UNSURIUNSURI
JURNAL LEGISIAJURNAL LEGISIABeberapa pernikahan di Indonesia menimbulkan polemik hukum dan sosial yang seharusnya sesuai dengan hukum nasional, khususnya pasal 2 (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Kasus No. 916/PDT.P/2022/PN.SBY penting untuk memahami bagaimana pedoman pengadilan memutuskan pernikahan yang berbeda agama. Penelitian ini bertujuan untuk memahami landasan hukum dan pertimbangan hakim serta dampak sosial dari penetapan pengadilan dalam kasus tersebut, serta memberikan rekomendasi untuk mengatasi kekosongan hukum terkait pernikahan beda agama. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yuridis dengan metode kualitatif, menggunakan data primer dari dokumen Pengadilan Agama Negeri Surabaya dan data sekunder dari literatur dan jurnal ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan No. 916/PDT.P/2022/PN.SBY didasarkan pada implementasi prinsip hukum dan hak asasi manusia, dengan mempertimbangkan ketentuan hukum yang berlaku dan situasi sosial para pihak. Penetapan ini mencerminkan kebutuhan akan revisi Undang-Undang perkawinan agar lebih inklusif terhadap realitas keberagaman agama di Indonesia.
Pertimbangan hakim didasarkan pada tidak adanya larangan dalam UU No.1/1974 dan kewenangan PN untuk mencatat pernikahan berdasarkan UU Adminduk.Namun, penetapan ini menimbulkan dualisme hukum dengan UU No.1/1974 pasal 2(1) yang mengatur syarat sahnya perkawinan.Diperlukan pengkajian mendalam untuk menghindari multi tafsir dan ketidakpastian hukum dalam perkawinan.
Berdasarkan analisis terhadap latar belakang, metode, hasil, dan keterbatasan penelitian ini, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan. Pertama, perlu dilakukan penelitian mendalam mengenai dampak sosial dan hukum dari penetapan pengadilan terkait pernikahan beda agama terhadap keluarga, masyarakat, dan sistem hukum secara keseluruhan. Penelitian ini dapat menggunakan pendekatan sosiologis dan antropologis untuk memahami bagaimana masyarakat merespons penetapan tersebut dan bagaimana hal itu memengaruhi dinamika sosial. Kedua, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengkaji efektivitas dan implementasi UU Adminduk No. 23/2006 dalam konteks pernikahan beda agama, khususnya terkait dengan kewenangan pengadilan dalam mencatat pernikahan tersebut. Penelitian ini dapat mengevaluasi apakah UU Adminduk telah memberikan solusi yang memadai terhadap permasalahan hukum yang timbul akibat pernikahan beda agama. Ketiga, penelitian komparatif dapat dilakukan dengan mempelajari bagaimana negara-negara lain yang memiliki keragaman agama yang serupa mengatur pernikahan beda agama. Hal ini dapat memberikan wawasan dan perspektif baru dalam merumuskan kebijakan dan regulasi yang lebih komprehensif dan inklusif di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan ilmu hukum dan perumusan kebijakan yang lebih adil dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat.
| File size | 614.25 KB |
| Pages | 14 |
| DMCA | Report |
Related /
DAARULHUDADAARULHUDA Putusan hakim menegaskan berlakunya asas pacta sunt servanda, memerintahkan ahli waris untuk melanjutkan dan menyelesaikan PPJB, serta membayar biaya perkara.Putusan hakim menegaskan berlakunya asas pacta sunt servanda, memerintahkan ahli waris untuk melanjutkan dan menyelesaikan PPJB, serta membayar biaya perkara.
JURNALDIALEKTIKAJURNALDIALEKTIKA Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi BPSK berhasil meningkatkan pemahaman publik, partisipasi, dan kepercayaan terhadap mekanismeSecara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi BPSK berhasil meningkatkan pemahaman publik, partisipasi, dan kepercayaan terhadap mekanisme
FHUKIFHUKI Pelaku usaha secara hukum berkewajiban memenuhi kewajiban kehalalan produk, termasuk mencantumkan informasi yang jujur dan akurat. Pelanggaran kewajibanPelaku usaha secara hukum berkewajiban memenuhi kewajiban kehalalan produk, termasuk mencantumkan informasi yang jujur dan akurat. Pelanggaran kewajiban
UDBUDB Belum adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban konsumen dan Pelaku usaha kapal mengakibatkan hak konsumen atas pelayanan fasilitas kesehatan konsumenBelum adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban konsumen dan Pelaku usaha kapal mengakibatkan hak konsumen atas pelayanan fasilitas kesehatan konsumen
STISDARUSSALAMSTISDARUSSALAM Hasil penelitian menunjukkan adanya pemerataan distribusi gas kepada konsumen, namun distribusi tepat sasaran tidak terjamin karena pengecer tidak menggunakanHasil penelitian menunjukkan adanya pemerataan distribusi gas kepada konsumen, namun distribusi tepat sasaran tidak terjamin karena pengecer tidak menggunakan
UNSURIUNSURI Hutang, atau qardh, dalam Islam tidak hanya dipahami sebagai transaksi finansial tetapi juga sebagai bentuk ibadah dan amanah yang menuntut tanggung jawabHutang, atau qardh, dalam Islam tidak hanya dipahami sebagai transaksi finansial tetapi juga sebagai bentuk ibadah dan amanah yang menuntut tanggung jawab
UMMUMM Posisi hukum ekonomi syariah di sistem hukum Indonesia tidak hanya karena pertimbangan sejarah dan populasi mayoritas Islam, tetapi kebutuhan masyarakatPosisi hukum ekonomi syariah di sistem hukum Indonesia tidak hanya karena pertimbangan sejarah dan populasi mayoritas Islam, tetapi kebutuhan masyarakat
UINUIN Label halal sendiri memberikan keuntungan bagi pelaku usaha seperti meningkatkan kepercayaan konsumen, meraih pasar pangan halal global, meningkatkan marketabilityLabel halal sendiri memberikan keuntungan bagi pelaku usaha seperti meningkatkan kepercayaan konsumen, meraih pasar pangan halal global, meningkatkan marketability
Useful /
KOPERTAIS4KOPERTAIS4 Islam memandang tentang alam sebagai makhluk Allah yang terdiri komponen biotik dan abiotik yang terbentang dari sub-atomik hingga kosmik. Sama halnyaIslam memandang tentang alam sebagai makhluk Allah yang terdiri komponen biotik dan abiotik yang terbentang dari sub-atomik hingga kosmik. Sama halnya
UMMUMM Hasil Penelitian menyimpulkan bahwa pertama, latar belakang dibentuknya ketentuan suatu invensi yang dianggap bertentangan dengan agama di Indonesia sebagaimanaHasil Penelitian menyimpulkan bahwa pertama, latar belakang dibentuknya ketentuan suatu invensi yang dianggap bertentangan dengan agama di Indonesia sebagaimana
UMMUMM Diversi melalui mediasi yang difasilitasi aparat hukum di semua tingkatan dapat mencapai justice restorative. Inti dari justice restorative adalah penyembuhan,Diversi melalui mediasi yang difasilitasi aparat hukum di semua tingkatan dapat mencapai justice restorative. Inti dari justice restorative adalah penyembuhan,
KKPKKP chui, Ti. lutea, dan C. neogracile. Namun, biomassa akhir setelah 15 hari kultur semua strain mikroalga dipengaruhi oleh salinitas kultur yang diuji. Biomassachui, Ti. lutea, dan C. neogracile. Namun, biomassa akhir setelah 15 hari kultur semua strain mikroalga dipengaruhi oleh salinitas kultur yang diuji. Biomassa