UNESUNES

Ekasakti Legal Science JournalEkasakti Legal Science Journal

Penelitian ini menganalisis penegakan kode etik terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang melakukan penganiayaan tahanan, dengan fokus pada kasus yang terjadi di wilayah hukum Polda Sumatera Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif yang didukung yuridis empiris, menggunakan data sekunder dari studi dokumen dan data primer melalui wawancara yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan kode etik terhadap anggota Polri pelaku penganiayaan tahanan dilaksanakan melalui mekanisme sistematis yang meliputi tahap audit investigasi, pemeriksaan, dan sidang komisi kode etik. Penganiayaan tahanan dikategorikan sebagai pelanggaran berat dengan sanksi berupa sanksi etika dan sanksi administratif hingga Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH). Namun implementasi penegakan kode etik masih menghadapi berbagai kendala, termasuk fenomena esprit de corps dan koordinasi antar unit. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan kode etik meliputi budaya organisasi dengan mentalitas blue code of silence, sistem pengawasan internal yang lemah, inkonsistensi penerapan sanksi, intervensi politik dan kekuasaan eksternal, serta peran media dan tekanan publik. Strategi komprehensif yang diperlukan mencakup pendekatan preventif melalui peningkatan pendidikan etika dan penguatan sistem pengawasan, serta pendekatan represif dengan penegakan hukum yang tegas dan konsisten. Transformasi institusional yang menyeluruh diperlukan untuk mewujudkan profesionalisme Polri dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

Penegakan kode etik terhadap anggota Polri pelaku penganiayaan tahanan merupakan langkah krusial untuk mewujudkan profesionalisme dan menguatkan integritas kepolisian.Dengan implementasi yang tegas dan konsisten, serta peningkatan pengawasan dan penerapan sanksi yang proporsional, diharapkan terbentuk institusi kepolisian transparan, akuntabel, dan dapat dipercaya publik.Kesadaran dan kepatuhan anggota, bersama dengan strategi yang tepat, akan memperbaiki citra Polri dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Pertama, perlu dilakukan studi longitudinal yang menilai dampak pelatihan etika terstruktur terhadap perilaku anggota Polri, termasuk indikator perubahan sikap dan pengurangan pelanggaran. Kedua, penelitian kualitatif dapat mengeksplorasi peran media sosial sebagai katalisator dalam proses penegakan kode etik, serta bagaimana publik merespons dan mempengaruhi kepercayaan terhadap institusi kepolisian. Ketiga, evaluasi sistem koordinasi antara Propam dan unit investigasi perlu ditingkatkan dengan mengembangkan protokol kerja sama yang jelas, melibatkan mekanisme audit independen, dan menilai efektivitasnya dalam mengatasi kendala esprit de corps serta meningkatkan akuntabilitas internal. Dengan menggabungkan ketiga arah studi ini, pemangku kepentingan dapat merancang kebijakan berbasis bukti yang lebih holistik dan menumbuhkan profesionalisme serta transparansi di lingkungan Polri.

  1. Penegakan Kode Etik Terhadap Anggota Polri Pelaku Penganiayaan Terhadap Tahanan | Ekasakti Legal Science... doi.org/10.60034/gnnyez85Penegakan Kode Etik Terhadap Anggota Polri Pelaku Penganiayaan Terhadap Tahanan Ekasakti Legal Science doi 10 60034 gnnyez85
  1. #kode etik profesi#kode etik profesi
Read online
File size453.19 KB
Pages9
DMCAReport

Related /

ads-block-test