasi sosial para pihak. Penetapan ini mencerminkan kebutuhan akan revisi Undang-Undang perkawinan agar lebih inklusif terhadap realitas keberagaman agama di Indonesia.
Pertimbangan hakim didasarkan pada tidak adanya larangan dalam UU No.1/1974 dan kewenangan PN untuk mencatat pernikahan berdasarkan UU Adminduk.Namun, penetapan ini menimbulkan dualisme hukum dengan UU No.1/1974 pasal 2(1) yang mengatur syarat sahnya perkawinan.Diperlukan pengkajian mendalam untuk menghindari multi tafsir dan ketidakpastian hukum dalam perkawinan.
Berdasarkan analisis terhadap latar belakang, metode, hasil, dan keterbatasan penelitian ini, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan. Pertama, perlu dilakukan penelitian mendalam mengenai dampak sosial dan hukum dari penetapan pengadilan terkait pernikahan beda agama terhadap keluarga, masyarakat, dan sistem hukum secara keseluruhan. Penelitian ini dapat menggunakan pendekatan sosiologis dan antropologis untuk memahami bagaimana masyarakat merespons penetapan tersebut dan bagaimana hal itu memengaruhi dinamika sosial. Kedua, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengkaji efektivitas dan implementasi UU Adminduk No. 23/2006 dalam konteks pernikahan beda agama, khususnya terkait dengan kewenangan pengadilan dalam mencatat pernikahan tersebut. Penelitian ini dapat mengevaluasi apakah UU Adminduk telah memberikan solusi yang memadai terhadap permasalahan hukum yang timbul akibat pernikahan beda agama. Ketiga, penelitian komparatif dapat dilakukan dengan mempelajari bagaimana negara-negara lain yang memiliki keragaman agama yang serupa mengatur pernikahan beda agama. Hal ini dapat memberikan wawasan dan perspektif baru dalam merumuskan kebijakan dan regulasi yang lebih komprehensif dan inklusif di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan ilmu hukum dan perumusan kebijakan yang lebih adil dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat.
| File size | 614.25 KB |
| Pages | 14 |
| DMCA | Report |
Related /
DAARULHUDADAARULHUDA Lebih lanjut, penelitian ini menawarkan strategi penguatan kelembagaan perlindungan konsumen ke depan melalui pendekatan reformasi struktural, peningkatanLebih lanjut, penelitian ini menawarkan strategi penguatan kelembagaan perlindungan konsumen ke depan melalui pendekatan reformasi struktural, peningkatan
DAARULHUDADAARULHUDA Persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran administratif, tetapi juga telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-UndangPersoalan ini tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran administratif, tetapi juga telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
DINASTIREVDINASTIREV Artikel ini meneliti fungsi QRIS dalam transaksi internasional dan berargumen bahwa QRIS tidak hanya berfungsi sebagai alat pembayaran digital, tetapiArtikel ini meneliti fungsi QRIS dalam transaksi internasional dan berargumen bahwa QRIS tidak hanya berfungsi sebagai alat pembayaran digital, tetapi
RUMAHJURNALRUMAHJURNAL Persaingan usaha yang sehat merupakan pilar utama dalam menciptakan pasar yang adil dan transparan. Namun, beberapa praktik persaingan usaha tidak sehatPersaingan usaha yang sehat merupakan pilar utama dalam menciptakan pasar yang adil dan transparan. Namun, beberapa praktik persaingan usaha tidak sehat
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Penelitian ini merekomendasikan peningkatan pengawasan, akuntabilitas, dan transparansi di antara pelaku usaha digital, serta pengembangan mekanisme pengaduanPenelitian ini merekomendasikan peningkatan pengawasan, akuntabilitas, dan transparansi di antara pelaku usaha digital, serta pengembangan mekanisme pengaduan
UNSURIUNSURI Praktik ini tentunya mengundang berbagai masalah mulai dari retaknya kerukunan hingga berujung perceraian. Guna mengurai problema ini bisa memanfaatkanPraktik ini tentunya mengundang berbagai masalah mulai dari retaknya kerukunan hingga berujung perceraian. Guna mengurai problema ini bisa memanfaatkan
DINASTIREVDINASTIREV Pendekatan yuridis normatif dengan analisis yang sistematis terhadap ketentuan hukum yang mengatur fenomena yang diteliti dengan penggunaan beragam jenisPendekatan yuridis normatif dengan analisis yang sistematis terhadap ketentuan hukum yang mengatur fenomena yang diteliti dengan penggunaan beragam jenis
UIBUIB Peraturan Daerah merupakan produk hukum daerah yang mengatur urusan pemerintahan di wilayah tertentu berdasarkan otonomi daerah, dengan kedudukan hukumPeraturan Daerah merupakan produk hukum daerah yang mengatur urusan pemerintahan di wilayah tertentu berdasarkan otonomi daerah, dengan kedudukan hukum
Useful /
ERAPUBLIKASIERAPUBLIKASI However, in Indonesia, significant delays and non-execution of criminal convictions have exposed systemic deficiencies. This study presents a jurisprudentialHowever, in Indonesia, significant delays and non-execution of criminal convictions have exposed systemic deficiencies. This study presents a jurisprudential
ASIAASIA A communication strategy rooted in local knowledge can enhance awareness. however, sustained efforts and institutional backing are essential for achievingA communication strategy rooted in local knowledge can enhance awareness. however, sustained efforts and institutional backing are essential for achieving
DINASTIREVDINASTIREV TUN. SBY juncto. Perkara Nomor 106 PK/TUN/2021, dimana dalam perkara tersebut gugatan Penggugat dikabulkan kemudian SK Bupati terkait dibatalkan oleh PTUN.TUN. SBY juncto. Perkara Nomor 106 PK/TUN/2021, dimana dalam perkara tersebut gugatan Penggugat dikabulkan kemudian SK Bupati terkait dibatalkan oleh PTUN.
UAIUAI Wooden Drum Festival adalah festival yang dirayakan oleh suku Wa di Yunnan, China. Festival ini dirayakan setiap tahunnya pada bulan November akhir atauWooden Drum Festival adalah festival yang dirayakan oleh suku Wa di Yunnan, China. Festival ini dirayakan setiap tahunnya pada bulan November akhir atau